JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai penanganan fakir miskin harus terukur.
Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.
”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.
Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, dan munculnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemiskinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.
Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.
Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.
Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.
”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli.
Media : Kompas.com
Edisi : 27 September 2011
Rubrik: Nasional
Jumat, 30 September 2011
Penanganan Fakir Miskin Harus Terukur
Kamis, 22 September 2011
DPR Desak Pemerintah Keluarkan PP Fakir Miskin
Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin yang merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945, akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR, 21 Juli silam.
Namun menurut Jazuli, pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU Fakir Miskin haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar UU Fakir Miskin dapat dioperasionalkan.
"Jangan sampai UU Fakir Miskin yang sangat penting ini berhenti sampai di sini seperti halnya UU lain, yang setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin," ucapnya kepada liputan6.com melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (15/9).
Dengan demikian menurut Jazuli, Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional.
"Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai dengan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik," pungkas Jazuli.(AIS)
Media : liputan6.com
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Jazuli Juwaini: Banten Butuh Revitalisasi Pendidikan
Senayan - Tradisi keagamaan yang kuat di masyarakat Banten tidak terlepas dari pendidikan yang sudah tertanam sejak kecil di kalangan generasi muda Banten. Pesantren dan madrasah merupakan pilar utama pendidikan di Banten. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memerhatikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren yang ada di provinsi Banten.
"Kebiasaan masyarakat Banten yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan madrasah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keislaman ini untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas secara ilmu duniawi namun juga berakhlak mulia," ujar Jazuli dalam keterangan persnya Rabu (14/9)
Jazuli Juwaini, yang maju sebagai cagub Banten dalam pemilukada yang akan berlangsung Oktober nanti sedang melakukan safari kunjungan ke berbagai daerah di Banten sejak Senin, (12/9).
Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah pesantren di Banten sebanyak 3.232 pondok pesantren, 90 persen lahir dari keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama. Perbandingan lembaga pendidikan formal yang berorientasi keislaman dalam bentuk madrasah (diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) dan pesantren lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah umum yang ada di Banten.
Sehingga menurut Jazuli, pesantren dan madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi Banten.
Politisi PKS ini menegaskan, pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri karena sebagian besar pendanaan dan pengelolaan berasal dari masyarakat membutuhkan perhatian dan keseriusan dari pemerintah.
"Standardisasi pendidikan nasional yang diberlakukan saat ini tidak semuanya tepat dijalankan oleh pesantren dan madrasah. Dengan kekhasan dan kelebihannya harus ada kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi pesantren dan madrasah," ujarnya.
Revitalisasi pendidikan di pesantren, lanjut Jazuli, mutlak dibutuhkan dalam rangka menjadikan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dalam mencerdaskan dan membangun bangsa.
Dalam hal ini diperlukan juga peran pemerintah daerah dalam mengembangkan madrasah dan pesantren selain dalam bentuk pemberian dana, fasilitas, regulasi, dan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada lulusan pesantren dan madrasah untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan di Banten. "Oleh karena itu, dalam era pembangunan ini sudah selayaknya kyai dan lulusan pesantren dan madrasah juga diberikan kesempatan untuk membangun dan membenahi Banten," pungkas Jazuli.
Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Iqbal Fadil
Media : jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Rubrik : Peristiwa
Cagub Banten Minta Madrasah Dapat Perhatian Ekstra
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- - Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga calon Gubernur Banten Jazuli Juwaini mendesak Pemprov Banten memerhatikan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren di provinsi tersebut.
"Tradisi religiusitas yang kuat di masyarakat Banten tidak terlepas dari pendidikan yang sudah tertanam sejak kecil di kalangan generasi muda. Pesantren dan madrasah merupakan pilar utama pendidikan di Banten," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebiasaan masyarakat Banten yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan madrasah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keislaman ini untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas secara ilmu duniawi namun juga
berakhlak mulia.
Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah pesantren di Banten sebanyak 3.232 pondok pesantren, 90 persen lahir dari keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama.
