BNPB AJUKAN ANGGARAN TAMBAHAN Rp812 M

Jakarta, 1/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) ajukan anggaran tambahan 2011 sebesar Rp812 miliar atau mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp301 miliar pada2010.

Penyerapan tahun 2010 sebesar 97 persen, pada tahun ini juga kita usulkan dana tambahan. Karena terjadi tiga bencana hampirbersamaan, tahun 2011.

Wasior Rp239.803.000.000, Mentawai Rp 486.407.000.000 dan tambahan dana on call Rp200 miliar serta Sumbar (gempa 2009)membutuhkan 3,6 triliun ini tidak ada dalam BNPB dan kementerian/lembaga. Sehingga totalnya 4.526.210.000.000, kataSekretaris Utama BNPB Fatchul Hadi saat rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (1/2).
Menurutnya, pelaksanaan anggaran 2011 tidak terlepas dengan DIPABNPB yang juga sebelumnya dibahas bersama dengan komisi VIII, padatahun ini kenaikan cukup tinggi. Tahun anggaran 2011 BA 103Rp812.710.000.000.

BNPB mempunyai 4 program yang akan dilaksanakan, pertama programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, tahun 2011sebesar Rp46.650.900.000. Kedua program sarana dan prasaranaaparatur untuk tahun 2011 sebesar Rp163.363.355.000.
Ketiga, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur untuk 2011 sebesar Rp3.360.000.000, dan keempat, program penanganan bencana untuk 2011 sebesar Rp599.335.745.000 dengan Total Rp 812.710.000.000.

Kemudian mengenai tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Semester Itahun 2010 ada sebanyak 53 temuan, terdapat 103 saran, 37 selesai,dan 66 masih diproses, ungkapnya.
Pelaksanaan APBN 2011 diselenggarakan dengan berpedoman padaRPJMN 2010-2014 yang ditetapkan dengan Perpres No.50/2010. Untukoperasional pelaksanaan program PB mengacu pada Renstra BNPB tahun2010-2014.

Adapun dalam RJMN program PB yang termasuk PrioritasNasional.
Sementara itu, anggota Komisi VIII FPKS, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana sehingga menurutnya penanganan bencana tidak bisa dengan satu institusikarena pasti akan keteteran. Kalau tidak bisa mendistribusikandengan baik bencana akan datang bertubi-tubi.

Yang mengejutkan ketika kunker ke Jatim, ada yang BPBD nya belum terbentuk padahal sudah meletus. Bagaimana koordinasi pusat dengan daerah, tanyanya.
Dia menambahkan, dirinya melihat kalaupun tidak serempak, yanglebih rawan bencana bisa diprioritaskan BPBD nya. Yang rawan bencana ini wajib harus ada BPBD. Bantuan hibah dari masyarakat kedaerah kalau tidak ada BPDB tentu akan rumit pengelolaannya.
Kalau belum ada akan sulit pencairannya. Kenapa tidak koordinasikan kementerian terkait. Saya ingin bertanya, banyak perkantoran rusak itu siapa yang mengajukan, misalnya di Sumbar kantor Gubernur, tambahnya. (T.wd/rm)

Media : www.depkominfo.go.id
Edisi : Senin, 01 Februari 2011
Rubrik : Berita Pemerintahan