Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Sejumlah gunung berapi di beberapa daerah dalam status awas dan waspada. Gempa bumi juga masih mengancam di sejumlah wilayah. Letak dan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, menjadi penyebab sering terjadinya bencana di Indonesia baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia.
Kita sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini memberikan kerangka penanggulangan bencana, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. UU juga mengamanatkan pembentukan lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam praktek, meskipun UU telah menggariskan ketentuan penanggulangan bencana yang sistematis dan komprehensif, kegiatan penanggulangan bencana masih dominan dilakukan pada tahap tanggap darurat. Persoalan mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi nampak belum menjadi prioritas utama dari aktivitas penanggulangan bencana. Penanganan bencana juga masih mengalami persoalan di sana-sini menyangkut koordinasi, kecepatan pertolongan, ketepatan bantuan, dan kemerataan distribusi (logistik) bantuan.

Faktor Kelembagaan
Berdasarkan UU 24/2007, telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dalam proses pembentukan badan serupa di tingkat daerah di seluruh Indonesia. BNPB juga segera membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) sebanyak 12 buah unit, di sejumlah kawasan. Rinciannya, di pulau Sumatera dua unit, Sulawesi dua, Kalimantan dua, Jawa-Bali tiga, NTT-NTB satu, Papua dua, dan Maluku satu.
Untuk Indonesia dengan potensi bencana yang luar biasa besar, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana saat ini masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan. Dalam kerangka peningkatan tersebut, lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah haruslah memiliki cetak biru (blue print) penguatan kapasitas kelembagaan dan standar penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan profesional sesuai dengan standar internasional (ISO). Hal ini tentu saja harus didukung oleh pendanaan yang terukur dalam APBN dan APBD.
Kita mendambakan satu lembaga penanggulangan bencana yang didukung SDM terlatih yang siap diterjunkan ke medan tersulit sekalipun, dilengkapi peralatan yang standar dan canggih, dan memiliki pusat aktivitas yang menghimpun segala sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana. Di beberapa negara, pusat penanggulangan bencana mereka bermarkas di pangkalan undara, lengkap dengan peralatan canggihnya, bahkan beberapa didudukung dengan pesawat khusus dan kapal tanker yang berfungsi sebagai penyuplai logistik dan rumah sakit darurat, sebagaimana yang pernah kita saksikan saat mereka ikut membantu dalam proses tanggap darurat Tsunami Aceh-Nias.
Tentu lembaga yang kita miliki tidak mesti langsung seideal mereka, akan tetapi penguatan kapasitas kelembagaan dan penyiapan daya dukung penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terukur dan terencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih parah.
Dari segi dukungan anggaran, harus terukur kebutuhan dana berdasarkan kalkulasi dampak bencana. Pendanaan harus direncanakan dengan baik bukan hanya untuk kepentingan tanggap darurat, tetapi juga untuk mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Dalam aspek ini perlu digaris-bawahi bahwa tidak boleh ada hambatan teknis dalam pencairan anggaran karena yang dihadapi adalah kedaruratan bencana yang membutuhkan respon cepat guna menyelamatkan kehidupan. Namun di sisi lain, pengelolaan dana bencana harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selanjutnya format dan sistem koordinasi lintas lembaga penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan. Banyaknya lembaga yang menangani bencana dapat menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan menyangkut domain tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
Koordinasi juga perlu ditingkatkan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang juga melaksanakan tugas kebencanaan dengan menghimpun dan menyalurkan sumber daya dan bantuan bagi penanggulangan bencana. Hal ini harus dikelola dengan baik dan perlu dibangun format komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga tidak menjadi masalah baru dalam proses penanggulangan bencana.

