Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Sejumlah gunung berapi di beberapa daerah dalam status awas dan waspada. Gempa bumi juga masih mengancam di sejumlah wilayah. Letak dan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, menjadi penyebab sering terjadinya bencana di Indonesia baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia.
Kita sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini memberikan kerangka penanggulangan bencana, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. UU juga mengamanatkan pembentukan lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktek, meskipun UU telah menggariskan ketentuan penanggulangan bencana yang sistematis dan komprehensif, kegiatan penanggulangan bencana masih dominan dilakukan pada tahap tanggap darurat. Persoalan mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi nampak belum menjadi prioritas utama dari aktivitas penanggulangan bencana. Penanganan bencana juga masih mengalami persoalan di sana-sini menyangkut koordinasi, kecepatan pertolongan, ketepatan bantuan, dan kemerataan distribusi (logistik) bantuan.

Faktor Kelembagaan
Berdasarkan UU 24/2007, telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dalam proses pembentukan badan serupa di tingkat daerah di seluruh Indonesia. BNPB juga segera membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sebanyak 12 buah unit, di sejumlah kawasan. Rinciannya, di pulau Sumatera dua unit, Sulawesi dua, Kalimantan dua, Jawa-Bali tiga, NTT-NTB satu, Papua dua, dan Maluku satu.
Untuk Indonesia dengan potensi bencana yang luar biasa besar, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana saat ini masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan. Dalam kerangka peningkatan tersebut, lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah haruslah memiliki cetak biru (blue print) penguatan kapasitas kelembagaan dan standar penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan profesional sesuai dengan standar internasional (ISO). Hal ini tentu saja harus didukung oleh pendanaan yang terukur dalam APBN dan APBD.
Kita mendambakan satu lembaga penanggulangan bencana yang didukung SDM terlatih yang siap diterjunkan ke medan tersulit sekalipun, dilengkapi peralatan yang standar dan canggih, dan memiliki pusat aktivitas yang menghimpun segala sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana. Di beberapa negara, pusat penanggulangan bencana mereka bermarkas di pangkalan undara, lengkap dengan peralatan canggihnya, bahkan beberapa didudukung dengan pesawat khusus dan kapal tanker yang berfungsi sebagai penyuplai logistik dan rumah sakit darurat, sebagaimana yang pernah kita saksikan saat mereka ikut membantu dalam proses tanggap darurat Tsunami Aceh-Nias.
Tentu lembaga yang kita miliki tidak mesti langsung seideal mereka, akan tetapi penguatan kapasitas kelembagaan dan penyiapan daya dukung penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terukur dan terencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih parah.
Dari segi dukungan anggaran, harus terukur kebutuhan dana berdasarkan kalkulasi dampak bencana. Pendanaan harus direncanakan dengan baik bukan hanya untuk kepentingan tanggap darurat, tetapi juga untuk mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Dalam aspek ini perlu digaris-bawahi bahwa tidak boleh ada hambatan teknis dalam pencairan anggaran karena yang dihadapi adalah kedaruratan bencana yang membutuhkan respon cepat guna menyelamatkan kehidupan. Namun di sisi lain, pengelolaan dana bencana harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selanjutnya format dan sistem koordinasi lintas lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan. Banyaknya lembaga yang menangani bencana dapat menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan menyangkut domain tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
Koordinasi juga perlu ditingkatkan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang juga melaksanakan tugas kebencanaan dengan menghimpun dan menyalurkan sumber daya dan bantuan bagi penanggulangan bencana. Hal ini harus dikelola dengan baik dan perlu dibangun format komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga tidak menjadi masalah baru dalam proses penanggulangan bencana.

Faktor Kesiagaan Bencana
UU 24/2007 jelas menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar aksi tanggap darurat. Akan tetapi juga meliputi proses mitigasi (prabencana) dan rekontruksi-rehabilitasi (pascabencana). Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi yang selama ini acapkali terbengkalai.
Kaitannya dengan proses mitigasi, pemerintah harus mengoptimalkan peran partisipatif dari seluruh stakholder bencana, salah satunya dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan agar dapat mendekati bencana dengan teori ilmu pengetahuan yang ada, yang sebetulnya bisa dijadikan dasar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam rangka perencanaan dan aplikasi penanganan masalah kebencanaan yang lebih baik. Oleh karenanya partisipasi perguruan tinggi menjadi signifikan dalam konteks ini.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam kerjasama itu antara lain pentingnya pendataan daerah rawan bencana, pembuatan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan penanganan bencana yang berbasis komunitas dan pemulihan sosial pasca bencana. Dengan pola kerjasama yang sinergis, kita berharap peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tidak sekadar menjadi ‘pemadam kebakaran' jika terjadi bencana. Pemerintah dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan pengelolaan bencana.
Sinergi pemerintah dengan seluruh stakeholder kebencanaan juga bisa diarahkan dalam perumusan strategi dan program pendidikan guna mengantisipasi bencana alam sekaligus membangun jaringan stakeholders yang berperan dalam program antisipasi dan pendidikan kebencanaan. Hal ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas (satgas) antisipasi dan pendidikan kebencanaan guna mempercepat dan mengefektifkan implementasi program pendidikan kebencanaan, serta memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang rawan bencana alam, sehingga korban jiwa dan ekonomi dapat direduksi.
Ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam mengakibatkan besarnya kerugian jiwa dan ekonomi setiap terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Karenanya, suatu strategi dan program pendidikan bencana alam sangat mendesak untuk segera dirumuskan, sebagai upaya antisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan strategi yang tepat, diharapkan program pendidikan untuk antisipasi bencana alam dapat dilakukan secara efektif, dan pada akhirnya masyarakat Indonesia dapat lebih berdaya dalam menghadapi serta menyikapi bencana alam.


Media : Koran Radar Banten
Edisi : Rabu, 15 Desember 2010
Rubrik : Wacana Publik

Selengkapnya...

Hasil Musda di Kota Serang, Isyaratkan Jayabaya-Boni Maju Pemilukada Banten; PKS Usulkan WH-Jazuli

KOTA—Suara elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 'terbelah' dalam mengusulkan calon Gubernur Ban-ten dalam Pemilukada Provinsi Banten mendatang, Dewan Pengu-rus Daerah (DPD) PKS Kota Tangerang mengusulkan Wahidin Halim (WH) dan Jazuli Juwaeni sebagai calon gubernur. Sedangkan DPD PKS Kota Serang mengisyaratkan Mulyadi Jayabaya akan disandingkan dengan Boni Mufizar, sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

'Pecahnya' suara PKS ini terlihat saat membahas program politik pada Pemilukada Provinsi Banten, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 2. Minggu (12/12), tiga DPD PKS, yakni DPD PKS Kota Tangerang, DPD PKS Kota Serang dan DPD PKS Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan Musda. Dari ke tiga DPD itu, hanya DPD PKS Kabupaten Tangerang yang tidak membahas soal program politik pada Pemilukada Provinsi Banten mendatang.

Dalam konferensi pers yang digelar usai penutupan Musda, Minggu (12/12), Ketua Umum DPD PKS Kota Tangerang Hilmi Fuad terpilih menyatakan, DPD PKS Kota Tangerang mengusulkan Wahidin Halim dengan Jazuli Juwaeni sebagai calon Gubernur Banten. Usulan ini nantinya akan diserahkan ke Musyawarah Wilayah (Muswil).


Menurut Hilmi, DPD PKS Kota Tangerang menilai kedua figur ini layak untuk maju dalam Pemilukada Provinsi Banten 2011. Jazuli Juwaeni, kata Hilmi, merupakan kader internal partai yang dinilai punya nilai jual. Sedangkan Wahidin Halim, dinilai sebagai figur terbaik dari Kola Tangerang yang banynk diinginkan masyarakat Kota Tangerang untuk maju menjadi Calon Gubernur Banten. Saat ini, Jazuli Juwaeni ter-catat akttf sebagai anggota DPR-RI. Kader PKS yang pernah kalah saat mencalonkan diri sebagai Bupati Tangerang berpasangan dengan Airin Rachmy Diany itu, dinilai niasih inemiliki kantong-kantong suara yang cukup besar.Terutama di Kabnpaten Tangerang. Sementara, Wabidin Halim adalah figur eksternal PKS yang saat ini masihmenjabat sebagai Walikota Tangerang.

"Kami tidak banya mengusulkan kader internal partai saja. Kami juga mengakomodir keinginan warga Kota Tangerang. Bapak H Wahidin Halim kami kenai sebagai figur terbaik dari Kola Tangerang," kata Hilmi Fuad.

Dijelaskan Hilmi, usulan nama Jazuli Juwaeni dan Wahidin Halim menjadi calon Gubernur Banten ini bukan berarti mengusulkan calon dan wakilnya. Dua figur tersebut akan diusulkan ke tingkat DPW PKS Banten untuk dipilih salah satunya menjadi calon gubernur.

"Dua-duanya kami usulkan menjadi calon gubernur ke DPW Banten. Kcbijakan DPW nanti yang menentukan selanjutnya," kata Hilmi.

Saat ditanya apakah pihaknya sudah melakukan komunikasi politik dengan Wahidin Halim berkaitan dengan Pemilukada Banten 2011, Hilmi mengatakan, kumunikasi secara personal dengan Wahidin Halim belum dilakukan.

"Tapi, komunikasi yang telah dibangun adalah dengan masyarakat," kata Hilmi.
Berbcda dengan Musda PKS Kota Tangerang, Musda PKS Kota Serang malah mengisyaratkan pasangan calon Pasangan ini nantinya merupakan hasil kolaborasi antara kader internal dan kader eksternal.

Isyarat ini terlihat dari orasi politik padapembukaan Musda DPD PKS Kola Serang di Gediing Islamic Centre, Minggu (12/12). Anggota Koniisi VII DPR RI, Zulkifliemansyah menyalakan, sccara pribadi dirinya aknn menyandingkan Bupati Lebak MuIyadi Jayabaya dengan kader internal Boni Mufizar. Saat ini Boni merupakan anggota DPRD Kota Tangerang dan mantan ketua DPD PKS Kota Tangerang.

Kalau Saya pribadi, ingin Bupati Jayabaya disandingkan dengan kader PKS Boni Mufizar. Akan tetapi ini baru dipertimbangkan di PKS. Tapi siapapun yang nanti diusulkan DPW PKS Banten, saya akan mendukung.Tapi kalau berpeluang lebib, kader PKS disandingkan dengan incumbent. Saya optimis akan memenangkan Pilgub jika kader PKS disandingkan dengan Jayabaya," kata Zulkifliemansyah yang juga menjabat Wakil Ketua di DPP PKS.

