SERANG, BP - Bakal calon gubernur dari PKS, Jazuli Juwaeni, mengungkapkan, pihaknya akan memutuskan terkait nama Cawagub yang akan mendampinginya dalam Pilgub Banten 2011 pada 3 Juli mendatang. "Kami akan memutuskan siapa yang akan menjadi calqn wakil gubemur pada 3 Juli mendatang," kata Jazuli usai mengisi acara Isra-Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Annur RS Sari Asih, Kota Serang (29/6).
Diketahui PKS, partai pengusung Jazuli, tengah menjalin koalisi dengan PPP Banten untuk bisa mengusung pasangan calon. Itu mengingat PKS di DPRD Banten hanya memiliki 11 kursi, atau kurang dua kursi lagi untuk bisa mencapai syarat minimal pengusungan. Namun begitu., PPP sendiri belum memberikan kepastian, bahkan hingga forum tertinggi untuk memutuskan hal itu, Mukerwil (musyawarah kerja wilayah), digelar beberapa waktu lalu. Disinggung soal sikap PPP tersebut, Jazuli mengaku, pihaknya juga tengah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah parpol lain sebagai langkah antisipasi jika akhirnya PPP memutuskan tidak jadi bergabung. "KUA kan hanya bisa berkeinginan, sedangkan peta politik bisa saja berubah," ujar Jazuli.
Meski begitu, Jazuli mengaku, pihaknya juga tenis mengintensifkan komunikasi dengan PPP.(LIK)
Kamis, 30 Juni 2011
Pendamping Jazuli Diputuskan 3 Juli
Kamis, 23 Juni 2011
Kemenag Diminta Segera Putuskan Maskapai Haji 2011
Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk secepatnya memutuskan maskapai mana saja yang akan dilibatkan dalam pelayanan haji tahun 1432H/2011M karena dianggap memenuhi kriteria Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) yang disyaratkan.
Sehingga, menurutnya, setiap maskapai dapat memperkirakan tipe pesawat dan jumlah kursinya, serta jumlah pesawat yang akan disewa. "Hal ini terkait dengan liburan musim panas (summer) yang berlangsung di belahan bumi bagian utara yang diprediksi juga akan mempengaruhi kenaikan biaya penerbangan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/6).
Kondisi ini, diakui Politisi PKS ini akan menyebabkan ketersediaan pesawat sewa akan semakin minim, sehingga harga sewa pesawat meskipun langsung kepada perusahaaan penyewa pesawat akan mengalami lonjakan.
Jazuli menyatakan, apabila maskapai penerbangan sudah mempersiapkan sejak saat ini, diharapkan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga biaya penerbangan tidak terlalu tinggi. "Walaupun naik, hanya pada komponen-komponen tertentu yang sulit untuk diantisipasi seperti bahan bakar. Saya berharap dengan masuknya maskapai penerbangan yang lain akan meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji dan dari sisi biaya juga tidak memberatkan jamaah," tandasnya.
Dia menjelaskan, kenaikan harga BPIH yang diajukan oleh Kementerian Agama sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan biaya penerbangan yang mencapai 354 dolar AS. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan jamaah haji. "Dengan dibukanya kesempatan melibatkan maskapai penerbangan yang lain dalam penerbangan haji diharapkan ada penawaran biaya yang lebih rendah," pungkasnya.
Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 22 Juni 2011
Rubrik : Komisi VIII
Selasa, 21 Juni 2011
Bank Penerima Setoran Haji Mengeluh
Senayan - Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengaku tidak terlalu banyak mengelola dana-dana setoran calon jemaah haji. Sebab, calon jemaah haji telah melunasi setoran awal sebesar Rp 25 juta yang langsung dimasukkan ke rekening Menteri Agama.
"Lebih banyak dana hanya haji ini sudah bukan dikelola mereka (bank penerima setoran BPIH, red). Kalau ada yang mengendap lebih untuk membantu kepada UMKM, diberikan kepada masyarakat," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6).