Perbandingan lembaga pendidikan formal yang berorientasi keislaman dalam bentuk madrasah (diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) dan pesantren lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah umum yang ada di Banten.
Karenanya, menurut Jazuli, pesantren dan madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara
Media : republika.co.id
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Jazuli Desak Pemerintah Segera Keluarkan PP Fakir Miskin
Jakarta - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini di sela-sela kunjungan kepada konstituennya di Banten, Rabu (14/9), menyampaikan bahwa RUU tentang Penanganan Fakir miskin yang merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945 akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI 21 Juli lalu.
Namun pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU Fakir Miskin haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar UU Fakir Miskin dapat dioperasionalkan," ujar politisi PKS ini
Jazuli berharap, agar jangan sampai UU Fakir Miskin yang sangat penting ini berhenti sampai di sini seperti halnya UU lain, yang setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin.
"Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional," tegas tokoh Banten ini.
"Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai dengan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik," pungkas Jazuli.
Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Iqbal Fadil
Media : jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 14 September 2011
Rubrik : Peristiwa
Cagub Jazuli Gandeng Wali Band
JAKARTA - Salah satu personel Wali Band, Apoy, mendapat undangan dari KH Jazuli Juwaini untuk shilaturrahim di kediaman Jazuli di Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel.
Dalam momen ini Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur Banten, menyatakan keinginannya menggandeng seluruh elemen untuk membangun Banten segera sejahtera.
"Tujuan kami menggandeng Wali Band karena semua tahu bahwa Wali adalah musisi dengan basis penggemar yang merata dari sisi umur. Tidak peduli tua, muda bahkan anak kecil menggemari Wali. Terlebih juga para personel Wali ini adalah lulusan pesantren jadi kami mempunyai kedekatan emosional," papar Arif Kirdiat selaku Ketua Tim Humas dan Media Pemenangan Jazuli-Zakki kepada okezone.
Jazuli dan Apoy sempat menggunakan bahasa Arab yang bila diterjemahkan, Jazuli: Selamat datang Apoy, bagaimana kabar? Apoy: Terima kasih Ustadz, saya dalam kondisi baik alhamdulillah. Jazuli: Masih banyak hapal kosa kata bahasa Arabnya? Apoy: Sudah banyak lupa. Dan diakhiri tawa keduanya.
Apoy dalam hal ini menyatakan kesediaan untuk tampil dalam kampanye-kampanye Jazuli pada bulan Oktober nanti. "Selama tidak bentrok dengan agenda yang sudah ada, kami siap tampil bareng Ustadz. Karena di awal Oktober kami ada agenda konser di Hongkong," tutur Apoy.
Jazuli juga merasa senang atas kesediaan Wali Band. "Hal ini bagi saya merupakan jawaban dari doa-doa kami. Kami merasa dimudahkan Allah untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat demi menciptakan Banten segera sejahtera. Semoga kami juga akan mudah mendapatkan kemenangan seperti dalam doa yang senantiasa kami panjatkan, amin."
(ram)
Media : okezone.com
Edisi : Jum'at, 9 September 2011
Rubrik : News >Nusantara
JJ ; Banten Kejayaan Puncak Islam di Indonesia
TANGSEL - H. Jazuli Juwaini, MA calon gubernur Banten asal PKS mengatakan, masyarakat Banten adalah masyarakat yang sangat religius yang memegang teguh prinsip agama Islam. ”Puncak kejayaan Islam di Indonesia utamanya di Banten. Jadi, nilai Islam sudah sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Banten,” kata Jazuli.
Jazuli mengatakan, dalam Islam diajarkan bahwa muslimin itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Jadi, antara muslim yang satu dan yang lain saling terhubung, berempati, dan tak terpisah-pisah.
Masyarakat Banten juga ibarat satu tubuh, cetus Anggota DPR RI ini, ketika salah satunya sakit, maka yang lain juga akan ikut sakit. Itulah filosofi yang harus dipegang teguh dalam pembangunan untuk memajukan masyarakat Banten.
