Jazuli Menyayangkan Laporan Evaluasi Haji 2010 Tertunda

Senayan - Kementerian Agama diminta tidak mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan laporan dan evaluasi pelaksanaan haji tahun 2010 yang akan dibahas dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VIII DPR RI.

"Saya sangat menyayangkan tertundanya laporan itu. Kita minta Kemenag untuk menyiapkan laporan itu supaya lebih enak membahasnya, karena ini bagian dari kesiapan mereka," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/1).

Seperti diketahui, sesuai dengan hasil rapat internal raker dengan Kementerian Agama membahas laporan dan evaluasi pelaksanaan haji tahun 2010 dijadwalkan pada Senin (24/1) kemarin, namun batal diselenggarakan dengan alasan hasil audit laporan yang belum selesai.

Meski DPR sudah menyiapkan hasil Tim Pengawas Haji, menurut politisi PKS ini, alangkah lebih baiknya masukan dari Tim Pengawas itu disampaikan bersamaan dengan laporan dan evaluasi pelaksanaan haji yang telah disusun oleh pemerintah.

Oleh karenanya, Jazuli meminta agar rapat kerja itu bisa dijadwal ulang sehingga nantinya tidak menghambat proses pembentukan panitia kerja (panja) penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432H/2011.

"Diupayakan rapat berikutnya tidak membuat panja BPIH terlambat. Kalau keterlambatan laporan ini akan menyebabkan keterlambatan penyusunan panja dan keterlambatan panja BPIH 2011 ini dikhawatirkan akan berpengaruh sedikit banyak kepada kualitas pelayanan haji tahun 2011 ini," pungkas anggota DPR dapil Banten III ini.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Yayat R. Cipasang


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Selasa, 25 Januari 2011
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

PKS Jalin Komunikasi dengan Muslim di inggris

JAKARTA— Sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjaiin komunikasi dengan kornunitas dan politisi Muslim inggris. ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik ormas, organisasi politik, LSM, maupun kelompok masyarakat di daiam maupun luar negeri.

Siaran pers Humas DPP PKS yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan, silaturahim dengan komunitas dan poiitisi Muslim inggris itu dilakukan di London, Senin (17/1) malam waktu setempat. Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS Jazuli Juwaini yang ikut dalam rombongan delegasi PKS itu mengemukakan, jalinan komunikasi tersebut penting karena dengan begitu PKS dapat menyerap dan belajar dari pengalaman berbagai pihak yang telah lebih dulu hadir di tengah-tengah masyarakat dan mengembangkan kerjasama dalam berbagai aspek.

"Dari sisi usia, PKS masih relatif muda. Katena itu, kita perlu belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagaian berbagai pihak dalam melayani masyarakat," kata Jazuli yang siap-bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki kesamaan pandangan dalam hal ini.
• antara ed: joko sadewo


Koran Republika
Kamis, 20 Januari 2011
Rubrik Politika, Hal :4

Selengkapnya...

PKS Komunikasi dengan Komunitas Muslim Inggris

Jakarta, (tvOne)
Sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin komunikasi dengan komunitas dan politisi muslim Inggris dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik ormas, organisasi politik, LSM, maupun kelompok masyarakat di dalam maupun luar negeri. Siaran pers Humas DPP PKS yang diterima di Jakarta, Rabu (19/1), menyebutkan, silaturahim dengan komunitas dan politisi muslim Inggris itu dilakukan di London, Senin (17/1) malam waktu setempat.

Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS Jazuli Juwaini yang ikut dalam rombongan delegasi PKS itu mengemukakan, jalinan komunikasi tersebut penting karena dengan begitu PKS dapat menyerap dan belajar dari pengalaman berbagai pihak yang telah lebih dulu hadir di tengah-tengah masyarakat dan mengembangkan kerja sama dalam berbagai aspek. "Dari sisi usia, PKS masih relatif muda. Karena itu, kita perlu belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan berbagai pihak dalam melayani masyarakat," kata Jazuli, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Dengan begitu, imbuh Jazuli, PKS dapat memilih dan memilah mana hal-hal yang perlu dilakukan dan mana yang tidak dalam penyusunan program kerjanya. "Sekaligus juga untuk mengetahui skala prioritas dari program-program tersebut. "Ini penting untuk pengembangan PKS ke depan," lanjut dia.

Menyinggung soal kerja sama, menurut Jazuli, PKS siap bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki kesamaan pandangan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan menciptakan "good corporate governance". Menurut dia, kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama yang bisa dilakukan misalnya adalah dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pelatihan advokasi di bidang sosial dan politik, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya.

Di hadapan komunitas muslim Inggris, di antaranya, hadir pimpinan Muslim Council of Britain (semacam lembaga Majelis Ulama Inggris), Muslim Association of Britain, anggota Partai Konservatif, Partai Buruh, anggota House of Lord (Majelis Tinggi), pengurus Islamic Aids, dan sejumlah tokoh Muslim Inggris lainnya, Jazuli menyampaikan sejarah singkat perkembangan PKS di Indonesia berikut capaian-capaian politik yang diraihnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jazuli ditemani sejumlah pengurus DPP PKS, antara lain, Andi Rahmat (Ketua Departemen Investasi/Anggota Komisi XI DPR RI), Taufik Wijaya (Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri), Suryama M. Sastra (Tenaga Ahli Mensos RI), Suyadi (Kepala Divisi Jaringan dan Bisnis), Hartono (Kepala Biro Media), dan Hendri Lucky (Ketua PIP PKS Inggris). Kunjungan sejumlah pengurus DPP PKS ke Inggris untuk menghadiri Musyawarah Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS untuk Inggris dan Irlandia yang akan dilaksanakan Rabu dan Kamis (19-20/1) di London.

Pertemuan dengan komunitas dan politisi muslim Inggris merupakan salah satu agenda dari kegiatan tersebut. Selain itu, juga akan digelar Seminar Internasional tentang Perkembangan Politik Islam dengan pembicara dari DPP PKS, anggota partai politik serta tokoh muslim Inggris. Pejabat Kedubes RI di London rencananya akan menyampaikan sambutan dalam acara yang digelar 19 Januari tersebut.

Kegiatan Musyawarah PIP PKS itu sendiri antara lain berisi pelantikan jajaran pengurus PIP Inggris yang baru untuk periode 2011-2015. Rencananya, Sekjen PKS Anis Matta akan hadir dan melantik pengurus PIP PKS Inggris yang baru. (Ant)

http://tvone.co.id
Senin, 19 Januari 2011
Dunia Politik

Selengkapnya...

