Dana untuk Penanganan Bencana Selalu Terlambat

Senayan - Komisi VIII DPR RI akan mengundang Menteri Keuangan dan kementerian terkait, sehubungan prosedur pencairan dana untuk penanganan bencana yang terlalu bersifat birokratis sehingga penanganannya sangat lambat.

"Menteri Keuangan segera akan kita undang tapi mungkin setelah reses ya. Ini menyangkut proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar dan Jawa Barat supaya pencairannya cepat," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII membahas penyesuaian RKA-KL Tahun 2011, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Belum cairnya dana gempa Sumbar sebesar Rp 3,6 triliun ini disinggung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI F-PG Zulkarnaen Djabar. "Untuk Sumbar, setelah dicek pada kementerian terkait ternyata tidak memprioritaskan perbaikan infrastruktur di Sumbar. Kalau tidak cepat bisa berlarut-larut, lebih dari Aceh, belum lagi Sumbar selesai sudah masuk ke Wasior, administrasi di eksekutif tidak bisa di-shortcut," ujar anggota Badan Anggaran Komisi VIII.

Ia berharap dalam pencairan dana penanganan bencana tidak menggunakan siklus anggaran yang baku.

Pernyataan itu diamini oleh Anggota F-PKS Jazuli Juwaini. Dia menegaskan Menteri Keuangan bisa menggunakan cara yang berbeda dalam memproses anggaran untuk bencana.

"Menteri Keuangan harus bisa gerak cepat juga, jangan sampai orang sampai meninggal dulu., Menteri jangan terlalu birokratis dalam penanganan bencana. Negara kita ini rawan bencana, jangan hanya iba saja, tetapi penanganannya banyak hambatan teknis dan administrasi," tandasnya.end

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Y.H. Dewanto


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 21 Oktober 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...

Wow, 793 Rekening Liar Nyangkut Di 14 K/L; DPR: Menkeu Harus Ikut Menertibkan

Program pemerintah menghapus rekening liar dl Kementerian/Lembaga (K/L) belum berjalan maksimal. Soalnya, masih ditemukan adanya 793 rekening liar yang tersebar di 14 K/L.

KEMARIN, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 793 rekening liar milik pemerintah, dengan nilai Rp 384 miliar dan 35 juta dolar AS yang belum dihapus.

"Rekening liar itu terdapat pada 14K/L,"tegas Koordinator lnvestigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, kemarin. " Uchok mengungkapkan, 14 K/L itu adalah Kejaksaan Agung. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan. Kementerian BUMN dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Juga Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perpustakaan Nasional, Polri. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurut Uchok, kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah yang bersih dan transparan masih jaiih dari hadapan publik. Sebah, pengelolan anggaran pemerintah masih amburadul, terutama dalam manajeman cash-flow (arus kas atau keluar termasuk anggaran).

Padahal, kata Uchok, pada 2009 pemerintah sudah betjanji akan menghapuskan rekening liar yang ada pada K/L. Saat itu, Tim Penertiban Rekening Liar Kementerian Keuangan menemukan 260 rekening liar senilai Rp314,22 miliar dan 11,02 juta dolar AS.

"Tetapi, hasil temuan tim itu hanya disimpan di brankas arsip Kementerian Keuangan. Akibatnya, tidak ada tindakan dari pemerintah mengenai rekening liar. Jadi, tahun ini angkanya naik 100 persen," jelasnya.

Menurut dia, rekening liar sangat rawan diselewengkan. Salah satunya untuk membiayai kegiatan partai politik atau organisasi masyarakat. Anggaran itu juga biasanya digunakan untuk dana operasional dan upeti kepada atasan yang lebih tinggi sebagai tanda loyalitas.

Oleh karena itu, lanjut Uchok, Presiden SBY harus memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo segera menertibkan dan menghapus rekening liar yang ada pads 14 K/L tersebut.

"Badan Anggaran(Banggar)DPR juga harus menekan secara politik Kementerian Keuangan untuk segera menghapus rekening liar itu," ucapnya.

Harusnya. sambung Uchok. dalam penerbitan rekening K/L harus izin Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK. 05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Peraturan Menieri Keuangan No.58/PMK.05/2007 tertanggal 13 Juni.

Hal itu terkait Penertiban Rekening Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE-94/PB/ 2007 tentang Pelaporan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara Lembaga Tingkat Satuan Kerja.

Terkait temuan itu, anggota Banggar DPR Jazuli Juwaini meminta Menkeu Agus Martowardojo mengecek kebenaran data tersebut. "Menkeu harus mengeceknya, apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau tidak. Jangan sampai jumlahnya lebih banyak lagi," pinta Jazuli,

Selain itu, kata Jazuli. Kementerian Keuangan juga harus menertibkan semua rekening liar yang ada. Sebab, jika tidak tertib, akan banyak anggaran yang terendap. Itu akan berdampak pada penyaluran anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Politisi PKS itu juga menegaskan, harus ada langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk menertibkan scmua rekening liar. Apalagi, masalah penertiban itu sudah disampaikan sejak tahun lalu. •DIT


Media : Harian Rakyat Merdeka
Edisi : Rabu, 20 Oktober 2010
Rubrik : Hot Economics, Hal : 15

Selengkapnya...

