Jazuli: Jadikan Survei BPS sebagai Bahan Evaluasi

Jazuli: Jadikan Survei BPS sebagai Bahan Evaluasi
Jazuli Juwaini (JPI/Andri Nurdriansyah)
Senayan - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan haji tahun 1431 H/2010 M harus bisa dijadikan bahan untuk evaluasi pelayanan haji pada tahun 1432 H/2011 M.

"Hasil survei itu harus dijadikan bahan oleh Kementerian Agama dan DPR RI untuk mengevaluasi posisi yang tidak puas. Ini kan harus kita lakukan perbaikan-perbaikan," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/8).

Hasil survei BPS tentang tingkat pelayanan haji 2010 secara umum memuaskan (81,45 persen). Tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah pada sisi pelayanan katering (75,68 persen). Sementara, untuk pelayanan transportasi (76,82 persen) dan pemondokan (79,95 persen).

Menurut Jazuli, rendahnya tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan katering bisa disebabkan masih terjadinya kasus-kasus keracunan ataupun katering basi.

"Mungkin katering itu kan banyak yang bermasalah, mungkin keracunan dan sebagainya, mungkin juga menunya. Saya kira ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agama dalam menetapkan katering. Katering sudah tidak layak membuat orang tidak suka, jangan dipakai lagi," ujarnya.

Agar survei ini bisa menjadi bahan evaluasi, Jazuli berharap, ke depan survei tersebut bisa dilakukan lebih spesifik, misalnya untuk perumahan, apa yang menjadi persoalan. "Mungkin perlu spesifik lagi untuk perumahan itu masalah air atau apanya. Tetapi itu jauh lebih baik agar evaluasinya tepat sasaran. Transportasi mungkin biasa karena crowded, tapi yang disoroti transportasi ke masjid."

Dari hasil kunjungan kerja pengawasan Komisi VIII, dia melihat sudah mulai ada peningkatan dibandingkan tahun 2010.

"Kita melihat persiapan baru yang ada kontraknya di Mekkah secara umum lebih dekat dari tahun lalu, ada peningkatan. Mudah-mudahan ini menjawab persoalan yang dikeluhkan jemaah. Apa pun yang terjadi kita akan tetap melakukan evaluasi. Evaluasi itu lebih baik sebelum Kemenag melakukan kontrak supaya lebih enak," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : jurnalparlemen.com
Rubrik: Komisi 8