Reshuffle Kabinet SBY Jangan Lupakan Perjanjian Koalisi

INILAH.COM, Jakarta - Meski reshuffle kabinet hak pereogratif presiden, namun PKS meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlebih dulu membahasnya dengan pimpinan parpol koalisi.

Harapan itu disampaikan Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini. Menurutnya, komunikasi soal reshuffle kabinet sudah menjadi kesepakatan bersama yang dibuat antara PKS dan SBY.

"Dalam perjanjian PKS dengan Presiden SBY, kalau ada reshuffle harus ada komunikasi dengan pimpinan partai kita," ungkap Jazuli kepada INILAH.COM, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (5/1/2011).

Anggota Komisi VIII DPR ini berharap SBY tidak mengingkari perjanjian. Namun, jika mengingkari, PKS akan mengambil sikap. "Kalau itu (reshuffle) sudah terjadi nanti dan kita tidak diajak bicara, baru kita akan ambil sikap perhitungan," ujarnya tanpa merinci perhitungan yang dimaksud.

Soal kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring yang dinilai buruk oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Jazuli menyerahkan pada penilaian Presiden.

"UKP4 hanya memberi masukan, keputusannya ada di tangan Presiden. Biar dikasih masukan macam-macam, kalau kata Presiden nggak, ya nggak bakal direshuffle."

Apakah PKS akan keluar dari koalisi jika ada kadernya yang terkena reshuffle? "Mempertimbangkan dan meninjau ulang soal koalisi itu perlu ada tahapan-tahapan untuk mengambil keputusan," kata dia diplomatis. [tjs]

Media : www.inilah.com
Edisi : Kamis, 6 Januari 2011