Karena Ambulance Dan Pompa Air

JAZULI JUWAINI
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 2 Maret 1968
Nama Istri : Latipah
PendidikanTerakhir : Master Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadits
Di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta

DUA periode sudah politisi PKS Jazuli Juwaini menjadi anggota., DPR. Selama dua periode itu pula, Jazuli menolak menempati rumah jabatan anggota alias rumah dinas anggota dewan.

Kenapa? "Kalau di rumah dinas, saya akan jauh dengan konstituen. Padahal untuk dekat dengan konstituen, kita harus berada disekitarnya," katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan tinggal di daerah pemilihannya, Banten III, Jazuli mengaku mudah menyerap aspirasi konstituen. "Ya tidak enaknya, kadang hampir setiap warga datang minta tolong. Bahkan, kadang permintaan yang disampaikan masyarakat berlebih, tidak sesuai dengan kapasitas kita," jelasnya.

Kedekatan dengan konstituen itulah yang membuat ayah empat anak ini bisa terpilih selama dua periode. Terlebih, sedikit banyak, Jazuli kerap membantu masyarakat di daerahnya.

"Saya memberikan sebuah ambulance yang bisa dipakai masyarakat yang sakit atau pun meninggal dunia, tanpa harus menyewa. Dan lainnya yang menurut masyarakat sangat berkesan adalah mesin pompa air yang berfungsi di saat banjir," kata anggota Komisi VIII DPR ini.

Kendati saat ini mengaku serius dalam kerjanya, bekas anggota Komisi II DPR ini tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Sejak kecil, dia berharap bisa menjadi da'i yang dikenal luas.

"Namun aktif di gerakan aktivis mahasiswa dan semangat melakukan perubahan, saya pun akhimya terjun ke politik," ujar Magister llmu Al-Quran dan Al-Hadits di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. * SIS


Media : Rakyat Merdeka Cetak
Edisi : Minggu, 27 Februari 2011
Rubrik : Rumah Rakyat , Kolom : Kuncen Parlemen, Hal : 8

Selengkapnya...

JAZULI JUWAINI : Anggaran Fakir Miskin Sebaiknya Lebih Terfokus

Senayan - Anggaran untuk penanganan fakir miskin sebaiknya bisa lebih terfokus, tidak tersebar pada 18 kementerian/lembaga seperti saat ini.

"Semangatnya bagaimana menyelesaikan kemiskinan secara serius, kita ingin anggaran kemiskinan ini terfokus supaya lebih mudah mengawasinya," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/2).

Meski demikian, politisi PKS ini tidak setuju jika untuk penanganan fakir miskin diserahkan kepada badan atau lembaga khusus, karena akan menambah beban negara. "Karena ada pejabatnya lagi, ada gaji pejabatnya lagi, ada fasilitas pejabatnya lagi. Akhirnya sekian tahun bukan menyelesaikan persoalan kemiskinan tetapi menyelesaikan sinkronisasi masalah jabatan-jabatan itu saja. Pertahankan saja lembaga yang sudah ada," ujarnya.

Mengenai pembatalan rapat Panja RUU Fakir Miskin dengan pemerintah pada Senin (21/2), Jazuli mempertanyakannya. Dia menganggap dalam penyusunan RUU ini diperlukan komitmen yang kuat dari DPR dan pemerintah.

"Saya kira baik DPR atau pemerintah harus sama-sama menyadari betapa pentingnya RUU ini untuk segera diselesaikan. Kalau persoalan secara substansial yang perlu didalami dalam pembahasan, kita ditantang untuk serius ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Indikasi keseriusan bisa dilihat dari situ, bisa diselesaikan segera," ujarnya.

Seperti diketahui, pembatalan itu dengan alasan menteri terkait sedang rapat kerja kabinet di Bogor. "Kita hargai semua pejabat ini sibuk, bagaimana memenej dan mengelola kesibukan ini supaya bisa berjalan," pungkas anggota DPR Dapil Banten ini.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 23 Februari 2011
Rubrik: Komisi VIII

Selengkapnya...

DPR Nilai Pemerintah Tidak Etis Mengacu Pada Era Orba Mengklaim Kemiskinan Sudah Jauh Menurun

RMOL. Pemerintah mengklaim jumlah orang miskin sudah jauh menurun dibanding era Orde Baru (Orba). Namun, DPR menilai acuan itu tidak etis.

Menteri Perencanaan Pemba­ngunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Na­sional (PPN/Bappenas) Armida S Alisjahbana menyatakan, per­tum­buhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,1 persen di 2010 sudah cukup baik.

“Sekarang apakah growth (per­tumbuhan) sudah berkualitas atau tidak itu dilihat dari bisa tidaknya menurunkan kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Armida saat jumpa pers di kan­tornya, kemarin.

Armida mengatakan, di 2010 tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 13,33 persen. Angka tersebut terus mengalami penu­runan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Penduduk miskin turun de­ngan konsisten. Bisa lebih rendah dibandingkan ketika Orde Baru. Ini kita bandingkan dengan me­to­dologi yang sama,” jelasnya.

Ia menjelaskan, jumlah kemis­kinan pada 1990 mencapai 15,1 persen, lalu pada 1998 jumlah tersebut mengalami kenaikan 24,2 persen. Tapi, di tahun 1999 jumlah kemiskinan mengalami penurunan 23,4 persen.

Menurutnya, penyebaran pen­duduk miskin masih banyak ber­ada di daerah, terutama di Jawa. Untuk Jawa, jumlah pen­duduk miskin mencapai 57,8 per­sen dari total seluruh pen­duduk mis­kin Indonesia.

“Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Jawa 57,8 persen, Sumatera 21 per­sen,” ungkapnya.

Selain itu, tingkat kesen­ja­ngan ekonomi masyarakat Indonesia semakin menurun. Distribusi pendapatan yang mengukur ting­k­at kesenjangan di 2010 men­capai 3,33 persen.

“Dulu sempat meningkat di 2005 menjadi 3,43 persen lalu tahun 2006 jadi 3,57 persen dan tahun 2007 sebesar 3,76 persen,” ujar Armida.

Selain itu, Armida mengaku kesempatan kerja terus meng­alami pertumbuhan. Tahun lalu porsi sektor informal 69 persen dan formal 31 persen.

Tahun lalu pertumbuhan ke­sem­patan kerja sektor formal le­bih baik, yaitu 10,17 persen se­dangkan informal minus 0,41 per­sen. “Jadi yang lebih bagus itu lebih besar sektor formal diban­dingkan informal,” tandasnya.

Menanggapi itu, anggota Ko­misi VIII DPR yang membidangi masalah sosial, Jazuli Juwaini me­nilai klaim pemerintah soal angka kemiskinan menurun me­ru­pakan hal wajar. Namun, sangat disayangkan yang dijadikan pem­ban­dingnya adalah era Orde Baru.

“Tidak etis jika acuan pe­me­rintah soal kemiskinan adalah era Orde Baru. Sebab, itu sudah ber­akhir lebih dari 13 tahun dan jum­lah penduduk juga semakin ber­tambah,” ujar Jazuli.

Menurut Jazuli, jika ingin objektif, pemerintah harusnya membandingkan penurunan jum­­lah orang miskin dengan ne­gara-negara lain.

Terkait banyaknya kritikan dari masyarakat terkait data ke­mis­kinan pemerintah, Jajuli melihat itu merupakan tantangan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) un­tuk membuktikannya.

Selain itu, kata dia, BPS juga ha­rus menyesuaikan standar orang miskin dengan kebutuhan sehari-hari. “Sekarang kan yang disoroti adalah standar orang miskin versi pemerintah yang di­nilai tidak relevan dengan kondisi la­pangan,” paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah janganlah terlalu membanggakan penurunan jumlah orang miskin. Sebab, berapapun yang bisa di­kurangi tetap saja masih ada orang miskin.

“Jumlah pengangguran juga masih banyak dan itu harus diberdayakan oleh pemerintah,” kata Jajuli.

Sebelumnya, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Kecuk Suhariyanto menegaskan, tidak ada satupun metodologi yang mampu mengukur jumlah angka kemiskinan secara sempurna.

Jika kemudian jumlah rakyat mis­­kin di Indonesia sejak 2006 terus menurun, itu karena BPS meng­u­kurnya memakai garis ke­mis­­kinan, yaitu garis kemis­kinan makanan dan non ma­kanan. [RM]


Media : Rakyat Merdeka Online
Edisi : Sabtu, 19 Februari 2011

Selengkapnya...

