Program KPP dan PA Belum Tepat Sasaran

Senayan - Program-program yang diajukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) RI dinilai sama sekali belum menyentuh kepentingan perempuan dan anak. Sampai saat ini, kondisi perempuan dan anak-anak masih memprihatinkan.

"Program yang ada di kementerian ini hanya sebagai juru penerang, hanya terkait dengan kegiatan harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Padahal banyak program yang bisa menyentuh dan mengubah nasib perempuan," kata anggota Badan Anggaran Komisi VIII Jazuli Juwaini, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sesmen Kementerian PP dan PA Sri Danti di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/9).

Menurut anggota DPR Dapil Banten III ini, anggaran yang dialokasikan pada KPP dan PA ini memang terbatas dibandingkan dengan kementerian lain. Akan tetapi, bagaimana pun seharusnya Kementerian PP dan PA bisa menyusun program yang bisa lebih tepat sasaran.

"Kementerian ini seperti ada dan tiada, diberikan budget seharusnya bagaimana bisa memberikan ruang membuat program yang terukur. Dengan keterbatasan anggaran, tidak ada program yang mampu mengubah nasib perempuan dan anak yang selama ini hanya bisa meratap. Jangan lupa kita ini dilahirkan oleh perempuan, Ibu kita perempuan, nenek kita perempuan, jadi butuh perhatian. Saya yakin ini sudah dibuat sebelumnya, hanya diulang saja setiap tahun," tandas politisi PKS ini, penuh semangat.

Seperti diketahui, berdasarkan sasaran RKP 2011 dan sesuai dengan tugas pokok Kementerian PP dan PA, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 294/MK.02/2010 tanggal 24 JUni 2010 tentang Pagu Sementara, anggaran Kementerian PP dan PA adalah sebesar Rp 160.094.100. Anggaran itu dialokasikan untuk Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 66.207.000.000, Program Perlindungan Anak sebesar Rp 39.607.000.000, dan Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain Kementerian PP dan PA sebesar Rp 54.280.100.000.*

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 15 september 2010
Rubrik : Komisi VIII