Namun, politisi PKS ini menjelaskan, apabila dana setoran awal haji itu belum mencapai Rp 25 juta dikelola oleh bank-bank tersebut. Dan, setelah mencapai Rp 25 juta, langsung ke rekening Menteri Agama. Makanya, bank penerima setoran haji mengeluh karena harus mengeluarkan biaya untuk membuat sistem online dari daerah-daerah. "Itu kan tidak dipungut biaya sama sekali kepada nasabahnya," ujarnya.
Bank penerima setoran haji, lanjut Jazuli, juga mengeluhkan banyaknya dana haji yang diberikan ke Sukuk Haji yang persentasenya cukup besar hingga mencapai 45 persen, meskipun ada juga yang dimasukkan ke deposito dan giro. Hal tersebut sempat terungkap dalam rapat antara Panja BPIH Komisi VIII dengan bank penerima setoran biaya haji antara lain BNI, BRI, Mandiri, beserta bank-bank syariahnya pada Kamis (16/6) sore.
"Jangan terlalu banyak diberikan ke Sukuk karena Sukuk kan keluar. Tetapi pemerintah tentunya punya alasan karena Sukuk ini memberikan manfaat jauh yang lebih tinggi dibandingkan perbankan. Lebih ingin mengetahui pengelolaan dan keamanannya," jelasnya.
Ke depan, Jazuli menginginkan agar dana haji dikelola seperti dana abadi umat, dan dana haji dikelola oleh lembaga yang lebih fokus. "Ada manajernya yang mengawasi ke mana uang itu akan dikelola, untuk apa. Yang pertama untuk memberikan manfaat yang lebih besar dengan catatan aman dan tidak boleh raib," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.end
Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Jum'at, 17 Juni 2011
Rubrik: Komisi VIII
Senin, 20 Juni 2011
Jazuli Juwaini Wacanakan Empat Program Pembenahan
TANGERANG--MICOM: Bakal calon Gubernur Provinsi Banten dari Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengungkapkan ada empat program yang akan dijalankan dalam membenahi pemerintahan kedepannya.
"Ada empat sektor yang dianggap menjadi kegagalan pemerintahan saat ini dan harus dibenahi bila nanti saya memimpin," kata Jazuli Juwaini ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar Partai Islam di Universitas Islan Negeri Syarif Hidaytullah Ciputat, Jumat (17/6).
Dikatakan Jazuli, keempat program tersebut adalah perbaikan infrastruktur, birokrasi pemerintahan yang harus di reformasi total, penanganan pengangguran dan kemiskinan serta menghidupkan sektor pertanian dan industri. Untuk infrastruktur misalnya, masih belum menyeluruh. Dari kunjungan ke beberapa daerah di wilayah Barat Banten seperti Serang, Kabupaten Tangerang dan Pandegelang, masih banyak jalan yang rusak. "Bahkan, kerusakan jalan tersebut tidak pernah tersentuh dalam program perbaikan infrastruktur. Berarti, ada tidak meratanya pembangunan dari desa hingga perkotaan," kata Jazuli yang juga anggota DPR RI.
Kemudian, dengan masalah tersebut berarti adanya birokrasi yang tidak sinergi. Maka, perlu dilakukan perubahan. Kemudian, pengangguran yang terus bertambah. Padahal, banyak sekali industri di Provinsi Banten seperti Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai daerah seribu industri. Semestinya, keunggulan sektor tersebut dapat menjadi solusi dan mampu mengatasi kemiskinan.
Selanjutnya, sektor pertanian yang belum mampu dikelola secara maksimal. Berbagai macam persoalan petani seperti kekurangan air dan pupuk, terjadi setiap tahun. Padahal, hal tersebut bisa diatasi dan tidak terjadi berulang kali. Sehingga, masih adanya kekurangan hubungan sinergi dan konsisten dalam bekerja.
"Maka itu, tema dalam pemilihan gubernur kali ini, kami mengajak masyarakat untuk melakukan pembenahan Banten untuk menjadi lebih baik lagi," kata Jazuli yang merupakan warga Ciputat Tangerang Selatan.