PKS Jalin Komunikasi dengan Komunitas Muslim Inggris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak ,baik ormas, organisasi politik, LSM, maupun kelompok masyarakat di dalam maupun luar negeri, sejumlah pengurus Partai Keadilan Sejahtera mulai menjalin komunikasi dengan komunitas dan politisi muslim Inggris ,

Siaran pers Humas DPP PKS yang diterima di Jakarta, Rabu (19/1), menyebutkan, silaturahim dengan komunitas dan politisi muslim Inggris itu dilakukan di London, Senin (17/1) malam waktu setempat.

Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS, Jazuli Juwaini, yang ikut dalam rombongan delegasi PKS itu mengemukakan, jalinan komunikasi tersebut penting karena PKS dapat menyerap dan belajar dari pengalaman berbagai pihak yang telah lebih dulu hadir di tengah-tengah masyarakat dan mengembangkan kerja sama dalam berbagai aspek.

"Dari sisi usia, PKS masih relatif muda. Karena itu, kita perlu belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan berbagai pihak dalam melayani masyarakat," kata Jazuli, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Dengan begitu, imbuh Jazuli, PKS dapat memilih dan memilah mana hal-hal yang perlu dilakukan dan mana yang tidak dalam penyusunan program kerjanya. "Sekaligus juga untuk mengetahui skala prioritas dari program-program tersebut. "Ini penting untuk pengembangan PKS ke depan," lanjut dia.

Menyinggung soal kerja sama, menurut Jazuli, PKS siap bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki kesamaan pandangan. Menurut dia, kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama yang bisa dilakukan misalnya adalah dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pelatihan advokasi di bidang sosial dan politik, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya.

Di hadapan komunitas muslim Inggris, Jazuli menyampaikan sejarah singkat perkembangan PKS di Indonesia berikut capaian-capaian politik yang diraihnya. Beberapa yang hadir dari komunitas Muslim Inggris ialah pimpinan Muslim Council of Britain, Muslim Association of Britain, anggota Partai Konservatif, Partai Buruh, anggota House of Lord (Majelis Tinggi), pengurus Islamic Aids, dan sejumlah tokoh Muslim Inggris lainnya.

Republika Online
Rabu, 19 Januari 2011
Rubrik Dunia Islam

Selengkapnya...

PKS Jalin Kerja Sama dengan Komunitas Muslim Inggris

Senayan - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mengembangkan jalinan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Contoh terbaru adalah apa yang dilakukan anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini bersama sejumlah pengurus DPP PKS lainnya yang melakukan silaturahim dengan komunitas muslim Inggris.

Bersama dengan Ketua Departemen Investasi DPP PKS yang juga anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat dan Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PKS Taufik Wijaya, Jazuli melakukan silaturahim dengan komunitas Muslim Council of Britain (semacam lembaga Majelis Ulama), Muslim Association of Britain, anggota Partai Konservatif, Partai Buruh, anggota House of Lord (Majelis Tinggi), pengurus Islamic Aids, dan sejumlah tokoh muslim Inggris lainnya.

Kunjungan sejumlah pengurus DPP PKS ke Inggris ini dalam rangka menghadiri Musyawarah Pusat Informasi dan Pelayanan PKS untuk Inggris dan Irlandia yang akan dilaksanakan 19–20 Januari 2011, di London. Kegiatan Mus–PIP PKS itu sendiri akan melantik jajaran pengurus PIP Inggris yang baru untuk periode 2011–2015. Rencana, para pengurus akan dilantik oleh Sekjen PKS Anis Matta. Selain itu juga, pengurus DPP PKS akan menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Internasional tentang Perkembangan Politik Islam.

Menyinggung soal kerja sama, Jazuli mengatakan, PKS siap bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki kesamaan pandangan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan menciptakan good corporate governance.

"Kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama yang bisa dilakukan misalnya adalah dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pelatihan advokasi di bidang sosial dan politik, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya," jelas Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS itu, dalam pernyataan pers yang diterima Jurnalparlemen.com, Selasa (18/1)

Dengan begitu, menurut Jazuli, PKS dapat memilih dan memilah mana hal-hal yang perlu dilakukan dan mana yang tidak dalam penyusunan program kerjanya. Sekaligus juga untuk mengetahui skala prioritas dari program-program tersebut. "Ini penting untuk pengembangan PKS ke depan," ujar anggota DPR Dapil Banten III ini.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 19 Januari 2011
Rubrik : Peristiwa

Selengkapnya...

Komisi VIII Akan Tuntaskan Dua RUU

Senayan - Komisi VIII DPR RI menargetkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) yakni Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dan RUU Penanganan Fakir Miskin kelar pada Masa Persidangan III ini.

"Target masa sidang III menyelesaikan dua RUU itu. Mungkin masa sidang ini kita selesaikan, kita berharap sampai April selesai dua UU yang dibahas dengan pemerintah," kata anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/1).

Untuk pembahasan RUU ZIS dan Penanganan Fakir Miskin, menurut politisi PKS ini, komisi tinggal menunggu DIM dari pemerintah. "Kalau pemerintah sudah menyampaikannya kita akan langsung running bahas," ujarnya.

Mengenai RUU Penanganan Fakir Miskin sendiri, anggota Panja RUU Fakir Miskin ini mengatakan, RUU ini ke depannya diharapkan bisa mampu menangani pengelolaan fakir miskin secara terfokus.

"Lembaga pelaksana jangan terlalu banyak kementeriannya, susah nanti koordinasi dan komunikasinya karena tidak fokus. Kemudian menyelesaikan kemiskinan itu harus sistematis kemiskinannya itu. Kalau mau ngobatin orang harus dilihat penyakitnya apa," ujar anggota DPR RI Dapil Banten III.

Jazuli mengatakan, Komisi VIII juga menyusun RUU Jaminan Produk Halal, Revisi UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan menunggu draf RUU Pengelolaan Keuangan Haji dari pemerintah.

Selain melakukan fungsi legislasi, Jazuli berharap, pada Masa Persidangan III tahun 2010-2011 ini, Kementerian Agama memberikan laporan resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010/1431H. "Nanti kita panggil di masa sidang ini, evaluasi haji pada masa sidang ini sudah ada jadwalnya," jelasnya.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 12 Januari 2011
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Pemilu Kada Banten : Lima Kader PKS Bersaing di Bursa Calon Gubernur

SERANG--MICOM: Lima kader Partai Keadilan Sejahtera masuk dalam bursa bakal calon gubernur (balongub) Banten, yang akan diusung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah pada 2011.

