Senayan - Meski Kementerian Agama menjadi penyelenggara haji setiap tahunnya, namun masih banyak kegiatan pelayanan haji yang harus dibenahi. Hal tersebut terlihat saat pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah antara lain soal pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai.
"Ada kelompok jemaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh tapi tidak disediakan sarana transportasi yang mencukupi. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyukan ibadah mereka terganggu," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, Senin (7/11), waktu setempat
Dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com Selasa (8/11), Jazuli menjelaskan, terkait pemondokan sebaiknya Kementerian Agama tidak menetapkan sepihak kriteria jarak antara pemondokan dengan Kabah atau sering disebut istilah ring. Sebab, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kemenag dengan Pemerintah Saudi.
"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1 padahal karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.
Selain transportasi dan pemondokan, persoalan katering dan kesehatan jemaah juga banyak ditemukan. Jazuli menyesalkan penyelenggara Haji Kemenag RI masih menggunakan cara prasmanan sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.
"Di Arafah dan Mina, satu kloter jemaah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan padahal jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang seperti dipenjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi box kenapa jemaah kita tidak bisa? Ini menandakan lemahnya Kemenag melakukan nego dengan pihak maktab," tegas politisi PKS ini.
Pelayanan haji setiap tahunnya, lanjut Jazuli, hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering, dan kesehatan. Tapi justru keempat hal tersebut juga yang selalu menjadi masalah. Dirinya khawatir jika Kemenag RI memang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.
"Maka ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kemenag untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan playanan kepada tamu-tamu Allah SWT. Komisi VIII yang membidangi masalah haji tentunya akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI," pungkas Jazuli.
Selasa, 15 November 2011
Catatan Jazuli Soal Penyelenggaraan Haji Tahun Ini
PKS Dukung Pembentukan Badan Penyelenggara Ibadah Haji
Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengatakan, komisinya mendukung agar pengelolaan dan pelayanan haji dipisah dari Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI juga akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI.
"Ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kementerian Agama untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan pelayanan kepada tamu-tamu Allah SWT," kata Jazuli melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/11).
Menurut Jazuli, pelayanan haji setiap tahun hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan. Keempat hal tersebut selalu menjadi masalah. Ia khawatir jika Kementerian Agama tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.
Anggota Tim Pengawas Haji RI itu menyebutkan, dari pantauannya di Makkah dan Madinah, penyelenggara haji setiap tahunnya perlu diperbaiki karena masih banyak kegiatan pelayanan haji yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menyebutkan masalah pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai. "Ada kelompok jamaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh, tapi tidak disediakan sarana transportasi yang cukup. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah sepekan, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyu'an ibadah mereka terganggu," kata Jazuli.
Soal pemondokan, kementerian tidak menetapkan kriteria jarak antara pemondokan dengan Ka'bah atau sering disebut istilah ring. Pasalnya, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kementerian Agama dengan Pemerintah Saudi.
"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1. Padahal, karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.
Soal katering, Jazuli menyesalkan penyelenggara haji masih menggunakan cara prasmanan, sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi, seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.
“Di Arafah dan Mina, satu kloter jamah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan. Padahal, jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang separti di penjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi boks, kenapa jamaah kita tidak bisa," sesal Jazuli.(Andhini)
Selasa, 11 Oktober 2011
Akses Pendidikan Belum Merata
JAKARTA - Robohnya atap sekolah madrasah Al Ikhlas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin (3/10), membuktikan bahwa akses pendidikan, sarana sekolah, belum merata dan belum menjangkau daerah terpencil sehingga memaksa masyarakat berinisiatif untuk membangun sekolah swadaya dengan dana terbatas, yang kualitas serta standar keamanan bangunannya rendah.
"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil," kata anggota Komisi VIII DPR asal Dapil Banten, Jazuli Juwaini, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10).
Atap Madrasah Diniyah Al-Ikhlas di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, pada Senin, 3 Oktober 2010 lalu ambruk. Peristiwa ini menyebabkan satu orang siswa tewas dan 10 orang lainnya terluka serius.
Jazuli meminta pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak harus berswadaya membangun sarana dan prasarana sekolah dengan kualitas bangunan yang rendah.
Bangunan dan sarana di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini dibangun dengan material kayu dan bambu yang sudah lapuk. Karena tidak mampu menahan beban genteng akhirnya ambruk. "Ini sangat membahayakan jiwa siswa dan guru-guru di sekolah tersebut," sesal Jazuli.
Sebelumnya, 12 siswa SMP Negeri I Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, menderita luka-luka akibat tertimpa atap bangunan sekolah, Kamis, 29 September 2011. Korban kebanyakan mengalami luka robek dan memar di sekujur tubuh akibat tertimpa kayu dan genting.
"Padahal bangunan tersebut baru selesai akhir tahun 2010. Dan dana pembangunannya diperoleh dari dana bantuan provinsi sekitar 100 juta rupiah," terangnya.
Serentetan peristiwa ini, dinilai Jazuli, sangat ironis. "Ada sekolah yang roboh karena tidak ada biaya dan di satu sisi ada sekolah yang roboh, padahal baru dibangun dengan dana yang cukup besar. Ini kan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pendidikannya," tegas politisi dari Fraksi PKS itu.
Kurang Akses
Jazuli melanjutkan anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan. Namun, ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan.
"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," ujar dia.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar jangan menyalahkan siapa-siapa mengenai sekolah rusak ini. Pasalnya, seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat sudah diterjunkan untuk ikut membenahi fasilitas pendidikan tersebut. "Kita sama-sama Pak Menteri Agama sudah menggalakkan perbaikan sekolah umum atau keagamaan," tegas Nuh.
Pemerintah, baik itu Kemendiknas dan juga Kementerian Agama (Kemenag), masing-masing sudah melakukan perbaikan sekolah yang rusak. Tahun ini saja ada anggaran dengan total 20,4 triliun rupiah untuk memperbaikinya.
Harapannya dengan dana yang besar itu sudah tidak ada lagi sekolah rusak. Akan tetapi, jelas Mendiknas, ada 153.000 sekolah yang dibangun sejak tahun 1970-an atau yang biasa disebut sekolah inpres. "Walaupun ada dana untuk rehab besar, namun kalau sekolah itu sudah 30 tahun kan memang sudah waktunya rusak," katanya. 0 cit/P-
Media : Koran Jakarta.com
Edisi : Senin, 10 Oktober 2011
Rubrik : Polkamnas
limewire, utorrent
youtube converter, utorrent
youtube converter, utorrent
backup, utorrent
isohunt, utorrent
frostwire, utorrent
emule, utorrent
wallpaper, utorrent
isohunt, utorrent
isohunt, utorrent
backup, utorrent
wallpaper, utorrent
games, utorrent
music, utorrent
antivirus, utorrent
antivirus, utorrent
backup, utorrent
isohunt, utorrent
youtube downloader, utorrent
youtube downloader, utorrent Selengkapnya...
Jazuli Janjikan Dana Rp1 Miliar Tiap Desa
TANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.
"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).
Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.
Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.
Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)
Media : Media Indonesia.com
Edisi : Jumat, 7 Oktober 2011
Rubrik : Humaniora
frostwire, utorrent
isohunt, utorrent
music, utorrent
music, utorrent
youtube downloader, utorrent
youtube converter, utorrent
youtube to mp3, utorrent
antivirus, utorrent
frostwire, utorrent
youtube downloader, utorrent Selengkapnya...