Ponpes Lebih Suka Terima Bantuan Berupa Uang

Senayan - Pemberdayaan ekonomi bagi generasi muda di pondok pesantren (ponpes) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga ponpes. Namun, dalam upaya pemberdayaan ekonomi itu, tak jarang ponpes lebih suka menerima bantuan berupa uang.

"Saya punya pengalaman pesantren Banten dikasih bantuan sapi, baru 10 ekor saja udah kesulitan mengurusnya. Maunya yang instan-instan saja, maunya yang gambar Soekarno-Hatta. Saya berniat mendorong pemberdayaan ekonomi di pesantren, sehingga dengan pola wirausaha kita tidak hanya mengandalkan Kementerian Agama," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini dalam RDPU di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/2).

Padahal, menurut politisi PKS ini, dengan berwirausaha, para santri bisa membuat terobosan kerja. "Dengan demikian bisa menghadirkan pesantren yang mandiri," ujarnya.

Jazuli mengatakan, meski kiprah ponpes jelas hasilnya, namun keberpihakan negara kepada ponpes belum terlihat karena dari alokasi anggaran APBN 20 persen untuk pendidikan agama, jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan anggaran pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.

Karenanya, dia mendukung, dibentuknya draf RUU Pendidikan Islam sehingga lembaga pendidikan agama misalnya ponpes dan madrasah bisa diperjuangkan.

"Ada yang meminta pendidikan agama diserahkan ke Kemendiknas. Mana bisa menghasilkan tokoh yang berkualitas kalau tidak melalui pendidikan berkarakter seperti pendidikan agama. Usulan Pak Iskan cukup simpatik, kita siap untuk merumuskan draf UU yang berpihak itu seperti apa, akan sama-sama diperjuangkan," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.
end

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : Jurnal parlemen
Edisi : Kamis 17 Februari 2011
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Di Depan Anggota DPR Amir Ahmadiyah Baca Syahadat

RAPAT Dengar pendapat antara jamaah Ahmadiyah Indonesia dengan Komisi VIII DPR berlangsung cukup panas. Sejak dibuka pukul 8 malam, hujan interupsi nyaris tiada henti. Sampai tengah malam, rapat belum usai.

Jama'ah Ahmadiyah yang hadir disitu 17 orang. Dari wajahnya, mereka terlihat seperti masyarakat biasa yang lugu dan polos. Usianya sekitar 50-an tahun. Yang berbicara hanya dua, yaitu Amir Nasional Jamaah Ahmadiyah Nasional Abdul Basit, dan Jubir Ahmadiyah, Mubarok.

Membuka paparannya, Abdul Basit mengawalinya dengan menyebut dua kalimat syahadat. Kalimat yang diucapkan itu sekaligus seolah seolah ingin menegaskan penolakan Ahamdiyah terhadap tawaran menjadi agama baru.

Basit menegaskan bahwa Ahmadiyah tidak bisa dilepaskan dari Islam. Ajaran Ahmadiyah, adalah bagian dari ajaran Islma.

"Ahmadiyah bagian dari Islam dan tidak bisa dipisahkan dari Islam karena Ahamdiyah lahir dari Islam,"" papar dia.

Kedatangan mereka di Senayan, tampaknya tak dipenuhi dengan semangat menggebu-gebu. Mereka seperti orang-orang pasrah saja. Namun, saaat hujan interupsi terjadi, mereka tetap terlihat sekuat tenaga mempertahankan argumentasinya. Mereka tetap menyatakan ajarannya tidak menyimpang dari Islam.

Pimpinan sidang politisi PKB Abdul Kadir Karding cukup netral mengomandoi jalannya rapat. Dalam paparannya, Abdul Basid rentetan jasa yang pernah dilakukan Ahmadiyah kepada bangsa Indonesia. Katanya, Ahmadiyah ikut memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan sejumlah tokoh kemerdekaan termasuk penyusunan naskah kemerdekaan dan seorang penulis lagu kehangsaan, diklaim sebagai penganut Ahmadiyah,

"Bahkan, saat ini Ahmadiyah adalah pendonor darah terbesar kedua di Indonesia," katanya.
Pernyataan ini menuai interupsi lagi. Imran Muchtar, misalnya, mengatakan sudah terlalu sering mendengar klaim seperti iiu. Padahal, yang dibicarakan dalam rapat mestinya bukan puja puji, melainkan mencari titik temu dari konflik yang terus terjadi belakangan ini.
Rapat sempat memanas saat Basid mengatakan bahwa konflik berdarah dipicu fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat menyesatkan.

"Penyerangan itu terjadi karena ada fatwa Ahmadiyah sesat. Sebelum itu tidak ada," katanya.

Zainut Tauhid dari PPP spontan protes mendengar pernyataan itu. Kata dia, Basid harus minta maaf kepada masyarakat karena menyalahkan MUI. Namun, Basid kecuali pada pendiriannya. Kerusuhan itu merupakan ekses dari fatwa MUI." katanya lagi.

Hazrul Azwar dari PPP juga menilai pernyataan Basid keliru. Sepengetahuannya, konflik Ahmadiyah sudah terjadi sejak 1930, jauh sebelum fatwa MUI dikeluarkan. Jadi, kata Hasrul, pernyataan Basid keliru dan dia harus minta maaf.

Tensi rapat agak turun saal Jubir Ahmadiyah Mubarok ikut menengahi. Dia meminta agar Basid dimaklumi, karena kondisinya sedang tertekan,mengingat peristiwa di Cikeusik menewaskan tiga
warganya.

"Kami mohon maaf," katanya.
Hal lain, Basid juga mengatakan, selama ini tidak pernah ada sosialisasi yang massif terhadap SKB 3 menteri. Banyak aparat tingkat bawah yang tidak mengerti. Alhasil, saat kerusuhan terjadi, banyak jatuh korban. Selama ini, kata Basid, Ahmadiyah juga tidak pernah diajak dialog. "Cara yang paling baik itu dialog dengan santun. Bukan dengan mengerahkan massa. Tapi, kami tidak pernah diajak dialog," katanya.

Terkait dengan kasus Cikeusik, Basid mengatakan, itu hanya silaturahmi biasa dan upaya menjaga aset. Karena setelah keluarga Ahmadiyah Suparman dibawa polisi, rumah tersebut tidak ada yang menjaga.

Pernyataan ini juga langsung dibantah oleh Zainut Tauhid. Ia mengatakan, bagaimana bisa dialog kalau selama ini Ahmadiyah sangat eksklusif dan tidak mau terbuka pada pihak lain.

Jazuli Juwaini, anggota Komisi VIII dari PKS mengatakan, untuk menyelesaikan konflik, dia mengusulkan agar Ahmadiyah menjadi agama baru saja. "Tawaran solusinya, bagaimana kalau jadi agama saja. Sehingga tidak mengusik umat Islam yang mayoritas," katanya.

Sementara, Ahmad Rubaie dari PAN berbicara scdikit lembut. Dia ingin mengetuk Ahmadiyah untuk kcmbali pada Islam. "Bila perlu. Ahmadiyah masuk MUI saja. Agar semua perbedaan yang ada bisa didiskusikan dalam divisi fatwa MUI. Tapi kalau nggak bisa gabung, ya bikin agama haru," katanya.

Saifudin dari Gerindra mengusulkan supaya tidak terjadi konflik lagi sebaiknya warga Ahmadiyah dilokalisasi disebuah pulau kosong saja.

"Mengapa tidak kita taruh di pulau kosong aja? Dari 17 ribu pulau yang ada banyak yang kosong. Kila perhatikan segalanyalah. Agar hidup mereka jadi tentram dan baik buat semua," katanya.
Sampai berita ini diturunkan rapat masih berlangsung. Namun, makin lama, tensinya makin turun. Karena para peserta rapat terlihat banyak yang mulai mcngantuk. • USU/DETIK

Media : Koran Rakyat Merdeka
Edisi : Kamis, 17 Februari 2011
Rubrik : Headline

Selengkapnya...

PROBLEMATIKA UMAT HENDAKNYA DISELESAIKAN SECARA MENYELURUH

Jakarta, 16/2/2011 (Kominfo-Newsroom) DPR menyebutkan pertikaian antar umat beragama baik dengan aliran Ahmadiyah maupun dengan agama lainnya, tidak bisa diselesaikan secara parsial, tapi harus secara menyeluruh dengan mengkaji lebih dalam akar masalahnya dan berdialog.
“Sebenarnya saat ini untuk mengatur itu semua sudah ada surat keputusan bersama (SKB) yang di sepakati oleh semua agama yang ada di tanah air, tapi masih saja terjadi pertikaian, mungkin publik belum memahami isi dan makna dari SKB tersebut,” kata Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini di Jakarta, Rabu (16/2).
Meski diakui posisi SKB tidak sama dengan undang-undang, tapi sebagai negara hukum, seharusnya semua umat beragama mentaati SKB yang juga merupakan kesepakatan dan merupakan landasan hukum yang harus ditaati.

Untuk itu negara harus tegas dalam menindak setiap ada pelanggaran SKB tersebut dan terus mensosialisasikan SKB tersebut, sehingga semua pihak memahaminya dan pelanggaran tidak terulang kembali.
Sementara Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding mengajak semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan dialog dan mengedepan kebersamaan dan menghilangkan rasa curiga dan kebencian.
Karena hanya dengan itu kesatuan dan persatuan dapat dijaga dalam negara yang plural yang memiliki banyak suku, agama, rasa, golongan. Selain itu umat beragama menjaga rasa toleransi dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain.
Belakangan ini banyak sekali terjadi pertikaian antar umat beragama, karena tidak memahami arti pluralisme seperti kejadian di Cikeusik dan Temanggung, pada hal sudah ada SKB.
Untuk itu dia mengajak semua pihak bisa berdialog dan menerima perbedaan, sedangkan terkait dengan aliran Ahmadiyah semestinya harus ada solusi yang hingga saat ini belum ada titik temu.
“Kalau tidak ada titik temu negara harus bisa berperan dan mengatur, meski diakui negara tidak harus mengatur orang memiliki agama dan berkepercayaan, karena di Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan untuk berpikir, beragama, berideologi dan berserikat.”
Namun kalau sudah mengorganisasi diri dan berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dia harus memahami masyarakat lain yang berbeda dengan dia dan harus menjaga perasaan orang lain yang berbeda dengannya, katanya. (Mf/rm)


Media : www.depkominfo.go.id
Edisi : Kamis, 17 Februari 2011

Selengkapnya...

Sumber Persoalan Ahmadiyah di Mata PKS

RMOL. Sumber persoalan Ahmadiyah karena aliran ini mengaku sebagai bagian dari ajaran Islam.

Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, dalam sebuah talkshow di salah satu stasiun televisi swasta (Rabu, 16/2).

Menurut Jazuli, keyakinan Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sangat bertentangan dengan keyakinan umum umat Islam, khususnya di Indonesia. Dalam ajaran Islam, sudah menjadi ketetapan yang pasti bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir.

"Keyakinan Ahmadiyah ini dinilai aneh dan menyinggung perasaan ummat Islam," tegas Jazuli.

Untuk itu, dalam rapat Komisi VIII malam nanti, Jazuli akan menawarkan agar Ahmadiyah menjadi aliran sendiri dan bukan bagian dari Islam. Katanya, Islam sangat menghargai perbedaan namun tidak bisa menerima penistaan. Jika Ahmadiyah menjadi aliran tersendiri, maka keberadaannya akan dijamin sebagaimana ajaran agama yang lain.[yan]


Media : Rakyat Merdeka Online
Edisi : Rabu, 16 Februari 2011

Selengkapnya...

Kapolri: Ada Penggerak dalam Penyerangan di Cikeusik

JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengakui adanya penggerak dalam kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Ahad lalu. Namun ia enggan menyebutkan identitasnya.

"Pengungkapannya akan mempersulit polisi untuk menangkap orang-orang yang masih dalam pencarian," kata Timur dalam konferensi pers setelah melakukan rapat dengan sejumlah menteri di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kemarin.

Hingga tiga hari setelah penyerangan, menurut Kapolri, polisi telah memeriksa 18 saksi kasus Cikeusik. Sementara itu, dari dua tersangka kasus ini, yakni U dan A, polisi telah menahan U karena terbukti memiiiki senjata tajam yang digunakan dalam penyerangan yang mengakihatkan tiga pengikut Ahmadiyah tewas. "Yang telah jadi tersangka akan secepatnya diproses dan dibawa ke pengadilan,"ujar Timur.

Pernyataan ihwal adanya penggerak amuk massa di Cikeusik ditegaskan oleh Timur Pradopo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR tadi malam. Menurut Timur, hal itu terlihat dari banyaknya orang luar daerah yang masuk ke Cikeusik kala itu.

"Memang ada yang menggerakkan dari tempat lain ko tempat itu, saya tidak bilang ini provokator," kata Timur dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Agama Suryadharma Ali itu. Kapolri berharap, dalam waktu dekat, penggerak tersebut bisa segera terungkap."Bukti keterlibatan aktor penggerak bisa lebih jelas nanti dalam persidangan," katanya.

Dalam rapat, anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, sempat menanyakan soal kinerja intelijen polisi. Dalam kasus ini, mereka dinilai gagal karena tak mampu men-cegah amuk massa tersebut. "Saya heran mengapa di kampung yang sepi, dalam waktu singkat, bisa muncul massa dalam jumlah besar," kata Jazuli. "Jangan-jangan ada aktor intelektualnya." * Cornila Desyana/Dianing Sari/Aqida Swamurit/Dwi Wiyana


Media : Koran Tempo
Edisi : Kamis, 10 Februari 2011
Rubrik : Berita Utama, Hal. A2

Selengkapnya...

Kapolri: Ada Penggerak dalam Penyerangan di Cikeusik

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengakui adanya penggerak dalam kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Ahad lalu. Namun ia enggan menyebutkan identitasnya.

“Pengungkapannya akan mempersulit polisi untuk menangkap orang-orang yang masih dalam pencarian,” kata Timur dalam konferensi pers setelah melakukan rapat dengan sejumlah menteri di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kemarin.

Hingga tiga hari setelah penyerangan, menurut Kapolri, polisi telah memeriksa 18 saksi kasus Cikeusik. Sementara itu, dari dua tersangka kasus ini, yakni U dan A, polisi telah menahan U karena terbukti memiliki senjata tajam yang digunakan dalam penyerangan yang mengakibatkan tiga pengikut Ahmadiyah tewas. "Yang telah jadi tersangka akan secepatnya diproses dan dibawa ke pengadilan," ujar Timur.

Pernyataan ihwal adanya penggerak amuk massa di Cikeusik ditegaskan oleh Timur Pradopo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR tadi malam. Menurut Timur, hal itu terlihat dari banyaknya orang luar daerah yang masuk ke Cikeusik kala itu.

"Memang ada yang menggerakkan dari tempat lain ke tempat itu, saya tidak bilang ini provokator," kata Timur dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Agama Suryadharma Ali itu. Kapolri berharap, dalam waktu dekat, penggerak tersebut bisa segera terungkap. “Bukti keterlibatan aktor penggerak bisa lebih jelas nanti dalam persidangan,” katanya.

Dalam rapat, anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, sempat menanyakan soal kinerja intelijen polisi. Dalam kasus ini, mereka dinilai gagal karena tak mampu mencegah amuk massa tersebut. “Saya heran mengapa di kampung yang sepi, dalam waktu singkat, bisa muncul massa dalam jumlah besar,” kata Jazuli. "Jangan-jangan ada aktor intelektualnya."

CORNILA DESYANA | DIANING SARI | AQIDA SWAMURTI | DWI WIYANA


Media : www.tempointeraktif.com
Edisi : Kamis, 10 Februari 2011
Rubrik : Nasional

Selengkapnya...

Ahmadiyah Brought Attack on Themselves: Officials

Two top state officials have blamed Sunday's deadly mob attack on an Ahmadiyah community on the sect itself, saying the government has tried to protect the group.

Three people from the community of 25 in Umbulan village in Pandeglang district were killed during the rampage by about 1,500 people.

On Wednesday, Religious Affairs Minister Suryadharma Ali told a House of Representatives hearing that a controversial joint ministerial decree issued in 2008 was not to blame for the attack, which was just the latest incident of violence targeting the minority Islamic sect.

The decree restricts the Ahmadiyah’s activities and bans Ahmadis from spreading their faith.

National Police Chief Gen. Timur Pradopo, speaking at the same hearing, suggested the Ahmadiyah members in Umbulan had only themselves to blame for Sunday’s fatalities.

Hard-line Islamists involved in attacks against Ahmadiyah communities, schools and mosques have consistently cited the decree — and an edict by the Indonesian Council of Ulema (MUI) branding the sect heretical — as justification for their actions.

Speaking before House Commission VIII, which oversees religious affairs, the minister said the decree was meant to protect the Ahmadiyah.

“The decree was not made to discriminate against certain groups, it was aimed at maintaining religious harmony, including protecting the Ahmadiyah,” he said.

He added that his ministry had been actively engaged in attempting to prevent sectarian clashes, including setting up interfaith forums (FKUBs) in all 33 provinces and 421 districts and cities across the country. He acknowledged, however, that not everyone involved in the interfaith forums was familiar with the contents of the decree.

Timur said local police had been notified a day before the rampage of a possible attack on Ismail Suparman, an Ahmadiyah elder in the village, and had taken him into protective custody.

The subsequent attack, Timur went on, occurred after Deden Sujana, another Ahmadiyah member, occupied Ismail’s house in a bid to defy the mob. “That’s why the mob got out of control and the fatalities occurred on the Ahmadiyah side,” the police chief said.

Deden was one of several Ahmadis critically injured.

Some Commission VIII lawmakers agreed that the Ahmadiyah were at fault.

Hasrul Azwar, from the Islam-based United Development Party (PPP), said the sect should be officially outlawed. “Clerics the world over have banned them, so why doesn’t our government do the same?” he asked. “As long as the government fails to get strict, the conflict will never end. Their fake prophet is a disgrace to my religion.”

Suryadharma said that while the government had not decided what to do with the Ahmadiyah, “the suggestion to disband them will be a very valuable input for us.”

Imran Muchtar, from the ruling Democratic Party, backed the call. “The first option is for the Ahmadiyah to repent, recognize their mistake and come back to mainstream Islam,” he said.

“The second is for them to leave Islam and declare a new religion.”

Jazuli Juwaini, from the Islamic-based Prosperous Justice Party (PKS), called on the police to investigate whether the mob had been organized.

Timur said that while it was obvious that “some people mobilized the masses, I’m not saying they’re the provocateurs.”

He added that the only person arrested so far was Ujang bin Sahari. Unconfirmed reports identify him as the Banten head of the hard-line  Islamic Defenders Front (FPI).

JG

Media : http://www.thejakartaglobe.com
Edisi : Kamis, 10 Februari 2011

Selengkapnya...

PKS: Polisi Kecolongan Kasus Cikuesik

Jakarta KABARHAJI-- Jazuli Juwaini, anggota komisi VIII DPR RI menyesalkan Polri yang terkesan kecolongan atas maraknya tindak kekerasan yang dipicu SARA.

Kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah yang terjadi di Cikeusik, Pandegelang Banten bukanlah kejadian yang pertama terjadi. Sebelumnya telah terjadi kasus yang sama seperti terjadi di Makasar dan Kuningan Jawa Barat.
"Kerusuhan yang kerap terjadi seolah-olah menunjukkan bahwa petugas keamanan kecolongan, lantas peran intelejensi polri dimana?," selidik politisi PKS asal Tangerang ini, Kamis Malam (10/2/11).
Padahal, lanjutnya, hal itu seharusnya tidak boleh terjadi di negeri hukum seperti Indonesia.
Jazuli Juwaini berharap Polri menindak tegas para pelaku tindak kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Bahkan kalau pun ada aktor politik yang sengaja memanfaatkan keadaan, harus dijerat hukum yang berlaku.

"Polri harus menghukum pelakunya, kalau memang ada aktor intelektualnya, juga harus ditindak tegas," tambahnya.
Coba bayangkan, ia menambahkan, dalam kampung pedalaman seperti Cikeusik, masa dengan mudah berkumpul dalam jumlah yang cukup besar. ini kan menunjukkan tanda tanya besar.(Abdul Khoir/KH)
Editor : Imam maruf


Media : www.kabarhaji.com
Edisi : Kamis, 10 Februari 2011
Rubrik : Kabar

Selengkapnya...

Polri Didesak Temukan Dalang Rusuh Cikeusik dan Temanggung

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi VIII mendesak Polri untuk segera menemukan dan menjerat aktor intelektual dalam kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Pandeglang dan insiden di Temanggung. Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/2) malam.

Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS yang pertama kali melontarkan hal tersebut. "Saya ingin klarifikasi dan konfirmasi benarkah ada aktor intelektual. Bagaimana dalam waktu singkat orang membludak, padahal itu di perkampungan yang sepi. Kapolri harus tegas, kalau ada aktor intelektual ini yang digantung," ujarnya.

Ia juga meminta agar Menteri Agama dapat berdialog dengan pimpinan Ahmadiyah untuk menemukan solusi bersama. "Tidak ada salahnya pimpinan Ahmadiyah diajak berdialog, betapapun dia menyimpang tidak ada yang berhak menghakimi sendiri," tuturnya.

Desakan yang sama juga disampaikan Hasrul Azwar dari Fraksi PPP. "Kami meminta Kapolri mengusut tuntas dan mencari actor-aktor yang memperkeruh keadaan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan Polri terus mengusut keberadaan aktor intelektual. Saat ini Polri sudah menahan beberapa orang yang diindikasi sebagai penggerak.

"Dari tersangka yang sudah ditahan, ada dua hal. Ada yang memang melakukan pelanggaran hukum, pengrusakan dan penganiayaan sampai meninggal. Ada juga yang menggerakkan (massa) ke tempat itu. Saya tidak sampaikan ini provokator, tapi ada yang menggerakkan," tuturnya.

Dihadapan anggota Komisi VIII, Kapolri berjanji akan mengusut tuntas. "Semua akan kita ungkap tuntas sesuai pelanggaran hukumnya. Dari saksi maupun tersangka dan alat bukti, memang ada faktor-faktor penggerak. Kalau ada orang dari luar artinya ada yang menggerakkan. Dari pengembangan lebih lanjut mudah-mudahan aktor intelektual bias terungkap. Tidak terbatas pada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum," tegasnya. (Wta/OL-04)


Media : www.mediaindonesia.com
Edisi : Kamis, 10 Februari 2011

Selengkapnya...

Serangan Rapi dan Ada Komando Temuan Polri Soal Kerusuhan Cikeusik dan Temanggung

JAKARTA - Kerusuhan berbau SARA yang terjadi berurutan di Pandeglang, Banten (6/2) dan Temanggung, Jawa Tengah (8/2) diduga dilakukan secara sistematis. Massa yang melakukan aksi anarkis dilaporkan sudah terkoordinasi dan mempunyai komando di lapangan. Polisi telah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai aktor penggerak kerusuhan.

"Dari analisa sementara di lapangan, aksi itu memang terorganisir, massa datang dari luar Temanggung," kata Kadivhumas Polri Irjen Anton Bachrul Alam kemarin (9/2). Mereka masuk Temanggung dengan menggunakan kendaraan pribadi dan bus dengan jumlah yang besar. "Mereka bergabung dengan kelompok lokal yang memang sering memantau persidangan," tambahnya.

Saat ini, polisi telah mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai" pelaku lapangan. Kedelapan tersangka itu MHY, SJ, AS, NY, SF, AK, AZ, SM. Mereka dijerat dengan pasal 170 KUHP ancaman maksimal penjara 5 tahun. "Kita masih menunggu pengembangan penyidikan di lapangan," kata jenderal bintang dua itu saat ditanya apakah dalangnya sudah tertangkap.

Kabidpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menambahkan, polisi sekarang sudah mengantongi nama-nama pelaku kerusuhan di Temanggung dan Cikesik. "Dari keterangan yang sudah ditahan ada nama-nama. Ini juga dibarengi dengan bukti," katanya.

Barang bukti di antaranya, senjata tajam, benda tumpul, dan juga rekaman SMS yang berisi hasutan dan ajakan. "Termasuk yang di Temanggung itu ada semacam pesan berantai dari kelompok tertentu. Ada komando dan pergerakan dari dua kelompok," katanya menolak menyebut nama kelompok yang dituding.

Polisi berhasil menemukan modus-modus sebelum dan pasca penyerangan di Cikesik maupun di Temanggung. "Kami berharap, pihak-pihak yang terkait dengan kerusuhan ini secara sukarela menyerahkan diri," kata mantan anggota Densus 88 itu.

Secara terpisah, sumber Jawa Pos di lingkungan Mabes Polri menyebut saat ini Kabaintelkam Komjen Wahyono dan jajarannya melakukan rapat intensif dengan jajaran Polda Jateng di sebuah lokasi di Jawa Tengah. Tim ini mendapat tugas langsung dari Kapolri. "Kita mau jemput tokoh," katanya.

Siapa? Perwira itu menyebut nama namun tak bersedia jika ditulis di media. "Besok (hari ini) siang, mungkin sudah diumumkan secara resmi. Itu kalau belum datang baik-baik," katanya.

Tokoh inilah yang diduga kuat sebagai penyandang dana sekaligus penggerak massa dari luar Temanggung. "Dia sponsornya, yang sediakan logistik juga transportasi," jelas sumber ini."

Di bagian lain, untuk mengantisipasi aksi lanjutan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas. Termasuk tembak di tempat jika memang diperlukan.

Pernyataan ini disampaikan Djoko seusai rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Jaksa Agung Basrif Arief, Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo, dan Kepada Badan Intelijen Negara Sutanto.

Menurut Djoko, polisi bisa melakukan tindakan tembak di tempat bila perusuh sudah membahayakan nyawa orang lain. "Kalau memang diperlukan dan membahayakan nyawa orang lain, kan ada beberapa tahapan tembak di tempat, seperti dilumpuhkan dulu," kata Djoko dalam konferensi pers di kantornya kemarin.

Melumpuhkan perusuh atau pelaku kekerasan dengan lakukan tembak di tempat, kata Djoko, merupakan teknis tindakan tegas di lapangan. Tindakan tegas itu, kata dia, harus dilakukan kalau memang diperlukan. "Jangan berarti tembak di tempat itu diartikan melanggar HAM," kata dia. Sebab, jika itu dipersoalkan, yang juga harus diingat juga adalah bagaimana hak asasi manusia mereka yang akan dibunuh.

Dalam rapat koordinasi itu, Djoko menyatakan bahwa Jenderal Timur sempat mengaku ada dilema dari anggotanya yang bertugas di lapangan. Karena itu, Djoko menegaskan bahwa TNI dan polisi harus melakukan tindakan tegas yang terukur sesuai dengan kadar tindakan pelaku pidana. "Dengan prioritas sasaran yang tepat sehingga tidak menimbulkan korban yang tidak tepat,"katanya.

Sementara itu, tadi malam, Komisi VIII DPR mengundang Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Menteri Agama Suryadarma Ali. Para wakil rakyat itu merasa gemas karena kejadian di Cikeusik dan Temanggung berlangsung hanya dalam selang waktu dua hari.

"Saya berharap Kapolri dan Menteri Agama berjanji agar tidak ada kejadian serupa lagi di Indonesia ini," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding yang memimpin rapat. Menurut Karding, kekerasan yang berpola dan menggunakan sentimen agama membuat masyarakat takut beraktivitas. "Akibatnya ekonomi bias lumpuh," katanya.

Anggota Komisi VIII dari PKS Jazuli Juwaini juga mencecar Kapolri dengan pertanyaan yang tajam. "Apa benar ada dalang di kerusuhan itu - Kalau benar, coba jelaskan seterang-terangnya agar masyarakat tidak bingung," katanya. Politisi asal Tangerang itu menilai provokator berhasil masuk dan mencemarkan nama agama Islam. "Jelas bukan orang Islam, karena Islam agama damai," katanya.

Kapolri yang datang dengan menggunakan baju dinas tampak kelelahan. Maklum, seharian kemarin Kapolri datang di tiga tempat untuk membahas kasus ini. Yakni, melapor ke Istana Wapres, rapat di Menkopolhukam dan malamnya menghadiri panggilan DPR.
"Kita yakin pelaku-pelaku yang sudah kita identifikasi akan segera tertangkap. Ini oknum pak, bukan mewakili agama," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu. Dia juga memaparkan data hasil investigasi sementara di lapangan. "Untuk kasus Cikesik sebenarnya sudah ada antisipasi," katanya.

Pihak Polres Pandeglang telah mempersiapkan anggota yang dipimpin Kapolsek dan Kasat Samapta untuk mengamankan lokasi tersebut, dan berupaya untuk mengevakuasi warga Ahmadiyah. Namun, mereka menolak dan menentang, serta beralasan rumah tersebut bukan milik saudara Ismail Suparman, tapi merupakan inventaris milik Jemaah Ahmadiyah, dan harus dipertahankan.

Situasi semakin tidak terkendali ketika anggota Ahmadiyah dari Jakarta, Deden keluar dan bersikeras untuk bertahan di rumah tersebut, dan menolak untuk dievakuasi. "Saudara Deden juga mengeluarkan kata-kata yang bernada menantang masyarakat, sehingga menyulut emosi massa dan terjadi baku lempar dan penyerangan oleh warga masyarakat. Mengingat jumlah massa yang cukup banyak, sehingga situasi tidak terkendali dan jatuh korban jiwa dari pihak pengikut Ahmadiyah," katanya.

Sedangkan untuk kasus Temanggung, Kapolri menyebut itu merupakan rentetan dari persidangan yang sebenarnya sudah sejak 20 Januari 2011. "Setiap persidangan kita turunkan aparat dalam jumlah cukup," katanya.

Namun, kata Timur, khusus untuk kejadian yang terakhir, ada massa dalam jumlah yang lebih banyak dari luar Temanggung. "Jadi, memang benar ada penggeraknya. Itu yang sedang jkita dalami dan segera kita proses," katanya.(rdl)



Media : www.jpnn.com
Edisi : Kamis, 10 Februari 2011
Rubrik : Nasional - Hukum

Selengkapnya...

Jazuli: Jangan Buru-buru Tetapkan Pelaku

Senayan - Aparat penegak hukum diminta tidak terburu-buru menyimpulkan pelaku kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah berasal dari kalangan tertentu. Sebab bisa jadi hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang bertujuan mengacaukan negara.

"Itu kewajiban kepolisian meneliti bahkan bisa jadi bukan orang yang biasa memakmurkan masjid. Jangan cepat disimpulkan pelakunya, diteliti dulu. Dari mana sih mereka, jangan-jangan sebenarnya ada kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan republik ini mengatasnamakan agama, jangan sampai itu terjadi," kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/2).

Seharusnya, menurut politisi PKS ini, pihak intelijen sudah bisa membaca kemungkinan yang akan terjadi sebab berdasarkan informasi yang berkembang pelaku kerusuhan itu berasal dari luar Temanggung.

"Intelijen ini kerjanya ngapain aja, intelijen kan mencari sesuatu yang rahasia. Kalau begini tidak bisa dideteksi berarti belum maksimal kerjanya, di sini kecolongan, di sana kecolongan lalu kapan kerjanya. Kita akan tanyakan nanti malam," ujarnya.

Kerusuhan di Temanggung, lanjut Jazuli, merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan terkait kasus penodaan agama, yang sebetulnya tidak boleh terjadi di negara hukum seperti Indonesia.

"Kalau ada sebuah proses hukum ya harus dihargai siapapun tidak boleh atas nama ketidakpuasan melakukan tindakan semena-mena. Kalau aturannya tidak disetujui, aturannya saja yang kita ubah. Di dalam UU, penodaan agama itu dituntut maksimal 5 tahun ini sudah maksimal. Keadilan ini harus merujuk pada aturan, jangan pakai perasaan, siapapun yang melakukan tidak dibenarkan kita negara hukum hargailah proses hukum ini," paparnya.

Terkait munculnya kembali kasus kerusuhan yang bernuansa agama, Jazuli mendukung segera dilakukan pembahasan terhadap RUU Kerukunan Umat Beragama. Namun, dia mengingatkan, semua pihak harus menaatinya ketika sudah diundangkan.

"Saya sangat setuju dalam menjaga kerukunan umat beragama ini diperlukan UU tidak hanya yang di bawahnya tetapi harus lebih kompherensif," pungkas anggota DPR RI dari Banten III.


Media : www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 09 Februari 2011
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

PKS: Jangan Terpaku dengan Angka Kemiskinan Versi BPS

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya mengingatkan semua pihak, khususnya Pemerintah agar tak terpaku kepada data BPS, terutama mengenai angka kemiskinan.