Mengenai koalisi partai menghadapi Pilgub, Jazuli menambahkan, saat ini PKS telah melakukan kesepakatan dengan PPP untuk berkoalisi keumatan. Selain itu, ada dua partai lainnya yang juga telah ikut dalam koalisi tersebut.
"Ada dua parpol yang sudah ikut dalam koalisi keumatan selain PPP. Namun, akan kami umumkan saat mendaftar nanti. Selain itu, saat ini PAN juga sedang melakukan koordinasi," katanya.
Disingung mengenai nama Mardiono dari PPP yang akan mendampingi dirinya dalam pencalonan nanti. Jazuli menuturkan, bila PPP akan mengumumkan siapa wakil yang diusung mendampingi dirinya setelah Mukerwil tanggal 20 Juni mendatang. "Saya intinya akan menerima siapa saja termasuk bila nanti Pak Mardiono yang diusung. Semua nanti menunggu hasil keputusan partai tersebut jadi jangan didesak," katanya. (Ant/OL-2)
Media : http://www.mediaindonesia.com/
Edisi : Sabtu, 18 Juni 2011
Rubrik: Pemilu kada Banten
Rabu, 15 Juni 2011
Kepala Keamanan Ahmadiyah Minta Dibebaskan, Dua Anggota DPR Kunjungi Terdakwa Cikeusik di Rutan
SERANG, Kepala Keamanan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Deden Sujana meminta agar dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus bentrok Cikeusik. Dakwaan jaksa dinilai kabur, tidak cermat dan tidak lengkap.
Permintaan itu disampaikan dalam eksepsi Deden Sujana yang dibacakan oleh Nurkholis Hidayat, kuasa hukumnya dari LBH Jakarta dalam sidang lanjuan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (14/6).
Menurut Nurkholis, dakwaan yang kabur adalah pasal 160 KUHP. "Dalam dakwaan pasal tersebut, jaksa tidak dapat menguraikan fakta secara lengkap yang mendukung adanya hal yang mendorong terdakwa melakukan pidana penghasutan," kata dia kepada wartawan usai persidangan.
Kerancuan juga dinilai terjadi pada subsider pasal 212 KUHP tentang melawan petugas. Nurkholis menyebut deden tidak menggunakan ancaman ketika melakukan negosiasi dengan anggota Polsek Cikeusik Hasan sebelum bentrok terjadi.
Jaksa tidak menjelaskan saat Hasan bertugas dia sebagai pegawai yang disertai surat tugas kepada terdakwa. Jadi ketika Deden mengucapkan kata "jangan mengatur
saya karena rumah ini aset Ahmadiyah sehingga saya akan pertahankan sampai titik darah penghabisan", tidak mendukung atau melukiskan adanya unsur pidana melawan pemerintah dengan kekerasan." ujarnya.
Selain itu, dakwaan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan juga dianggap kabur karena tidak menjelaskan secara rinci antara pukulan yang dilayangkan Deden dengan sakit yang diderita Idris. "Dengan tidak jelasnya uraian fakta kejadian di dalam surat tersebut maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum," tukas Nurkholis.
JPU Riana mengaku tidak akan menanggapi eksepsi yang diajukan terdakwa Deden Sujana. Dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan perdana dianggap sudah cukup dan memenuhi ketentuan. sehingga tidak perlu dicermati kembali, "'Kami tinggal menunggu keputusan sela minggu depan. Kami meniiai sudah tidak ada yang perlu ditangggapi," ujarya.
Di ruang lain, 11 terdakwa kasus yang sama juga menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan.
Rasna, dalam kesaksian di sidang terdakwa Ujang Munir dan Yusuf Abidin menerangkan, sebelum benrrok antara warga dan jemaah Ahmadiyah dia melihat puiunan jemaah Ahmadiyah baris berbaris iambil mernbawa senjata tajam berupa golok. tombak, dan ketapel. Warga Cikeusik itu juga sempat melihat beberapa jemaah Ahmadiyah memainkan golok.