Jazuli ; Pariwisata Banten Potret Kelam Masa Lalu
Politik - Kamis 06 OKtober 2011 16:09
TANGSEL – Diusianya yang ke 11 Banten tak ada perubahan yang signifikan. Ketertinggalan, Kemiskinan dan kebodohan masih melekat kuat pada wajah Banten. Padahal sejatinya Propinsi Banten banyak memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Sayangnya sumberdaya manusia masyarakatnya tidak mendukung untuk menggali potensi yang ada. Sementara para penguasa hanya berasyik masyuk dengan ruang lingkupnya sendiri dan abai terhadap masyarakatnya.
Contoh yang bisa dilihat secara kasat mata, Banten adalah propinsi yang memiliki objek wisata yang sangat beragam dan menarik, tidak kalah jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di pulau Jawa. Sayangnya, sampai saat ini, sektor pariwisata belum mendapatkan perhatian serius shingga belum bisa memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah, dan belum bisa diandalkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau sektor pariwisata digarap dengan baik, saya yakin, bukan hanya pendapatan daerah yang bertambah, tapi juga kesejahteraan masyarakat akan membaik,” terang anggota DPR-RI asal PKS yang juga Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwaini.
Saat membahas dunia pariwisata, cetusnya, jangan pola fikir terkotak pada panorama keindahan alam semata. Dunia pariwisata tidak sesempit itu. Objek wisata bukan hanya gunung tinggi yang menantang untuk didaki, pantai indah yang menarik untuk dikunjungi, atau bentangan lukisan alam yang memanjakan mata. “Jika hanya ini yang kita bahas, berarti kita telah melalaikan potensi pariwisata yang lain,” imbuhnya.
Di samping wisata alam, ayah dari empat anak ini menyadari potensi wisata budaya yang tersimpan di balik kesenian daerah Banten yang sangat beragam, seperti seni tari, seni pencak silat, seni musik, seni batik, dan beragam seni lainnya.
Warisan budaya leluhur ini harus dilestarikan agar tidak punah. Jazuli mengingatkan, karena dengan strategi promosi yang baik, dirinya yakin bisa mendatangkan keuntungan materi. “Debus misalnya, seni bela diri khas Banten ini tidak hanya populer di kalangan masyarakat Indonesia saja, tapi juga sudah terkenal sampai ke mancanegara. Pertengahan tahun lalu misalnya, ketika KBRI di Paris menggelar festival Indonesia, ribuan warga Perancis dibuat terpana dengan atraksi debus yang dimainkan oleh para seniman silat Banten,” kenangnya.
Potensi wisata lain yang masih terpendam dan menunggu untuk diberdayakan adalah wisata kuliner. Menurut Jazuli, sampai saat ini, orang masih banyak yang belum tahu masakan khas Banten. “Saya heran, mengapa masakan khas Banten tidak sepopuler masakan khas daerah lain. Padahal jika yang dijadikan tolok ukur adalah rasa, saya yakin masakan khas Banten tidak kalah enak dengan masakan khas daerah lain. Semua orang tahu nasi uduk khas Jakarta, sate Madura khas Jawa Timur, rendang khas Padang, atau gudeg khas Jogya. Semua masakan itu bisa ditemui dengan mudah di seluruh penjuru propinsi Banten. Tapi siapa yang tahu nasi sum-sum khas Banten? Saya bahkan tidak yakin, anak-anak muda yang lahir dan tumbuh besar di Banten tahu bahwa propinsi yang mereka banggakan ini memiliki wisata kuliner yang benama nasi sum-sum,” katanya.
Ketika secara spesifik ditanya tentang ragam objek wisata yang sangat menarik di Banten, Jazuli menjawab, “Banyak sekali. Untuk wisata religius, kita punya masjid agung Banten yang sangat legendaris. Untuk wisata alam, kita punya taman Taman Nasional Ujung Kulon yang sudah ditetapkan sebagai world heritage site oleh UNESCO. Kita juga punya Gunung Krakatau di selat Sunda. Untuk para penikmat pantai, kita memiliki Anyer, Caritam Tanjung lesung, dan masih banyak yang lagi. Sedangkan bagi para penggila adrenalin, kita punya Pantai Sawarna yang ombaknya sangat bersahabat bagi para peselancar. Dan yang tak kalah penting, kita masih punya komunitas unik yang sampai saat ini masih setia memegang teguh tradisi leluhur, yaitu masyarakat Baduy. Orang yang pernah berkunjung ke masyarakat Baduy di Lebak, pasti heran dan terkesima melihat kehidupan warga Baduy Luar atau Baduy Dalam,” terangnya panjang lebar.
“Sayang, semua potensi wisata ini masih kurang populer di telinga wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga pengunjungnya tidak sebanyak objek wisata yang ada di propinsi-propinsi lain,” pungkasnya. (JNA/TRYZIE)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Kamis, 6 Oktober 2011
Rubrik : Politik
isohunt, utorrent
youtube converter, utorrent
youtube converter, utorrent
antivirus, utorrent
emule, utorrent
music, utorrent
games, utorrent
youtube to mp3, utorrent
frostwire, utorrent
isohunt, utorrent
backup, utorrent Selengkapnya...
Jazuli ; Selamatkan Banten dari Jerat Narkoba dan Miras
Hukum_Kriminal - Senin 03 OKtober 2011 18:37
TANGSEL - Jazuli Juwaini Anggota DPRRI asal fraksi PKS tak dapat menyembunyikan kesedihannya ketika dimintai komentar tentang pesta miras yang menewaskan dua warga Cibodas, Kota Tangerang beberapa hari lalu. “Saya sangat prihatin ketika mendengar ada dua orang warga kelurahan Cibodas Besar menjadi korban akibat menenggak miras oplosan. Untung korban yang lain bisa diselamatkan,” sesalnya.
Ia meminta masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar masyarakat menjauhi miras. Sebab, minuman keras adalah minuman yang jelas-jelas dilarang agama, dan membahayakan kesehatan.
Ketika ditanya tentang penangkapan bandar narkoba di wilayah Jayanti, dengan muka serius, Jazuli menegaskan bahwa prestasi aparat kepolisian tersebut harus diberi apresiasi positif.
“Bagi saya, penangkapan (bandar narkoba) itu terasa istimewa karena terjadi pada saat konsentrasi masyarakat terfokus pada isu tentang terorisme. Gencarnya penggeledahan di pelabuhan dan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan dijadikan lalu lintas para teroris, ternyata aparat penegak hukum masih memiliki energi yang cukup untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Banten,” paparnya.
Lebih lanjut, Jazuli meminta agar aparat penegak hukum terus berupaya maksimal untuk memberantas peredaran narkoba serta minuman keras di wilayah Banten. “Kita tidak boleh lengah barang sedetik pun. Banten adalah propinsi yang religius. Salah satu cara untuk mempertahankan citra positif ini adalah dengan membersihkan Banten dari narkoba dan minuman keras,” ujar.
“Saya ingin memberikan penekanan khusus terhadap narkoba. Sebab, data-data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia masih tinggi. Bahkan, ada yang mengatakan Indonesia sebagai pasar narkoba yang sangat potensial. Buktinya, setiap tahun, petugas keamaan Bandara Soekarno-Hatta selalu saja berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan modus yang beragam dan semakin kreatif,” paparnya.