Dalam kacamata Zul, begitu Zulkifliemansyab biasa disapa, alasan disandingkannya Jayabaya dengan Boni, karena Jayabaya memiliki konstituen dan juga incumbent. Selain itu, Pada Pilgub lain, dari tujub kota/kabupalen, hanya di Kabupaten Lebak saja suara PKS kalah telak,

"Warga di Lebak itu berpildr masih tradisional. Dan pe-ngaruh Kepala daerah yang dalam hal ini Jayabaya sangat kuat sekali. Beda dengan di Tangerang, masyarakatnya sudah cerdas dan pola pikirnya rasional. Jadi kami tidak khawatir suara PKS di Tangerang akan berkurang," ujarnya.

Ditanya soal pernyataan Zulkifliemansyah, Ketua DPD PKS Kota Serang yang lama, Acep Rofiuddin mengatakan, siapapun calon yang diusulkan DPW Banten untuk menjadi calon Gubernur, harus didukung semua DPD.

"Pilgub adalab agenda terdekat kita saat ini, dan kami akan menerima dan mendukung siapapun calon yang nanti diusulkan. Harapan kami, calon Gubernur berasal dari kader PKS," harapnya.

Di mala Acep, banyak kader internal PKS yang pas untuk. dicalonkan menjadi gubernur. Dia menyebutkan beberapa nama diantaranya lazuli Juwaeni, Wakil Ketua DPRD Banten sekaligus Ketua DPW PKS Banten Irfan Mauludi, Zulkifliemansyah dan Ketua Majelis Pertimbangan wilayah DPW PKS Banten Mas'a Toyib.

Keinginan Acep ini sama dengan keinginan Mas'a Toyib. Ditemui di lokasi Musda, Mas'a Toyib mengatakan, se-lama ini PKS selalu menjadi partai yang mendukungcalon dari luar dan baru satu kali mendukung calon dari kader PKS sendiri pada Pilgub ta-hun lalu. "Harapan Wta calon gubernur adalab dart kader PKS sendiri, dengan mekanis-me usulan dari bawah (PAC). Tetapi semua itu tcrgantung nanti DPW. Siapapun yang nanti ditunjukDPW, kita akan dukung," katanya.

Sementara itu, Musda 2 DPD Kab Tangerang ini, belum mengusulkan siapa calon Gubernur yang akan diusung pada Pemilukada Provinsi Banten 2011 mendatang.

"Kita belum melakukan pembahasan untuk calon gubernur. Mungkin nanti akan dibahas oleh pengurus pada agenda rapat berikutnya," kata juru bicara Musda Sultoni, yang ditemui di lokasi Musda.

Pengurus Terpilih
Selain menyepakati usulan nama calon Gubernur Banten, dalam Musda 2 DPD PKS Kota Tangerang, ada empat sikap politik yang dirumuskan. Empat sikap itu yakni memenangkan Pemilukada Provinsi Banten di daerah pemilihan Kota Tangerang, memenangkan Pemilukada Kota Tangerang 2013 dengan mengusung kader partai, menjadi perrtenang dua besar dalam Pemilu 2014 dan mendukung kebijakan Pemkot Tangerang yang pro-rakyat.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan menambahkan, PKS Kota Tangerang tidak sekadar mendukung kebijakan Pemkot Tangerang yang pro-rakyat. PKS Kota Tangerang juga ikut mengawasi serta mengevaluasi secara kritis peiaksanaan kebijakan Pemkot Tangerang khususnya dalam penanganan banjir, sekolah dan rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa, rumah tinggal layak huni untuk rakyat miskin, menjaga Kota Tangerang yang bersih, hijau dan btru serta dana bantuan modal untuk pengusaha kecil.

"Bentuk dukungan dan pengawasan kebijakan Pemkot Tangerang ini diantaranya lewat kader kami yang ada di legislatif," kata Tengku.

Dalam Musda itu terpilih Hilmi Fuad sebagai Ketua DPD PKS periode 2010-2015 menggantikan Saring Suparyono. Selain Hilmi,terpilih juga Tengku Iwan Sekretaris Umum, Asep Mulyawan sebagai Bendahara Umum dan Nazarudin sebagai Ketua Bidang Kaderisasi Nirwan.

Dalam Musda yang dibuka Sabtu (11/12) matam ini, dihadiri sejumlah tokoh dan kader partai. Diantaranya, anggota DPR Jazuli Juwaeni, Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi, anggota DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara dan kader partai lainnya. Pembukaan Musda diiakukan dengan pemukulan tambur oleh petinggi partai dan dilanjutkan dengan atraksi barongsai.

Sedang pada Musda 2 DPD PKS Kota Serang yang digelar di Hotel Mahadria, Nanang Mulyana terpilih sebagai Ketua, Hidayatullah sebagai sekretaris, Apet Saiful Anwar sebagai bendahara dam Sumedi Abdul Latif sebagai Kabid Kaderisasi.
Sementara Musda PKS Kabupaten Tangerang, mantan anggota DPRD Provinsi Ban-ten Periode 2004-2009 Bambang Sudarmaji terpilib sebagai Ketua. "Bambang terpilih secara aklamasi, mengalahkan tiga calon lainnya, yakni AH Mustofa, Heri Rubianto dan Karmono.

Menurut Juru bicara Musda Sultoni, pada Musda kali ini, tidaksempat diiakukan voting suara. Pemilihan ketua dan pengurus lainnya lansung ditunjuk peserta Musda. Hal ini lantaran peserta Musda yang hadir sebanyak 173 peserta dari perwakilan dari 29 Pe-ngurus Cabang dan empat perwakilan DPD.

"Empat nama yang maju se-bagai calon Ketua DPD Kabupaten lansung ditunjuk. Bam-bang Sudarmaji langsung ditunjuk sebagai ketua, sementara Heri Rubianto menduduki posisi sekretaris, Karmono Sebagai Bendahara dan Ali Mustofa selaku Kepala Bidang Kaderisasi," terang Sultoni. (bha/cr-7/and/sdh/asp)



Media : Koran Tangerang Ekspres
Edisi : Senin, 13 Desember 2010
Rubrik : Headline

Selengkapnya...

PKS Kota Munculkan Dua Nama

TANGERANG - DPD PKS Kota Tangerang memunculkan dua nama bakal calon gubernur Banten periode 2012-2017. Keduanya adalah anggota DPR RI asal PKS Jazuli luwaini dan Walikota Tangerang Wahidin Halim. Nama keduanya muncul dalam Musda II DPD PKS Kota Tangerang pada Sabtu (11/12) dan Minggu (12/12) di Club House & Golf Country Modernland, Kota Tangerang. Musda juga menetapkan Hilmi Fuad sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang periode 2010-2015.

Dalam musda yang dihadiri Ketua DPW PKS Provinsi Banten Irfan Maulidi ini, DPD PKS Kota Tangerang juga bertekad mengusung kader internal untuk memenangkan Pilkada Kota Tangerang 2013 dan rnemenangkan Pemilu 2014. Hilmi mengatakan, Jazuli merupakan kader internal. Dia dinilai layak maju dalam Pilkada Banten 2011 mendatang. Sedangkan-Wahidin merupakan figur terbaik Kota Tangerang yang banyak diinginkan masyarakat Kota Tangerang untuk maju sebagai calon gubernur Banten. "Dua nama yang kami munculkan ini selanjutnya kami usulkan ke DPW PKS Provinsi Banten," kata Hilmi dalarn keterangan persnya, Minggu (12/12).

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah fungsionaris DPD PKS Kota Tangerang terpilih, antara lain, Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, Bendahara Asep Mulyawan, dan Ketua Bidang Kaderisasi Nirwan Nazarudin.
Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan mengatakan, sikap DPD PKS Kota Tangerang terhadap kebijakan Pemkot Tangerang adalah mendukung dengan tetap mengedepankan sikap untuk kemajuan.

Pada bagian lain, dalam beberapa kesempatan Walikota Tangerang Wahidin Halim mengaku siap untuk tampil sebagai calon gubernur Banten mendatang. Kata Wahidin, pada saat yang tepat dirinya akan mendeklarasikan pencalonannya itu di depan publik. la pun tengah melakukan survei tentang figur yang diinginkan masyarakat. "Pada saatnya nanti,saya sampaikan," katanya. (dai/don)

Media : Koran Radar Banten
Edisi : Senin, 13 Desember 2010
Rubrik : Halaman 20

Selengkapnya...

Jazuli Juwaeni, Bekas Calon Bupati Tangerang Tak Ciut Nyalinya Meski Nyaris Dibogem

Bekas calon Bupati Tangerang Jazuli Juwaini tak ciut nyalinya meski akan dibogem atau dipukul orang tak dikenal ketika ikut Pilkada Tangerang 2008.
Hal itu dialami Jazuli ketika menyampaikan visi-misinya sebagai calon bupati di Gedung DPRD Tangerang.
Untungnya, bogem yang dilancarkan dua orang tersebut tidak mengenai wajah politisi PKS itu.

"Waktu saya mau naik tangga, saya mau dipukul oleh dua orang berpakaian partai tertentu. Tapi, saya mengelak, akhirnya tidak kena," cerita anggota Komisi VIII DPR ini kepada Rakyat Merdeka.

Jazuli yang berpasangan dengan Airin Rachmi Diany ini sangat menyayangkan kejadian iru karena terjadi di gedung DPRD dan dijaga aparat keamanan.

Dia tidak tahu alasan mereka mau memukul dirinya. "Ya. mungkin saja, mereka sengaja bikin saya down, lalu mengundurkan diri. Tapi saya tidak terpengaruh dengan cara kotor, kasar. anak-anak dan pengecut seperti itu." tegasnya.

Ayah dari tiga orang anak ini tidak terpengaruh oleh intimidasi itu. Jazuli tetap maju di Pilkada Tangerang 28 Januari 2008.

Pasangan Jazuli-Airin maju dengan dukungan dari PKS dan lima partai kecil lainnya.

Suami Latifah ini mengaku, maju sebagai calon Bupati Tangerang karena alasan struktural yang ditugaskan PKS dan memiliki alasan pribadi yang didorong oleh realita.

Sebagai orang Tangerang, Jazuli terpanggil untuk melakukan perubahan di Kabupaten Tangerang, daerah yang menurutnya banyak potensi tapi rakyatnya belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Meski sudah duduk sebagai anggota DPR, tapi Jazuli tetap maju sebagai calon bupati. Karena, sebagai bupati, dia bisa membuat kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Misalnya menggratiskan sekolah. Tinggal bikin kebijakan dan diminta persetujuan dari DPRD. Kalau saya sebagai DPR saya tidak bisa mengeksekust kebijakan. Hanya bikin undang-undang yang kadang sifatnya general." papar kelahiran Bekasi 2 Maret 1968 ini.