Selain itu. kata Rasna, sebelum bentrok terjadi, Ahmadiyah sempat membuat pagar mengelilingi rumah Suparman untuk menghalau warga jika terjadi kerusuhan. "Saya tidak tahu sebelum kerusuhan Suparman ada di mana. Saya tahu informasi warga mau mendatangi rumah Suparman dari ibu Suparman yang kebetulan waktu itu sedang membereskan beberapa barang Sabtu (5/7) sore," jelasnya.
Anggota DPR Berkunjung
Dua orang anggota DPR Rl asal Fraksi PKS, Nasir Jamil dan Jazuli Juwaini kemarin mengunjungi 12 warga yang menjadi terdakwa dalam kasus bentrok Cikeusik, di Rutan
Serang, Selasa (14/6)
Ksduanya melakukan dialog dengan para terdakwa di aula Rutan Serang; didampingi Kepala Rutan Serang Aris Munandar. Mereka menanyakan tentang kondisi kesehatan para terdakwa selama proses persidangan berjalan.
"Sebagai wakil rakyat kami ingin mengetahui dan mendengarkan laporan secara langsung mengenai proses persidangan yang sedang dijalani oleh para terdakwa. Kami tidak bermaksud mengintervensi proses hukum, biarkan saja proses hukum berjalan sesuai ketentuan kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamii, usai kunjungan.
Nasir mengatakan. pihaknya juga sudah mendengarkan langsung
pemaparan dari pihak Polda Banten mengenai situasi dan kondisi pengamanan dalam proses persidangan.
"Kami berharap proses hukum yang sedang dijalaniun segera tuntas dan pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para terdakwa," ujar Jazuli Juwaini.
Endang, salah seorang terdakwa kasus bentrokan Cikeusik mengaku mendapat perlakuan dan pelayanan yang cukup baik dan pihak Rutan Serang. "Kami semua menerima kenyataan ini, tapi kami sangat mengharapkan proses hukum segera selesai dan bisa secepatnya keluar dari tahanan agar bisa berkumpul kembali dengan keiuarga," sebutnya(bagas/ eman/ikhsan tamara)
Media : Koran Satelit News - Banten Ekspres
Edisi : Rabu, 15 Juni 2011
Rubrik: Headline
cute wallpapers, utorrent
wow wallpapers, utorrent
naruto shippuden wallpaper, utorrent
messi wallpapers, utorrent
free wallpapers, utorrent
girls wallpaper, utorrent
emule, utorrent
3d wallpaper, utorrent
iron man wallpaper, utorrent
emule, utorrent
heart wallpapers, utorrent
books online, utorrent
santa banta wallpapers, utorrent
fall wallpaper, utorrent
wallpapers, utorrent
naruto shippuden wallpaper, utorrent
krishna wallpaper, utorrent
wide wallpapers, utorrent
web developer, utorrent
isohunt, utorrent
cool wallpapers, utorrent
isohunt, utorrent
selena gomez wallpapers, utorrent
frostwire, utorrent
isohunt, utorrent
nature wallpapers, utorrent
online books, utorrent
heart wallpapers, utorrent
isohunt, utorrent
free wallpapers, utorrent
teddy bear wallpapers, utorrent
free wallpaper, utorrent
isohunt, utorrent
isohunt, utorrent
game wallpapers, utorrent
michael jackson wallpaper, utorrent
iron man wallpaper, utorrent
website developers, utorrent
isohunt, utorrent Selengkapnya...
Jumat, 10 Juni 2011
DPR: Perlu Langkah Profesional dan Strategi Atasi Fakir Miskin
Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan permasalahan fakir miskin di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang profesional dan strategis.
Menurutnya, Ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan penanganan fakir miskin. Kendala pertama, yakni regulasi yang masih tumpang tindih. Regulasi terkait fakir miskin ada di beberapa undang-undang dan peraturan. Sehingga dibutuhkan satu undang-undang sebagai payung undang-undang, seperti yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI yaitu RUU Penanganan Fakir Miskin.