Faktor Kesiagaan Bencana
UU 24/2007 jelas menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar aksi tanggap darurat. Akan tetapi juga meliputi proses mitigasi (prabencana) dan rekontruksi-rehabilitasi (pascabencana). Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi yang selama ini acapkali terbengkalai.
Kaitannya dengan proses mitigasi, pemerintah harus mengoptimalkan peran partisipatif dari seluruh stakholder bencana, salah satunya dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan agar dapat mendekati bencana dengan teori ilmu pengetahuan yang ada, yang sebetulnya bisa dijadikan dasar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam rangka perencanaan dan aplikasi penanganan masalah kebencanaan yang lebih baik. Oleh karenanya partisipasi perguruan tinggi menjadi signifikan dalam konteks ini.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam kerjasama itu antara lain pentingnya pendataan daerah rawan bencana, pembuatan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan penanganan bencana yang berbasis komunitas dan pemulihan sosial pasca bencana. Dengan pola kerjasama yang sinergis, kita berharap peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tidak sekadar menjadi ‘pemadam kebakaran' jika terjadi bencana. Pemerintah dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan pengelolaan bencana.
Sinergi pemerintah dengan seluruh stakeholder kebencanaan juga bisa diarahkan dalam perumusan strategi dan program pendidikan guna mengantisipasi bencana alam sekaligus membangun jaringan stakeholders yang berperan dalam program antisipasi dan pendidikan kebencanaan. Hal ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas (satgas) antisipasi dan pendidikan kebencanaan guna mempercepat dan mengefektifkan implementasi program pendidikan kebencanaan, serta memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang rawan bencana alam, sehingga korban jiwa dan ekonomi dapat direduksi.
Ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam mengakibatkan besarnya kerugian jiwa dan ekonomi setiap terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Karenanya, suatu strategi dan program pendidikan bencana alam sangat mendesak untuk segera dirumuskan, sebagai upaya antisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan strategi yang tepat, diharapkan program pendidikan untuk antisipasi bencana alam dapat dilakukan secara efektif, dan pada akhirnya masyarakat Indonesia dapat lebih berdaya dalam menghadapi serta menyikapi bencana alam.


Media : Koran Radar Banten
Edisi : Rabu, 15 Desember 2010
Rubrik : Wacana Publik

Selengkapnya...

Hasil Musda di Kota Serang, Isyaratkan Jayabaya-Boni Maju Pemilukada Banten; PKS Usulkan WH-Jazuli

KOTA—Suara elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 'terbelah' dalam mengusulkan calon Gubernur Ban-ten dalam Pemilukada Provinsi Banten mendatang, Dewan Pengu-rus Daerah (DPD) PKS Kota Tangerang mengusulkan Wahidin Halim (WH) dan Jazuli Juwaeni sebagai calon gubernur. Sedangkan DPD PKS Kota Serang mengisyaratkan Mulyadi Jayabaya akan disandingkan dengan Boni Mufizar, sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

'Pecahnya' suara PKS ini terlihat saat membahas program politik pada Pemilukada Provinsi Banten, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 2. Minggu (12/12), tiga DPD PKS, yakni DPD PKS Kota Tangerang, DPD PKS Kota Serang dan DPD PKS Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan Musda. Dari ke tiga DPD itu, hanya DPD PKS Kabupaten Tangerang yang tidak membahas soal program politik pada Pemilukada Provinsi Banten mendatang.

Dalam konferensi pers yang digelar usai penutupan Musda, Minggu (12/12), Ketua Umum DPD PKS Kota Tangerang Hilmi Fuad terpilih menyatakan, DPD PKS Kota Tangerang mengusulkan Wahidin Halim dengan Jazuli Juwaeni sebagai calon Gubernur Banten. Usulan ini nantinya akan diserahkan ke Musyawarah Wilayah (Muswil).


Menurut Hilmi, DPD PKS Kota Tangerang menilai kedua figur ini layak untuk maju dalam Pemilukada Provinsi Banten 2011. Jazuli Juwaeni, kata Hilmi, merupakan kader internal partai yang dinilai punya nilai jual. Sedangkan Wahidin Halim, dinilai sebagai figur terbaik dari Kola Tangerang yang banynk diinginkan masyarakat Kota Tangerang untuk maju menjadi Calon Gubernur Banten. Saat ini, Jazuli Juwaeni ter-catat akttf sebagai anggota DPR-RI. Kader PKS yang pernah kalah saat mencalonkan diri sebagai Bupati Tangerang berpasangan dengan Airin Rachmy Diany itu, dinilai niasih inemiliki kantong-kantong suara yang cukup besar.Terutama di Kabnpaten Tangerang. Sementara, Wabidin Halim adalah figur eksternal PKS yang saat ini masihmenjabat sebagai Walikota Tangerang.