Tapi, keinginan Jazuli kandas. Sebab hasil rekapitulasi KPUD Tangerang menempatkan pasangan Jazuli-Airin pada posisi kedua dengan 575.485 suara (39,20 persen).
Sedangkan peringkat penama ditempati pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno yang didukung Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, dan 12 partai lain dengan 826,534 suara (56.29 persen)

Sementara di tempat ketiga pasangan Usaraah Hisyam-Habib Aiwi Ali Al-Husainy yang diusu-ng Partai Demokrat dan PKB 66,215 suara (4,51 persen).
Kenapa bisa kalah? Menurut Jazuli. ada beberapa sebab, diantaranya belum profesional-nya KPUD Tangerang. "Daerah yang berpotensi memilih saya tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Di komplek-komplek yang pemilihnya rasional misalnya, ada 500 pemilih yang dikasih hanya 150," ujarnya.

Selain itu, lanjut Jazuli, rakyat masih mudah dipengaruhi dengan sedikit imbalan.
"Selama rakyat masih bisa belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, demokrasi akan susah dijalankan. Artinya masyarakat kurang mampu sangat mudah dipengaruhi dengan sedikit imbalan saja," katanya.

Ditanya apakah ada rencana mencalonkan kembali sebagai Bupati Tangerang, Jazuli mengaku belum terpikir.

"Saya sedang fokus di komisi VIII. Saat ini, anggaran mensejahterakan masyarakat terlalu banyak dipecahnya. Ke depan akan kita fokuskan agar memudahkan koordinasi dan evaluasinya," tutupnya. BCG


Media : Harian Rakyat Merdeka
Edisi : senin, 13 Desember 2010
Rubrik : Gerpol, Hal : 6

Selengkapnya...

DPR Khawatir Isu Keistimewaan DIY Ganggu Penanganan Korban Merapi

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan, agar perbedaan pendapat mengenai persoalan tentang Keistimewaan Yogyakarta tidak mengganggu proses penanganan bencana letusan Merapi.

"UU itu bisa diselesaikan tanpa harus mengganggu penanganan terhadap Merapi. Tidak elok kalau di tengah masyarakat yang banyak menderita sementara ada elit penguasa yang berbicara tentang persoalan yang cenderung mengundang konflik," katanya kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Politisi PKS ini mengajak semua pihak untuk lebih memfokuskan pada penanganan bencana dan musibah ketimbang berdebat tentang persoalan Keistimewaan Yogyakarta.

"UU bisa dibuat sesuai mekanisme yang ada, tetapi jangan sampai konflik itu mengganggu penanganan bencana kasihan rakyat sudah menderita," ujarnya.

Terkait penanganan Merapi yang masih berada dalam status tanggap darurat, Anggota Komisi VIII Muhamad Arwani Thomafi meminta, Presiden dan seluruh jajaran pemerintah agar kembali berkonsentrasi penuh dalam penanganan bencana di Yogyakarta dan sekitarnya.

"Percaya dan hormati mekanisme pengambilan keputusan tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan aturan main di negeri ini, ada DPR dan selanjutnya MK untuk menguji suatu UU," tandas Wakil Sekretaris F-PPP ini.


Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 30 November 2010
Rubrik : Komisi 8

Selengkapnya...

RUU Pengelolaan ZIS Harus Berkualitas

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Desakan percepatan pembahasan dan pengesahan draft RUU Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) tidak boleh mengurangi nilai dan subtansi kualitas UU yang dihasilkan kelak. Demikian disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR-RI dari F-PKS, Jazuli Juwaini.

Sebab, produk undang-undang harus berkualitas dan dapat diterapkan secara maksimal agar tidak bermasalah dan kembali direvisi terus menerus."Kerja DPR-RI memang dibatasi waktu tetapi jika hanya mengejar waktu akan jadi masalah,"kata dia usai rapat kerja Komisi VIII dengan pemerintah tentang Draft RUU Pengelolaan ZIS, di Jakarta, Senin (29/11)

Namun demikian, Jazuli berharap, draft tersebut bisa segera dibahas dan disahkan secepatnya. Setidaknya sebelum masa reses dan rapat jangka pendek DPR-RI berakhir pada tanggal 17 Desember. Karenanya, menurut rencana, Senin pekan depan, komisi VIII akan kembali menjadwalkan rapat kerja dengan pemerintah.

Diharapkan dalam pertemuan itu nantinya agenda utama adalah penyampaian daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah. Sebab, sampai saat ini DIM tersebut belum diajukan ke DPR. Dengan demikian mudah-mudahan pembahas an akan bisa dilaksanakan secepatnya. Apalagi presiden RI secara khusus menunjuk empat menteri terkait yaitu Menag, Mensos, Menkumham, dan Menkeu.

Lebih lanjut, Jazuli menyebutkan, perdebatan akan alot di tiga poin penting yaitu pembagian peran regulator dan operator. Selain itu, wacana zakat sebaga konversi pengurang pajak turut menjadi bahasan penting nantinya disamping mekanisme dan pola koordinasi antar lembaga pengelola zakat yang tersebar di berbagai daerah.

Tetapi, semua pihak berharap UU yang dihasilkan dapat memaksimalkan pemberdayaan potensi zakat yang belum maksimal digarap."Program dan regulasi ZIS yang bagus akan turut andil entaskan kemiskinan," kata dia.

Red: Budi Raharjo
Rep: Nashih Nashrullah


Media : Republika Online
Edisi : Senin, 29 November 2010
Rubrik : Islam Nusantara

Selengkapnya...

Menag Dukung Zakat Pengurang Pajak

JAKARTA - Menteri Agama, Suryadharma Ali, mendukung zakat sebagai pengurang pajak. Ia mengatakan memang perlu kajian mendalam terlebih dahulu untuk mewujudkan kebijakan ini, termasuk melihat pengalaman negara-negara lain yang telah menjalankannya.

Rancangan undang-undang zakat, infak, dan sedekah yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mendorong adanya zakat sebagai pengurang pajak. Namun demikian, hal ini masih belum disepakati karena pemerintah menganggap kebijakan itu akan mengurangi jumlah penerimaan pajak.

Suryadharma mengatakan, meski merespons positif zakat sebagai pengurang pajak, pihaknya tak berwenang menetapkan hal itu. "Perlu koordinasi dan tindak lanjut dengan pihak terkait di antaranya dengan Kementerian Keuangan," katanya usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Senin (29/11).

Menurut dia, bisa jadi pemerintah masih melihat zakat sebagai pengurang pajak bisa mengurangi pendapatan pajak. Maka itu, harus ada kajian yang membuktikan bahwa dengan menerapkan zakat sebagai pengurang pajak tak mengurangi perolehan pajak pemerintah.

Di sisi lain, ia membantah anggapan lambannya pembahasan draf rancangan undang-undang zakat karena perebutan peran kelembagaan antara pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ). Menurut dia, perlu penyamaan persepsi mengenai peran regulator dan operator.

Pada dasarnya, regulasi dan hukum zakat sudah tertuang dalam Alquran dan sunah. Namun, pemerintah ingin agar implementasi regulasi tersebut bisa mengikat sehingga aturan syar'i zakat bisa diterapkan secara akuntabel, transparan, tepat sasaran, serta sejalan dengan dasar syariat.

Anggota Komisi VIII, Jazuli Juwaini, mengatakan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang zakat, infak, dan sedekah diharapkan bisa terlaksana secepatnya. "Setidaknya sebelum masa reses dan rapat jangka pendek DPR yang berakhir 17 Desember 2010," katanya.

Senin pekan depan, Komisi VIII akan kembali menggelar rapat kerja dengan pemerintah. Rencananya, agenda utama dalam rapat itu adalah penyampaian daftar isian masalah dari pemerintah. Sebab, sampai saat ini, kata Jazuli, hal itu belum diajukan ke DPR. Dengan demikian, pembahasan diharapkan bisa segera dilakukan. cr1 ed: ferry kisihandi

Media : Harian Republika
Edisi : Selasa, 30 November 2010
Rubrik : Berita Utama, Hal : 12

Selengkapnya...

Jazuli Juwaini : Pemkot Tangsel Harus Kenal Kebutuhan Masyarakatnya..

TANGERANGNEWS- Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini yang hadir dalam rapat paripurna istimewa HUT Kota Tangsel yang ke-2 di Gedung DPRD Kota Tangsel berkomentar soal Pilkada Tangsel. Dia mengatakan, sangat memberikan apresisasi kepada KPU Kota Tangsel dalam melaksanakan Pilkada pertama kali di Tangsel ini.
Meskipun dirinya sebagai pribadi melihat masih banyak kekurangan di sana –sininyang terjadi. Namun, dirinya menilai KPU Kota Tangsel berhasil menjalankan Pilkada yang netral dan kondusif. Hanya saja dia mencatat ad anya permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap.

“ Memang seharusnya kita ini telah menerapkan single indentity number. Karena permasalahan di Pilkada di daerah lain pun sama, yakni DPT. Karena pada DPT ada “ruang-ruang “ di sana,” terangnya.

Soal gugatan para kandidat ke MK, Jazuli mengatakan, itu semua sudah bagus karena mereka menumpuh ke jalur hokum yang benar dan jelas. “Jangankan mereka yang kandidat, masyarakat saja yang tidak dapat undangan pun bisa melakukan class action kok,” terangnya.

Terkait jumlah pemilih yang kecil, Jazuli juga mengatakan, partisipasi pemilih di Tangsel yang hanya 55-57 persen juga termasuk wajar. “Ini juga terjadi di daerah lain. Sebab , di Indonesia memilih kandidat wali kota dan wakil wali kota belum menjadi kewajiban. Kalau dinegara lain itu adalah kewajiban, bukan hak,” ujarnya.

Sementara soal penilainnya terhadap Kota Tangerang Selatan yang telah berumur dua tahun itu, Jazuli mengaku, Pemkot Tangsel beruntung karena sebelum dibangun, telah ada pengembang swasta. Sehingga, jalan-jalan rusak banyak juga dibantu oleh pihak swasta. “Jangan sampai terlena, Pemkot Tangsel masih dibantu swasta,” katanya.

Kedepan, Jazuli meminta Pemkot Tangsel harus pandai dalam meminta kebutuhan kepada Pemerintah Pusat. “Pemkot Tangsel harus mengenal kebutuhan real masyarakatnya. Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Kebocoran anggaran tidak boleh terjadi,” tegasnya. (dira)


Media : http://tangerangnews.com
Edisi : Jum’at, 26 November 2010
Rubrik : Tokoh

Selengkapnya...

Tim Pengawas Haji DPR Temukan Kasus Katering Basi

Jakarta - Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR RI mulai melaksanakan tugasnya memantau pelaksanaan haji di Makkah menemukan masih ada majmuah (konsorsium pengusaha hotel) yang tidak menyepakati kontrak sehingga menyulitkan jamaah haji asal Indonesia.