Kedua, lanjut Jazuli, masalah kelembagaan pengelola dan yang menanganinya. Selama ini permasalahan fakir miskin dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga. Hal ini sangat tidak efektif. Banyaknya kementerian dan lembaga yang menangani masalah kemiskinan menyebabkan pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan. Karena terkadang ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antar lembaga.
Ia menyarankan Jika kelembagaan penanganan kemiskinan ingin efektif, seharusnya 19 lembaga yang ada saat ini dipangkas saja dan dirampingkan hanya menjadi satu kementerian yang benar-benar fokus dalam menangani kemiskinan. Sehingga anggaran yang ada juga tidak habis hanya untuk koordinasi antar lembaga.
"Dan jika hanya ada satu kementerian yang fokus menangani kemiskinan akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerjanya dan jelas kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban. Kementerian yang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah Kementerian Sosial. Kemensos harus diberikan legitimasi untuk menangani permasalahan kemiskinan," tegas Jazuli, dalam siaran persnya yang diterima wartawan.
Menurutnya, kendala yang ketiga adalah kurangnya keberpihakan anggaran untuk mengelola permasalahan kemiskinan. Pada 2011 anggaran kemiskinan dalam APBN sebesar 69 Triliun dari total APBN 1.229,58 Triliun, jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN. Anggaran 69 Triliun itu juga tersebar di 19 kementerian dan lembaga. Kementerian sosial tahun ini hanya dianggarkan 4,1 Triliun, sekitar 0,33% APBN atau 6 persen dari 69 Triliun (anggaran kemiskinan yang tersebar).
"Dana sebesar itu tidak layak dibandingkan banyaknya program-program yang ada di Kemensos. Di negara-negara yang sukses dalam mengelola dan menangani persoalan sosial dan kemiskinan tidak ada yang anggaran kemiskinannya kurang dari 15% APBN. Kalau pemerintah Indonesia ingin serius menangani kemiskinan maka anggarannya juga harus sebanding," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dalam RUU Penanganan Fakir Miskin yang sedang dibahas Komisi VIII DPR RI, harus memuat solusi dari ketiga kendala pengelolaan dan penanganan fakir miskin tersebut, yaitu adanya regulasi yang tepat, kemudian legitimasi kepada satu kementerian sebagai leading sector penanganan fakir miskin. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah adanya keberpihakan anggaran untuk penanganan fakir miskin.
"Perlu penegasan persentase untuk penanganan fakir miskin, apakah 5 persen, 10 persen atau 15 persen, yang jelas harus ada besarannya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan dan penanganan fakir miskin di Indonesia dapat lebih fokus, profesional dan strategis," ujarnya. (fjr/fjr)
Media : http://today.co.id
Edisi : Jum'at, 10 Juni 2011
Atasi Fakir Miskin Butuh Profesionalitas
Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI (bidang Kesra) Jazuli Juwaini mengungkapkan, permasalahan fakir miskin di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang profesional.
Menurut Jazuli di Jakarta, Kamis (9/6/2011), ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan penanganan fakir miskin. Pertama, regulasi yang masih tumpang tindih dan regulasi terkait fakir miskin ada di beberapa undang-undang dan peraturan.
Karenanya, ujarnya, dibutuhkan satu undang-undang sebagai payung hukum, seperti yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI yaitu RUU Penanganan Fakir Miskin.
Kedua, lanjut Jazuli, masalah kelembagaan pengelola dan yang menanganinya. Selama ini permasalahan fakir miskin dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga sehingga hal ini menjadi sangat tidak efektif.
Banyaknya kementerian dan lembaga yang menangani masalah kemiskinan menyebabkan pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan karena terkadang ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antar lembaga, katanya.