Kloter Pertama Batam Tertunda 16 Jam

BATAM - Baru penerbangan kloter pertama, Saudi Airlines (SAL) sudah ingkar janji dalam pelayanan. Maskapai penerbangan milik Arab Saudi ini mengalami keterlambatan penerbangan hingga 16 jam karena alasan teknis. Akibatnya, ratusan calon haji Embarkasi Hang Nadim Batam dan Komisi VIII DPR RI marah-marah.

Jazuli Juwaini, anggota komisi VIII DPR, mengatakan, pelayanan Saudi Airlines terhadap calon jamaah haji Indonesia sangat mengecewakan. "Karena keberangkatan jamaah benar-benar keterlaluan. Saudi Airlines mengecewakan," kata Jazuli seusai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/10).

Seharusnya, menurut Jazuli, berdasarkan jadwal, kloter pertama Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB. Dengan demikian, keberangkatan terlambat 16 jam. Melihat dari pelayanan Saudi Airlines tersebut, Jazuli meminta agar pemerintah tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang akan membahas SAL, menurut dia, SAL semena-mena dalam melayani jamaah haji. Hal ini karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang. "Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," papar Jazuli.

Jazuli menegaskan, seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaan penerbangan yang akan melayani jamaah haji. "Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik."

Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL, "Saya harap delay (penundaan) hanya terjadi pada kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata gubernur seperti diikuti dari Antara.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista, berjanji akan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat. "Insya Allah, kami uapayakan," kata dia.

Menurut dia, pesawat yang akan mengangkut jama'ah kloter pertama Embarkasi Hang Nadim Batam mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah sehingga tidak bisa menjemput jamaah sesuai jadwal.

Atas keterlambatan tersebut, pihak Saudi Airlines meminta maaf dan memberikan makan siang serta makan malam kepada para calon jama'ah. ed.khoirul azwar

Media : Harian Republika
Edisi : Rabu, 13 Oktober 2010
Rubrik : Jurnal Haji 1431 H, Hal : 22

Selengkapnya...

Saudi Arabian Airlines Mengecewakan

Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini menilai, pelayanan perusahaan penerbangan Saudi Arabian Airlines pada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/10).

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL.

Menurut dia, SAL semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaa penerbangan yang akan melayani jamaah haji.

"Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL.

"Saya harap delay(penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat.

"Insya Allah, kami upayakan," kata dia.

Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah. [TMA, Ant]

Media : http://gatra.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : HAJI

Selengkapnya...

Jazuli: Pelayanan Saudi Arabian Mengecewakan

Batam, CyberNews. Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini mengatakan, pelayanan yang diberikan perusahan penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan. Hal ini dibuktikan dengan lamanya serta keterlambatan waktu pemberangkatan jemaah yang mencapai 16 jam.
"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/10).
Dikatakan, Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung di kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam seharusnya berangkat, Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka calhaj baru diberangkatkan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL. Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL karena semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.
Terpisah, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL. "Saya harap delay(penundaan-red) hanya terjadi pada kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," katanya. Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat lagi.
(Ant /CN26)

Media : http://suaramerdeka.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Berita Haji

Selengkapnya...

Saudi Airlines Ngadat, Kloter I Hang Nadim Molor 16 Jam

REPUBLIKA.CO.ID,BATAM--Pelayanan yang diberikan perusahan penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan, kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa.

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL. Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL. Menurut dia, SAL semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli. Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaan penerbangan yang akan melayani jamaah haji."Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL. "Saya harap delay(penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat."Insya Allah, kami upayakan," kata dia. Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah.
Red: taufik rachman


Media : http://republika.co.id
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : HAJI

Selengkapnya...

Kloter I Batam Terlambat Diberangkatkan Calhaj RI Mulai Berdatangan

Jeddah – Calon jemaah haji (calhaj) Indonesia mulai berdatangan di tanah suci, Arab Saudi, dan yang pertama kali tiba di Jeddah, Senin (11/10) petang, adalah kelompok terbang (kloter) dari Makassar, yang disusul dari Banjarmasin I.

Kloter I dari Makassar tiba di Jeddah pukul 17.00 WAS, dan sekitar 15 menit kemudian di¬susul Kloter I dari Banjarmasin. Kedatangan Kloter I Makassar lebih cepat 15 menit dari jadwal, sedangkan Koler Banjarmasin terlambat 35 menit.
Kedatangan calhaj RI itu disambut Duta Besar (Dubes) RI Gatot Abdullah Mansyur, Kon¬jen RI di Jeddah Zakaria Anzhar dan Kepala Daerah Kerja Daerah (Daker) Jeddah Ahda Barori, di Terminal Haji King Abdul Aziz.
Menurut jadwal, yang tiba di Jeddah pada hari Senin (11/10) meliputi Kloter Makassar, Sumut, NAD Aceh. Dari Makassar hari Senin menerbangkan dua kloter pada hari yang sama.