Calon nomor urut 3 pada pilgub Banten mendatang ini, sengaja menitik beratkan pada narkoba karena menurutnya, efek negatif dari narkotika dengan segala jenisnya sangat berbahaya. Sementara itu, untuk mencegah meluasnya peredaran minuman keras, Jazuli meminta aparat untuk lebih mengintensifkan razia miras di berbagai tempat.
Tidak hanya di warung-warung pinggir jalan, tetapi juga di tempat-tempat yang relatif lebih bonafit, seperti di kafe-kafe, tempat karaoke, dan di tempat-tempat lain. “Jangan pandang bulu dalam merazia. Jangan hanya yang dijual di pinggir jalan saja, tapi juga di tempat-tempat hiburan malam, agar tidak menimbulkan kesan bahwa aparat tebang pilih dalam merazia minuman keras,” pungkasnya. (TRYZIE)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Senin, 3 Oktober 2011
Rubrik : Hukum dan Kriminal
Senin, 10 Oktober 2011
Anggota DPR Prihatin Atas Insiden Madrasah Roboh di Banten
Jakarta - Anggota DPR Komisi VII Jazuli Juwaini prihatin dengan insiden robohnya madrasah di Banten yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa. Jazuli menilai, seharusnya pemerintah daerah Banten bisa mencegah terjadinya peristiwa itu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena fasilitas dari pemerintah minim maka masyarakat berinisiatif membangun sekolah secara swadaya dengan dana yang sangat terbatas," kata politikus PKS asal Dapil Banten itu melalui surat elektronik, Selasa (4/10/2011).
Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan.
"Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan," terangnya.
Peristiwa ambruknya gedung sekolah pun pernah terjadi pada September 2011 lalu di SMP Negeri I Labuan, Pandeglang. Belasan siswa mengalami luka-luka.
"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," tutur Jazuli.
(ndr/vit)
Media : detik.com
Edisi : Rabu 05 Oktober 2011
Rubrik : Berita
games, utorrent
backup, utorrent
antivirus, utorrent Selengkapnya...
Pengamat Media ; Jazuli Lebih Visioner dari Kandidat Lainnya
Politik - Selasa 04 OKtober 2011 17:01
TANGSEL - Seiring dengan waktu pemilihan Gubernur Banten semakin mendekat hanya hitungan hari. Nampaknya atmosfer politik di Banten-pun semakin memanas. Para kader partai sudah merapatkan barisan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Beragam usaha untuk menaikkan citra calon sudah dilakukan kendati masih terkesan malu-malu dan terselubung.
Dari ketiga pasangan calon yang akan muncul keluar untuk menjadi orang nomor satu di Banten. Yang layak dan pantas memiliki misi - visi kuat dan jelas untuk memimpin propinsi termuda di Pulau Jawa ini.
Sementara pengamatan Direktur Banten Media Monitoring (BMM), Muhammad Farid, dari ketiga pasangan calon yang layak dan pantas memimpin Banten menurutnya, pasangan usungan partai keumatan JAMU (Jazuli – Zakki). Farid menilai pasangan JAMU memiliki visi yang jelas dan tegas tentang masa depan Banten.
“Kami melihat JJ sanga respon terhadap berbagai persoalan yang muncul di Banten, kami menilai bahwa Jazuli memiliki visi yang jelas dan cepat, jika dibandingkan dengan dua calon rivalnya (Atut-Rano, WH-Irna),” tegasnya.
Selain itu, ditinjau dari segi kapabilitas, cetus Farid, Jazuli bisa dikatakan sudah sangat matang dalam dunia politik. Pengalamannya sebagai anggota DPR-RI bisa menjadi modal berharga. Farid juga menilai bahwa sejauh ini Jazuli tetapt fokus pada program-programnya dan tidak tergoda untuk menanggapi isu politik yang menurutnya tidak penting. Ini nilai lebih Jazuli.
Dijelaskan Farid, Jazuli Juwaini adalah figur yang paling visioner. Ia memiliki konsep pembangunan yang jelas di setiap sektor, baik sektor pendidikan, ekonomi, budaya, dan sektor-sektor vital yang lain.
“Inilah dimensi krusial yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jika pemimpin suatu wilayah visioner, maka, peluang wilayah tersebut untuk maju sangat terbuka lebar. Dan itu dimiliki JJ,” tegasnya.
Jazuli menurut Farid memiliki konsep yang sangat kreatif, spesifik, dan logis untuk dituangkan ke dalam ranah praktis. Ia berbeda dengan para calon lain yang lebih banyak berkutat dengan aspek teoritis. Sehingga, konsep-konsepnya sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk nyata.
Dalam bidang ekonomi misalnya, road map Jazuli sangat jelas berpihak kepada rakyat miskin, “Ketika pakar yang lain menyodorkan razia sebagai solusi untuk menekan angka urbanisasi, Jazuli justru sebaliknya. Ia mengatakan bahwa cara yang paling tepat adalah memeratakan pembangunan. Memperluas jangkauan pembangunan hingga mencapai pedesaan,” cetus Farizd.
Farizd mengungkapkan, arus urbanisasi terjadi karena masyarakat desa melihat pembangunan terpusat di wilayah kota. Akibatnya, kota memiliki magnet yang kuat untuk menarik minat masyarakat desa. Sementara di sisi lain, desa kehilangan daya tariknya dan dianggap tidak memiliki prospek ekonomi yang cerah di masa depan. Justru fenomena seperti ini menjadi prhatian besar bagi JJ.
Bukti kongkrit atas hal ini adalah, Cetus Farizd, meskipun saat ini sudah memiliki kedudukan politik yang tinggi sebagai wakli rakyat, beliau tidak melulu aktif mengomentari isu-isu yang bersifat makro. Akan tetapi, beliau juga sangat serius dalam menanggapi dan menyikapi isu-isu yang bersikap mikro. Khususnya jika isu-isu tersebut berkaitan dengan masalah rakyat kecil, Jazuli cepat tanggap dan cepat meresponnya,” tukasnya. (JNA/TRYZIE)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Selasa, 4 Oktober 2011
Rubrik : Politik
limewire, utorrent
youtube downloader, utorrent
music, utorrent Selengkapnya...
Jazuli Juwaini : Rp 3,5 Triliun Dana Petani Nguap
Politik - Jumat 07 OKtober 2011 21:04
TANGERANG KAB - Calon Gubernur Banten usungan Partai keumatan, (PKS, PPP, PKNU dan PBR) KH. Jazuli Juwaini mengatakan, Rp3,5 Triliun APBD 2011 yang dianggarkan pemerintah pusat untuk membantu pengembangan petani di Banten. Ironisnya dari dana sebesar Rp3,5, triliun hanya, Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah Provinsi Banten, untuk kebutuhan petani, sementara Rp 400 miliar dinikmati oleh para pejabat dan penguasa dan sekelompok keluarga di Banten, selebihnya tidak diketahui kemana dana itu mengalir. Jelas Jazuli Juwaini dihadapan ribuan massa pendukung dan simpatisan Partai keumatan dalam kampanye perdana terbuka dilapangan PWS Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Jum’at (07/10) sore.