"Kami tidak banya mengusulkan kader internal partai saja. Kami juga mengakomodir keinginan warga Kota Tangerang. Bapak H Wahidin Halim kami kenai sebagai figur terbaik dari Kola Tangerang," kata Hilmi Fuad.

Dijelaskan Hilmi, usulan nama Jazuli Juwaeni dan Wahidin Halim menjadi calon Gubernur Banten ini bukan berarti mengusulkan calon dan wakilnya. Dua figur tersebut akan diusulkan ke tingkat DPW PKS Banten untuk dipilih salah satunya menjadi calon gubernur.

"Dua-duanya kami usulkan menjadi calon gubernur ke DPW Banten. Kcbijakan DPW nanti yang menentukan selanjutnya," kata Hilmi.

Saat ditanya apakah pihaknya sudah melakukan komunikasi politik dengan Wahidin Halim berkaitan dengan Pemilukada Banten 2011, Hilmi mengatakan, kumunikasi secara personal dengan Wahidin Halim belum dilakukan.

"Tapi, komunikasi yang telah dibangun adalah dengan masyarakat," kata Hilmi.
Berbcda dengan Musda PKS Kota Tangerang, Musda PKS Kota Serang malah mengisyaratkan pasangan calon Pasangan ini nantinya merupakan hasil kolaborasi antara kader internal dan kader eksternal.

Isyarat ini terlihat dari orasi politik padapembukaan Musda DPD PKS Kola Serang di Gediing Islamic Centre, Minggu (12/12). Anggota Koniisi VII DPR RI, Zulkifliemansyah menyalakan, sccara pribadi dirinya aknn menyandingkan Bupati Lebak MuIyadi Jayabaya dengan kader internal Boni Mufizar. Saat ini Boni merupakan anggota DPRD Kota Tangerang dan mantan ketua DPD PKS Kota Tangerang.

Kalau Saya pribadi, ingin Bupati Jayabaya disandingkan dengan kader PKS Boni Mufizar. Akan tetapi ini baru dipertimbangkan di PKS. Tapi siapapun yang nanti diusulkan DPW PKS Banten, saya akan mendukung.Tapi kalau berpeluang lebib, kader PKS disandingkan dengan incumbent. Saya optimis akan memenangkan Pilgub jika kader PKS disandingkan dengan Jayabaya," kata Zulkifliemansyah yang juga menjabat Wakil Ketua di DPP PKS.

Dalam kacamata Zul, begitu Zulkifliemansyab biasa disapa, alasan disandingkannya Jayabaya dengan Boni, karena Jayabaya memiliki konstituen dan juga incumbent. Selain itu, Pada Pilgub lain, dari tujub kota/kabupalen, hanya di Kabupaten Lebak saja suara PKS kalah telak,

"Warga di Lebak itu berpildr masih tradisional. Dan pe-ngaruh Kepala daerah yang dalam hal ini Jayabaya sangat kuat sekali. Beda dengan di Tangerang, masyarakatnya sudah cerdas dan pola pikirnya rasional. Jadi kami tidak khawatir suara PKS di Tangerang akan berkurang," ujarnya.

Ditanya soal pernyataan Zulkifliemansyah, Ketua DPD PKS Kota Serang yang lama, Acep Rofiuddin mengatakan, siapapun calon yang diusulkan DPW Banten untuk menjadi calon Gubernur, harus didukung semua DPD.

"Pilgub adalab agenda terdekat kita saat ini, dan kami akan menerima dan mendukung siapapun calon yang nanti diusulkan. Harapan kami, calon Gubernur berasal dari kader PKS," harapnya.

Di mala Acep, banyak kader internal PKS yang pas untuk. dicalonkan menjadi gubernur. Dia menyebutkan beberapa nama diantaranya lazuli Juwaeni, Wakil Ketua DPRD Banten sekaligus Ketua DPW PKS Banten Irfan Mauludi, Zulkifliemansyah dan Ketua Majelis Pertimbangan wilayah DPW PKS Banten Mas'a Toyib.