"Ada lima kader yang sudah masuk dalam bursa balogub, salah satu di antaranya saya," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Zukieflimansyah, ditemui disela-sela kegiatan reses di Serang, banten, Minggu (9/1).

Meski masuk dalam bursa balongub, ia mengaku tidak ambisi untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2011-2016 tersebut. "Saya tidak ambisi untuk maju dan tidak akan mencalonkan diri," katanya.

Lima kader PKS yang masuk dalam bursa balongub di antaranya Zulkieflimansyah, Jazuli Juawaeni yang saat ini menjadi anggota Komisi VIII DPR, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidzar, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Irfan Maulidi.

"Memang nama saya masuk yang akan dicalonkan pada Pilgub 2011 nanti, tapi kalau menurut saya lebih efektif yang berkiprah di daerah, yakni Irfan atau Bonnie," katanya.

Namun, kata dia, penentuan kader yang akan diusung pada pilgub nanti sepenuhnya diserahkan pada partai, namun yang jelas PKS harus menjadi calon nomor satu (gubernur). Ketua DPD PKS Kota Serang Nana Mulyana mengharapkan, agar Zulkieflimansyah bersedia maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten itu.

Zulkieflimansyah, kata dia, masuk dalam bursa balogub dengan pertimbangan, anggota DPR RI yang juga ikut dalam Pilgub Banten 2006 lalu, sudah terbukti popularitas dan elektabilitasnya di Serang, yang saat itu berpasangan dengan Marisa Haque.

"Dari lima nama balongub itu, elektabilitas Zulkieflimansyah lebih kuat, ditambah lagi kader yang bukan simpatisan juga masih mendukungnya," katanya. (Ant/OL-2)


Media : m.mediaindonesia.com
Edisi : Senin, 10 Januari 2011

Selengkapnya...

Lima Kader PKS Masuk Bursa Balongub Banten

Serang (ANTARA News) - Lima kader Partai Keadilan Sejahtera masuk dalam bursa bakal calon gubernur (balongub) Banten, yang akan diusung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah pada 2011.

"Ada lima kader yang sudah masuk dalam bursa balogub, salah satu di antaranya saya," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Zulkieflimansyah, ditemui disela-sela kegiatan reses di Serang, Banten, Minggu.

Meski masuk dalam bursa balongub, ia mengaku tidak ambisi untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2011-2016 tersebut.

"Saya tidak ambisi untuk maju dan tidak akan mencalonkan diri," katanya.

Lima kader PKS yang masuk dalam bursa balongub di antaranya Zulkieflimansyah, Jazuli Juawaeni yang saat ini menjadi anggota Komisi VIII DPR, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidzar, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Irfan Maulidi.

"Memang nama saya masuk kedalam yang akan dicalonkan pada Pilgub 2011 nanti, tapi kalau menurut saya lebih efektif yang berkiprah di daerah, yakni Irfan atau Bonnie," katanya.

Namun, kata dia, penentuan kader yang akan diusung pada pilgub nanti sepenuhnya diserahkan pada partai, namun yang jelas PKS harus menjadi calon nomor satu (gubernur).

Ketua DPD PKS Kota Serang Nana Mulyana mengharapkan, agar Zulkieflimansyah bersedia maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten itu.

Zulkieflimansyah, kata dia, masuk dalam bursa balogub dengan pertimbangan, anggota DPR RI yang juga ikut dalam Pilgub Banten 2006 lalu, sudah terbukti popularitas dan elektabilitasnya di Serang, yang saat itu berpasangan dengan Marisa Haque.

"Dari lima nama balongub itu, elektabilitas Zulkieflimansyah lebih kuat, ditambah lagi kader yang bukan simpatisan juga masih mendukungnya," katanya.(*)
(U.KR-MSR/S031/R009)


Media : antaranews.com
Edisi : Minggu, 9 Januari 2011

Selengkapnya...

Lima Kader PKS Bersaing Gantikan Ratu Atut di Banten

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG-- Lima kader Partai Keadilan Sejahtera masuk dalam bursa bakal calon gubernur (balongub) Banten, yang akan diusung partai tersebut dalam pemilihan kepala daerah pada 2011.

"Ada lima kader yang sudah masuk dalam bursa balogub, salah satu di antaranya saya," kata anggota Fraksi PKS DPR RI Zukieflimansyah, ditemui disela-sela kegiatan reses di Serang, Ahad (9/1).

Lima kader PKS yang masuk dalam bursa balongub di antaranya Zulkieflimansyah, Jazuli Juawaeni yang saat ini menjadi anggota Komisi VIII DPR, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidzar, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Irfan Maulidi.

"Memang nama saya masuk kedalam yang akan dicalonkan pada Pilgub 2011 nanti, tapi kalau menurut saya lebih efektif yang berkiprah di daerah, yakni Irfan atau Bonnie," katanya.

Namun, kata dia, penentuan kader yang akan diusung pada pilgub nanti sepenuhnya diserahkan pada partai, namun yang jelas PKS harus menjadi calon nomor satu (gubernur).

Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara

Media : Republika Online
Edisi : Ahad, 09 Januari 2011
Rubrik : Politik

Selengkapnya...

Reshuffle Kabinet SBY Jangan Lupakan Perjanjian Koalisi

INILAH.COM, Jakarta - Meski reshuffle kabinet hak pereogratif presiden, namun PKS meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlebih dulu membahasnya dengan pimpinan parpol koalisi.

Harapan itu disampaikan Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini. Menurutnya, komunikasi soal reshuffle kabinet sudah menjadi kesepakatan bersama yang dibuat antara PKS dan SBY.

"Dalam perjanjian PKS dengan Presiden SBY, kalau ada reshuffle harus ada komunikasi dengan pimpinan partai kita," ungkap Jazuli kepada INILAH.COM, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (5/1/2011).

Anggota Komisi VIII DPR ini berharap SBY tidak mengingkari perjanjian. Namun, jika mengingkari, PKS akan mengambil sikap. "Kalau itu (reshuffle) sudah terjadi nanti dan kita tidak diajak bicara, baru kita akan ambil sikap perhitungan," ujarnya tanpa merinci perhitungan yang dimaksud.

Soal kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring yang dinilai buruk oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Jazuli menyerahkan pada penilaian Presiden.

"UKP4 hanya memberi masukan, keputusannya ada di tangan Presiden. Biar dikasih masukan macam-macam, kalau kata Presiden nggak, ya nggak bakal direshuffle."