Jazuli Juwaini meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut. “Itu uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat, bagaimana Banten mau maju dan berkembang jika pejabatnya bermental korup,” tegas Jazuli dalam orasi politiknya.
Jazuli berjanji, jika terpilih nanti pada pilgub Banten 2011 mendatang pihaknya akan segera membenahi Banten dari seluruh sektor baik infrastruktur jalan dari 800 km jalan diwilayah Banten 80% rusak parah ini segera akan benahi, begitu juga pendidikan masyarakat Banten yang jauh tertinggal dari wilayah provinsi lain. Kesejahteraan masyarakat Banten juga jauh dibawah garis kemiskinan akan menjadi prioritas utama dalam programnya. Pihaknya juga akan menata kelola pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat.
“Sampaikan juga kepada para lurah yang tidak hadir dalam kampanye ini, kami siap menganggagarkan Rp 1 miliar untuk pembangunan kelurahan/desa diseluruh Banten, dan Rp 300 juta untuk pondok pesantren serta rumah sakit kelas 3 akan gratis,” cetusnya.
Jazuli mengingatkan kepada masyarakat pemilih untuk tidak terpancing dengan iming-iming calon yang melakukan money politic (politik uang - red) pada saat pelaksanaan pemilihan. ”Jangan sampai hanya diiming-imingi uang Rp50 ribu tapi menderita selama lima tahun,” kata Jazuli.
Dengan lapang hati pihaknya juga siap dikritisi apabila lali dalam melaksanakan tugasnya ketika ia diangkat menjadi Gubernur Banten. “Ingatkan saya apabila kelak nanti dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur Banten dan saya siap mempertanggungjawabkannya,” tandas ulama putra Banten asli ini. (ZIE/JNA)
Media : Bantenpost.com
Edisi : Juma'at, 7 Oktober 2011
Rubrik : Politik
youtube downloader, utorrent
wallpaper, utorrent
limewire, utorrent
antivirus, utorrent
emule, utorrent
antivirus, utorrent
games, utorrent
frostwire, utorrent
isohunt, utorrent
wallpaper, utorrent
games, utorrent
backup, utorrent
youtube downloader, utorrent
antivirus, utorrent
youtube downloader, utorrent
games, utorrent
backup, utorrent
games, utorrent
emule, utorrent
isohunt, utorrent
music, utorrent
antivirus, utorrent
limewire, utorrent
antivirus, utorrent
youtube converter, utorrent
emule, utorrent
emule, utorrent
youtube downloader, utorrent
backup, utorrent
games, utorrent
games, utorrent
antivirus, utorrent
music, utorrent
antivirus, utorrent
antivirus, utorrent
youtube converter, utorrent
youtube downloader, utorrent
frostwire, utorrent
limewire, utorrent Selengkapnya...
Jumat, 30 September 2011
Penanganan Fakir Miskin Harus Terukur
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai penanganan fakir miskin harus terukur.
Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.
”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.
Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, dan munculnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemiskinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.
Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.
Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.
Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.
”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli.
Media : Kompas.com
Edisi : 27 September 2011
Rubrik: Nasional
Kamis, 22 September 2011
DPR Desak Pemerintah Keluarkan PP Fakir Miskin
Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin yang merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945, akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR, 21 Juli silam.
Namun menurut Jazuli, pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU Fakir Miskin haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar UU Fakir Miskin dapat dioperasionalkan.
"Jangan sampai UU Fakir Miskin yang sangat penting ini berhenti sampai di sini seperti halnya UU lain, yang setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin," ucapnya kepada liputan6.com melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (15/9).
Dengan demikian menurut Jazuli, Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional.
"Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai dengan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik," pungkas Jazuli.(AIS)
Media : liputan6.com
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Jazuli Juwaini: Banten Butuh Revitalisasi Pendidikan
Senayan - Tradisi keagamaan yang kuat di masyarakat Banten tidak terlepas dari pendidikan yang sudah tertanam sejak kecil di kalangan generasi muda Banten. Pesantren dan madrasah merupakan pilar utama pendidikan di Banten. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memerhatikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren yang ada di provinsi Banten.
"Kebiasaan masyarakat Banten yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan madrasah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keislaman ini untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas secara ilmu duniawi namun juga berakhlak mulia," ujar Jazuli dalam keterangan persnya Rabu (14/9)
Jazuli Juwaini, yang maju sebagai cagub Banten dalam pemilukada yang akan berlangsung Oktober nanti sedang melakukan safari kunjungan ke berbagai daerah di Banten sejak Senin, (12/9).
Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah pesantren di Banten sebanyak 3.232 pondok pesantren, 90 persen lahir dari keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama. Perbandingan lembaga pendidikan formal yang berorientasi keislaman dalam bentuk madrasah (diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) dan pesantren lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah umum yang ada di Banten.
Sehingga menurut Jazuli, pesantren dan madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi Banten.
Politisi PKS ini menegaskan, pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri karena sebagian besar pendanaan dan pengelolaan berasal dari masyarakat membutuhkan perhatian dan keseriusan dari pemerintah.
"Standardisasi pendidikan nasional yang diberlakukan saat ini tidak semuanya tepat dijalankan oleh pesantren dan madrasah. Dengan kekhasan dan kelebihannya harus ada kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi pesantren dan madrasah," ujarnya.
Revitalisasi pendidikan di pesantren, lanjut Jazuli, mutlak dibutuhkan dalam rangka menjadikan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dalam mencerdaskan dan membangun bangsa.
Dalam hal ini diperlukan juga peran pemerintah daerah dalam mengembangkan madrasah dan pesantren selain dalam bentuk pemberian dana, fasilitas, regulasi, dan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada lulusan pesantren dan madrasah untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan di Banten. "Oleh karena itu, dalam era pembangunan ini sudah selayaknya kyai dan lulusan pesantren dan madrasah juga diberikan kesempatan untuk membangun dan membenahi Banten," pungkas Jazuli.
Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Iqbal Fadil
Media : jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Rubrik : Peristiwa
Cagub Banten Minta Madrasah Dapat Perhatian Ekstra
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- - Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga calon Gubernur Banten Jazuli Juwaini mendesak Pemprov Banten memerhatikan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren di provinsi tersebut.
"Tradisi religiusitas yang kuat di masyarakat Banten tidak terlepas dari pendidikan yang sudah tertanam sejak kecil di kalangan generasi muda. Pesantren dan madrasah merupakan pilar utama pendidikan di Banten," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebiasaan masyarakat Banten yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan madrasah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keislaman ini untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas secara ilmu duniawi namun juga
berakhlak mulia.
Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah pesantren di Banten sebanyak 3.232 pondok pesantren, 90 persen lahir dari keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama.
Perbandingan lembaga pendidikan formal yang berorientasi keislaman dalam bentuk madrasah (diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) dan pesantren lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah umum yang ada di Banten.
Karenanya, menurut Jazuli, pesantren dan madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara
Media : republika.co.id
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Jazuli Desak Pemerintah Segera Keluarkan PP Fakir Miskin
Jakarta - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini di sela-sela kunjungan kepada konstituennya di Banten, Rabu (14/9), menyampaikan bahwa RUU tentang Penanganan Fakir miskin yang merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945 akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI 21 Juli lalu.