Keinginan Acep ini sama dengan keinginan Mas'a Toyib. Ditemui di lokasi Musda, Mas'a Toyib mengatakan, se-lama ini PKS selalu menjadi partai yang mendukungcalon dari luar dan baru satu kali mendukung calon dari kader PKS sendiri pada Pilgub ta-hun lalu. "Harapan Wta calon gubernur adalab dart kader PKS sendiri, dengan mekanis-me usulan dari bawah (PAC). Tetapi semua itu tcrgantung nanti DPW. Siapapun yang nanti ditunjukDPW, kita akan dukung," katanya.

Sementara itu, Musda 2 DPD Kab Tangerang ini, belum mengusulkan siapa calon Gubernur yang akan diusung pada Pemilukada Provinsi Banten 2011 mendatang.

"Kita belum melakukan pembahasan untuk calon gubernur. Mungkin nanti akan dibahas oleh pengurus pada agenda rapat berikutnya," kata juru bicara Musda Sultoni, yang ditemui di lokasi Musda.

Pengurus Terpilih
Selain menyepakati usulan nama calon Gubernur Banten, dalam Musda 2 DPD PKS Kota Tangerang, ada empat sikap politik yang dirumuskan. Empat sikap itu yakni memenangkan Pemilukada Provinsi Banten di daerah pemilihan Kota Tangerang, memenangkan Pemilukada Kota Tangerang 2013 dengan mengusung kader partai, menjadi perrtenang dua besar dalam Pemilu 2014 dan mendukung kebijakan Pemkot Tangerang yang pro-rakyat.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan menambahkan, PKS Kota Tangerang tidak sekadar mendukung kebijakan Pemkot Tangerang yang pro-rakyat. PKS Kota Tangerang juga ikut mengawasi serta mengevaluasi secara kritis peiaksanaan kebijakan Pemkot Tangerang khususnya dalam penanganan banjir, sekolah dan rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa, rumah tinggal layak huni untuk rakyat miskin, menjaga Kota Tangerang yang bersih, hijau dan btru serta dana bantuan modal untuk pengusaha kecil.

"Bentuk dukungan dan pengawasan kebijakan Pemkot Tangerang ini diantaranya lewat kader kami yang ada di legislatif," kata Tengku.

Dalam Musda itu terpilih Hilmi Fuad sebagai Ketua DPD PKS periode 2010-2015 menggantikan Saring Suparyono. Selain Hilmi,terpilih juga Tengku Iwan Sekretaris Umum, Asep Mulyawan sebagai Bendahara Umum dan Nazarudin sebagai Ketua Bidang Kaderisasi Nirwan.

Dalam Musda yang dibuka Sabtu (11/12) matam ini, dihadiri sejumlah tokoh dan kader partai. Diantaranya, anggota DPR Jazuli Juwaeni, Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi, anggota DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara dan kader partai lainnya. Pembukaan Musda diiakukan dengan pemukulan tambur oleh petinggi partai dan dilanjutkan dengan atraksi barongsai.

Sedang pada Musda 2 DPD PKS Kota Serang yang digelar di Hotel Mahadria, Nanang Mulyana terpilih sebagai Ketua, Hidayatullah sebagai sekretaris, Apet Saiful Anwar sebagai bendahara dam Sumedi Abdul Latif sebagai Kabid Kaderisasi.
Sementara Musda PKS Kabupaten Tangerang, mantan anggota DPRD Provinsi Ban-ten Periode 2004-2009 Bambang Sudarmaji terpilib sebagai Ketua. "Bambang terpilih secara aklamasi, mengalahkan tiga calon lainnya, yakni AH Mustofa, Heri Rubianto dan Karmono.

Menurut Juru bicara Musda Sultoni, pada Musda kali ini, tidaksempat diiakukan voting suara. Pemilihan ketua dan pengurus lainnya lansung ditunjuk peserta Musda. Hal ini lantaran peserta Musda yang hadir sebanyak 173 peserta dari perwakilan dari 29 Pe-ngurus Cabang dan empat perwakilan DPD.