Apakah PKS akan keluar dari koalisi jika ada kadernya yang terkena reshuffle? "Mempertimbangkan dan meninjau ulang soal koalisi itu perlu ada tahapan-tahapan untuk mengambil keputusan," kata dia diplomatis. [tjs]

Media : www.inilah.com
Edisi : Kamis, 6 Januari 2011

Selengkapnya...

PKS Minta Tak Dicap Partai Koalisi Pembangkang

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta kepada partai koalisi lainnya tidak menuduh PKS membangkang.

"Kalau mengingatkan sesuatu yang tidak beres masak kita dianggap nakal. Jangan lagi kami dianggap sebagai partai koalisi yang membangkang," ujar Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini kepada INILAH.COM, Rabu (5/1/2011).

PKS menegaskan komitmen bersama koalisi SBY-Boediono ditegakkan. PKS akan mengingatkan pemerintah jika ada hal yang perlu diluruskan, termasuk soal dominasi Sekretariat Gabungan (Setgab) oleh partai tertentu.

"Tidak boleh dalam membangun bangsa ini ada dominasi segelintir-segelintir. Harus kerjasama. Republik ini membutuhkan kebersamaan dan kekompakan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, PKS bisa dibilang partai koalisi SBY-Boediono yang sulit 'dijinakkan'. Kadang-kadang, PKS tidak takut berseberangan dengan keinginan koalisi.

Terakhir, PKS tidak merasa 'nyaman' berada dalam Setgab, yang dianggap hanya didominasi partai koalisi tertentu. PKS menganggap dijadikan alat kepentingan Setgab.

Tidak terima dengan hal itu, PKS sempat mengusung ide poros tengah sebagai tandingan Setgab. Namun, gagasan poros tengah sepertinya sekadar gertakan. [bar]


Media : www.inilah.com
Edisi : Rabu, 5 Januari 2011

Selengkapnya...

KUNJUNGAN KERJA Petugas Pos Pengamatan Gunung Bromo Diberi Motor

Senayan - Untuk meningkatkan kinerja pengamatan di Pos Pengamatan Gunung Api Gunung Bromo, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Bromo memberikan bantuan satu unit sepeda motor kepada petugas. Pemberian bantuan ini merupakan usulan salah satu anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini yang masuk dalam rombongan tim.

"Saya mengusulkan bagaimana kalau anggota bisa patungan untuk memberikan bantuan sepeda motor, sehingga aktivitas petugas di Pos Pengamatan Gunung Bromo bisa lebih dinamis," kata Jazuli dalam pernyataan pers yang diterima Jurnalparlemen.com, Rabu (22/12)

Politisi PKS ini mengatakan, mereka yang bertugas mengamat gunung-gunung berapi mempunyai peran yang besar, serta menjadi penentu informasi kondisi gunung berapi yang kemudian menjadi dasar penetapan status gunung tersebut.

Dalam pengamatannya, Pos Pengamatan Gunung Bromo yang memantau aktivitas vulkanologi masih kesulitan dalam melakukan aktivitas, karena dukungan kendaraan operasionalnya masih minim. Apalagi, lanjut Jazuli, dua kabupaten di kaki Gunung Bromo seperti Lumajang dan Pasuruan belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia menambahkan, bagaimana petugas bisa kerja secara optimal memberikan informasi dan kondisi aktual gunung, jika fasilitas petugas Pos Pengamatan Gunung Bromo masih terbatas. "Karena minimnya dukungan kendaraan, bagaimana bisa mengetahui, apakah statusnya masih wasada, siaga, atau sudah awas. Jangan-jangan nanti belum sempat menginformasikan status, gunung sudah meletus," ujar anggota DPR Dapil Banten III ini.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro berharap, sepeda motor ini bisa membantu petugas di Pos Pengamatan Gunung Bromo untuk melakukan aktivitas lebih cepat di medan yang sulit hingga ke puncak gunung.

"Sepeda motor ini kita harapkan dapat meningkatkan kinerja petugas dalam mengamati aktivitas vulkanologi gunung berapi yang cukup aktif tersebut," pungkasnya.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 23 Desember 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Jazuli Juwaini: Bentuk Panja Dana Haji

Senayan - Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini tetap berkeyakinan perlu dibentuk panitia kerja (panja) tentang sistem pengelolaan dana haji. Sebab, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BNI, pihaknya tidak mendapat keterangan yang memuaskan terkait pemberitaan dugaan penyimpangan penggunaan dana setoran awal jamaah haji.

"Kalau kita menyelesaikan persoalan begitu saja, ini masalah 2 triliun dana umat yang isunya diagunkan itu. Kita harus bikin panja supaya tuntas, supaya lebih jelas nanti orang menduga-duga terus. Saya memandang perlu adanya panja terkait tentang pengelolaan keuangan haji," katanya kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/12).

Menurut politisi PKS ini, apabila persoalan ini tidak diselesaikan maka bisa jadi akan ada yang menjadi korban dugaan. "Kalau ada persoalan kita bisa mengetahui siapa yang bermain di balik persoalan itu, sehingga dia berhak mendapatkan hukuman yang layak sesuai perbuatannya. Memang harus tuntas," ujarnya.

Apabila diselesaikan melalui panja, lanjut Jazuli, Komisi VIII bukan hanya mengundang perusahaan yang diduga bermasalah itu, akan tetapi juga mengundang pihak majalah yang memuat pemberitaan tersebut. "Katanya mereka masih punya peluru banyak itu. Kalau tidak bagaimana kita mendapat kejelasan," tukasnya.

Untuk perbaikan ke depan, Jazuli menambahkan, perlu dimasukkan tentang sistem pengelolaan dana haji harus dirinci di dalam revisi UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Kalau perlu sampai ada lembaganya supaya uang ini fokus tidak tercecer ke beberapa lembaga. Seperti Tabung Haji di Malaysia sangat efektif memberikan subsidi terhadap jamaah hajinya karena uangnya fokus dan mudah mengontrolnya, mereka hanya konsentrasi untuk menyejahterakan jamaah haji, sehingga haji lebih murah," pungkas anggota DPR RI Dapil Banten III.