"Masih ditemukannya majmuah yang baru menyediakan pemondokan setelah jamaah tiba, kontrak majmuah dengan pihak hotel yang tidak memperhatikan tentang kesepakatan waktu pelaksanaan shalat Arbain (8 hari) sehingga memaksa jamaah keluar dari pemondokan, karena harus melayani jamaah negara lain," kata Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa dalam siaran persnya kepada Jurnalparlemen.com, Sabtu (6/11) malam.

Karenanya, dia menuntut agar diberikan sanksi kepada majmuah pemondokan yang keluar dari kontrak yang sudah disepakati. Dan sebaliknya memberikan reward kepada majmuah yang dapat melayani jamaah dengan baik.

Dalam penyelenggaraan haji tahun 1431H/2010M, Nisa mengaku, masih ditemukan perusahaan katering jamaah haji yang menyediakan makanan basi, hal ini menyebabkan 141 jamaah haji asal Solo terkena diare. "Kita akan memberhentikan kontrak katering yang tidak menyediakan makanan yang sesuai standar gizi," tegas politisi Partai Golkar ini.

Tim pengawas haji tahap I, juga merekomendasikan agar perlunya evaluasi terhadap maskapai Saudi Arabia Airlines untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang. "Saudi Arabia Airlines yang mendelay 10 kelompok terbang bahkan ada yang lambat hingga 14 jam dan hal ini berakibat multiefek bagi calon jamaah haji. Ke depan, kita hanya akan menggunakan penerbangan yang dapat menyepakati kontrak," pungkas anggota DPR RI dapil Kalteng ini.

Ketiga hal ini terungkap pemantauan tim Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji Komisi VIII DPR RI tahap I. Tim pengawasan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Chairun Nisa ini berjumlah 15 orang hadir antara lain Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Nurul Iman Mustofa (F-PD), Syaiful Anwar (F-PD), Sayed Fuad Zakaria (F-PG), H.M. Busro (F-PG), Hayu R. Anggara Shelomita (F-PDIP), MH Said Abdullah (F-PDIP), Jazuli Juwaini (F-PKS), Herlini Amran (F-PKS), Amran (F-PAN), Hasrul Azwar (F-PPP), Lukman Hakim (F-Gerindra), Soemintarsih Moentoro (F-Hanura) dan Anggota Komisi IX dari F-PAN Mardiana Indraswati.

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Ahad, 7 November 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Urgensi Aturan Kerukunan Beragama

Negara secara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara dan hal ini termaktub di dalam konstitusi.

Namun di sisi lain, umat beragama wajib mengembangkan sikap penghormatan, penghargaan, dan toleransi antarumat beragama dengan kesadaran dan komitmen menjalan aturan dalam kehidupan beragama yang disepakati bersama. Hal ini penting agar pengamalan kebebasan beragama berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

Merawat Kerukunan
Kerukunan antarumat beragama perlu dirawat. Merawatnya dengan berbagai macam cara, tapi yang terpenting cara itu harus didasari atas kesadaran bersama untuk menjaga segala potensi yang merusak bagunan kerukunan. Oleh karena itu setiap umat beragama harus menyadari bahwa kunci utama merawat bangunan itu adalah dengan saling berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka dan dialogis baik secara informal maupun secara formal.

Secara informal sudah selayaknya dikembangkan forum-forum silaturahmi antarumat beragama yang diinisiasi oleh pemuka-pemuka agama dan disosialisasikan kepada umat masing-masing agama. Di lingkungan masyarakat, interaksi yang terbuka antarumat juga perlu dilakukan secara intensif sebagai bagian dari amal sholeh setiap umat beragama. Karenanya sikap tertutup, tidak bergaul, arogan, dan eksklusif harus dieliminir. Para pemuka agama, kepala lingkungan, tokoh setempat, dan warga masyarakat harus tidak segan-segan menegur dan menasihati warganya yang berperilaku demikian.

Secara formal interaksi dialogis antarumat dapat dilakukan, misalnya, dalam upaya bersama untuk mengatur lalu lintas kehidupan umat dalam menjalankan kebebasan beragama yang bersinggungan dengan kebebasan umat lain di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, proses lahirnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur pendirian rumah ibadah merupakan contoh baik dari interaksi dan komunikasi dialogis diantara umat beragama di Indonesia.

Proses pembentukan PBM melibatkan para wakil resmi umat beragama di tingkat pusat. Mereka berkomunikasi secara dialogis dalam semangat mewujudkan aturan bersama guna menjaga kerukunan antar umat khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Para pemuka agama menyadari pentingnya aturan bersama ini karena realitas masyarakat kita yang plural dan majemuk dalam agama, tradisi, budaya, dan adat istiadat. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antarumat juga berbeda-beda sehingga seringkali terjadi gesekan terkait isu-isu sensitif termasuk dalam konteks pendirian rumah ibadah.

Yang lebih menggembirakan, berdasarkan pemaparan Menteri Agama di hadapan Komisi VIII dalam kesempatan Raker di DPR RI, draf PBM yang pada awalnya disiapkan oleh pemerintah, pada saat ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2006, hampir 90 persen isinya mengalami perubahan subtantif berdasarkan masukan dan musyawarah di antara pemuka-pemuka agama. Bahkan setelah satu tahun dilakukan sosialisasi, para pemuka agama menilai PBM masih multitafsir sehingga diperlukan penjelasan berdasarkan latar belakang (original intent) setiap pasalnya. Pemerintah pun kembali memfasilitasi pemuka-pemuka agama untuk menjelaskan secara bersama-sama setiap pasal dari PBM dan dirumuskan dalam bentuk tanya jawab sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa proses PBM sangat partisipatif dan konstruktif karena membuka ruang seluas-luasnya bagi para pemuka agama untuk mewujudkan aturan bersama berdasarkan kesepakatan bersama di antara pemeluk agama. Pemerintah juga sangat bijaksana dengan tidak mengintervensi subtansi PBM khususnya yang mengatur lalu lintas pelaksanaan ajaran agama.

Pemerintah mampu menempatkan diri sebagai fasilitator yang baik dalam rangka terwujudnya kerukunan antarumat beragama karena sesungguhnya tanggung jawab utama untuk mewujudkan kerukunan antarumat harus muncul dari kalangan umat beragama. Kewajiban pemerintah adalah memberikan fasilitas perlindungan dan pelayanan agar setiap umat menjalankan aturan bersama yang disepakati sepanjang menyangkut lalu lintas kehidupan antarumat beragama dalam menjalankan ajaran agama masing-masing.
Penulis menyambut baik upaya penguatan regulasi tentang kerukunan antarumat beragama menjadi undang-undang dan usulannya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Yang terpenting upaya semacam ini tetap harus mengedepankan partisipasi pemuka-pemuka agama sehingga prosesnya berdasarkan kesepahaman dan kesadaran diantara umat beragama.

Dalam hal ini bukan subtansi ajaran agamanya yang diatur, karena hanya Tuhan yang berhak mengaturnya, tetapi persinggungan-persinggungan antarumat beragama dalam menjalankan ajaran itu yang perlu diatur sehingga setiap orang beragama tidak bisa memberlakukan aturannya sepihak mengingat ada umat agama dan masyarakat lain yang bertetangga dan hidup berdampingan dengannya dengan ajaran agama, tradisi, adat-istiadat yang berbeda-beda.

Aturan dalam kehidupan antarumat beragama penting dan harus ditegakkan agar tidak terjadi tirani mayoritas dan arogansi minoritas atau sebaliknya. Tidak boleh mayoritas memaksakan kehendak. Tidak pula minoritas sewenang-wenang dengan kehendaknya. Prinsip kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum harus menjadi pedoman karena kita negara hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, umat beragama, dan pihak-pihak terkait harus berkomitmen menjalankan aturan secara konsekuen. Tidak boleh ada kepentingan politik subjektif yang menghalangi pendirian rumah ibadah misalnya, sepanjang secara prosedural telah memenuhi aturan dan perundang-undangan. Wallahua’lam. (*)


Media : Harian Radar Banten
Edisi : Sabtu, 30 Oktober 2010
Rubrik : Wacana Publik

Selengkapnya...

Jazuli Kritisi Pencairan Anggaran Bencana

Senayan - Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengkritisi lambatnya proses birokrasi dalam pengucuran alokasi untuk dana bencana serta bantuan atau hibah dari luar negeri. Hal ini dialami dalam penanganan bencana gempa Sumatera Barat dan dan Jawa Barat.

"Itu yang selalu saya kritisi ketika Raker dengan BNPB dan ketika rapat Badan Anggaran. Pengucuran uang harus aman dari penyimpangan, itu mesti, bukan berarti birokrasi itu harus bertele-tele dan berbelit-belit khususnya terkait dengan bencana. Apalagi ada kasus ada dana hibah sudah ada dananya, tetapi tidak diturun-turunkan padahal orang sudah terkapar membutuhkan bantuan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (29/10).

Dia berharap, dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi dan tsunami Mentawai, hal di atas tak terjadi lagi. Menurutnya, semangat penyelamatan terhadap para korban harus disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam penanganan bencana itu. Karena itu, politisi PKS ini mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan secara cepat.

"Kita minta BNPB dan Menkeu menyadari hal itu, karena diperlukan sekarang, cepat. Bencana-bencana ini kan bukan direkayasa kalau terkait dengan Merapi dan Mentawai beda dengan longsor. Karena itu tidak ada yang lain kecuali memberikan anggaran yang cukup untuk menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban bencana tentu dengan pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi penyimpangan," tegas anggota Banggar DPR RI.

Jazuli mengkritisi berlomba-lombanya para pejabat mendatangi lokasi bencana tanpa memberikan pertolongan secara nyata. Sebab baginya yang terpenting bagaimana para korban bisa terselamatkan dan mekanisme penganggaran di pusat dan daerah bisa berjalan lancar.

"Kalaupun datang ke sana, yang ramai-ramai apa yang dilakukan untuk bisa menolong mereka secara riil, bukan hanya hadir. Kalau hanya ramai-ramai kayak orang besanan nggak bawa apa-apa, buat apa ke sana, ngabisin uang negara saja. Tetapi bukan berarti nggak perlu juga ke sana," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.
end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Jum'at, 29 Oktober 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

DPR Harus Dorong Pemerintah Selesaikan Problem Bencana

Senayan - DPR RI harus bisa mendorong pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik untuk menangani berbagai peristiwa bencana yang terjadi ledakan Gunung Merapi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat.

"Bencana itu tidak ada yang menginginkan siapapun, maka kita harus berempati terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kedua sebagai wakil rakyat dia harus mendorong kepada pemerintah untuk memberikan solusi dari problem yang ada ini," kata anggota DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (28/10).

