Jazuli Juwaini Kesal Gambarnya Dicopotin

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang harus berpijak pada peraturan perundang-undangan dalam menertibkan alat kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kalau memang tidak ada dasar hukum untuk melakukan penertiban, pemerintah diminta tidak membuat pekerjaan yang tidak perlu.

"Penertiban itu juga harus ada rujukan peraturan perundangannya. Kalau tidak ada peraturan perundangannya, kenapa juga harus melakukan hal-hal yang reseh begitu," kesal Jazuli Juwani, seperti yang dikutip rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.


Calon gubernur yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini sebenarnya tidak keberatan berbagai atributnya seperti baliho, spanduk, papan reklame ditertibkan. Asal, ada landasan hukumnya dan diberlakukan kepada semua calon.

"Kalau mau ditertibkan, tertibkan semua. Jangan yang punya gubernur tidak ditertibkan. Atau yang di wilayah kota, yang punya walikota tidak ditertibkan. Giliran punya Jazuli yang bukan gubernur dan bukan walikota habis. Jadi kalau mau tertibkan, tertibkan semua. Supaya adil," tegas anggota Komisi VIII DPR ini.

Karena itu dia meminta Panitia Pengawas Pemilukada untuk bersikap tegas kepada Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten yang bertindak diskriminatif.

"Saya kira Panwas harus lebih tegas menyikapi seperti ini. Karena kalau belum apa-apa sudah tidak adil cara memasarkannya, bagaimana nanti kita simpulkan hasil Pemilukada itu adalah hasil Pemilukada yang jujur, bersih dan objektif, kalau mulai dari pemasarannya saja tidak adil dan tidak fair," kesal Ketua DPP PKS ini.

Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dan Wahidin Halim-Irna Narulita. Atut merupakan Gubernur Banten dan Rano Karno adalah Wakil Bupati Tangerang. Sedangkan Wahidin Halim adalah Walikota Tangerang. (RMOL/JAY)

Media : bantenpost.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik