PKS Akan Koalisi dengan Tiga Parpol

SERANG - Jazuli Juwaini, bakal calon gubernur Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengungkapkan bahwa PKS kemungkinan akan berkoalisi dengan tiga partai untuk mengusung dirinya pada Pilgub Banten, 22 Okotober mendatang. Selain dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lanjut dia, juga dengan partai-partai lainnya. Saat ini sudah ada dua partai yang 99 persen sudah siap berkoalisi.

"Kalau partainva disebutkan sekarang tidak elok. Yang penting bagaimana kita membangun komitmen bersama. Nanti juga akan diketahui saat deklarasi," kata Jazuli usai menjadi nara-sumber pada dialog kerakyatan yang dihelat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten di gedung PKPRI Serang, Jumat (3/6) sore. Dengan PPP, lanjut dia, sebagaimana diketahui dirinya sudah mengikuti pemaparan visi dan misi pada Sabtu (28/5) lalu. Saat ini tinggal menunggu keputusan DPW PPP Banten untuk menentukan bakal calon yang akan diusung
kan siapa yang harus diusung. Itu menjadi kewenangah PPP dan harus menghormatinya," ungkap lazuli. Menurut anggota DPR RI ini, jika rencana koalisi ini jadi maka ada empat parpol yang mengusung dirinya sebagai kandidat.
"Saya sendiri sudah turun ke lapangan. Partai (PKS-red) juga sudah bergerak, ladi saat ini baru tahap sosialisasi," ungkapnya. Pada Juni ini, kata dia, akan ada survei untuk mengukur popularitas dan elektabilitas dirinya,
Seperti diketahui, PKS memiliki 11 kursi di DPRD Banten. Untuk mengusung calon, PKS masih butuh tambahan kursi dan perlu berkoalisi. Sementara PPP memiliki lima kursi di DPRD Banten. Jika kedua partai ini berkoalisi maka dapat mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Ketua DPW PPP Banten M Mardiono pada pemaparan visi dan misi bakal calon yang mendaftar ke partainya, Sabtu (28/5) lalu, menegaskan bahwa keputusan. Hal itu akan diputuskan pada pertengahan Juni ini melalui musyawarah kerja wilayah (mukerwil) dan hasilnya akan direkomendasikan ke dewan pimpinan pusat (DPP). "Bisa tujuh nama yang telah daftar ke partai kami atau bisa saja berubah tergantung keputusan mukerwil nanti," kilah Mardiono di kantor DPW PPP Banten, Ciracas.

PELAYANAN PUBLIK
Selain Jazuli, narasumber lainnya pada dialog kerakyatan dalam rangkaian acara pelantikan dan rapat kerja daerah KAMMI Banten 2011-2013 yaitu Dahnil Anzar (pengamat ekonomi dari Untirta), Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud, dan Nadjmudin Busro (tokoh masyarakat). Pada dialog bertema "Spirit Reformasi Banten, Spirit Kebangkitan Bangsa" itu narasumber menyoroti tentang perjalanan pembangunan Banten sejak menjadi provinsi atau terpisah dari Jawa Barat pada 2000.

Dahnil mengungkapkan, Banten berdiri menjadi provinsi ada kebanggaan bagi masyarakat dan ada harapan atau ekspektasi karena wilayah Banten Selatan. "Banten jadi provinsi ada harapan pelayanan pemerintahan lebih baik dan perekonomian juga meningkat. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun tidak lebih baik dari ketika masih bergabung dengan Jawa Barat," ungkapnya. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun pada kisaran 5 persen atau masih bawah 6 persen per tahun. Pernah mencapai 6,1 persen pada 2010.

"Di sini ada permasalahan. Masalahnya pemerintah belum mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Faktor kualitas jalan buruk sehingga akses perekonomian masyarakat jadi terhambat,"ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud mengungkapkan bahwa kemajuan pembangunan suatau daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tapi ada peran masyarakat dan sektor swasta. Peran swasta ini, menurutnya cukup besar. Ia mengakui bahwa tugas pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur dan memberikan stimulus bagi kegiatan masyarakat. "Keberhasilan Provinsi Banten juga akumulasi keberhasilan Pemkab/Pemkot di Banten," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Nadjmudin Busro mengungkapkan bahwa secara kasat mata pembangunan Banten terlihat, seperti ada Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), masjid di KP3B, dan gedung DPRD Banten. Di kawasan itu terparkir mobil-mobil mewah, termasuk di kantor gubernur.

"Tapi tidak bagi rakyat. Rakyat belum merasakan apa-apa. Rakyat ingin mobil, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Malah DPR ingin membangun gedung mewah. Jadi keinginan rakyat, sudah diwakili oleh wakil rakyat," ungkap Nadjmudin. (yes/ndu)

Media : Koran Radar Banten
Edisi : Sabtu, 4 Juni 2011
Hal : 13-14