Sebelumnnya, Senin (13/12), Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat saat RDP dengan Komisi VIII mengatakan bahwa secara substansi keseluruhan pihaknya sangat prihatin dan tersakiti dengan pemberitaan dugaan penyimpangan penggunaan dana setoran awal jamaah haji. Menurut Bahrul, pemberitaan itu kontraproduktif dalam pembangunan imej yang sedang Kemenag lakukan. Pihaknya juga prihatin karena hak jawab tak dimuat keseluruhan.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Sabtu, 18 Desember 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Sinergi Atasi Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama negeri ini. Naraun, berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan belum signifikan mengatasi permasalahan tersebut hingga saat ini. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia pada 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (14,15 persen). Angka ini cukup tinggi dan bukan perkara mudah untuk menurunkannya, apalagi di tengah persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang aktual. Perlu upaya kolektif tidak hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga di seluruh komponen masyarakat. Di tengah upaya pemerintah untuk mereduksi angka kemiskinan di atas, DPR RI mengambil inisiatif dan mengusulkan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin dan RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Dua RUU tersebut akan segera dibahas bersama pemerintah pada masa sidang II tahun 2010/2011 ini.

Kedua RUU memiliki pijakan analisis masalah dan argumentasi yang relatif sama, yaitu upaya untuk menyejahterakan rakyat yang tergolong fakir miskin atau kurang mampu harus memiliki grand design, komitmen dan konsistensi kebijakan yang diwujudkan dengan dukungan kelernbagaan (anggaran, SDM, manajemen) yang kuat.

Kedua RUU juga memiliki landasan konstitusional yang berimpitan, yaitu Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain pasal-pasal terkait lainnya yang mengamanatkan perlindungan dan penyejahteraan fakir miskin. Berdasarkan analisis evaluatif terhadap fakir miskin selama ini, kedua RUU menilai aturan, kebijakan, kelembagaan, dan program yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah selama ini belum efektif untuk mengentaskan kemiskinan secara terukur dan sistematis sehingga diperlukan penguatan dan perbaikan dalarn sejumlah aspek.

RUU Penanganan Fakir Miskin
RUU Penanganan Fakir Miskin menilai kebijakan 'pro-poor' belum didukung dengan anggaran, program, dan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, RUU berharap pemerintah serius untuk mengalokasikan anggaran serta mewujudkan program yang terukur dalam rangka pengentasan kemiskinan. RUU juga berharap ada satu kelembagaan yang bekerja secara sistematis, koordinatif, dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Faktanya, selama ini, anggaran dan kebijakan pengentasan kemiskinan tersebar di banyak kernenterian dan lembaga. Berdasarkan inventarisasi pemerintah, ada 20 kementerian/lembaga yang memiliki anggaran dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Sayangnya, hal tersebut tidak didukung dengan pola koordinasi yang sistematis sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan secara efektif. Yang terjadi kebijakan dan dukungan anggaran bersifat parsial dan cenderung karikatif karena tidak adanya grand design penanganan kemiskinan.

Pemerintah menyadari permasalahan tersebut ketika awal tahun 2010 membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh wakil presiden. TNP2K dibentuk sebagai upaya menyusun desain kebijakan yang integratif, terpadu, dan komprehensif dalam program pengentasan diialankan pemerintah. Namun, tim ini hanya bersifat koordinatif dan bukan merupakan leading actor yang kuat dan eksekutorial dalam menjalankan kebijakan dan program penanganan kemiskinan. RUU Penanganan Fakir Miskin menginginkan adanya kelembagaan yang kuat sehingga dapat menjalankan kebijakan penanganan kemiskinan yang konkret dan terukur.

RUU Pengelolaan ZIS
RUU Pengelolaan ZIS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dalam kerangka yang lebih luas, RUU bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. RUU Pengelolaan ZIS menilai potensi umat Islam dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari kewajiban dan anjuran agama Islam dapat menjadi instrumen yang mendukung upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan jika dikelola secara profesional.

Perhitungan yang. dilakukan oleh PIRAC (Public Interest Research arid Advocacy Center) menunjukkan bahwa potensi zakat umat Islam bisa mencapai 9 triliun per tahunnya: Bahkan, Hasil kajian Pusat Bahasa Budaya UIN (PBB UIN) menegaskan per tahun zakat bisa terhimpun sebanyak 19 triliun. Potensi dana yang demikian besar harus dlpungut dan disalurkan secara profesional agar nyata hasil gunanya. Namun sayangnya, riil penerimaan zakat masih jauh dari potensinya(800 miliar-1,5 triliun versi Baznas).

Di sisi lain, pendayagunaan ZIS oleh lembaga-lembaga Amil masih diragukan
efektivitasnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Banyaknya lembaga sosial penerima dan penyalur ZIS merupakan potensi sumber daya umat Islma dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam perspektif: ini, mereka adalah mitra pemerintah guna menumbuhkan kesetiakawanan dan kesadaran berbagi/memberikan pertolongan kepada sesama. Namun, lembaga-lembaga sosial tersebut harus dipayungi dengan regulasi yang kuat dan profesional sehingga tujuan sosial kewajiban dan anjuran zakat, infak, dan sedekah dapat terpenuhi dengan baik.

Sinergi
Muatan RUU Penanganan Fakir Miskin dan RUU Pengelolaan ZIS dapat disinergikan sebagai upaya untuk mengefektifkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan nasional. Sinergi dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang memungkinkan koordinasi dan konsolidasi sumber daya berupa sumber daya manusia, dana, perumusan program, dan manajemen pengelolaan program.

Koordinasi dan konsolidasi juga penting dilakukan dalam hal data kemiskinan dan peta program/bantuan. Selama ini, pemerintah berjalan dengan data-data resmi sementara lembaga-lembaga sosial menghimpun dan mempresentasikan datanya sendiri berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan secara mandiri.

Ketidaksatuan peta program/bantuan menyebabkan program/bantuan kemiskinan tidak merata dan sering kali mengalami redundansi dan overlapping sehingga tidak akan efektif.

Koordinasi dan konsolidasi sumber daya dapat dilakukan dengan menekankan peran aktif pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi program-program peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga sosial, khususnya lembaga penerima dan pengelola ZIS. Selain itu, perlu aturan yang memungkinkan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial dalam melakukan kerjasama pemberdayaan masyarakat.

Media : Koran Republika
Edisi : Sabtu, 18 Desember 2010
Rubrik : Opini

Selengkapnya...

Jazuli Juwaeni, Bekas Calon Bupati Tangerang Tak Ciut Nyalinya Meski Nyaris Dibogem

Bekas calon Bupati tangerang Jazuli Juwaini tak ciut nyalinya meski mengenai wajah politisi PKS itu. "Waktu saya mau naik tangga, saya mau dipukul oleh dua orang. berpakaian partai tertentu. Tapi, saya mengelak, akhirnya tidak kena,"cerita anggota Komisi VIII DPR ini kepada Rakyat Merdeka.

Jazuli yang berpasangan dengan Airin Rachmi Diany ini sangat menyayangkan kejadian itu karena terjadi di gedung DPRD dan dijaga aparat keamanan.