Sebelumnya Sultan Hamengkubunowo X sempat mengeluarkan pernyataan yang kurang simpati menyalahkan pihak-pihak yang memilih bertahan sehingga menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa letusan Merapi. Politikus PKS itu menganggap persoalan-persoalan itu terkait dengan pola komunikasi yang tidak berjalan efektif di daerah.

"Sekarang nggak usah berdebat apa penyebabnya, korban ini perlu ditolong karena mereka adalah warga negara Indonesia yang perlu diselamatkan," pungkasnya.end

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Yayat R. Cipasang

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 28 Oktober 2010
Rubrik : Peristiwa

Selengkapnya...

Dana untuk Penanganan Bencana Selalu Terlambat

Senayan - Komisi VIII DPR RI akan mengundang Menteri Keuangan dan kementerian terkait, sehubungan prosedur pencairan dana untuk penanganan bencana yang terlalu bersifat birokratis sehingga penanganannya sangat lambat.

"Menteri Keuangan segera akan kita undang tapi mungkin setelah reses ya. Ini menyangkut proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar dan Jawa Barat supaya pencairannya cepat," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII membahas penyesuaian RKA-KL Tahun 2011, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Belum cairnya dana gempa Sumbar sebesar Rp 3,6 triliun ini disinggung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI F-PG Zulkarnaen Djabar. "Untuk Sumbar, setelah dicek pada kementerian terkait ternyata tidak memprioritaskan perbaikan infrastruktur di Sumbar. Kalau tidak cepat bisa berlarut-larut, lebih dari Aceh, belum lagi Sumbar selesai sudah masuk ke Wasior, administrasi di eksekutif tidak bisa di-shortcut," ujar anggota Badan Anggaran Komisi VIII.

Ia berharap dalam pencairan dana penanganan bencana tidak menggunakan siklus anggaran yang baku.

Pernyataan itu diamini oleh Anggota F-PKS Jazuli Juwaini. Dia menegaskan Menteri Keuangan bisa menggunakan cara yang berbeda dalam memproses anggaran untuk bencana.

"Menteri Keuangan harus bisa gerak cepat juga, jangan sampai orang sampai meninggal dulu., Menteri jangan terlalu birokratis dalam penanganan bencana. Negara kita ini rawan bencana, jangan hanya iba saja, tetapi penanganannya banyak hambatan teknis dan administrasi," tandasnya.end

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Y.H. Dewanto


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 21 Oktober 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Wow, 793 Rekening Liar Nyangkut Di 14 K/L; DPR: Menkeu Harus Ikut Menertibkan

Program pemerintah menghapus rekening liar dl Kementerian/Lembaga (K/L) belum berjalan maksimal. Soalnya, masih ditemukan adanya 793 rekening liar yang tersebar di 14 K/L.

KEMARIN, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 793 rekening liar milik pemerintah, dengan nilai Rp 384 miliar dan 35 juta dolar AS yang belum dihapus.

"Rekening liar itu terdapat pada 14K/L,"tegas Koordinator lnvestigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, kemarin. " Uchok mengungkapkan, 14 K/L itu adalah Kejaksaan Agung. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan. Kementerian BUMN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Juga Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perpustakaan Nasional, Polri. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Uchok, kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah yang bersih dan transparan masih jaiih dari hadapan publik. Sebah, pengelolan anggaran pemerintah masih amburadul, terutama dalam manajeman cash-flow (arus kas atau keluar termasuk anggaran).

Padahal, kata Uchok, pada 2009 pemerintah sudah betjanji akan menghapuskan rekening liar yang ada pada K/L. Saat itu, Tim Penertiban Rekening Liar Kementerian Keuangan menemukan 260 rekening liar senilai Rp314,22 miliar dan 11,02 juta dolar AS.

"Tetapi, hasil temuan tim itu hanya disimpan di brankas arsip Kementerian Keuangan. Akibatnya, tidak ada tindakan dari pemerintah mengenai rekening liar. Jadi, tahun ini angkanya naik 100 persen," jelasnya.

Menurut dia, rekening liar sangat rawan diselewengkan. Salah satunya untuk membiayai kegiatan partai politik atau organisasi masyarakat. Anggaran itu juga biasanya digunakan untuk dana operasional dan upeti kepada atasan yang lebih tinggi sebagai tanda loyalitas.

Oleh karena itu, lanjut Uchok, Presiden SBY harus memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo segera menertibkan dan menghapus rekening liar yang ada pads 14 K/L tersebut.

"Badan Anggaran(Banggar)DPR juga harus menekan secara politik Kementerian Keuangan untuk segera menghapus rekening liar itu," ucapnya.

Harusnya. sambung Uchok. dalam penerbitan rekening K/L harus izin Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK. 05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Peraturan Menieri Keuangan No.58/PMK.05/2007 tertanggal 13 Juni.

Hal itu terkait Penertiban Rekening Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-94/PB/ 2007 tentang Pelaporan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara Lembaga Tingkat Satuan Kerja.

Terkait temuan itu, anggota Banggar DPR Jazuli Juwaini meminta Menkeu Agus Martowardojo mengecek kebenaran data tersebut. "Menkeu harus mengeceknya, apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau tidak. Jangan sampai jumlahnya lebih banyak lagi," pinta Jazuli,

Selain itu, kata Jazuli. Kementerian Keuangan juga harus menertibkan semua rekening liar yang ada. Sebab, jika tidak tertib, akan banyak anggaran yang terendap. Itu akan berdampak pada penyaluran anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Politisi PKS itu juga menegaskan, harus ada langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk menertibkan scmua rekening liar. Apalagi, masalah penertiban itu sudah disampaikan sejak tahun lalu. •DIT


Media : Harian Rakyat Merdeka
Edisi : Rabu, 20 Oktober 2010
Rubrik : Hot Economics, Hal : 15

Selengkapnya...

Kloter Pertama Batam Tertunda 16 Jam

BATAM - Baru penerbangan kloter pertama, Saudi Airlines (SAL) sudah ingkar janji dalam pelayanan. Maskapai penerbangan milik Arab Saudi ini mengalami keterlambatan penerbangan hingga 16 jam karena alasan teknis. Akibatnya, ratusan calon haji Embarkasi Hang Nadim Batam dan Komisi VIII DPR RI marah-marah.

Jazuli Juwaini, anggota komisi VIII DPR, mengatakan, pelayanan Saudi Airlines terhadap calon jamaah haji Indonesia sangat mengecewakan. "Karena keberangkatan jamaah benar-benar keterlaluan. Saudi Airlines mengecewakan," kata Jazuli seusai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/10).

Seharusnya, menurut Jazuli, berdasarkan jadwal, kloter pertama Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB. Dengan demikian, keberangkatan terlambat 16 jam. Melihat dari pelayanan Saudi Airlines tersebut, Jazuli meminta agar pemerintah tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang akan membahas SAL, menurut dia, SAL semena-mena dalam melayani jamaah haji. Hal ini karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang. "Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," papar Jazuli.

Jazuli menegaskan, seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaan penerbangan yang akan melayani jamaah haji. "Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik."

Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL, "Saya harap delay (penundaan) hanya terjadi pada kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata gubernur seperti diikuti dari Antara.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista, berjanji akan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat. "Insya Allah, kami uapayakan," kata dia.

Menurut dia, pesawat yang akan mengangkut jama'ah kloter pertama Embarkasi Hang Nadim Batam mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah sehingga tidak bisa menjemput jamaah sesuai jadwal.

Atas keterlambatan tersebut, pihak Saudi Airlines meminta maaf dan memberikan makan siang serta makan malam kepada para calon jama'ah. ed.khoirul azwar

Media : Harian Republika
Edisi : Rabu, 13 Oktober 2010
Rubrik : Jurnal Haji 1431 H, Hal : 22

Selengkapnya...

Saudi Arabian Airlines Mengecewakan

Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini menilai, pelayanan perusahaan penerbangan Saudi Arabian Airlines pada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/10).

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL.

Menurut dia, SAL semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaa penerbangan yang akan melayani jamaah haji.

"Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL.

"Saya harap delay(penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat.

"Insya Allah, kami upayakan," kata dia.

Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah. [TMA, Ant]

Media : http://gatra.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : HAJI

Selengkapnya...

Jazuli: Pelayanan Saudi Arabian Mengecewakan

Batam, CyberNews. Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pelayanan yang diberikan perusahan penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan. Hal ini dibuktikan dengan lamanya serta keterlambatan waktu pemberangkatan jemaah yang mencapai 16 jam.
"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/10).
Dikatakan, Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung di kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam seharusnya berangkat, Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka calhaj baru diberangkatkan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL. Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL karena semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.
Terpisah, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL. "Saya harap delay(penundaan-red) hanya terjadi pada kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," katanya. Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat lagi.
(Ant /CN26)

Media : http://suaramerdeka.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Berita Haji

Selengkapnya...

Saudi Airlines Ngadat, Kloter I Hang Nadim Molor 16 Jam

REPUBLIKA.CO.ID,BATAM--Pelayanan yang diberikan perusahan penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan, kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa.

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL. Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL. Menurut dia, SAL semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli. Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaan penerbangan yang akan melayani jamaah haji."Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL. "Saya harap delay(penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat."Insya Allah, kami upayakan," kata dia. Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah.
Red: taufik rachman


Media : http://republika.co.id
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : HAJI

Selengkapnya...

Kloter I Batam Terlambat Diberangkatkan Calhaj RI Mulai Berdatangan

Jeddah – Calon jemaah haji (calhaj) Indonesia mulai berdatangan di tanah suci, Arab Saudi, dan yang pertama kali tiba di Jeddah, Senin (11/10) petang, adalah kelompok terbang (kloter) dari Makassar, yang disusul dari Banjarmasin I.

Kloter I dari Makassar tiba di Jeddah pukul 17.00 WAS, dan sekitar 15 menit kemudian di¬susul Kloter I dari Banjarmasin. Kedatangan Kloter I Makassar lebih cepat 15 menit dari jadwal, sedangkan Koler Banjarmasin terlambat 35 menit.
Kedatangan calhaj RI itu disambut Duta Besar (Dubes) RI Gatot Abdullah Mansyur, Kon¬jen RI di Jeddah Zakaria Anzhar dan Kepala Daerah Kerja Daerah (Daker) Jeddah Ahda Barori, di Terminal Haji King Abdul Aziz.
Menurut jadwal, yang tiba di Jeddah pada hari Senin (11/10) meliputi Kloter Makassar, Sumut, NAD Aceh. Dari Makassar hari Senin menerbangkan dua kloter pada hari yang sama.

