Banyak Masalah Dibebankan ke Pemprov

SERANG-Asda I Pemprov Banten Anwar Mas' ud menyatakan di era otonomi daerah seringkali berbagai permasalahan yang ada di kabupaten/kota dibebankan seluruhnya kepada Pemprov Banten. Misalnya, soal kerusakan infrastruktur jalan, kerusakan gedung sekolah dan sebagainya. Padahal, Pemprov Banten juga memiliki keterbatasan kewenangan.

"Kami sadari ini karena dampak dari penerapan otonomi daerah. Namun juga perlu, kewenangan Pemprov juga terbatas. Misalnya perbaikan jalan, Pemprov hanya memiliki kewenangan untuk jalan status provinsi. Kemudian perbaikan gedung sekolah merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemprov bisa membantu tetapi tidak secara langsung," kata Anwar Mas'ud dalam dialog kerakyatan di gedung PKPRI, Kota Serang, Jumat (3/5).

Seorang tokoh masyarakat Banten Kadjmudin Busro berharap peran wakil rakyat harus didorong supaya mampu menjalankan fungsinya dalam menyejahterakan masyarakat.
"Ironisnya kan sampai saat ini, para wakil rakyat justru lebih lebih sejahtera dari yang diwakilinya yakni rakyat," ujarnya.

Sementara, anggota DPR Jazuli Juwaini menyatakan perlunya perbaikan pelayanan publik. Jazuli menyontohkan soal pelayanan kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda).

"Idealnya birokrat adalah pelayan masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pungkas Jazuli. (ang)