"Jika kelembagaan penanganan kemiskinan ingin efektif, seharusnya 19 lembaga yang ada saat ini dipangkas saja dan dirampingkan hanya menjadi satu kementerian yang benar-benar fokus dalam menangani kemiskinan. Sehingga anggaran yang ada juga tidak habis hanya untuk koordinasi antar lembaga," ujar politisi PKS itu.
Selain itu, lanjutnya, jika hanya ada satu kementerian yang fokus menangani kemiskinan akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerjanya dan jelas kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban.
"Kementerian yang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah Kementerian Sosial. Kemensos harus diberikan legitimasi untuk menangani permasalahan kemiskinan," ujarnya.
Kendala yang ketiga, menurut Jazuli, adalah kurangnya keberpihakan anggaran untuk mengelola permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2011 anggaran kemiskinan dalam APBN sebesar 69 Trilyun dari total APBN 1.229,58 Trilyun, jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN. Anggaran 69 Trilyun itu juga tersebar di 19 kementerian dan lembaga.
Sementara Kementerian sosial tahun ini hanya dianggarkan Rp4,1 Trilyun, sekitar 0,33 persen APBN atau 6 persen dari Rp69 Trilyun anggaran kemiskinan yang tersebar. "Dana sebesar itu tidak layak dibandingkan banyaknya program-program yang ada di Kemensos. Di negara-negara yang sukses dalam mengelola dan menangani persoalan sosial dan kemiskinan tidak ada yang anggaran kemiskinannya kurang dari 15 persen APBN," ujarnya.
Menurut dia, kalau pemerintah Indonesia ingin serius menangani kemiskinan maka anggarannya juga harus sebanding.
"Oleh karena itu, dalam RUU Penanganan Fakir Miskin yang sedang dibahas Komisi VIII DPR RI, harus memuat solusi dari ketiga kendala pengelolaan dan penanganan fakir miskin tersebut, yaitu adanya regulasi yang tepat, kemudian legitimasi kepada satu kementerian sebagai `leading sector` penanganan fakir miskin," katanya.
Selanjutnya yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah adanya keberpihakan anggaran untuk penanganan fakir miskin. Perlu penegasan persentase untuk penanganan fakir miskin, apakah 5 persen, 10 persen atau 15 persen.
"Yang jelas harus ada besarannya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan dan penanganan fakir miskin di Indonesia dapat lebih fokus, profesional dan strategis," ujarnya.(ANT/YTA)
Media : http://buletininfo.com
Edisi : Kamis, 09 Juni 2011
wallpaper, utorrent
lord krishna wallpapers, utorrent
wallpapers free, utorrent
barbie wallpapers, utorrent
nature wallpapers, utorrent
desktop wallpapers, utorrent
black wallpapers, utorrent
hot wallpapers, utorrent
screensaver, utorrent
naruto shippuden wallpaper, utorrent
car wallpapers, utorrent
black wallpapers, utorrent
funny wallpapers, utorrent
wallpapers, utorrent
wallpaper christmas, utorrent
heart wallpapers, utorrent
wide wallpapers, utorrent
wallpaper of nature, utorrent
kim kardashian wallpapers, utorrent
celebrity wallpapers, utorrent
free wallpapers, utorrent
wallpapers of babies, utorrent
winter wallpapers, utorrent
audio books, utorrent
teddy bear wallpapers, utorrent
wallpaper christmas, utorrent
wallpapers free, utorrent
cool wallpapers, utorrent
wallpaper download, utorrent
michael jackson wallpaper, utorrent
car wallpapers, utorrent
wallpaper desktop, utorrent
inception wallpaper, utorrent
lord shiva wallpapers, utorrent
new year wallpaper, utorrent
avatar wallpaper, utorrent
naruto shippuden wallpaper, utorrent
lamborghini wallpaper, utorrent
katy perry wallpaper, utorrent
animated wallpapers, utorrent
website developers, utorrent
bleach wallpaper, utorrent
wallpaper magazine, utorrent
car wallpapers, utorrent
skull wallpaper, utorrent
wallpapers free, utorrent
desktop wallpaper, utorrent
winter wallpapers, utorrent
final fantasy wallpaper, utorrent
free ebooks download, utorrent
cute baby wallpapers, utorrent
download wallpapers, utorrent
web developer, utorrent
audio books, utorrent
wallpaper desktop, utorrent
cristiano ronaldo wallpaper, utorrent
ebooks, utorrent
eminem wallpaper, utorrent
justin bieber wallpaper, utorrent
hannah montana wallpapers, utorrent
hot wallpapers, utorrent
desktop wallpapers, utorrent
wallpaper, utorrent
bollywood wallpapers, utorrent
radha krishna wallpapers, utorrent
wallpapers free, utorrent
screensavers, utorrent
inception wallpaper, utorrent
cristiano ronaldo wallpapers, utorrent
audio books, utorrent
flower wallpaper, utorrent
wallpaper magazine, utorrent
skull wallpaper, utorrent
wide wallpapers, utorrent
black wallpapers, utorrent
miley cyrus wallpapers, utorrent
amazing wallpaper, utorrent
desktop wallpaper, utorrent
screensavers, utorrent
cute babies wallpapers, utorrent
final fantasy wallpaper, utorrent
screensaver, utorrent
wallpaper christmas, utorrent
ronaldo wallpapers, utorrent
justin bieber wallpaper, utorrent
funny wallpapers, utorrent.oc
fall wallpaper, utorrent
wallpaper christmas, utorrent
wallpaper apple, utorrent
heart wallpapers, utorrent Selengkapnya...
Senin, 06 Juni 2011
PKS Akan Koalisi dengan Tiga Parpol
SERANG - Jazuli Juwaini, bakal calon gubernur Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengungkapkan bahwa PKS kemungkinan akan berkoalisi dengan tiga partai untuk mengusung dirinya pada Pilgub Banten, 22 Okotober mendatang. Selain dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lanjut dia, juga dengan partai-partai lainnya. Saat ini sudah ada dua partai yang 99 persen sudah siap berkoalisi.
"Kalau partainva disebutkan sekarang tidak elok. Yang penting bagaimana kita membangun komitmen bersama. Nanti juga akan diketahui saat deklarasi," kata Jazuli usai menjadi nara-sumber pada dialog kerakyatan yang dihelat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten di gedung PKPRI Serang, Jumat (3/6) sore. Dengan PPP, lanjut dia, sebagaimana diketahui dirinya sudah mengikuti pemaparan visi dan misi pada Sabtu (28/5) lalu. Saat ini tinggal menunggu keputusan DPW PPP Banten untuk menentukan bakal calon yang akan diusung
kan siapa yang harus diusung. Itu menjadi kewenangah PPP dan harus menghormatinya," ungkap lazuli. Menurut anggota DPR RI ini, jika rencana koalisi ini jadi maka ada empat parpol yang mengusung dirinya sebagai kandidat.
"Saya sendiri sudah turun ke lapangan. Partai (PKS-red) juga sudah bergerak, ladi saat ini baru tahap sosialisasi," ungkapnya. Pada Juni ini, kata dia, akan ada survei untuk mengukur popularitas dan elektabilitas dirinya,
Seperti diketahui, PKS memiliki 11 kursi di DPRD Banten. Untuk mengusung calon, PKS masih butuh tambahan kursi dan perlu berkoalisi. Sementara PPP memiliki lima kursi di DPRD Banten. Jika kedua partai ini berkoalisi maka dapat mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Ketua DPW PPP Banten M Mardiono pada pemaparan visi dan misi bakal calon yang mendaftar ke partainya, Sabtu (28/5) lalu, menegaskan bahwa keputusan. Hal itu akan diputuskan pada pertengahan Juni ini melalui musyawarah kerja wilayah (mukerwil) dan hasilnya akan direkomendasikan ke dewan pimpinan pusat (DPP). "Bisa tujuh nama yang telah daftar ke partai kami atau bisa saja berubah tergantung keputusan mukerwil nanti," kilah Mardiono di kantor DPW PPP Banten, Ciracas.