“Saya sering katakan, Banten harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, jangan sepotong-sepotong. Pembangunan di Banten tidak akan pernah berhasil kalau Banten dilihat secara terpisah, karena pada dasarnya satu daerah dengan daerah yang lain saling terhubung dan saling mempengaruhi. Jadi konsep pembangunan juga harus melihat hubungan antar daerah satu sama lain,” jelas putra Banten ini.
Jika terjadi ketimpangan pembangunan di suatu daerah akan berefek pada daerah lain. Menurutnya, harus ada pemerataan ekonomi di semua kawasan di Banten. Jika daerah perkotaan maju, sementara pedesaan tertinggal maka perekonomian Banten secara umum akan tersendat. Padahal, baik kota maupun desa sama-sama memiliki potensi.
“Itu yang saya maksud bahwa Banten itu ibarat satu tubuh. Jika pembangunan di salah satu kabupaten atau kota di Banten mandeg atau tertinggal, efeknya akan berdampak pada semua kabupaten dan kota. Mungkin dalam jangka pendek, efek ini tidak terasa. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, efek itu akan terasa,” tegas Jazuli.
Ia melihat, pemerataan ekonomi di Banten masih belum terjadi, ada ketimpangan antara satu kabupaten dan lainnya. Bahkan dalam satu sektor ketimpangan itu sangat tajam. Ini disebabkan karena konsep pembangunan yang diterapkan tidak utuh, tapi sepotong-sepotong.
Selain itu, tegasnya lagi, harus diketahui semua sektor pembangunan saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, tidak boleh ada ketimpangan prioritas antar berbagai sektor tersebut. Dalam konsep pembangunan, semua sektor itu juga ibarat satu tubuh. Jika salah satu sektor gagal atau sakit, maka sektor-sektor yang lain juga akan merasakan dampaknya.
Politisi PKS ini mencontohkan, jika tingkat gizi buruk di provinsi Banten ini sangat tinggi, maka itu akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Banten. Jika kualitas sumber daya manusia Banten rendah, maka produktifitas juga akan rendah.
“Ini salah satu contoh bahwa antar sektor saling terkait. Karena itu, pembangunan harus mempertimbangkan aspek lintas sektoral. Apalagi, kita tahu bahwa saat ini tingkat gizi buruk di Banten sangat tinggi,” paparnya.
Selain itu tambahnya, nilai-nilai religius keislaman masyarakat banten harus tetap dijaga dan dipertahankan. Ibarat satu tubuh, semua rakyat Banten akan saling merasakan satu dengan lainnya. (JNA/TRY)
Media : bantenpost.com
Edisi : Rabu 07 September 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Juwaini ; Banten Harus Sejahtera
TANGSEL - Jazuli Juwaini mengatakan, target utamanya maju sebagai calon gubernur Banten adalah kesejahteraan rakyat Banten harus direalisasikan dengan segera.
“Kesejahteraan adalah kebutuhan mendasar rakyat Banten pada saat ini. Ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Rakyat Banten harus segera sejahtera. Ini target utama kami jika nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur,” ungkap Jazuli.
Menurut Jazuli, ada 3 alasan mengapa rakyat Banten harus segera sejahtera. Yang pertama, menurut Jazuli, karena otonomi daerah sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Rentang waktu selama itu harusnya telah memberikan efek nyata pada tingkat kesejahteraan rakyat Banten. Namun sayangnya, hingga kini hal itu belum terealisir. Tingkat kesejahteraan rakyat Banten sejak sebelum otonomi daerah hingga 10 tahun pasca otonomi, belum jauh berubah. Karena itu, kesejahteraan rakyat Banten harus segera direalisasikan.
Alasan kedua cetus Jazuli, tidak ada lasan Banten untuk tidak sejahtera. Provinsi Banten sangat kaya. Justru sangat mengherankan jika rakyatnya tidak sejahtera. Menurutnya, tidak semua provini di Indonesia seberuntung Banten.
“Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini untuk mencapai kesejahteraan, maka ini sangat aneh. Padahal, beberapa provinsi yang tidak sepotensial Banten, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Karena itu, Banten harus segera sejahtera tidak bisa tunda-tunda lagi,” jelas Jazuli.
Alasan ketiga lanjut Jazuli, rakyat Banten sudah semakin kritis terhadap pemerintahannya. Rakyat Banten secara politik semakin cerdas. Mereka dapat menilai apa sebuah pemerintahan memiliki konsep yang jelas dan kepedulian atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri.
Menurutnya, rakyat Banten sudah sangat lelah dengan berbagai janji kesejahteraan yang tak kunjung dipenuhi. Dan rakyat Banten bisa menilai apakah itu hanya janji kosong atau tidak. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat Banten menginginkan janji kesejahteraan yang dapat terealisir dengan cepat.
“Saya kira, rakyat Banten sudah lelah menunggu. Mereka jenuh dengan janji yang tak kunjung terpenuhi. Mereka semakin cerdas dalam menilai kinerja pemerintah. Kesejahteraan rakyat Banten tidak bisa tunda-tunda lagi. Itu adalah prioritas utama,” cetusnya.
Jazuli calon yang diusung PKS ini, pada awalnya adalah calon yang kurang diperhitungkan, namun dalam dua bulan terakhir, kekuatan politiknya semakin nyata dan semakin solid. Beberapa pengamat menilai, naiknya grafik Jazuli secara pesat disebabkan oleh intensitas komunikasinya dengan rakyat secara langsung dibina secara utuh sehingga Jazuli bisa bersentuhan langsung dengan rakyat Banten. Ini cara komunikasi yang merakyat dan riil, bukan hanya pencitraan semata. Inilah salah satu kelebihan yang membuat kekuatan politik Jazuli terus menanjak. (TRYZIE)
Media : bantenpost.com
Edisi : Selasa, 06 September 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Juwaini ; Nomor 1 Dibuka, Nomor 2 Dilihat, Coblos Nomor 3
SERANG - Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwani, tidak mempersoalkan kebagian nomor urut buncit alias nomor tiga dalam pengundian nomor urut pasangan cagub-calon wakil Gubernur Banten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten Kamis lalu (25/8).
Calon yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini juga tak ambil pusing dengan pengopinian bahwa nomor urut tiga sebagai pertanda akan mengalami kekalahan.
"Itukan namanya wacana. Pertama nomor ini kan hanya sebagai tanda untuk mengenali lebih spesifik antarsatu calon dengan caLon yang lain. Saya dengan teman-teman bukan kelompok yang mengkultuskan nomor. Semua nomor itu pasti baik. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa nanti petanya, pemenangan Banten berdasarkan nomor," katanya kepada rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.
"Waktu diundi juga, bukan KPUD mengatakan, 'Kamu nomor tiga saja karena kamu (bakalan) kalah.' Tidak mungkin semua calon nomor satu, tidak mungkin semua calon nomor dua, atau semua calon nomor tiga. Inikan untuk mengenal calon-calon yang ada," kata anggota Komisi VIII DPR ini lagi.
Jazuli menegaskan, bahwa pemenang pada pemilihan gubernur Banten tidak ditentukan oleh nomor urut. Di berbagai pemilihan kepala daerah di daerah lainnya, sering nomor urut buncit justru menjadi pemenang. Di mencontohkan Pemilukada Tangerang Selatan. Pada Pemilukada ini yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, nomor urut empat.
Mendapatkan nomor urut tiga, Tim Jazuli juga tampaknya sudah menyiapkan ancang-ancang agar bagainama nomor urut buncit itu bisa disulap menjadi magnet menggaet pemilih dalam kampanye nanti. Jazuli mengatakan, nomor 3 itu memiliki nilai filosofis dalam Islam, terutama dalam menjalankan ibadah.