"Yang terpenting, terutama bagi Pemerintah, agar harus lebih fokus membuat langkah-langkah strategis dan teknis yang riil untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri," katanya di Jakarta, Jumat.

Sebab, bagi yang miskin, katanya, berapa pun naik turunnya angka kemiskinan (sesuai data BPS), tetap saja kaum papa ini 100 persen miskin.
"Jadi, sebaiknya kita fokus mengentaskan kemiskinan. Jangan hanya terpaku dan menjadikan angka-angka (penurunan) kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sebagai hal yang dipamer-pamer," katanya.

Sebab, menurut dia, sepenting-pentingnya data kemiskinan, yang lebih penting lagi menyelamatkan orang-orang miskin itu.

"Karena itu, Pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah terobosan terukur. Misalnya alokasi anggaran yang cukup, koordinasi yang bagus, program yang tepat, pengawasan yang ketat," katanya lagi.

Jazuli Juwaini menjelaskan hal ini semua terkait dengan berbagai sorotan publik, termasuk Tokoh Lintas Agama (TLA) yang mempersoalkan mengenai angka kemiskinan versi Pemerintah (berdasarkan data BPS), seolah telah terjadi penurunan jumlah orang miskin.

Padahal, menurut kalangan TLA, realitas di lapangan sangat jauh bertolak belakang, karena di seluruh pelosok terdapat manusia Indonesia yang kehidupannya semakin terjepit. (ant/ce1)


Media : www.wartakotalive.com
Edisi : Selasa, 8 Februari 2011

Selengkapnya...

PKS Siapkan KH. Jazuli Juwaini Rebut Banten Satu

BANTENPOST - Menghadapi pilgub Banten mendatang PKS memastikan salah sau kader terbaiknya, KH Jazuli Juwaeni LC. MA diusung untuk bertarung meraih kursi nomor satu dipropinsi Banten. Sesuai dengan keinginan kuat elit PKS untuk jadi pemain yang memang sudah diproklamirkan sejak Muswil PKS Banten beberapa bulan yang lalu. Hal itu diungkapkan oleh ketua DPD PKS kota Tangerang, Hilmi Fuad diruang kerjanya. Minggu (06/02).

"Secara definitif dari lima kader terbaik PKS yang dicalonkan untuk menjadi orang nomor satu di Banten, KH. Jazuli Juwaeni sudah dipastikan untuk menjadi orang nomor satu di Banten, ini hasil dari kajian PKS dan juga rekomendasi dari semua DPD PKS se-Banten. Ini sudah final.!" terang Hilmi.

"Memang beginilah gaya partai kami (PKS), banyak pertimbangan dan kajian-kajian yang mendalam dari berbagai sudut pandang." jelasnya.

Sementara pengamat politik dari Untirta, Gandung Ismanto mengakui, PKS adalah Partai berbasis Islam terbesar yang sangat diperhitungkan, PKS punya kekuatan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh partai politik lain, selain memiliki kader yang militan dan loyalitas yang tinggi kader PKS juga solid dalam berkomitmen, namun demikian dalam upaya untuk memenangkan pertarungan pilkada itu saja belum cukup, karena tokoh atau figur populer yang memiliki elektabilitas tinggi juga sangat menentukan.

Menurut Gadung Ismanto, PKS tidak punya tokoh populer yang mengakar di ranah Banten. "Sulit bagi PKS untuk memenangkan pilgub Banten kalau mengusung dari kalangan internal kader yang mampu bersaing dengan Atut ataupun WH," ujar Gadung kepada Bantenpost.

Akan lebih realistis apabila PKS mengusung kadernya menjadi cawagub untuk disandingkan dengan salah satu Cagub yang sekarang sudah ramai dibicarakan masyarakat, memang sikap politik PKS terkait pilgub akan ditentukan setelah menunggu hasil Musda Partai Demokrat Banten pebruari mendatang.

"Apabila Musda Partai Demokrat Banten memutuskan untuk mencalonkan Wahidin Halim, maka hampir dapat dipastikan PKS akan menyodorkan salah satu kader terbaiknya untuk dijadikan cawagub mendampingi WH." ungkap Gandung.

Namun apabila tidak ada kesamaan platform WH, menyandingkan Jazuli Juwaini sebagai cawagub mendampingi Atut bisa menjadi pilihan yang lebih realistis, apalagi saat ini tim sukses Atut sedang mengkaji untuk berkoalisi dengan PKS dalam menghadapi pilkada gubernur mendatang. (ZIE/JNA)


Media : www.bantenpost.com
Edisi : Senin, 07 Februari 2011
Rubrik : Top News Banten

Selengkapnya...

Banyak Tokoh Lebih Layak Selain Atut dan WH

BANTENPOST - Perang genderang pertarungan menuju Banten satu mulai dikumandangkan oleh berbagai pihak, munculnya nama Wahidin Halim sang arsitek kota Tangerang, banyak pihak melihat adalah lawan terberat Incumbent saat ini (Ratu Atut Chosiyah) untuk menduduki tahta tertinggi di daratan propinsi Banten.

Atut dan WH adalah nama-nama calon yang saat ini tengah berkibar di tengah masyarakat untuk mengarsiteki posisi jabatan gubernur Bantan. Apakah memang keduanya layak untuk memimpin Banten kedepan saat ini? Itulah yang mulai muncul dan menjadi banyak pertanyaan masyarakat Banten. Karena saat ini masyarakat Banten menilai kedua sosok tokoh tersebut belum bisa mensejahterakan rakyat Banten.

Kemudian, apakah di Banten ini sudah tidak ada lagi yang sanggup memimpin Banten untuk mensejahterakan rakyat, selain Atut dan WH?. Menurut pengamat sosial dan politik Gandung Ismanto mengungkapkan, masih ada yang layak untuk memimpin Banten kedepan, Gandung berkilah baik Atut maupun WH sebenarnya tidak tepat untuk memimpin Banten saat ini dan kedepan, alasan yang mendasar menurutnya adalah keduanya belum bisa mensejahterakan masyarakat Banten.

Kalaupun keduanya ingin memastikan diri untuk terpilih menjadi gubernur Banten pada pemilukada 2011 yang akan datang, jalan yang terbaik menurutnya, adalah menggandeng kader PKS yang punya talenta dan militansi tinggi dalam berkiprah didunia politik, entah itu Zulkiflimansyah ataupun Jazuli Juwini yang memang sudah dikenal punya talenta yang cukup memadai. Mereka cukup punya pengalaman yang lebih baik.

Sebut saja Jazuli Juwini katanya, kader PKS yang mendapat dukungan penuh dan sudah ditetapkan partainya untuk dicalonkan menjadi gubernur Banten. Selain mendapat dukungan penuh dari partai, Jazuli juga punya basis masa yang tinggi di Banten ditambah lagi dukungan finansial.

"Jazuli pantas digandeng oleh mereka yang punya keinginan menjadi gubernur, disamping dapat dukungan kuat dari partai (PKS) Jazuli juga mempunyai basis massa yang tinggi di Banten ditambahn dukungan financial yang kuat." Ujar Gandung.

"Beda dengan Zulkiflimansyah yang mempunyai catatan buruk pada pemilukada tahun 2006 lalu," tambah Gandung yang juga dosen muda Unitirta. (JNA/ZIE)

Media : www.bantenpost.com
Edisi : Senin, 07 Februari 2011

Selengkapnya...

PKS Usung Jazuli Juwaini

SERANG – Gonjang-ganjing siapa kandidat gubernur Banten dari DPW Par¬tai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten akhirnya terbuka. Partai yang memiliki 11 kursi di DPRD Banten ini mengusung Jazuli Juwaini, anggota anggota Fraksi PKS DPR RI, sebagai kan¬didat.

“Kita sudah final bakal mengusung Jazuli Juwaini,” kata Mansur, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Serang, saat pe¬lantikan 28 pengurus kecamatan dan ranting se-Kabupaten Serang, di Gedung Kor¬pri, Minggu (6/2). Hadir dalam aca¬ra itu anggota Wakil Sekjen DPP PKS Zulkieflimansyah, Ketua DPW PKS Banten Irfan Mulidi, Ketua DPD PKS Najib Hamas, serta ratusan kader PKS.