Para calhaj ini, Senin (11/10) malam, segera diberangkatkan ke Kota Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain, yaitu menjalankan salat wajib berturut-turut selama delapan hari.
Di Bandara King Abdul Aziz, para jemaah akan beristirahat selama dua jam sebelum ke Madinah. Perjalanan Jeddah ke Madinah sekitar 480 km akan ditempuh selama 6-8 jam dengan bus.
Pada 21 Oktober, para calhaj ini akan masuk ke Mekkah untuk melakukan persiapan ritual haji berikutnya, berupa umrah (tawaf, sai, dan tahalul) kemudian wukuf di Arafah.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini menyatakan kekecewaannya pa¬da perusahaan penerbangan Saudi Arabian Airlines (SAL) kepada calhaj Indonesia, karena terlambat menerbangkan kloter pertama embarkasi Hang Nadim Batam yang tertunda 16 jam karena masalah teknis.
“Keterlambatan keberangkatan jemaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan,” kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/11).
Seharusnya, berdasarkan jadwal, Kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.
Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL. Menurut dia, SAL semena-mena melayani jemaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang. Jazuli mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan lelang pada perusahaan penerbangan calhaj.
Perwakilan SAL, Sumista, mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat. Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jemaah Embarkasi Batam sesuai jadwal. Kepada calhaj Indonesia, SAL memberikan makan siang dan malam.

Stok Obat
Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih menjamin bahwa stok obat-obatan untuk calhaj tahun ini mencukupi. “Ada 32 ton obat yang siap bagi jemaah haji yang membutuhkan,” sahut Endang, ketika ditemui sejumlah media massa usai melepas kepergian Kloter 1 embarkasi DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (12/10) pagi. Embarkasi DKI Jakarta secara keseluruhan akan memberangkatkan 22.125 orang dari 196.950 orang calhaj Indonesia.
Endang mengungkapkan bahwa stok obat tersebut mayoritas adalah obat-obatan yang diperuntukan bagi jemaah haji yang berusia lanjut. “Kebanyakan jenis obatnya berupa obat hipertensi dan kolesterol bagi jemaah haji yang berusia lanjut,” papar Endang.
Endang juga memastikan bahwa vaksin meningitis untuk setiap calhaj tidak menemui hambatan. “Vaksin meningitis sudah tidak ada kontroversi lagi, bahkan hampir selesai penyuntikannya,” tegasnya.
Sesuai dengan UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Kesehatan berupaya maksimal dalam urusan penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan penyelenggaraan, bimbingan, serta pendampingan selama proses ibadah haji, sejak dari Tanah Air maupun selama di Arab Saudi.
Nantinya setiap kloter yang diberangkatkan akan didampingi lima orang petugas yang terdiri dari satu orang petugas tim pembimbing haji Indonesia, satu orang tim pembimbing ibadah haji, dan tiga orang tim kesehatan haji, yang terdiri atas satu orang dokter dan dua orang perawat.
Endang berpesan pada para calhaj agar menjaga kesehatan karena perjalanan ibadah haji identik dengan perjalanan yang sarat ibadah fisik, sehingga sangatlah penting para calhaj memelihara kesehatannya.
Mengingat cuaca di Arab Saudi yang tidak seperti di Indonesia, Endang menyarankan para calhaj memperbanyak minum air dan jangan sampai mengalami dehidrasi. (ant)

Media : Harian Sinar Harapan
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Berita

Selengkapnya...

Haji - Anggota DPR Nilai Saudi Arabian Mengecewakan

Batam (ANTARA News) - Pelayanan maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan, kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah sampai 16 jam betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa 12 Oktober 2010.

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Selasa (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Rabu (13/10) pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL.

Menurut dia, SAL sewenang-wenang dalam melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaa penerbangan yang akan melayani jamaah haji.

"Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL.

"Saya harap delay (penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat.

"Insya Allah, kami upayakan," kata dia.

Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah. (Y011/A011/Btm1)

Media : http://kepri.antaranews.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Kesra

Selengkapnya...

Saudi Arabian Airlines Mengecewakan

Batam (ANTARA News) - Pelayanan yang diberikan perusahan penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan, kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa.

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL.Menurut dia, SAL semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaan penerbangan yang akan melayani jamaah haji."Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL.

"Saya harap delay(penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat."Insya Allah, kami upayakan," kata dia.

Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah.

Media : http://antaranews.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Berita

Selengkapnya...

Cuaca Ekstrem, Waspadai Bencana

JAKARTA - Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem untuk waktu yang agak lama. Hujan lebat disertai angin dan petir yang terjadi belakangan ini masih akan berlanjut hingga awal 2011.

Bahkan ke depan ancaman akan semakin meningkat karena puncak cuaca ekstrem baru mulai terjadi Desember nanti. Peneliti Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Eddy Hermawan mengatakan, sebelum Desember, hujan lebat hanya berlangsung singkat.

“Puncaknya (hujan) terjadi Desember, berlanjut ke Januari dan Februari. Awal Februari harus diwaspadai dampaknya,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta Kamis (7/10/2010).

Berdasarkan penelitian Lapan, saat ini terjadi anomali iklim dengan kondisi curah hujan tidak normal. Musim penghujan yang semestinya dimulai pada bulanbulan terakhir justru telah terjadi sejak 2009 lalu hingga sepanjang tahun ini kondisinya basah.

Lapan memperkirakan cuaca ekstrem ini akan berlanjut hingga April 2011. Eddy pun meminta pemerintah mengantisipasi dampak cuaca ekstrem karena mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Untuk sektor pertanian harus ada pola tanam yang tepat dan varietas yang tahan genangan agar tidak terjadi gagal panen.

Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah melakukan antisipasi dan pencegahan untuk meminimalkan dampak bencana seperti banjir.

”Misalnya, menghentikan pembalakan liar, tata ruang yang baik, dan adanya daerah resapan air. Itu pemerintah harus mengusahakannya dan dilakukan lintas departemen,” katanya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah harus menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar tanggap terhadap bencana, termasuk memberi tahu langkah cepat dan tepat mengurangi dampak dari bencana.

”Di musim seperti ini, harus ada sosialisasi gencar dari pemerintah agar masyarakat tanggap bencana,”ujarnya. Seperti diketahui, walaupun cuaca ekstrem belum mencapai puncaknya, hujan lebat yang terjadi beberapa hari belakangan sudah menimbulkan bencana di sejumlah daerah.

Di Papua Barat, misalnya, banjir bandang menerjang Wasior di Kabupaten Teluk Wondama. Musibah tersebut mengakibat 91 warga tewas, 61 orang hilang, dan 82 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Banjir bandang juga memorakporandakan ratusan rumah.

Sejak sepekan terakhir banjir juga melanda sejumlah kabupaten/ kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga memaksa 6.154 kepala keluarga atau 23.770 jiwa meninggalkan tempat tinggalnya.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir terjadi di enam kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Cuaca ekstrem dilaporkan juga mengakibatkan banjir di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pandeglang, Banten.
(Koran SI/Koran SI/ded)

Media : Koran Sindo
Edisi : Jum’at, 8 Oktober 2010
Rubrik : Nasional

Selengkapnya...

SELEKSI ANGGOTA KPI : Sri Hermiyati akan Perkuat Penanganan Masalah Anak di Daerah

Senayan - Calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari unsur organisasi kemasyarakatan, Sri Hermiyati menyatakan, perlu proses advokasi terhadap Pemda untuk menyampaikan fakta-fakta di daerah tentang persoalan yang dialami anak.

"Saya bertekad ketika menjadi komisioner KPAI dengan akan memastikan semua Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kelangsungan hidup tumbuh kembang anak dilaksanakan Kab/Kota," kata Sri dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPAI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/10).

KPAI, menurutnya, harus bisa mengefektifkan perlindungan anak termasuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Semua program dan kegiatan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ini dapat berjalan dengan efektif dalam kabupeten/kota layak anak.

Ketika ditanya mengenai efektivitas keberadaan KPAI, Sri Hermiyati menganggap KPAI masih bisa berjalan secara efektif apabila didukung oleh seluruh anggota dan jejaring yang ada. "Kalau kita bekerja, seluruh anggota menjalankan fungsi dan tugas saya yakin bisa efektif. Melalui sosialisasi dan jejaring memberitahukan pemda yang perlu diperbaiki, Insya Allah terlaksana. KPAI dibubarkan? Jangan dululah," ujar aktivis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini.

Pertanyaan tentang efektivitas kelembagaan KPAI ini salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi VIII F-PKS Jazuli Juwaini. Sementara, pertanyaan tentang perlu tidaknya KPAI dibubarkan disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra Saifuddin Donodjojo.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Selasa, 5 Oktober 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Nasib SKB 2 Menteri

Tanbihun.com – Kasus penusukan jemaat HKBP di bekasi nampaknya menjadi celah dan dijadikan moment oleh pihak tertentu untuk menghapuskan SKB 2 Menteri yang salah satu pointnya mengatur ijin pendirian rumah ibadah.
Hujan interupsi pun tak terelakkan manakala DPR menggelar sidang paripurna pasca libur lebaran, Adalah anggota FPG Anton Sihombing yang melontarkan tema tersebut pertama kali. Menurut Anton, SKB 2 menteri harus dicabut karena sudah membatasi hak warga negara untuk beribadah.

Dia juga mengklaim telah mendapat 60 tandatangan dari anggota Dewan yang mendukung pencabutan itu.

Disebuah stasiun televisi pun ramai membahas masalah SKB 2 menteri ini, menurut yang pro penghapusan SKB beranggapan ” dieara pluralisme ini tak semestinya lagi ada undang-undang yang mengatur pendirian rumah ibadah “

Namun pendapat mereka dibantah oleh menteri dalam negeri Gamawan Fawzi ” justru adanya SKB 2 menteri itu mengatur kebebasan ” . lebih lanjut Jazuli juwaini dari fraksi PKS menjelaskan ” kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan disitulah diperlukan undang-undang dalam hal ini SKB 2 menteri “.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika pendirian rumah ibadah tidak diatur oleh undang-undang? alih-alih mau membebaskan hak asasi manusia, malah menjadi sebuah persaingan dan bisa saja menjadi salah satu cara untuk menarik umat yang sudah beragama supaya pindah agama. Saya membayangkan, dikampung saya yang 100% muslim, tiba-tiba dibangun gereja oleh seseorang dari luar kota karena pendirian rumah ibadah bebas sebebas bebasnya. atau malah yang lebih extrem dikantong-kantong basis muslimin dibangun rumah ibadah agama lain. apa jadianya dengan nasib kerukumnan umat beragama, bukannya rukun malah sebaliknya.
Hak asasi manusia (HAM) sering menjadi dalih untuk mengegolkan kepentingan tertentu, kalau atas nama kebebasan lalu tidak perlu ada pembatasan, maka perjudian, pelacuran jangan-jangan dikategorikan hak asasi manusia juga?/yazid/09/10/t0.

Media : http://www.tanbihun.com
Edisi : Rabu, 29 September 2010

Selengkapnya...