Namun pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU Fakir Miskin haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar UU Fakir Miskin dapat dioperasionalkan," ujar politisi PKS ini
Jazuli berharap, agar jangan sampai UU Fakir Miskin yang sangat penting ini berhenti sampai di sini seperti halnya UU lain, yang setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin.
"Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional," tegas tokoh Banten ini.
"Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai dengan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik," pungkas Jazuli.
Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Iqbal Fadil
Media : jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 14 September 2011
Rubrik : Peristiwa
Cagub Jazuli Gandeng Wali Band
JAKARTA - Salah satu personel Wali Band, Apoy, mendapat undangan dari KH Jazuli Juwaini untuk shilaturrahim di kediaman Jazuli di Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel.
Dalam momen ini Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur Banten, menyatakan keinginannya menggandeng seluruh elemen untuk membangun Banten segera sejahtera.
"Tujuan kami menggandeng Wali Band karena semua tahu bahwa Wali adalah musisi dengan basis penggemar yang merata dari sisi umur. Tidak peduli tua, muda bahkan anak kecil menggemari Wali. Terlebih juga para personel Wali ini adalah lulusan pesantren jadi kami mempunyai kedekatan emosional," papar Arif Kirdiat selaku Ketua Tim Humas dan Media Pemenangan Jazuli-Zakki kepada okezone.
Jazuli dan Apoy sempat menggunakan bahasa Arab yang bila diterjemahkan, Jazuli: Selamat datang Apoy, bagaimana kabar? Apoy: Terima kasih Ustadz, saya dalam kondisi baik alhamdulillah. Jazuli: Masih banyak hapal kosa kata bahasa Arabnya? Apoy: Sudah banyak lupa. Dan diakhiri tawa keduanya.
Apoy dalam hal ini menyatakan kesediaan untuk tampil dalam kampanye-kampanye Jazuli pada bulan Oktober nanti. "Selama tidak bentrok dengan agenda yang sudah ada, kami siap tampil bareng Ustadz. Karena di awal Oktober kami ada agenda konser di Hongkong," tutur Apoy.
Jazuli juga merasa senang atas kesediaan Wali Band. "Hal ini bagi saya merupakan jawaban dari doa-doa kami. Kami merasa dimudahkan Allah untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat demi menciptakan Banten segera sejahtera. Semoga kami juga akan mudah mendapatkan kemenangan seperti dalam doa yang senantiasa kami panjatkan, amin."
(ram)
Media : okezone.com
Edisi : Jum'at, 9 September 2011
Rubrik : News >Nusantara
JJ ; Banten Kejayaan Puncak Islam di Indonesia
TANGSEL - H. Jazuli Juwaini, MA calon gubernur Banten asal PKS mengatakan, masyarakat Banten adalah masyarakat yang sangat religius yang memegang teguh prinsip agama Islam. ”Puncak kejayaan Islam di Indonesia utamanya di Banten. Jadi, nilai Islam sudah sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Banten,” kata Jazuli.
Jazuli mengatakan, dalam Islam diajarkan bahwa muslimin itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Jadi, antara muslim yang satu dan yang lain saling terhubung, berempati, dan tak terpisah-pisah.
Masyarakat Banten juga ibarat satu tubuh, cetus Anggota DPR RI ini, ketika salah satunya sakit, maka yang lain juga akan ikut sakit. Itulah filosofi yang harus dipegang teguh dalam pembangunan untuk memajukan masyarakat Banten.
“Saya sering katakan, Banten harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, jangan sepotong-sepotong. Pembangunan di Banten tidak akan pernah berhasil kalau Banten dilihat secara terpisah, karena pada dasarnya satu daerah dengan daerah yang lain saling terhubung dan saling mempengaruhi. Jadi konsep pembangunan juga harus melihat hubungan antar daerah satu sama lain,” jelas putra Banten ini.
Jika terjadi ketimpangan pembangunan di suatu daerah akan berefek pada daerah lain. Menurutnya, harus ada pemerataan ekonomi di semua kawasan di Banten. Jika daerah perkotaan maju, sementara pedesaan tertinggal maka perekonomian Banten secara umum akan tersendat. Padahal, baik kota maupun desa sama-sama memiliki potensi.
“Itu yang saya maksud bahwa Banten itu ibarat satu tubuh. Jika pembangunan di salah satu kabupaten atau kota di Banten mandeg atau tertinggal, efeknya akan berdampak pada semua kabupaten dan kota. Mungkin dalam jangka pendek, efek ini tidak terasa. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, efek itu akan terasa,” tegas Jazuli.
Ia melihat, pemerataan ekonomi di Banten masih belum terjadi, ada ketimpangan antara satu kabupaten dan lainnya. Bahkan dalam satu sektor ketimpangan itu sangat tajam. Ini disebabkan karena konsep pembangunan yang diterapkan tidak utuh, tapi sepotong-sepotong.
Selain itu, tegasnya lagi, harus diketahui semua sektor pembangunan saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, tidak boleh ada ketimpangan prioritas antar berbagai sektor tersebut. Dalam konsep pembangunan, semua sektor itu juga ibarat satu tubuh. Jika salah satu sektor gagal atau sakit, maka sektor-sektor yang lain juga akan merasakan dampaknya.
Politisi PKS ini mencontohkan, jika tingkat gizi buruk di provinsi Banten ini sangat tinggi, maka itu akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Banten. Jika kualitas sumber daya manusia Banten rendah, maka produktifitas juga akan rendah.
“Ini salah satu contoh bahwa antar sektor saling terkait. Karena itu, pembangunan harus mempertimbangkan aspek lintas sektoral. Apalagi, kita tahu bahwa saat ini tingkat gizi buruk di Banten sangat tinggi,” paparnya.
Selain itu tambahnya, nilai-nilai religius keislaman masyarakat banten harus tetap dijaga dan dipertahankan. Ibarat satu tubuh, semua rakyat Banten akan saling merasakan satu dengan lainnya. (JNA/TRY)
Media : bantenpost.com
Edisi : Rabu 07 September 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Juwaini ; Banten Harus Sejahtera
TANGSEL - Jazuli Juwaini mengatakan, target utamanya maju sebagai calon gubernur Banten adalah kesejahteraan rakyat Banten harus direalisasikan dengan segera.
“Kesejahteraan adalah kebutuhan mendasar rakyat Banten pada saat ini. Ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Rakyat Banten harus segera sejahtera. Ini target utama kami jika nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur,” ungkap Jazuli.
Menurut Jazuli, ada 3 alasan mengapa rakyat Banten harus segera sejahtera. Yang pertama, menurut Jazuli, karena otonomi daerah sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Rentang waktu selama itu harusnya telah memberikan efek nyata pada tingkat kesejahteraan rakyat Banten. Namun sayangnya, hingga kini hal itu belum terealisir. Tingkat kesejahteraan rakyat Banten sejak sebelum otonomi daerah hingga 10 tahun pasca otonomi, belum jauh berubah. Karena itu, kesejahteraan rakyat Banten harus segera direalisasikan.
Alasan kedua cetus Jazuli, tidak ada lasan Banten untuk tidak sejahtera. Provinsi Banten sangat kaya. Justru sangat mengherankan jika rakyatnya tidak sejahtera. Menurutnya, tidak semua provini di Indonesia seberuntung Banten.
“Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini untuk mencapai kesejahteraan, maka ini sangat aneh. Padahal, beberapa provinsi yang tidak sepotensial Banten, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Karena itu, Banten harus segera sejahtera tidak bisa tunda-tunda lagi,” jelas Jazuli.
Alasan ketiga lanjut Jazuli, rakyat Banten sudah semakin kritis terhadap pemerintahannya. Rakyat Banten secara politik semakin cerdas. Mereka dapat menilai apa sebuah pemerintahan memiliki konsep yang jelas dan kepedulian atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri.
Menurutnya, rakyat Banten sudah sangat lelah dengan berbagai janji kesejahteraan yang tak kunjung dipenuhi. Dan rakyat Banten bisa menilai apakah itu hanya janji kosong atau tidak. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat Banten menginginkan janji kesejahteraan yang dapat terealisir dengan cepat.
“Saya kira, rakyat Banten sudah lelah menunggu. Mereka jenuh dengan janji yang tak kunjung terpenuhi. Mereka semakin cerdas dalam menilai kinerja pemerintah. Kesejahteraan rakyat Banten tidak bisa tunda-tunda lagi. Itu adalah prioritas utama,” cetusnya.
Jazuli calon yang diusung PKS ini, pada awalnya adalah calon yang kurang diperhitungkan, namun dalam dua bulan terakhir, kekuatan politiknya semakin nyata dan semakin solid. Beberapa pengamat menilai, naiknya grafik Jazuli secara pesat disebabkan oleh intensitas komunikasinya dengan rakyat secara langsung dibina secara utuh sehingga Jazuli bisa bersentuhan langsung dengan rakyat Banten. Ini cara komunikasi yang merakyat dan riil, bukan hanya pencitraan semata. Inilah salah satu kelebihan yang membuat kekuatan politik Jazuli terus menanjak. (TRYZIE)
Media : bantenpost.com
Edisi : Selasa, 06 September 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Juwaini ; Nomor 1 Dibuka, Nomor 2 Dilihat, Coblos Nomor 3
SERANG - Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwani, tidak mempersoalkan kebagian nomor urut buncit alias nomor tiga dalam pengundian nomor urut pasangan cagub-calon wakil Gubernur Banten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten Kamis lalu (25/8).
Calon yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini juga tak ambil pusing dengan pengopinian bahwa nomor urut tiga sebagai pertanda akan mengalami kekalahan.
"Itukan namanya wacana. Pertama nomor ini kan hanya sebagai tanda untuk mengenali lebih spesifik antarsatu calon dengan caLon yang lain. Saya dengan teman-teman bukan kelompok yang mengkultuskan nomor. Semua nomor itu pasti baik. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa nanti petanya, pemenangan Banten berdasarkan nomor," katanya kepada rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.
"Waktu diundi juga, bukan KPUD mengatakan, 'Kamu nomor tiga saja karena kamu (bakalan) kalah.' Tidak mungkin semua calon nomor satu, tidak mungkin semua calon nomor dua, atau semua calon nomor tiga. Inikan untuk mengenal calon-calon yang ada," kata anggota Komisi VIII DPR ini lagi.
Jazuli menegaskan, bahwa pemenang pada pemilihan gubernur Banten tidak ditentukan oleh nomor urut. Di berbagai pemilihan kepala daerah di daerah lainnya, sering nomor urut buncit justru menjadi pemenang. Di mencontohkan Pemilukada Tangerang Selatan. Pada Pemilukada ini yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, nomor urut empat.
Mendapatkan nomor urut tiga, Tim Jazuli juga tampaknya sudah menyiapkan ancang-ancang agar bagainama nomor urut buncit itu bisa disulap menjadi magnet menggaet pemilih dalam kampanye nanti. Jazuli mengatakan, nomor 3 itu memiliki nilai filosofis dalam Islam, terutama dalam menjalankan ibadah.
"Saya kira, kita berdoa, diulang tiga kali. Membaca tasbih dalam shalat sunnahnya 3 kali. Kemudian kalau kita mengkampanyekan juga, nomor satu (surat suara) dibuka, nomor dua dilihat saja, nomor tiga baru dicoblos. Kalau mau kita akal-akalin," katanya sambil tertawa kecil.
"Tapi kita tentu tetap bekerja keras melakukan pemenangan; mesin partai bergerak; saya juga sebagai kandidat terus bergerak. Jaringan-jaringan yang simpati, relawan-relawan petani, nelayan, ulama dan santri, relawan buruh semuanya bergerak. Insya Allah yang menginginkan adanya segera perubahan (semua bergerak). Syiar kita Banten Segera Sejahtera," tandasnya.
Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dengan nomor urut satu dan pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita dengan nomor urut dua. (RMOL/JAY)
Media : rakyatmerdekaonline.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Juwaini Kesal Gambarnya Dicopotin
SERANG - Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang harus berpijak pada peraturan perundang-undangan dalam menertibkan alat kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kalau memang tidak ada dasar hukum untuk melakukan penertiban, pemerintah diminta tidak membuat pekerjaan yang tidak perlu.
"Penertiban itu juga harus ada rujukan peraturan perundangannya. Kalau tidak ada peraturan perundangannya, kenapa juga harus melakukan hal-hal yang reseh begitu," kesal Jazuli Juwani, seperti yang dikutip rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.
Calon gubernur yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini sebenarnya tidak keberatan berbagai atributnya seperti baliho, spanduk, papan reklame ditertibkan. Asal, ada landasan hukumnya dan diberlakukan kepada semua calon.
"Kalau mau ditertibkan, tertibkan semua. Jangan yang punya gubernur tidak ditertibkan. Atau yang di wilayah kota, yang punya walikota tidak ditertibkan. Giliran punya Jazuli yang bukan gubernur dan bukan walikota habis. Jadi kalau mau tertibkan, tertibkan semua. Supaya adil," tegas anggota Komisi VIII DPR ini.
Karena itu dia meminta Panitia Pengawas Pemilukada untuk bersikap tegas kepada Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten yang bertindak diskriminatif.
"Saya kira Panwas harus lebih tegas menyikapi seperti ini. Karena kalau belum apa-apa sudah tidak adil cara memasarkannya, bagaimana nanti kita simpulkan hasil Pemilukada itu adalah hasil Pemilukada yang jujur, bersih dan objektif, kalau mulai dari pemasarannya saja tidak adil dan tidak fair," kesal Ketua DPP PKS ini.
Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dan Wahidin Halim-Irna Narulita. Atut merupakan Gubernur Banten dan Rano Karno adalah Wakil Bupati Tangerang. Sedangkan Wahidin Halim adalah Walikota Tangerang. (RMOL/JAY)
Media : bantenpost.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Berharap Dukungan Warga Tangsel
GLOBAL TANGSEL, TANGSEL -- Dihadapan kader dan sejumlah tokoh Pamulang Timur saat Buka Puasa Bersama di kediaman Aleg PKS Andi Rahmat,Ahad (14/8/2011) Jazuli Juwaeni berharap mendapat dukungan besar dari warga Tangsel dalam Pilgub nanti. Pasalnya ia merupakan calon cagub yang tinggal di Tangerang Selatan sehingga aspirasi warga tidak perlu jauh ke Serang nanti.
“Saya berharap dukungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir ini tuk memilih cagub yang memang tinggal di Tangsel agar tidak jauh-jauh datang ke Serang” ujar Jazuli berharap.