Menurut Mansur, informasi soal kandidat yang bakal diusung PKS ia per¬oleh dari pengurus di DPW PKS Ban¬ten. Keputusan itu pun, kata dia, sudah disosialisasikan ke seluruh kader partai berazas Islam ini. “Insya Allah su¬dah bisa dipastikan,” tambahnya.
Pantauan Radar Banten , Jazuli sendiri tidak hadir dalam acara tersebut. Meski demikian baliho berukuran 2x4 meter bergambar Jazuli Juwaini yang dipasang di dinding ruangan Gedung Korpri menggambarkan bahwa PKS seperti sudah resmi bakal mengusung pria yang pernah dicalonkan menjadi Bupati Tangerang ini. Baliho itu berwarna putih berpadu kuning dan hitam ber¬tuliskan “Perubahan Harus Diperjuangkan”.
Saat jumpa pers usai acara itu, Ketua DPW PKS Banten Irfan Maulidi enggan menyebut kandidat gubernur yang bakal diusung PKS. Meski demikian, Irfan membenarkan bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS telah me¬mutus¬kan satu nama yang bakal di¬du¬kung PKS. “Kita memang sudah me¬ngerucut ke satu nama dari kader inter¬nal,” katanya.
Rencananya, kata Irfan, PKS akan meng¬umumkan kandidat yang diusung pada pekan depan. Pengumuman itu, kata dia, sengaja ditunda sambil me¬nunggu komunikasi politik dengan par¬tai lain atau tokoh politik lain yang ke¬mungkinan akan berkoalisi dengan PKS. “Kita masih terbuka dengan semua partai dan kandidat,” katanya.
Dengan hanya memiliki 11 kursi di DPRD Banten, kata Irfan, PKS belum bisa mengusung kandidat gubernur. Ia mengaku PKS sedang berusaha men¬jalin komunikasi dengan partai-partai yang memiliki kursi di DPRD. “Kita tidak bisa mengusung sendiri, partai lain harus kita ajak untuk meng¬usung kandidat yang kita ta¬war¬kan,” ujar¬nya.
Menurut Irfan, pada pilgub tahun ini tidak ada alasan bagi PKS untuk ti¬¬dak mengusung kader sendiri sebab PKS pernah melakukannya pada pilgub 2006 lalu. PKS optimistis bakal meraih du¬kungan mayoritas dari masyarakat Ban¬ten. “2006 lalu kader kita hanya sekitar 7.000 orang, sekarang kita sudah punya 20.000 kader yang tersebar dari perkotaan sampai pelosok desa,” kata Wakil Ketua DPRD Banten ini.
Irfan menambahkan, PKS terus melakukan konsolidasi untuk me¬nguat¬¬kan struktur. Dia memastikan bahwa pada pertengahan Feb¬ruari ini seluruh pengurus PKS di seluruh desa/kelurahan sudah terbentuk. “Pada Maret nanti kita sudah harus mem¬bentuk pengurus di tingkat RW. Jangan ada satu TPS pun nanti saal pil¬gub luput dari pantauan PKS,” ujar¬nya.
Wakil Sekjen DPP PKS Zul¬kiefli¬mansyah membenarkan bahwa PKS bakal mengusung Jazuli. Kata dia, pihaknya telah menyurvei lima kader yakni dirinya, Jazuli Juwaini, Irfan Maulidi, Bonnie Mufidjar, dan Yoyoh Yusroh. “Dari survei itu yang paling populer me¬mang saya, tapi saya merasa su¬dah cukup di DPR saja, biar us¬tad Jazuli saja,” kata Zul¬kiefli. (mg-8/yes)


Media : www.radarbanten.com
Edisi : Senin, 07 Februari 2011
Rubrik : Serang Kota

Selengkapnya...

Jazuli Cari Gandengan Manggung di Pilgub 2011

TANGSEL,WARTA-Konstelasi politik menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Banten mulai memunculkan sejumlah nama. Salah satunya Jazuli Juwaini anggota DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digadang maju dalam bursa pemilihan yang akan dihelat akhir 2011 ini.

Jazuli yang merupakan perwakilan Banten III ini didaulat maju melalui mekanisme Pemira yang ada di internal partai berlambang padi kapas emas itu, untuk posisi wakil gubernur atau Banten dua.

“Berdasarkan mekanisme Pemira, ustad Jazuli yang maju untuk posisi Banten 2,” kata sumber Warta Tangerang.com yang enggan disebutkan namanya.
Kata sumber ini, Jazuli dinilai memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang mumpuni untuk manggung di tingkat provinsi. Terlebih, Jazuli pernah tampil dalam hajat pemilihan Bupati Tangerang tahun 2008 lalu bersama Airin Rachmi Diany.

Jazuli Juwaini sendiri kepada Warta Tangerang.com Sabtu (5/2/2011) melalui sambungan telepon seluler mengatakan, dirinya mengakui bahwa dirinya didaulat maju melalui partai untuk helat pemilihan Gubernur Banten 2011.
“Partai mengamanahkan saya untuk maju ke bursa Pilgub Banten nanti. Baliho-baliho saya juga yang memasang adalah rekan-rekan partai. Katanya sih untuk show force dulu lah,” katanya.

Ditanya soal posisinya apakah akan maju sebsagai Banten 1 atau Banten 2, Jazuli belum mau mengungkapkan secara gamblang. “Saya masih memetakan kekuatan. Belumlah soal posisi, yang penting saya maju tunggu saja nanti,” tandasnya. (001)


Media : www.wartatangerang.com
Edisi : Senin, 07 Februari 2011

Selengkapnya...

BNPB AJUKAN ANGGARAN TAMBAHAN Rp812 M

Jakarta, 1/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) ajukan anggaran tambahan 2011 sebesar Rp812 miliar atau mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp301 miliar pada2010.

Penyerapan tahun 2010 sebesar 97 persen, pada tahun ini juga kita usulkan dana tambahan. Karena terjadi tiga bencana hampirbersamaan, tahun 2011.

Wasior Rp239.803.000.000, Mentawai Rp 486.407.000.000 dan tambahan dana on call Rp200 miliar serta Sumbar (gempa 2009)membutuhkan 3,6 triliun ini tidak ada dalam BNPB dan kementerian/lembaga. Sehingga totalnya 4.526.210.000.000, kataSekretaris Utama BNPB Fatchul Hadi saat rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/2).
Menurutnya, pelaksanaan anggaran 2011 tidak terlepas dengan DIPABNPB yang juga sebelumnya dibahas bersama dengan komisi VIII, padatahun ini kenaikan cukup tinggi. Tahun anggaran 2011 BA 103Rp812.710.000.000.

BNPB mempunyai 4 program yang akan dilaksanakan, pertama programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, tahun 2011sebesar Rp46.650.900.000. Kedua program sarana dan prasaranaaparatur untuk tahun 2011 sebesar Rp163.363.355.000.
Ketiga, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur untuk 2011 sebesar Rp3.360.000.000, dan keempat, program penanganan bencana untuk 2011 sebesar Rp599.335.745.000 dengan Total Rp 812.710.000.000.

Kemudian mengenai tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Semester Itahun 2010 ada sebanyak 53 temuan, terdapat 103 saran, 37 selesai,dan 66 masih diproses, ungkapnya.
Pelaksanaan APBN 2011 diselenggarakan dengan berpedoman padaRPJMN 2010-2014 yang ditetapkan dengan Perpres No.50/2010. Untukoperasional pelaksanaan program PB mengacu pada Renstra BNPB tahun2010-2014.

Adapun dalam RJMN program PB yang termasuk PrioritasNasional.
Sementara itu, anggota Komisi VIII FPKS, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana sehingga menurutnya penanganan bencana tidak bisa dengan satu institusikarena pasti akan keteteran. Kalau tidak bisa mendistribusikandengan baik bencana akan datang bertubi-tubi.

Yang mengejutkan ketika kunker ke Jatim, ada yang BPBD nya belum terbentuk padahal sudah meletus. Bagaimana koordinasi pusat dengan daerah, tanyanya.
Dia menambahkan, dirinya melihat kalaupun tidak serempak, yanglebih rawan bencana bisa diprioritaskan BPBD nya. Yang rawan bencana ini wajib harus ada BPBD. Bantuan hibah dari masyarakat kedaerah kalau tidak ada BPDB tentu akan rumit pengelolaannya.
Kalau belum ada akan sulit pencairannya. Kenapa tidak koordinasikan kementerian terkait. Saya ingin bertanya, banyak perkantoran rusak itu siapa yang mengajukan, misalnya di Sumbar kantor Gubernur, tambahnya. (T.wd/rm)

Media : www.depkominfo.go.id
Edisi : Senin, 01 Februari 2011
Rubrik : Berita Pemerintahan

Selengkapnya...