Quran Dibakar Lagi, Umat Islam Jangan Bakar Injil

INILAH.COM, Jakarta - Umat Islam diminta tak terpancing emosi menyusul aksi pembakaran Al Quran di Inggris.
Anggota Komisi VIII DPR KH Jazuli Juwaini mengimbau umat Islam tak membalas aksi tersbeut dengan aksi pembakaran Injil.
"Umat Islam tidak perlu membalas dengan cara membakar Injil, biar Allah yang akan membalas mereka itu," ujar Jazuli kepada INILAH.COM, Sabtu (25/9).
Menurut ulama asal Bekasi ini, aksi balasan membakar Injil tak akan meredakan aksi pembakaran Al Quran. Perbuatan itu justru akan mencoreng wajah umat Islam.

"Kemarin Pendeta Bob Old tewas dimobilnya tak lama setelah membakar Quran, kita tunggu saja laknat Allah kepada para pembakar Quran lainnya," ujar Jazuli.
Sebelumnya diberitakan, Polisi Inggris menahan enam orang yang diduga membakar Al Quran ketika peringatan tragedi 9/11. Mereka memposting rekaman video pembakaran itu di internet.
Mereka membayar jaminan agar dibebaskan. Tapi nanti pengadilan akan memanggilnya untuk sidang dengar pendapat di kota Gateshead, Inggris Utara,demikian pernyataan Kepolisian Northumbria, seperti dikutip AP, Jumat (24/9). [mah]


Media : http://www.inilah.com
Edisi : Sabtu, 25 September 2010
Rubrik : Politik

Selengkapnya...

Pendeta Pembakar Quran Tewas, Ulama Bersyukur

INILAH.COM, Jakarta - Informasi tentang tewasnya Pendeta Bob Old pembakar Al Quran di Amerika Serikat, disyukuri kalangan ulama di Indonesia.

KH Jazuli Juwaini mengaku bersyukur saat mendapat kabar tersebut, dia menilai apa yang dialami Bob Old adalah azab balasan dari Allah SWT.

"Subhanallah itu balasan atas perbuatannya membakar Al Quran, itulah laknat Allah untuk dia (Bob Old)," ujar Jazuli kepada INILAH.COM, Rabu (22/9).

Menurut anggota Majelis Syuro (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, peristiwa tewasnya Pendeta Bob Old akan menjadi pelajaran bagi banyak pihak agar menghormati kitab suci Al Quran.

"Ini pelajaran bukan hanya bagi mereka yang bernafsu membakar Quran tapi bagi umat Islam sendiri bahwasanya Quran adalah firman suci yang tidak ada keraguan didalamnya," ujar Jazuli.

Sebelumnya diberitakan, Pendeta Bob Old, pelaku pembakaran Al Quran di Amerika Serikat ditemukan tewas dimobilnya. Beberapa situs melaporkan, Bob tewas terpanggang dalam sebuah kecelakaan mobil.

Kabar mengenai pendeta asal Tenesse itu juga beredar luas di sejumlah forum di Tanah Air. Situs-situs tersebut mengklaim mengutip berita dari Sky News, salah satu situs berita AS. [mah]


Media : http://www.inilah.com
Edisi : Rabu, 22 September 2010
Rubrik : Politik

Selengkapnya...

KEBEBASAN BERAGAMA; Jazuli: Tokoh Bangsa Harus Dinginkan Suasana

Senayan - Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kondisi-kondisi umat beragama dinilai justru memperkeruh suasana. Adalah Jazuli Juwaini, salah satu anggota Komisi VIII, yang turut mengkritik pernyataan menteri.

"Semua tokoh bangsa seharusnya menjadi pendingin dalam suasana ini," kata Jazuli dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Selasa (21/9).

Menurut Jazuli, jangan sampai pernyataan-pernyataan menteri justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.

"Pak menteri seharusnya mendorong seluruh elemen masyarakat supaya suasana menjadi tenang dan dingin," ujar anggota F-PKS itu.

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli ingin mendengarkan keterangan litbang Kementerian Agama. "Apakah ada peraturan yang seharusnya dibenahi," tanya dia.

Memeluk agama, menjalankan dan mendirikan tempat ibadah, lanjut dia, sudah dijamin oleh konstitusi. Menteri diminta melaksanakan tugasnya memberikan hak-hak masyarakat. "Kerukunan supaya betul-betul tercipta di masyarakat," pungkas dia.

Reporter: Tomy Kurniawan | Penulis: Tomy Kurniawan | Editor: Dzikry Subhanie

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Selasa, 21 september 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

KEBEBASAN BERAGAMA: Regulasi Penting, Kelapangan Dada Jauh Lebih Penting

Senayan - Regulasi terkait kerukunan beragama masih diperlukan untuk mengatur hubungan keberagamaan di Indonesia. Namun, sekuat apa pun regulasi yang ada akan percuma apabila tidak disertai kelapangan dada antarpemeluk agama. Hal itu dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini menanggapi desakan sejumlah kalangan agar Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 tahun 2006 direvisi.

"Persoalan kerukunan ini persoalan pemahaman dan persoalan hati. Jadi UU atau aturan apa pun yang ada kalau hati kita tidak lapang akan jadi persoalan. Karena itu yang paling penting umat lintas agama ini menyadari kalau Republik ini membutuhkan kesatuan komponen bangsa termasuk antarumat beragama," katanya kepada jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/9).

Jazuli mengingatkan, jangan pernah mencabut Peraturan Bersama Menteri yang ada, sebelum ada regulasi penggantinya. "Apabila peraturan itu masih dianggap kurang, kan itu buatan manusia, jangankan hanya peraturan, UU saja banyak kekurangannya, buktinya apa? UU yang dilahirkan DPR ini baru dua tahun ada yang sudah direvisi dan sebagainya," ujar politisi PKS.

Kasus yang menimpa jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing, Bekasi, lanjut Jazuli, sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan dialogis, dengan pendekatan yang tulus dan jujur, tidak sekadar formalitas.

"Apa artinya nonmuslim memberikan Alquran tetapi terjadi juga perkelahian dan seterusnya. Memang harus dibangun pemahaman dan kesadarannya. Kalau terlalu jauh pemerintah menanganinya ini kan hak asasi manusia," tandasnya.

Anggota DPR RI Dapil Banten III ini meminta semua pihak bisa melihat kasus HKBP Ciketing ini secara proporsional dan obyektif. "Jangan kasus-kasus parsial seakan-seakan dunia seperti itu, bangun gereja sudah puluhan ribu tidak ada persoalan, bangun masjid sudah ratusan ribu tidak ada persoalan. Cobalah kita lihat secara obyektif jangan persoalan kecil dibesar-besarkan," jelasnya.

Terkait kasus penusukan terhadap jemaat HKBP, Jazuli mendesak kepolisian dapat mengusut secara tuntas. "Tapi yang paling secara nasional bagaimana kita menjaga kerukunan antarumat beragama ini. Karena kalau tidak rukun yang dirugikan kita semua. Masyarakat rugi, pemerintah rugi, pembangunan rugi," tegas Jazuli.

Komisi VIII DPR RI berencana membahas masalah kerukunan umat ini dengan Menteri Agama dalam Rapat Kerja yang diagendakan pada Selasa (21/9).

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Senin, 20 september 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Perlu Undang Undang Kerukunan Beragama

Jakarta (ANTARA News) - Tiga anggota DPR RI dari fraksi berbeda, sepakat mengenai perlunya dibuat regulasi lebih kuat dan komprehensif berbentuk undang-undang untuk mengatur kerukunan hidup beragama antarwarga di Indonesia.

Demikian rangkuman pendapat dari Zulkarnaen Djabar (Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar), Rahadi Zakaria (Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan) dan Jazuli Juwaini (Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS) menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Mereka menyatakan itu, mengomentari usulan PDI Perjuangan tentang sudah waktunya dibuat Undang Undang Kerukunan Hidup Beragama (UU KHB), demi memperkuat spirit persatuan kesatuan bangsa dalam wadah keluarga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sebetulnya sudah cukup lama Fraksi Partai Golkar mengusulkan adanya UU KHB ini. Sebab, dengan adanya UU tersebut, sangat sesuai dengan nafas NKRI
dan semangat Bhinneka Tunggal Ika," kata politisi Partai Golkar, Zulkarnaen
Djabar.

Artinya, menurutnya, "Kita sebagai bangsa melihat keragaman bukan lagi sebagai ancaman, tetapi justru kekuatan yang dahsyat bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan zaman."

"Selama ini kita terjebak dalam pandangan bahwa kemajemukan itu melemahkan kekuatan bangsa. Bahkan seolah beban laten yang tak terselesaikan. Ini pandangan keliru dan harus diluruskan. Nah, Fraksi Partai Golkar akan terus berjuang memajukan kekuatan bangsa di tengah kemajemukan itu," tandas Zulkarnaen Djabar.

Sementara itu, Rahadi Zakaria menilai, UU KHB itu sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu amanat konstitusi untuk menjamin hak paling asasi dari warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

"Selama ini kita hanya mengacu kepada peraturan-peraturan yang sebetulnya tak dikenal di dalam konstitusi kita, seperti peraturan bersama atau surat keputusan bersama. Ini kan kurang kuat dan tak punya sanksi hukum mengikat sebagaimana UU apalagi UUD," kata Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.

Jadi, menunjuk apa yang dilakukan di Afrika Selatan, Rahadi Zakaria mengatakan, akan sangat baik jika Indonesia sebagai bangsa sangat majemuk telah memiliki UU KHB itu.

"Contoh saja apa yang terjadi di Afrika Selatan itu. Suatu negeri yang berlatar konflik sangat dahsyat, baik horizontal maupun vertikal, tetapi sekarang mereka maju luar biasa, bisa dipercayakan dunia menyelenggarakan Piala Dunia Sepak bola. Itu luar biasa. Kerukunan hidup di sana patut dicontoh selepas era diskriminasi rasial," ungkapnya lagi.

Karena itu, demikian Rahadi Zakaria, semua anggota keluarga bangsa, seyogianya kembali duduk bersama menata kehidupan harmonis bersama-sama, tidak saling curiga atau menganggap yang lain itu musuh, padahal sesama sebangsa. (*)
(M036/Z002/R009)

Media : http://www.antaranews.com
Edisi : Sabtu, 18 September 2010
Rubrik : Peristiwa >>Politik/Hankam

Selengkapnya...

Jusuf Kalla: Tak perlu cabut SKB 3 menteri

JAKARTA: Ketua Palang Merah Indonesia M. Jusuf Kalla menilai bahwa SKB 3 Menteri tentang pengaturan pendirian tempat beribadah tidak perlu dicabut karena aturan tersebut sudah benar, tetapi yang perlu dilakukan adalah melaksanakan aturan tersebut secara benar.