PELAYANAN PUBLIK
Selain Jazuli, narasumber lainnya pada dialog kerakyatan dalam rangkaian acara pelantikan dan rapat kerja daerah KAMMI Banten 2011-2013 yaitu Dahnil Anzar (pengamat ekonomi dari Untirta), Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud, dan Nadjmudin Busro (tokoh masyarakat). Pada dialog bertema "Spirit Reformasi Banten, Spirit Kebangkitan Bangsa" itu narasumber menyoroti tentang perjalanan pembangunan Banten sejak menjadi provinsi atau terpisah dari Jawa Barat pada 2000.
Dahnil mengungkapkan, Banten berdiri menjadi provinsi ada kebanggaan bagi masyarakat dan ada harapan atau ekspektasi karena wilayah Banten Selatan. "Banten jadi provinsi ada harapan pelayanan pemerintahan lebih baik dan perekonomian juga meningkat. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun tidak lebih baik dari ketika masih bergabung dengan Jawa Barat," ungkapnya. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun pada kisaran 5 persen atau masih bawah 6 persen per tahun. Pernah mencapai 6,1 persen pada 2010.
"Di sini ada permasalahan. Masalahnya pemerintah belum mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Faktor kualitas jalan buruk sehingga akses perekonomian masyarakat jadi terhambat,"ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud mengungkapkan bahwa kemajuan pembangunan suatau daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tapi ada peran masyarakat dan sektor swasta. Peran swasta ini, menurutnya cukup besar. Ia mengakui bahwa tugas pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur dan memberikan stimulus bagi kegiatan masyarakat. "Keberhasilan Provinsi Banten juga akumulasi keberhasilan Pemkab/Pemkot di Banten," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Nadjmudin Busro mengungkapkan bahwa secara kasat mata pembangunan Banten terlihat, seperti ada Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), masjid di KP3B, dan gedung DPRD Banten. Di kawasan itu terparkir mobil-mobil mewah, termasuk di kantor gubernur.
"Tapi tidak bagi rakyat. Rakyat belum merasakan apa-apa. Rakyat ingin mobil, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Malah DPR ingin membangun gedung mewah. Jadi keinginan rakyat, sudah diwakili oleh wakil rakyat," ungkap Nadjmudin. (yes/ndu)
Media : Koran Radar Banten
Edisi : Sabtu, 4 Juni 2011
Hal : 13-14
Banyak Masalah Dibebankan ke Pemprov
SERANG-Asda I Pemprov Banten Anwar Mas' ud menyatakan di era otonomi daerah seringkali berbagai permasalahan yang ada di kabupaten/kota dibebankan seluruhnya kepada Pemprov Banten. Misalnya, soal kerusakan infrastruktur jalan, kerusakan gedung sekolah dan sebagainya. Padahal, Pemprov Banten juga memiliki keterbatasan kewenangan.
"Kami sadari ini karena dampak dari penerapan otonomi daerah. Namun juga perlu, kewenangan Pemprov juga terbatas. Misalnya perbaikan jalan, Pemprov hanya memiliki kewenangan untuk jalan status provinsi. Kemudian perbaikan gedung sekolah merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemprov bisa membantu tetapi tidak secara langsung," kata Anwar Mas'ud dalam dialog kerakyatan di gedung PKPRI, Kota Serang, Jumat (3/5).
Seorang tokoh masyarakat Banten Kadjmudin Busro berharap peran wakil rakyat harus didorong supaya mampu menjalankan fungsinya dalam menyejahterakan masyarakat.
"Ironisnya kan sampai saat ini, para wakil rakyat justru lebih lebih sejahtera dari yang diwakilinya yakni rakyat," ujarnya.
Sementara, anggota DPR Jazuli Juwaini menyatakan perlunya perbaikan pelayanan publik. Jazuli menyontohkan soal pelayanan kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
"Idealnya birokrat adalah pelayan masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pungkas Jazuli. (ang)