"Empat nama yang maju se-bagai calon Ketua DPD Kabupaten lansung ditunjuk. Bam-bang Sudarmaji langsung ditunjuk sebagai ketua, sementara Heri Rubianto menduduki posisi sekretaris, Karmono Sebagai Bendahara dan Ali Mustofa selaku Kepala Bidang Kaderisasi," terang Sultoni. (bha/cr-7/and/sdh/asp)



Media : Koran Tangerang Ekspres
Edisi : Senin, 13 Desember 2010
Rubrik : Headline

Selengkapnya...

PKS Kota Munculkan Dua Nama

TANGERANG - DPD PKS Kota Tangerang memunculkan dua nama bakal calon gubernur Banten periode 2012-2017. Keduanya adalah anggota DPR RI asal PKS Jazuli luwaini dan Walikota Tangerang Wahidin Halim. Nama keduanya muncul dalam Musda II DPD PKS Kota Tangerang pada Sabtu (11/12) dan Minggu (12/12) di Club House & Golf Country Modernland, Kota Tangerang. Musda juga menetapkan Hilmi Fuad sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang periode 2010-2015.

Dalam musda yang dihadiri Ketua DPW PKS Provinsi Banten Irfan Maulidi ini, DPD PKS Kota Tangerang juga bertekad mengusung kader internal untuk memenangkan Pilkada Kota Tangerang 2013 dan rnemenangkan Pemilu 2014. Hilmi mengatakan, Jazuli merupakan kader internal. Dia dinilai layak maju dalam Pilkada Banten 2011 mendatang. Sedangkan-Wahidin merupakan figur terbaik Kota Tangerang yang banyak diinginkan masyarakat Kota Tangerang untuk maju sebagai calon gubernur Banten. "Dua nama yang kami munculkan ini selanjutnya kami usulkan ke DPW PKS Provinsi Banten," kata Hilmi dalarn keterangan persnya, Minggu (12/12).

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah fungsionaris DPD PKS Kota Tangerang terpilih, antara lain, Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, Bendahara Asep Mulyawan, dan Ketua Bidang Kaderisasi Nirwan Nazarudin.
Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan mengatakan, sikap DPD PKS Kota Tangerang terhadap kebijakan Pemkot Tangerang adalah mendukung dengan tetap mengedepankan sikap untuk kemajuan.

Pada bagian lain, dalam beberapa kesempatan Walikota Tangerang Wahidin Halim mengaku siap untuk tampil sebagai calon gubernur Banten mendatang. Kata Wahidin, pada saat yang tepat dirinya akan mendeklarasikan pencalonannya itu di depan publik. la pun tengah melakukan survei tentang figur yang diinginkan masyarakat. "Pada saatnya nanti,saya sampaikan," katanya. (dai/don)

Media : Koran Radar Banten
Edisi : Senin, 13 Desember 2010
Rubrik : Halaman 20

Selengkapnya...

Jazuli Juwaeni, Bekas Calon Bupati Tangerang Tak Ciut Nyalinya Meski Nyaris Dibogem

Bekas calon Bupati Tangerang Jazuli Juwaini tak ciut nyalinya meski akan dibogem atau dipukul orang tak dikenal ketika ikut Pilkada Tangerang 2008.
Hal itu dialami Jazuli ketika menyampaikan visi-misinya sebagai calon bupati di Gedung DPRD Tangerang.
Untungnya, bogem yang dilancarkan dua orang tersebut tidak mengenai wajah politisi PKS itu.

"Waktu saya mau naik tangga, saya mau dipukul oleh dua orang berpakaian partai tertentu. Tapi, saya mengelak, akhirnya tidak kena," cerita anggota Komisi VIII DPR ini kepada Rakyat Merdeka.

Jazuli yang berpasangan dengan Airin Rachmi Diany ini sangat menyayangkan kejadian iru karena terjadi di gedung DPRD dan dijaga aparat keamanan.

Dia tidak tahu alasan mereka mau memukul dirinya. "Ya. mungkin saja, mereka sengaja bikin saya down, lalu mengundurkan diri. Tapi saya tidak terpengaruh dengan cara kotor, kasar. anak-anak dan pengecut seperti itu." tegasnya.

Ayah dari tiga orang anak ini tidak terpengaruh oleh intimidasi itu. Jazuli tetap maju di Pilkada Tangerang 28 Januari 2008.