"Masak, kalau terjadi kecelakaan justru Undang Undang Lalu lintas dihapuskan dan semua lampu merah dicabut, bisa berantarakan jadinya," katanya dalam dialog yang digelar TV One pagi ini.

Diskusi menghadirkan pembicara Jusuf Kalla, anggota Komisi VII DPR RI Jazuli Juwani, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Radityo Gumbiro, Sidarto Danu Subroto (Fraksi PDIP), Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hajat, Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga.

Menurut JK, begitu dia akrab dipanggil, SKB tersebut berlaku untuk semua agama. Di Papua, katanya, jika umat Islam akan mendirikan mesjid maka menggunakan aturan yang sama, begitu pun di Sulawesi Utara, di mana umat Islam mayoritas. "Di Bali juga yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, berlaku aturan yang sama bagi umat beragama lainnya," tegasnya.

Dia menjelaskan jika warga masyarakat tidak menjalankan aturan akan berantakan. Pemerintah, katanya, harus tegas menjalankan aturan tersebut. "Jadi tidak abu-abu, di situlah perlu ketegasan penegak hukum."

Menurut JK, dalam kasus pendirian gereja HKBP di Bekasi, perlu ketegasan pemerintah boleh atau tidak. "Ada ratusan ribu rumah ibadah dibangun selama ini tidak ada persoalan."

Jazuli meminta pihak kepolisian agar melakukan penegakan hukum secara objektif. (ln)

Media : http://www.bisnis.com
Edisi : Kamis, 16 September 2010
Rubrik : berita-populer

Selengkapnya...

Program KPP dan PA Belum Tepat Sasaran

Senayan - Program-program yang diajukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) RI dinilai sama sekali belum menyentuh kepentingan perempuan dan anak. Sampai saat ini, kondisi perempuan dan anak-anak masih memprihatinkan.

"Program yang ada di kementerian ini hanya sebagai juru penerang, hanya terkait dengan kegiatan harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Padahal banyak program yang bisa menyentuh dan mengubah nasib perempuan," kata anggota Badan Anggaran Komisi VIII Jazuli Juwaini, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sesmen Kementerian PP dan PA Sri Danti di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/9).

Menurut anggota DPR Dapil Banten III ini, anggaran yang dialokasikan pada KPP dan PA ini memang terbatas dibandingkan dengan kementerian lain. Akan tetapi, bagaimana pun seharusnya Kementerian PP dan PA bisa menyusun program yang bisa lebih tepat sasaran.

"Kementerian ini seperti ada dan tiada, diberikan budget seharusnya bagaimana bisa memberikan ruang membuat program yang terukur. Dengan keterbatasan anggaran, tidak ada program yang mampu mengubah nasib perempuan dan anak yang selama ini hanya bisa meratap. Jangan lupa kita ini dilahirkan oleh perempuan, Ibu kita perempuan, nenek kita perempuan, jadi butuh perhatian. Saya yakin ini sudah dibuat sebelumnya, hanya diulang saja setiap tahun," tandas politisi PKS ini, penuh semangat.

Seperti diketahui, berdasarkan sasaran RKP 2011 dan sesuai dengan tugas pokok Kementerian PP dan PA, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 294/MK.02/2010 tanggal 24 JUni 2010 tentang Pagu Sementara, anggaran Kementerian PP dan PA adalah sebesar Rp 160.094.100. Anggaran itu dialokasikan untuk Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 66.207.000.000, Program Perlindungan Anak sebesar Rp 39.607.000.000, dan Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain Kementerian PP dan PA sebesar Rp 54.280.100.000.*

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 15 september 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Upaya Parsial Gagal Atasi Pendatang ke Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, upaya parsial termasuk hanya berupa pemeriksaan identitas di stasiun kereta dan terminal bus akan gagal mengatasi arus pendatang baru memasuki Jakarta tiap pasca Lebaran.

"Upaya yang hanya bersifat parsial dan hanya temporer saja tak akan mampu menghadapi sangat kuatnya keinginan masyarakat untuk mencari sesuap nasi, mencari bayaran sekolah anak, mencari ongkos berobat," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan itu, bagaimana mengatasi lonjakan jumlah warga baru yang berbondong-bondong datang ke kawasan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) tiap pasca-Lebaran, termasuk tahun ini."Yang paling ampuh mengatasi orang daerah ke Jakarta adalah dengan memberdayakan rakyat di desa, menghidupkan ekonomi pedesaan, meningkatkan kesejahteraannya secara menyeluruh melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar (`basic needs`) mereka," tandasnya.

Sebab, menurutnya, kuatnya keinginan mereka datang ke Jabodetabek, dengan berbondong-bondong menggunakan momentum arus balik Lebaran, benar-benar hampir tak terbendung akibat desakan kebutuhan `basic needs` itu tadi."Karena itu saya pesimistis dengan usaha-usaha yang hanya berifat parsial dan terkesan temporer itu. Ini tak akan mampu mengatasi problematik urbanisasi besar-besaran itu secara tuntas," tegasnya.

Jazuli Juwaini lalu mengingatkan, jika mau efektif, butuh penyelesaian secara konprehensif, dimulai dengan terobosan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pedesaan. (*)
(T.M036/Z002/R009)



Media : http://www.antaranews.com
Edisi : Minggu, 5 september 2010
Rubrik : Peristiwa

Selengkapnya...

Jazuli Setuju Polisi dan Ormas Awasi Tempat Hiburan

Senayan-Polda Metro Jaya berencana mengawasi tempat-tempat hiburan malam pada bulan Ramadhan, namun dalam kegiatannya Polda akan dibantu oleh ormas-ormas Islam. Menanggapi hal itu, politisi PKS Jazuli Juwaini memberikan apresiasi positif atas kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan kenyamanan beribadah pada saat bulan suci Ramadhan.

"Ya untuk menertibkan dan mengawasi tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan itu bagus-bagus saja berarti kemitraan ditempatkan di situ. Tetapi tindakan-tindakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat hukum kepolisian," katanya kepada jurnalparlemen.com, di Jakarta, Jumat (6/8).

Namun, menurutnya, dalam praktiknya di lapangan, jika ormas-ormas melihat pengusaha tetap mengoperasikan tempat hiburan malam pada saat Ramadhan, segera laporkan ke polisi."Kan aparat kepolisian terbatas. Harusnya aparat kepolisian dan penegak hukum menyambut baik. Di sisi lain, ormas tidak boleh melakukan tindakan anarkis, karena tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Jazuli mengakui, kewajiban untuk menertibkan pelanggaran hukum itu berada pada pihak aparat kepolisian. Menurutnya, adanya ormas-ormas yang melakukan penertiban itu bisa jadi sebagai bentuk kekecewaan terhadap aparat penegak hukum.

"Tetapi apa pun alasannya saya melihat di media televisi ada kesepahaman-kesepahaman dan kesepakatan. Menurut saya ormas-ormas itu kan menjadi mitra pemerintah, mitra polisi, mitra aparat. Jadi bisa sama-sama menegakkan aturan, kalau sudah terjadi kesepakatan itu bagus," tandasnya.

Reporter: Nofellisa N | Penulis: Nofellisa N | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Sabtu, 7 Agustus 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Demokrat Usul Naik Haji Berkali-kali Dilarang

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat mengusulkan dikeluarkannya larangan naik haji berkali-kali mengingat jumlah pendaftar peserta ibadah haji yang terus meningkat, sementara kuota yang diperoleh Indonesia tidak mencukupi.

"Memang tambah kuota itu baik. Tapi yang lebih baik lagi melarang orang yang sudah haji, (masih mau) naik haji berkali-kali. Beri kesempatan untuk saudara-saudara kita yang belum haji dong," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sutan Bathoegana di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan itu, menjawab pertanyaan semakin tingginya minat umat muslim Indonesia untuk menjalankan umroh dan ibadah haji, sementara kuotanya tidak mencukupi.

Apalagi, menurut catatan Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPHURI), Fuad Hasan Masyhur, daftar tunggu bagi Calhaj sudah sedemikian panjang, dan hingga 2010 ini telah mencapai sekitar satu juta orang.

Malahan dilaporkan dari Papua dan Aceh, ada Calhaj yang telah menunggu hingga lima tahun, belum bisa diberangkatkan untuk menunaikan rukun Islam kelima lewat jalur reguler.

Bagi Sutan Bathoegana dkk, pelarangan naik haji berkali-kali kepada mereka yang sudah pernah naik haji, merupakan salah satu solusi penting mendesak.

"Itu lebih pas untuk diterapkan segera," tandasnya lagi.

Kesepakatan Baru

Sebelumnya, secara terpisah Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaeni, mendesak Pemerintah RI agar harus memperjuangkan kembali adanya kesepakatan baru mengenai kuota haji.

"Animo calon haji (Calhaj) Indonesia yang tinggi, juga adanya pernilaian para haji kita yang terbaik karena tertib dalam menjalankan ibadah haji, maupun diduga ada negara-negara tertentu tak dapat penuhi kuota hajinya, bisa menjadi alasan kuat kita mendapat tambahan kuota," katanya.

Jazuli Juwaeni berpendapat, tidak ada jalan lain, kecuali kita memberi pertimbangan kuat kepada Arab Saudi dan negara-negara lain, untuk membuat kesepakatan baru (soal kuota).

"Itu pertama. Petimbangannya, animo yang sangat tinggi dan jatahnya hanya sedikit. Tahun ini kita hanya mendapat jatah 194 ribu untuk haji reguler, dan 17 ribu jemaah untuk haji khusus. Padahal seperti Anda katakan, daftar tunggu telah mencapai sekitar satu juta kan," ungkapnya.

Jadi, menurutnya, manfaatkan hubungan baik dengan Arab Saudi, bikin langkah-langkah diplomatik ke mereka, juga negara pengirim Calhaj lainnya, lalu bikin kesepakatan baru, yang targetnya memperbesar jumlah kuota Indonesia.

"Caranya, yakinkan mereka, bahwa animo Calhaj Indonesia memang sangat tinggi. Lalu, bisa dimanfaatkan jatah negara lain yang kadang tidak terpenuhi," ujarnya.

Langkah kedua, demikian politisi senior PKS ini, usulkan penerapan `reward and punishment` secara adil bagi semua negara pengirim Calhaj.

"Kan kebetulan Indonesia selalu menempati yang terbaik dalam soal ketertiban dan kedisiplinan pengiriman rombongan jamaah. Bisa kan ini jadi bargaining position untuk mendapatkan reward yang diwujudkan dalam bentuk penambahan kuota. Cukup 10.000 saja tiap tahun sebagaimana diusulkan masyarakat," kata Jazuli Juwaeni.

(M036/O001/S026)


Media : http://www.antaranews.com
Edisi : Sabtu, 7 Agustus 2010 12:20 WIB
Rubrik : Peristiwa >>Umum

Selengkapnya...