Dia tidak tahu alasan mereka mau memukul dirinya. "Ya, mungkin saja, mereka sengaja bikin saya down, lalu mengundurkan diri. Tapi saya tidak terpengaruh dengan cara kotor, kasar, anak-anak dan pengecut seperti itu," tegasnya.

Ayah dari tiga orang anak ini tidak terpengaruh oleh intimidasi itu. Jazuli tetap maju di Pilkada Tangerang 28 Januari 2008. Pasangan Jazuli-Airin maju dengan dukungan dari PKS dan lima partai kecil lainnya.

Suami Latifah ini mengaku, maju sebagai calon Bupati Tangerang karena alasan struktural yang ditugaskan PKS dan memiliki alasan pribadi yang didorong oleh realita.

Sebagai orang Tangerang, Jazuli terpanggil untuk melakukan perubahan di Kabupaten Tangerang, daerah yang menurutnya banyak potensi tapi rakyatnya belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Meski sudah duduk sebagai anggota DPR, tapi Jazuii tetap maju sebagai calon bupati. Karena, sebagai bupati, dia bisa membuat kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Misalnya, menggratiskan sekolah. Tinggal bikin kebijakan dan diminta persetujuan dari DPRD. Kalau saya sebagai DPR saya tidak bisa mengeksekusi kebijakan. Hanya bikin undang-undang yang kadang sifatnya general," papar kelahiran Bekasi 2Maret 1968 ini.

Tapi, keinginan Jazuli kandas. Sebab, hasil rekapitulasi KPUD Tangerang menempatkan pasangan Jazuli-Airin pada posisi kedua dengan 575,485 suara (39,20 persen).
Sedangkan peringkat penaraa ditempari pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno yang didukung Partai Golkar, PDIP, PPP, PAN, dan 12 partai lain dengan 326,534 suara (56.29 persen).

Sementara di tempat ketiga pasangan Usamah Hisyam-Habib Alvi Ali Al-Husainy yang diusung Partai Demokrat dan PKB 66,215 suara (4.51 persen).

Kenapa bisa kalah? Menurut Jazuli. ada beberapa sebab, diantaranya belum profesionalnya KPUD Tangerang. "Daerah yang bcrpotensi memilih saya tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Di komplek-komplek yang pemilihnya rasional misalnya, ada 500 pemilih yang dikasih hanya 150,"ujarya.

Selain itu, lanjut Jazuli, rakyat masih mudah dipengaruhi dengan sedikit imbalan.
"Selama rakyat masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, demokrasi akan sangal susah dijalankan. Artinya, masyarakat kurang mampu sangat mudah dipengaruhi dengan sedikit imbalan saja," katanya.

Ditanya apakah ada rencana mencalonkan kembali sebagai Bupati Tangerang, Jazuli mengaku belum terpikir.

"Saya sedang fokus di komis VIII. Saat ini, anggaran mensejahterakan masyarakat terlalu banyak dipecahnya. Ke depan akan kita fokuskan agar memudahkan kordinasi dan evaluasinya," tutupnya. • BCG


KORAN RAKYAT MERDEKA
SENIN, 13 DESEMBER 2010
RUBRIK GERPOL HAL. 6

Selengkapnya...

Hasil Musda di Kota Serang, Isyaratkan Jayabaya-Boni Maju Pemilukada Banten PKS Usulkan WH-Jazuli

KOTA—Suara elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 'terbelah' dalam mengusulkan calon Gubernur Banten dalam Pemilukada Provinsi Banten mendatang, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Tangerang mengusulkan Wahidin Halim (WH) dan Jazuli Juwaeni sebagai calon gubernur. Sedangkan DPD PKS Kota Serang mengisyaratkan Mulyadi Jayabaya akan disandingkan dengan Boni Mufizar, sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

'Pecahnya' suara PKS ini terlihat saat membahas program politik pada Pemilukada Provinsi Banten, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 2. Minggu (12/12), tiga DPD PKS, yakni DPD PKS Kota Tangerang, DPD PKS Kota Serang dan DPD PKS Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan Musda. Dari ke tiga DPD itu, hanya DPD PKS Kabupaten Tangerang yang tidak membahas soal program politik pada Pemilukada Provinsi Banten mendatang.

Dalam konferensi pers yang digelar usai penutupan Musda, Minggu (12/12), Ketua Umum DPD PKS Kota Tangerang Hilmi Fuad terpilih menyatakan, DPD PKS Kota Tangerang mengusulkan Wahidin Halim dengan Jazuli Juwaeni sebagai calon Gubernur Banten. Usulan ini nantinya akan diserahkan ke Musyawarah Wilayah (Muswil).

Menurut Hilmi, DPD PKS Kota Tangerang menilai kedua figur ini layak untuk maju dalam Pemilukada Provinsi Banten 2011. Jazuli Juwaeni, kata Hilmi, merupakan kader internal partai yang dinilai punya nilai jual. Sedangkan Wahidin Halim, dinilai sebagai figur terbaik dari Kola Tangerang yang banynk diinginkan masyarakal Kota Tangerang tmink maju menjadi Calon Gubernur Banten. Saat ini, Jazuli luwaeni tercatat akttf sebagai anggota DPR-RI. Kader PKS yang pernah kalah saat mencalonkan diri sebagai Bupati Tangerang berpasangan dengan Airin Rachmy Diany itu, dinilai niasih inemiliki kantong-kantong suara yang cukup besar.Terutama di Kabnpaten Tangerang. Sementara, Wahidin Halim adalah figur eksternal PKS yang saat ini masihmenjabat sebagai Walikota Tangerang.

"Kami tidak banya mengusulkan kader internal partai saja. Kami juga mengakomo-dir keinginan warga Kota Tangerang. Bapak H Wahidin Halim kami kenai sebagai figur terbaik dari Kota Tangerang," kata Hilmi Fuad.

Dijelaskan Hilmi, usulan nama Jazuli Juwaeni dan Wahidin Halim menjadi calon Gubernur Banten ini bukan berarti mengusulkan calon dan wakilnya. Dua figur ter-sebut akan diusulkan ke tingkat DPW PKS Banten untuk dipilih salah satunya menjadi calon gubernur.

"Dua-duanya kami usulkan menjadi calon gubernur ke DPW Banten. Kcbijakan DPW nanti yang menentukan selanjutnya," kata Hilmi.

Saat ditanya apakah pihaknya sndah melakukan komunikasi politik dengan Wahidin Halim berkaitan dengan Pemilukada Banten 2011, Hilmi mengatakan, komunikasi secara personal dengan Wahidin Halim belum dilakukan.