Pasangan Jazuli-Airin maju dengan dukungan dari PKS dan lima partai kecil lainnya.

Suami Latifah ini mengaku, maju sebagai calon Bupati Tangerang karena alasan struktural yang ditugaskan PKS dan memiliki alasan pribadi yang didorong oleh realita.

Sebagai orang Tangerang, Jazuli terpanggil untuk melakukan perubahan di Kabupaten Tangerang, daerah yang menurutnya banyak potensi tapi rakyatnya belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Meski sudah duduk sebagai anggota DPR, tapi Jazuli tetap maju sebagai calon bupati. Karena, sebagai bupati, dia bisa membuat kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Misalnya menggratiskan sekolah. Tinggal bikin kebijakan dan diminta persetujuan dari DPRD. Kalau saya sebagai DPR saya tidak bisa mengeksekust kebijakan. Hanya bikin undang-undang yang kadang sifatnya general." papar kelahiran Bekasi 2 Maret 1968 ini.

Tapi, keinginan Jazuli kandas. Sebab hasil rekapitulasi KPUD Tangerang menempatkan pasangan Jazuli-Airin pada posisi kedua dengan 575.485 suara (39,20 persen).
Sedangkan peringkat penama ditempati pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno yang didukung Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, dan 12 partai lain dengan 826,534 suara (56.29 persen)

Sementara di tempat ketiga pasangan Usaraah Hisyam-Habib Aiwi Ali Al-Husainy yang diusu-ng Partai Demokrat dan PKB 66,215 suara (4,51 persen).
Kenapa bisa kalah? Menurut Jazuli. ada beberapa sebab, diantaranya belum profesional-nya KPUD Tangerang. "Daerah yang berpotensi memilih saya tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Di komplek-komplek yang pemilihnya rasional misalnya, ada 500 pemilih yang dikasih hanya 150," ujarnya.

Selain itu, lanjut Jazuli, rakyat masih mudah dipengaruhi dengan sedikit imbalan.
"Selama rakyat masih bisa belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, demokrasi akan susah dijalankan. Artinya masyarakat kurang mampu sangat mudah dipengaruhi dengan sedikit imbalan saja," katanya.

Ditanya apakah ada rencana mencalonkan kembali sebagai Bupati Tangerang, Jazuli mengaku belum terpikir.

"Saya sedang fokus di komisi VIII. Saat ini, anggaran mensejahterakan masyarakat terlalu banyak dipecahnya. Ke depan akan kita fokuskan agar memudahkan koordinasi dan evaluasinya," tutupnya. BCG


Media : Harian Rakyat Merdeka
Edisi : senin, 13 Desember 2010
Rubrik : Gerpol, Hal : 6

Selengkapnya...

DPR Khawatir Isu Keistimewaan DIY Ganggu Penanganan Korban Merapi

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan, agar perbedaan pendapat mengenai persoalan tentang Keistimewaan Yogyakarta tidak mengganggu proses penanganan bencana letusan Merapi.

"UU itu bisa diselesaikan tanpa harus mengganggu penanganan terhadap Merapi. Tidak elok kalau di tengah masyarakat yang banyak menderita sementara ada elit penguasa yang berbicara tentang persoalan yang cenderung mengundang konflik," katanya kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Politisi PKS ini mengajak semua pihak untuk lebih memfokuskan pada penanganan bencana dan musibah ketimbang berdebat tentang persoalan Keistimewaan Yogyakarta.

"UU bisa dibuat sesuai mekanisme yang ada, tetapi jangan sampai konflik itu mengganggu penanganan bencana kasihan rakyat sudah menderita," ujarnya.

Terkait penanganan Merapi yang masih berada dalam status tanggap darurat, Anggota Komisi VIII Muhamad Arwani Thomafi meminta, Presiden dan seluruh jajaran pemerintah agar kembali berkonsentrasi penuh dalam penanganan bencana di Yogyakarta dan sekitarnya.

"Percaya dan hormati mekanisme pengambilan keputusan tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan aturan main di negeri ini, ada DPR dan selanjutnya MK untuk menguji suatu UU," tandas Wakil Sekretaris F-PPP ini.


Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 30 November 2010
Rubrik : Komisi 8

Selengkapnya...