“Saya akan perjuangkan kota tangsel agar dapat berkembang lebih cepat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya” imbuh Jazuli.
Dalam kesempatan itu dihadiri Ketua DPD PKS Tangsel, Unggul Wibawa dan Wakil Ketua DPRD Tangsel, Ruhamaben. Dalam sambutannya Ruhamaben berharap Pilgub kali ini berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan di Banten khususnya di Tangsel. (Isn)
Media : globaltangsel.com
Edisi : Minggu, 14 Agustus 2011
Rabu, 24 Agustus 2011
Jazuli Juwaini: Pelayanan Publik Tersendat, Otonomi Daerah Tak Maksimal
RMOL. Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup mata terhadap berbagai evaluasi dan koreksi penerapan otonomi daerah.
Soalnya, belum semua daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dan pelayanan publiknya secara mandiri.
“Dulu pelayanan publik tersendat dan lama, itu masih wajar. Sebab, harus ke pusat. Tapi saat ini kan jalur birokrasinya sudah pendek. Kenapa sejumlah daerah belum maksimal menerapkannya. Inilah yang harus kita perbaiki di tingkat sistem maupun implementasi,” ujar anggota DPR Fraksi PKS, Jazuli Juwaini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Anda baru saja menerima penghargaan dari Universitas Kyoto dalam ajang “The 6th Indonesian Political Watch” sekaligus menjadi pembicara utama, bisa diceritakan?
Ya, penghargaan itu diberikan Kyoto University, Jepang. Ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan para akademisi Jepang dalam bidang otonomi daerah.
Penghargaan ini diberikan kepada tokoh Indonesia yang dinilai memiliki concern dalam bidang otonomi daerah. Untuk tahun ini, Alhamdulillah saya diberi amanah mendapatkan penghargaan tersebut.
Saya pernah duduk di Komisi II DPR dan cukup concern dalam bidang otonomi daerah. Saya juga menulis buku yang mengupas tuntas soal otonomi daerah, berjudul: Otonomi Sepenuh Hati. Ini antara lain kriteria pemberian penghargaan itu kepada saya.
Anda memberikan ceramah umum kepada para profesor, pakar otonomi, serta pejabat-pejabat Jepang, apa yang disampaikan?
Saya memberikan ceramah tentang Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. Di makalah itu, saya memaparkan tentang konsep dan pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Bagi para akademisi dan pejabat Jepang, pengalaman Indonesia dalam menerapkan otonomi daerah dianggap sangat berharga dan merupakan pembelajaran penting.
Saya juga menyampaikan, pelaksanaan otonomi di Indonesia telah menghasilkan capaian-capaian penting. Pemerintah daerah tertuntut untuk inovatif dan kreatif dalam menggali potensi daerahnya. Secara politis, ajang Pemilukada juga mendorong pembelajaran transparansi politik dan latihan kepemimpinan masyarakat lokal.
Apa saja catatan evaluasi Anda tentang pelaksanaan otonomi daerah?
Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sukses tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, indikator ekonomi. Apakah sistem otonomi daerah telah membuat daerah tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, kemandirian. Inilah yang sering salah kaprah. Selama ini, kemandirian yang dimaksud hanya dipahami dalam konteks kemandirian finansial dan dukungan administrasi pemerintahan. Padahal, kemandirian dalam Otda mencakup tiga hal, yakni mandiri dalam menyelesaikan masalah sendiri, mandiri untuk berinisiatif, dan mandiri dalam memanfaat potensi sumber daya setempat.
Ketiga, organisasi dan manajemen. Keempat, pelayanan publik. Kelima, good local governance, dan masih ada beberapa indikator yang lain.
Apa hal menarik yang Anda temukan selama proses penerimaan penghargaan di Jepang?
Salah satu profesor di sana bilang, kalau mereka kaget karena sosok yang dikenal religius (ulama atau kiai di Banten, red), ternyata sangat menguasai tema dan persoalan pemerintahan, otonomi daerah.
Saya bilang kepada mereka, di Indonesia, semua elemen masyarakat dituntut untuk bisa memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa. Jika ada masalah, yang dituntut bukan hanya aparatur pemerintah untuk membenahi, tapi juga masyarakat. Itulah yang membuat saya terdorong untuk terjun ke politik dan menjadi anggota DPR.
Sebagai anggota DPR daerah pemilihan Banten, bagaimana Anda melihat arah pembangunan Banten di era otonomi daerah ini?
Banten memiliki potensi yang sangat besar. Dekatnya posisi Banten dengan Jakarta adalah potensi tersendiri bagi daerah ini. Keberadaan pelabuhan juga sangat strategis jika bisa dioptimalkan. Banten juga potensial dijadikan sebagai kawasan Industri.
Sekarang, tinggal bagaimana kita mengemas semua potensi itu. Harus ada visi yang jelas. Rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Target pada setiap tahapan juga harus jelas. Pembangunan Banten tidak boleh parsial, sepotong-sepotong.
Menurut saya, setiap kabupaten dan kota harus digali potensinya dan tidak boleh ada kawasan yang terbengkalai. Sebab, satu kawasan dengan kawasan yang lainnya saling terhubung dan melengkapi.
Apa masalah utama yang terjadi di Banten?
Saya melihat, problem utama Banten adalah infrastruktur. Di Banten infrastruktur adalah oksigen. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembangunan Banten akan ‘mati’. Bagaimana antara kawasan akan terhubung dan sinergis, jika infrastruktur tidak menunjang.
Selain itu, soal pelayanan publik juga penting. Di era otonomi, pelayanan publik sudah harus semakin efektif dan efisien. Kalau dulu pelayanan melalui banyak pintu. Di era otonomi sudah satu pintu bahkan satu meja atau online dengan layanan one stop services. [rm]
Selengkapnya...
Jazuli Juwaini, Didaulat Jadi Penasihat Artis Pelawak Indonesia Provinsi Banten
TANGSEL – Anggota DPR-RI asal PKS, KH Jazuli Juwaini, MA yang akan maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Banten mendatang didaulat para artis dan pendukung sinetron Islam KTP untuk menjadi Penasihat Artis Pelawak Indonesia Provinsi Banten yang diketuai oleh Yadi Sembako.
Jazuli Juwaini yang saat ini mencalonkan diri maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Banten mengatakan bahwa dirinya sangat senang menerima kehadiran rekan-rekan artis Islam KTP.
“Sudah selayaknya jika para artis pelawak ini diapresiasi oleh masyarakat, karena biasanya guyonan yang berisi himbauan serta pesan moral dari para pelawak lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lebih luwes dalam penyampaiannya,” ungkap Jazuli kepada wartawan disela-sela launching album “Kata Bapak Tebe” sambil berbuka puasa bersama anak yatim di Yayasan Al Ummah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan Provinsi Banten.
Sementara, menurut Taufik Lala atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dul dalam sinetron tersebut, program launching album terbaru tersebut merupakan hasil renungan dari rendahnya moralitas masyarakat yang mudah terpancing oleh godaan dunia untuk melakukan hal-hal yang diluar perintah Illahi.
“Alhamdulillah, acara ini lancar karena hampir semua pemain dan pendukung sinetron Islam KTP hadir dalam acara santunan dan buka puasa di Yayasan Al Ummah pimpinan KH. Jazuli Juwaini di Kampung Sawah,” ungkap Dul.
Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang didaulat selaku pemberi tausiyah dalam acara tersebut sangat senang bila setiap warga negara Indonesia peduli pada aspek pembenahan komunikasi verbal, baik yang dilakukan secara personal apalagi yang dilakukan secara massal untuk mengajak setiap orang kepada kebaikan, karena semua itu akan bermuara pada kebaikan negara kelak.
“Upaya mengajak orang pada kebaikan hendaknya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik oleh pribadi maupun kelompok demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mandiri dan berkepribadian,” katanya.
Diakhir acara, Tifatul Sembiring memberikan santunan bagi anak yatim piatu di Yayasan Al Ummah serta perwakilan se-kota Tangerang Selatan berupa bingkisan lebaran. Hadir pada acara tersebut Dery, Ginanjar dan Eman dari Empat Sekawan, Daus dan Bang Ali serta Dul dari Islam KTP dan puluhan artis lainnya yang terlihat khusyuk mengikuti jalannya acara. (ZIE/JNA)
Media : bantenpost.com
Edisi : 23 Agustus 2011
Selengkapnya...
Jazuli Juwaini & Cerita Pengusiran
BANTEN - Jazuli Juwaini telah mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan gubernur Banten menantang Ratu Atut Chosiyah dan Wahidin Halim.
Harapan terbesarnya adalah semua pihak, terutama birokrasi fair dalam pertarungan menduduki kursin Banten 1.
Sebab kompetitornya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Berikut petikan wawancara Jazuli Juwaini dengan okezone di Banten, Rabu (17/8/2011).
Apakah Bapak menemukan indikasi kecurangan dalam persiapan Pilgub ini?
Karena yang menjadi calon lainnya adalah incumbent Gubernur dan juga Wali Kota Kota Tangerang, saya hanya berharap bahwa jajaran pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan gubernur, dapat menjaga netralitasnya.
Karena saya yakin siapapun yang terpilih terutama bila ulama, pasti aparat pemerintah akan tetap diperhatikan kesejahteraannya.
Jangan mau diperalat untuk tidak netral, seakan-akan bila yang berkuasa nanti bukanlah yang sekarang berkuasa, maka kesejahteraan berkurang.
Saya pernah mengalami pengusiran dari aparat kelurahan ketika menghadiri acara di Kota Tangerang, ini sudah ada indikasi ketidaknetralan itu.
Bila terpilih menjadi gubernur apa yang bapak lakukan?
Tentu kalau melihat sejarah, Banten pernah mengalami kejayaan saat ulama dan umara bersinergi. Maka harapan itu jangan sampai padam, karena ulama akan tetap mengambil peran penting dalam pemerintahan yang akan saya bangun nanti.
Hal itu akan membuat pembangunan di Banten berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Bila sudah demikian tentu hasilnya pun akan seperti apa yang Allah sebutkan dalam Alquran sebagai baldatun thayyibatun wa robbun ghafur.
Kita tidak kekurangan orang pintar tapi yang kita mencari yang amanah dan akan memperjuangkan hak-hak para santri dan ulama yang tentu juga pasti masyarakatnya.
Pembangunan di Banten ini masih harus terus berlangsung. Menurut BPS, jalan di Banten ini 80 persen rusak, maka ini harus tetap menjadi prioritas pembangunan ke depan.
(ful)
Media : okezone.com
Edisi : Kamis, 18 Agustus 2011
RUbrik: Dialog
Selengkapnya...
Jazuli Minta Tayangan Ramadan Dievaluasi
Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini meminta agar tayangan Ramahan di televisi yang tidak mendidik atau yang bisa mengurangi makna bulan suci sebaiknya dievaluasi.
"Saya melihat tayangan Ramadan di televisi banyak juga yang positif, yang belum positif tinggal dievaluasi," katanya kepada Jurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen, Selasa (9/8).
Politisi PKS ini juga mengimbau kepada perusahaan penyiaran dan produser tayangan televisi untuk menyesuaikan program siarannya pada bulan Ramadan.
"Kalangan televisi dan produser harus melihat dan menyesuaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung. Semua orang berupaya mendekatkan diri pada Allah. Sebaiknya seluruh kegiatan dan acara-acara itu bisa menggiring orang untuk semakin dekat kepada Allah bukan lupa kepada Allah," ujar tokoh ulama Banten itu.
Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan rencana untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah tayangan televisi yang tidak mengandung unsur pendidikan selama bulan Ramadan.
"Litbang tengah meneliti siaran TV terutama sahur. Nanti hasilnya akan dikasih tahu kepada TV yang bersangkutan untuk memperbaiki kualitasnya," kata Menteri Agama Suryadharma Ali, di Jakarta, Senin (8/8).end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Yayat R. Cipasang
Media : jurnalparlemen.com
Edisi : 10 Agustus 2011
Rubrik: Komisi VIII
Selengkapnya...
Selasa, 23 Agustus 2011
Jazuli: Jadikan Survei BPS sebagai Bahan Evaluasi
Jazuli: Jadikan Survei BPS sebagai Bahan Evaluasi
Jazuli Juwaini (JPI/Andri Nurdriansyah)
Senayan - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan haji tahun 1431 H/2010 M harus bisa dijadikan bahan untuk evaluasi pelayanan haji pada tahun 1432 H/2011 M.
"Hasil survei itu harus dijadikan bahan oleh Kementerian Agama dan DPR RI untuk mengevaluasi posisi yang tidak puas. Ini kan harus kita lakukan perbaikan-perbaikan," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/8).
Hasil survei BPS tentang tingkat pelayanan haji 2010 secara umum memuaskan (81,45 persen). Tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah pada sisi pelayanan katering (75,68 persen). Sementara, untuk pelayanan transportasi (76,82 persen) dan pemondokan (79,95 persen).
Menurut Jazuli, rendahnya tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan katering bisa disebabkan masih terjadinya kasus-kasus keracunan ataupun katering basi.
"Mungkin katering itu kan banyak yang bermasalah, mungkin keracunan dan sebagainya, mungkin juga menunya. Saya kira ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agama dalam menetapkan katering. Katering sudah tidak layak membuat orang tidak suka, jangan dipakai lagi," ujarnya.
Agar survei ini bisa menjadi bahan evaluasi, Jazuli berharap, ke depan survei tersebut bisa dilakukan lebih spesifik, misalnya untuk perumahan, apa yang menjadi persoalan. "Mungkin perlu spesifik lagi untuk perumahan itu masalah air atau apanya. Tetapi itu jauh lebih baik agar evaluasinya tepat sasaran. Transportasi mungkin biasa karena crowded, tapi yang disoroti transportasi ke masjid."
Dari hasil kunjungan kerja pengawasan Komisi VIII, dia melihat sudah mulai ada peningkatan dibandingkan tahun 2010.
"Kita melihat persiapan baru yang ada kontraknya di Mekkah secara umum lebih dekat dari tahun lalu, ada peningkatan. Mudah-mudahan ini menjawab persoalan yang dikeluhkan jemaah. Apa pun yang terjadi kita akan tetap melakukan evaluasi. Evaluasi itu lebih baik sebelum Kemenag melakukan kontrak supaya lebih enak," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie
Media : jurnalparlemen.com
Rubrik: Komisi 8
Selengkapnya...