"Saya kira, kita berdoa, diulang tiga kali. Membaca tasbih dalam shalat sunnahnya 3 kali. Kemudian kalau kita mengkampanyekan juga, nomor satu (surat suara) dibuka, nomor dua dilihat saja, nomor tiga baru dicoblos. Kalau mau kita akal-akalin," katanya sambil tertawa kecil.
"Tapi kita tentu tetap bekerja keras melakukan pemenangan; mesin partai bergerak; saya juga sebagai kandidat terus bergerak. Jaringan-jaringan yang simpati, relawan-relawan petani, nelayan, ulama dan santri, relawan buruh semuanya bergerak. Insya Allah yang menginginkan adanya segera perubahan (semua bergerak). Syiar kita Banten Segera Sejahtera," tandasnya.
Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dengan nomor urut satu dan pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita dengan nomor urut dua. (RMOL/JAY)
Media : rakyatmerdekaonline.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Juwaini Kesal Gambarnya Dicopotin
SERANG - Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang harus berpijak pada peraturan perundang-undangan dalam menertibkan alat kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kalau memang tidak ada dasar hukum untuk melakukan penertiban, pemerintah diminta tidak membuat pekerjaan yang tidak perlu.
"Penertiban itu juga harus ada rujukan peraturan perundangannya. Kalau tidak ada peraturan perundangannya, kenapa juga harus melakukan hal-hal yang reseh begitu," kesal Jazuli Juwani, seperti yang dikutip rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.
Calon gubernur yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini sebenarnya tidak keberatan berbagai atributnya seperti baliho, spanduk, papan reklame ditertibkan. Asal, ada landasan hukumnya dan diberlakukan kepada semua calon.
"Kalau mau ditertibkan, tertibkan semua. Jangan yang punya gubernur tidak ditertibkan. Atau yang di wilayah kota, yang punya walikota tidak ditertibkan. Giliran punya Jazuli yang bukan gubernur dan bukan walikota habis. Jadi kalau mau tertibkan, tertibkan semua. Supaya adil," tegas anggota Komisi VIII DPR ini.
Karena itu dia meminta Panitia Pengawas Pemilukada untuk bersikap tegas kepada Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten yang bertindak diskriminatif.
"Saya kira Panwas harus lebih tegas menyikapi seperti ini. Karena kalau belum apa-apa sudah tidak adil cara memasarkannya, bagaimana nanti kita simpulkan hasil Pemilukada itu adalah hasil Pemilukada yang jujur, bersih dan objektif, kalau mulai dari pemasarannya saja tidak adil dan tidak fair," kesal Ketua DPP PKS ini.
Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dan Wahidin Halim-Irna Narulita. Atut merupakan Gubernur Banten dan Rano Karno adalah Wakil Bupati Tangerang. Sedangkan Wahidin Halim adalah Walikota Tangerang. (RMOL/JAY)
Media : bantenpost.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik
Jazuli Berharap Dukungan Warga Tangsel
GLOBAL TANGSEL, TANGSEL -- Dihadapan kader dan sejumlah tokoh Pamulang Timur saat Buka Puasa Bersama di kediaman Aleg PKS Andi Rahmat,Ahad (14/8/2011) Jazuli Juwaeni berharap mendapat dukungan besar dari warga Tangsel dalam Pilgub nanti. Pasalnya ia merupakan calon cagub yang tinggal di Tangerang Selatan sehingga aspirasi warga tidak perlu jauh ke Serang nanti.
“Saya berharap dukungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir ini tuk memilih cagub yang memang tinggal di Tangsel agar tidak jauh-jauh datang ke Serang” ujar Jazuli berharap.
“Saya akan perjuangkan kota tangsel agar dapat berkembang lebih cepat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya” imbuh Jazuli.
Dalam kesempatan itu dihadiri Ketua DPD PKS Tangsel, Unggul Wibawa dan Wakil Ketua DPRD Tangsel, Ruhamaben. Dalam sambutannya Ruhamaben berharap Pilgub kali ini berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan di Banten khususnya di Tangsel. (Isn)
Media : globaltangsel.com
Edisi : Minggu, 14 Agustus 2011