"Tapi, komunikasi yang telah dibangun adalah dengan masyarakal," kata Hilmi.
Berbcda dengan Musda PKS Kota Tangerang, Musda PKS Kota Serang malah mengisya-ratkan pasangan calon. Pasangan ini nantinya merupakan hasil kolaborasi anlara kader internal dan kader eksternal.

Isyarat ini terlihat dari orasi politik pada pembukaan Musda DPD PKS Kota Serang di Gading Islamic Centre, Minggu (12/12). Anggota Koniisi VII DPR IU, Zulkifliemansyah menyalakan, sccara pribadi dirinya aknn menyandingkan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dengan kader internal Boni Mufizar. Saat ini Boni merupakan anggota DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufizar. Akan tetapi ini baru dipertimbangkan di PKS. Tapi siapapun yang nanti diusulkan DPW PKS Banten, saya akan mendukung.Tapi knlau berpe-luang lebib, kader PKS disandingkan dengan incumbent. Saya optimis akan memenangkan Pilgub jika kader PKS disandingkan dengan Jayabaya," kata Zulkifliemansyah yang juga menjabat Wakil Ketua di DPP PKS.

Dalam kacamata Zul, begitu Zulkifliemansyab biasa disapa, alasan disandingkannya Jayabaya dengan Boni, karena Jayabaya memilikikonstituen dan juga incumbent. Selain itu, Pada Pilgub lain, dari tujuh kota/kabupaten, hanya di Kabupaten Lebak saja suara PKS kalah telak,

"Warga di Lebak itu berpildr masih tradisional. Dan pengaruh Kepala daerah yang dalam hal ini Jayabaya sangat kuat sekali. Beda dengan di Tangerang, masyarakatnya sudah cerdas dan pola pikirnya rasional. Jadi kami tidak khawatir suara PKS di Tangerang akan berkurang," ujarnya.

Ditanya soal pernyataan Zulkifliemansyah, Ketua DPD PKS Kota Serang yang lama, Acep Rofiuddin mengatakan, siapapun calon yang diusulkan DPW Banten nntuk menjadi menjadi calon Gubernur, harus didukung semua DPD.
"Pilgub adalab agenda terdekat kila saat ini, dan kami akan menerima dan mendu-kung siapapun calon yang nanti diusulkan. Harapan kami, calon Gubernur beraal dari kader PKS," harapnya.

Di mata Acep, banyak kader internal PKS yang pas untuk. dicalonkan menjadi gubernur. Dia menyebutkan beberapa nama diantaranya Jazuli Juwaeni, Wakil Ketua DPRD Banten sekaligus Ketua DPW PKS Banten Irfan Mauludi, Zulkifliemansyah dan Ketua Majelis Pertimbangan wilayah DPW PKS Banten Mas'a Toyib.

Keinginan Acep ini sama dengan keinginan Mas'a Toyib. Ditemui di lokasi Musda, Mas'a Toyib mengatakan, selama ini PKS selalu menjadi partai yang mendukungcalon dari luar dan baru satu kali mendukung calon dari kader PKS sendiri pada Pilgub tahun lalu. "Harapan kita calon gubernur adalah dari kader PKS sendiri, dengan mekanisme usulan dari bawah (PAC). Tetapi semua itu tergantung nanti DPW. Siapapun yang nanti ditunjuk DPW, kita akan dukung," katanya.

Sementara itu, Musda 2 DPD PKS Kabupaten Tangerang ini, belum mengusulkan sipa calon Gubernur yang akan diusung pada Pemilukada Provinsi Banten 2011 mendatang.

"Kita belum melakukan pembahasan untuk calon gubernur. Mungkin nanti akan dibahas oleh pengurus pada agenda rapat berikutnya," kata juru bicara Musda Sultoni, yang ditemui di lokasi Musda.

Pengurus Terpilih
Selain menyepakati usulan nama calon Gubernur Banten, dalam Musda 2 DPD PKS Kota Tangerang, ada empat sikap politik yang dirumuskan. Empat sikap itu yakni memenangkan Pemilukada Pro¬vinsi Banten di daerah pemilihan Kota Tangerang, memenangkan Pemilukada Kota Tangerang 2013 dengan mengusung kader partai, menjadi perrtenang dua besar dalam Pemilu 2014 dan mendukung kebijakan Pemkot Tangerang yang pro-rakyat.

Sekretarls Umum DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan menambahkan, PKS Kota Ta¬ngerang tidak sekadar men¬dukung kebijakan Pemkot Tangerang yang pro-rakyat. PKS Kota Tangerang juga ikut mengawasi serta mengevaluasi secara kritis pelaksanaan kebijakan Pemkot Tangerang khususnya dalam penangan-an banjir, sekolah dan rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa, rumah (inggal layak huni untuk rakyat miskin, menjaga Kota Tangerang yang bersih, hijau dan btru serta dana bantnan modal untuk pengusaha kecil.

"Bentuk dukungan dan pe-ngawasan kebijakan Pemkot Tangerang ini diantaranya lewat kader kami yang ada di legislatif," kata Tengku Iwan

Dalam Musda itu terpilih Hilmi Fuad sebagai Ketua umum, Asep Mulyawan sebagai Bendahara Umum dan Na-zarudin sebagai Ketua Bidang Kaderisasi Nirwan.
Dalam Musda yang dibuka Sabtu (11/12) malam ini, dihadiri sejumlah tokoh dan kader partai. Diantaranya, ang¬gota DPR Jazuli luwaeni, Ketua DPW PKS Banten Irfan Mau-lidi, anggota DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara dan kader partai lainnya. Pem-bukaan Musda diiakukan dengan pemukulan tambur oleh petinggi partai dan dilanjutkan dengan atraksi barongsai.

Sedang pada Musda 2 DPD PKS Kota Serang yang digelar di Hotel Mahadria, Nanang Mulyana terpilih sebagai Ketua, Hidayatullah sebagai sekretaris, Apet Saiful Anwar sebagai bendahara dam Sumedi Abdul Latif sebagai Kabid Kaderisasi.
Sementara Musda PKS Kabupaten Tangerang, mantan anggota DPRD Provinsi Ban-ten Periode 2004-2009 Bambang Sudarmaji terpilih sebagai Ketua. "Bambang (erpilih secara aklamasi, mengalahkan tiga calon lainnya, yakni AH Mustofa, Heri Rubianto dan Karmono.