Jangan Terpaku Data Kemiskinan BPS

JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini mengingatkan semua pihak, khususnya Pemerintah agar tak terpaku kepada data BPS, terutama mengenai angka kemiskinan.

"Yang terpenting, terutama bagi Pemerintah, agar harus lebih fokus membuat langkah-langkah strategis dan teknis yang riil untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri," katanya di Jakarta, Jumat (4/2).

Sebab, bagi yang miskin, katanya, berapa pun naik turunnya angka kemiskinan (sesuai data BPS), tetap saja kaum papa ini 100 persen miskin. "Jadi, sebaiknya kita fokus mengentaskan kemiskinan. Jangan hanya terpaku dan menjadikan angka-angka (penurunan) kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itu sebagai hal yang dipamer-pamer," katanya.

Sebab, menurut dia, sepenting-pentingnya data kemiskinan, yang lebih penting lagi menyelamatkan orang-orang miskin itu. "Karena itu, Pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah terobosan terukur. Misalnya alokasi anggaran yang cukup, koordinasi yang bagus, program yang tepat, pengawasan yang ketat," katanya lagi.

Jazuli menjelaskan hal ini semua terkait dengan berbagai sorotan publik, termasuk Tokoh Lintas Agama (TLA) yang mempersoalkan mengenai angka kemiskinan versi Pemerintah (berdasarkan data BPS), seolah telah terjadi penurunan jumlah orang miskin. Padahal, menurut kalangan TLA, realitas di lapangan sangat jauh bertolak belakang, karena di seluruh pelosok terdapat manusia Indonesia yang kehidupannya semakin terjepit. (Ant/OL-04)

Media : www.mediaindonesia.com
Edisi : Sabtu, 5 Februari 2011

Selengkapnya...

Utamakan Selamatkan Orang Miskin Ketimbang Data Kemiskinan

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII dari FPKS Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah harus lebih mengutamakan upaya menyelamatkan orang miskin ketimbang terpaku pada data tentang kemiskinan Badan Pusat Statistik yang menyebutkan angka orang miskin sudah menurun.

"Karena itu, tantangan buat Badan Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga resmi penyedia angka statistik, agar serius dan akurat dalam menyajikan data apa pun, terutama menyangkut kemiskinan," kata Juwaini, di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan itu kepada ANTARA menjawab berbagai komentar dan sorotan publik yang mempersoalkan data angka kemiskinan kita.

Sorotan publik itu sendiri antara lain muncul banyak pihak berpendapat, angka tidak merupakan solusi untuk mengungkap kondisi riil warga yang mayoritas kian terjepit kehidupannya.

Ini sangat harus diperhatikan BPS, demikian Jazuli Juwaini, karena data ini dilihat publik, dengan selalu membandingkannya pada realitas di lapangan.

Apalagi, menurutnya, pekerjaan ini (mengoleksi dan mengolah data.Red) bisa dilakukan lembaga lain yang penyajiannya terkadang lebih mudah dipahami publik.

"Jadi, kalo tidak akurat bisa jadi tamparan buat BPS," tandasnya.

Namun, Jazuli Juwaini berulang menekankan, apapun data ini, terutama tentang kemiskinan, sangat penting guna menyusun langkah kebijakan.

"Tetapi yang pasti, sepenting-pentingnya data kemiskinan, yang lebih penting lagi menyelamatkan orang-orang miskinnya," ujarnya.

Karena bagi yang miskin, lanjut Jazuli Juwaini, berapa pun naik turunnya data (kemiskinan), tetap saja 100 persen miskin. (*)
(M036/A025)

Editor: Ruslan

Media : Antara News
Edisi : Kamis, 3 Februari 2011
Rubrik : Ekonomi

Juga dimuat dalam:
Media : Republika online
Edisi : Jum’at, 4 Februari 2011
Rubrik : Breaking News >> Nasional

Selengkapnya...

Tata Kelola Haji Perlu Ditingkatkan

JAKARTA(SINDO) – DPR mendukung langkah pemerintah mengajukan penambahan kuota jamaah haji Indonesia.Namun,tata kelola penyelenggaraan haji juga perlu terus ditingkatkan,terutama dari sisi pelayanan jamaah.

Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, sejauh ini pengelolaan ibadah haji oleh pemerintah cukup baik, tapi masih perlu perbaikan pelayanan.Apalagi jika penambahan kuota sebesar 17.000 jamaah dipenuhi Pemerintah Arab Saudi. ”Penambahan kuota tidak serta-merta kita yang menambah. Itu merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Kita apresiasi kerja keras pemerintah, tapi kita minta peningkatan pelayanan,” ujarnya saat dihubungi SINDOtadi malam.

Menurut Jazuli,perbaikan pelayanan yang dimaksud meliputi pemondokan sebisa mungkin berada di Ring I atau sekitar 2.000 meter dari Masjidilharam sampai 100%. Selanjutnya perbaikan pelayanan katering yang dianggap masih menimbulkan masalah. Menurut Jazuli, pemerintah harus tegas dan selektif dalam memilih perusahaan katering bagi jamaah haji sehingga peristiwa seperti di Madinah beberapa tahun lalu tidak terulang kembali.

”Harus lebih selektif, masakannya bagaimana dan sebagainya,”ucapnya. Selain itu, perlu perjanjian yang lebih detil dengan Pemerintah Arab Saudi terkait fasilitas yang akan diberikan termasuk pelayanan dalam maskapai penerbangan. Anggota Fraksi PKS ini mengatakan,pelayanan keberangkatan oleh maskapai penerbangan perlu dilakukan secara terbuka melalui mekanisme tender. Dia mengakui, peningkatan pelayanan bagi jamaah haji dapat berdampak pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Meski demikian, hal itu dapat dibicarakan dalam Panitia Kerja (Panja) DPR. ”Secara prinsip selama peningkatan itu untuk kepentingan jamaah haji,itu yang kita inginkan. Selama tidak memberatkan jamaah,” ucapnya. Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, untuk musim haji tahun ini, pemerintah sedang mengupayakan penambahan kuota sebanyak 17.000.

“Kami akan mengajukan tambahan kepada Pemerintah Arab Saudi dengan harapan minimum 17.000 bisa dipenuhi tambahannya, minimum,”ujar Suryadharma sebelum menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (2/2). Bila kuota 17.000 ini dikabulkan Pemerintah Arab Saudi,kuota haji Indonesia akan mencapai 238.000 jamaah. Jumlah ini setara mendekati jumlah ideal yang perbandingannya adalah seperseribu dari jumlah penduduk.

“238.000 itu sudah setara dengan aturan jumlah penduduk suatu negara yang satu per seribu. (jumlah penduduk).Kita kan237,8 juta kita bulatkan menjadi 238 juta, jadi itu memang layaknya 238.000. Dengan demikian, kita harapkan minimum ada pertambahan 17 ribu,”ujarnya. Ketua Umum PPP tersebut berharap penambahan kuota untuk musim haji tahun besar bisa melebihi dari target pemerintah.

Dengan demikian, antrean daftar calon haji Indonesia bisa diperpendek. Sebagai catatan, karena minimnya kuota,calon haji Indonesia harus menunggu hingga 10 tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. “Pada provinsi-provinsi tertentu yang 11 tahun, 10 tahun,dan Sembilan tahun bisa kita perpendek gitu,”ungkapnya. Dia menambahkan, pihaknya akan mengajukan penambahan kuota ini pada Februari atau Maret mendatang sehingga pada kepastiannya bisa diperoleh secepat mungkin.

Namun, dia belum bisa merinci dari kuota tambahan 17.000 yang sedang diusulkan ini berapakah pembagian jumlah kuota haji reguler dan khusus.Tahun lalu Indonesia mendapat tambahan kuota 10.000 dan dari jumlah sebanyak itu didistribusikan 3.500 untuk haji reguler dan sisanya atau 6.500 untuk haji khusus. (sucipto/maesaroh)


Media : Koran Sindo
Edisi : Kamis, 3 Februari 2011

Selengkapnya...