Menurut Juru bicara Musda Sultoni, pada Musda kali ini, tidak sempat diiakukan voting suara. Pemilihan ketua dan pengurus lainnya langsung ditunjuk peserta Musda. Hal ini lantaran peserta Musda yang hadir sebanyak 173 peserta dari perwakilan dari 29 Pengurus Cabang dan empat perwakilan DPD.

"Empat nama yang maju sebagai calon Ketua DPD Kabupaten langsung ditunjuk. Bambang Sudarmaji langsung ditunjuk sebagai ketua, sementara Heri Rubianto menduduki posisi sekretaris, Karmono Sebagai bendahara dan Ali Mustofa selaku Kepala Bidang Kaderisasi," terang Sultoni. (bha/cr-7/and/sdh/asp)


Harian Tangerang Ekspres
Senin, 13 Desember 2010
Headline

Selengkapnya...

PKS Kota Munculkan Dua Nama

TANGERANG - DPD PKS Kota Tangerang memunculkan dua nama bakal calon ubernur Banten periode 2012-2017 keduanya adalah anggota DPR RI asal PKS Jazuli Juwaini dan Walikota Tangerang Wahidin Halim. Nama keduanya muncul dalam Musda II DPD PKS Kota Tangerang pada Sabtu(ll/12) dan Minggu(12/12) di Club House & Golf Country Modernland, kota Tangerang. Musda juga menetapkan Hilmi Fuad sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang periode 2010-2015.

Dalam musda yang dihadiri Ketua DPW PKS Provinsi Banten Irfan Maulidi ini, DPD PKS Kota Tangerang juga bertekad mengusung kader internal untuk, memenangkan Pilkada Kota Tangerang 2013 dan memenangkan Pemilu 2014. Hilmi mengatakan, Jazuli merupakan kader internal. Dia dinilai layak maju dalam Pilkada Banten 2011 mendatang. Sedangkan Wahidin merupakan figur terbaik Kota Tangerang yang banyak diinginkan masyarakat Kota Tangerang untuk maju sebagai calon gubernur Banten. "Dua nama yang kami munculkan ini selanjutnya kami usulkan ke DPW PKS Provinsi Banten," kata Hilmi dalam keterangan persnya, Minggu (12/12).

Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah fungsionaris DPD PKS Kota Tangerang terpilih, antara lain, Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan, Bendahara Asep Mulyawan, dan Ketua Bidang Kaderisasi Nirwan Nazarudin.
Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Tengku Iwan mengatakan, sikap DPD PKS Kota Tangerang terhadap kebijakan Pemkot Tangerang adalah mendukung dengan tetap rnengedepankan sikap kritis untuk kemajuan.

Pada bagian lain, dalam beberapa kesempatan Walikota Tangerang Wahidin Halim mengaku siap untuk tampil sebagai calon gubernur Banten mendatang. Kata Wahidin, pada saat yang tepat dirinya akan mendek-larasikan pencalonannya itu di hadapan publik. la pun tengah melakukan survei tentang figur yang diinginkan. masyarakat. "Pada saatnya nanti, saya sampaikan," katanya. (dai/don)

Koran Radar banten
Senin, 13 Desember 2010
Halaman 20

Selengkapnya...

Hilmi Fuad Pimpin DPD PKS Kota

TANGERANG, SN—Musyawarah daerah (Musda) DPD PKS Kota Tangerang yang diselenggarakan selama dua hari dari Sabtu-Mir,ggu(l 1-12/12) di Club House & Golf Country Modernland akhimya mcmilih Hilmi Fuad sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang periods 2010-2015. Hilmi mcnggantikan Ketua DPD periode sebelumnya, Saring Suparyono.
Hilmi yang juga anggota DPRD Banten ini mengungguli tiga kandidat lainnya, yakni Tengku Ivvan yang kemudian menjadi Sekretaris Umum, Asep Mulyawan kemudian menjadi Bendahara Umum, serta Nirwan Nazarudin yang menjadi Ketua Bidang Kaderisasi.
Hasil tersebut merupakan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten dan Dewan Pimpinan Pu-sat (DPP) PKS. Kcpada wartawan, Hil¬mi menyatakan salah salu sikap politik PKS adalah mendukung kebijakan pemerintah daerah Kota Tangerang yang pro rakyat dan mengawasi pelaksanaannya secara kritis, khususnya dalam penanganan banjir, sekolah dan rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa,

nirnah tinggal yang layak huni untuk rakyat miskin, menjaga Kota Tangerang yang bersih, hijau dan biru serta dana bantuan modal untuk pengusaha kecil.
Dua Calon di Pilgub Banten

Selain memilih Ketua DPD, dalam Musda tersebut, kader partai berlambang padi emas itu juga menyampaikan sikap politiknya terkait Pilgub Banten 2011. Sikap politik itu dituangkan dalam bentuk dukungan terhadap dua nama untuk maju di Pilgub. Kedua nama itu yakni Jazuli Juwaeni dan Wahidin Halim. "PKS Kota Tangerang telah sepakat akan mengusulkan Jazuli Juwaeni dan Wahidin Halim sebagai calon gubernur Banten pada Pemilukada 2011 nanti," ujar Hilmi Fuad.

Hilmi mengatakan alasan memunculkan Jazuli Juwaeni karena selain merupakan keder yang handal dari internal partai, popularitas serta sepak terjang Jazuli yang bersangkutan. Sedangkan alasan nama Wahidin Halim muncul menurut Hilmi karena melihat keberhasilannya dalam membangun Kota Tangerang.

Saat ditanya apakah pihak PKS Kota Tangerang sendiri telah melakukan komunikasi politik dengan kedua nama yang akan dijagokannya tersebut, Hilmi mengatakan bahwa pihaknya secara formal belum. "Kami belum melakukan komunikasi dengan kedua pihak yang kami usung. Namun kami telah melakukan komunikasi dengan warga Kota Tangerang dan hasilnya mereka menginginkan kedua nama tersebut muncul sebagai Gubernur Banten ke depan,"jelas Hilmi.

Sementara itu Sekretaris Umum DPD PKS Kota Tangerang, Tengku Iwan mengatakan sikap politis yang menjadi hasil Musda 11 PKS Kota Tangerang selain mensukseskan setiap Pemilukada adalah mendukung kebijakan yang dikcluarkan pemerintah daerah Kota Tangerang yang pro rakyat, namun tetap akan mengawasi pelak-sanaanya secara kritis. "Kami akan mendukung kebijakan pemerintah terlebih dalam hal penanganan banjir, pen-dirian rumah sakit dhuafa, serta menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan bersih,ujarnya. (hendra/made)


Harian Satelit News
Senin, 13 Desember 2010

Selengkapnya...