Para calhaj ini, Senin (11/10) malam, segera diberangkatkan ke Kota Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain, yaitu menjalankan salat wajib berturut-turut selama delapan hari.
Di Bandara King Abdul Aziz, para jemaah akan beristirahat selama dua jam sebelum ke Madinah. Perjalanan Jeddah ke Madinah sekitar 480 km akan ditempuh selama 6-8 jam dengan bus.
Pada 21 Oktober, para calhaj ini akan masuk ke Mekkah untuk melakukan persiapan ritual haji berikutnya, berupa umrah (tawaf, sai, dan tahalul) kemudian wukuf di Arafah.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini menyatakan kekecewaannya pa¬da perusahaan penerbangan Saudi Arabian Airlines (SAL) kepada calhaj Indonesia, karena terlambat menerbangkan kloter pertama embarkasi Hang Nadim Batam yang tertunda 16 jam karena masalah teknis.
“Keterlambatan keberangkatan jemaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan,” kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa (12/11).
Seharusnya, berdasarkan jadwal, Kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.
Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL. Menurut dia, SAL semena-mena melayani jemaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang. Jazuli mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan lelang pada perusahaan penerbangan calhaj.
Perwakilan SAL, Sumista, mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat. Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jemaah Embarkasi Batam sesuai jadwal. Kepada calhaj Indonesia, SAL memberikan makan siang dan malam.

Stok Obat
Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih menjamin bahwa stok obat-obatan untuk calhaj tahun ini mencukupi. “Ada 32 ton obat yang siap bagi jemaah haji yang membutuhkan,” sahut Endang, ketika ditemui sejumlah media massa usai melepas kepergian Kloter 1 embarkasi DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (12/10) pagi. Embarkasi DKI Jakarta secara keseluruhan akan memberangkatkan 22.125 orang dari 196.950 orang calhaj Indonesia.
Endang mengungkapkan bahwa stok obat tersebut mayoritas adalah obat-obatan yang diperuntukan bagi jemaah haji yang berusia lanjut. “Kebanyakan jenis obatnya berupa obat hipertensi dan kolesterol bagi jemaah haji yang berusia lanjut,” papar Endang.
Endang juga memastikan bahwa vaksin meningitis untuk setiap calhaj tidak menemui hambatan. “Vaksin meningitis sudah tidak ada kontroversi lagi, bahkan hampir selesai penyuntikannya,” tegasnya.
Sesuai dengan UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Kesehatan berupaya maksimal dalam urusan penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan penyelenggaraan, bimbingan, serta pendampingan selama proses ibadah haji, sejak dari Tanah Air maupun selama di Arab Saudi.
Nantinya setiap kloter yang diberangkatkan akan didampingi lima orang petugas yang terdiri dari satu orang petugas tim pembimbing haji Indonesia, satu orang tim pembimbing ibadah haji, dan tiga orang tim kesehatan haji, yang terdiri atas satu orang dokter dan dua orang perawat.
Endang berpesan pada para calhaj agar menjaga kesehatan karena perjalanan ibadah haji identik dengan perjalanan yang sarat ibadah fisik, sehingga sangatlah penting para calhaj memelihara kesehatannya.
Mengingat cuaca di Arab Saudi yang tidak seperti di Indonesia, Endang menyarankan para calhaj memperbanyak minum air dan jangan sampai mengalami dehidrasi. (ant)

Media : Harian Sinar Harapan
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Berita

Selengkapnya...

Haji - Anggota DPR Nilai Saudi Arabian Mengecewakan

Batam (ANTARA News) - Pelayanan maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan, kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah sampai 16 jam betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa 12 Oktober 2010.

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Selasa (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Rabu (13/10) pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL.

Menurut dia, SAL sewenang-wenang dalam melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaa penerbangan yang akan melayani jamaah haji.

"Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL.

"Saya harap delay (penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat.

"Insya Allah, kami upayakan," kata dia.

Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah. (Y011/A011/Btm1)

Media : http://kepri.antaranews.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Kesra

Selengkapnya...

Saudi Arabian Airlines Mengecewakan

Batam (ANTARA News) - Pelayanan yang diberikan perusahan penerbangan Saudi Arabian Airlines kepada jamaah calon haji Indonesia mengecewakan, kata anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

"Keterlambatan keberangkatan jamaah betul-betul keterlaluan. Saudi Arabian Airlines mengecewakan," kata Jazuli usai melepas pemberangkatan jamaah haji Embarkasi Hang Nadim Batam, Selasa.

Jadwal keberangkatan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang pertama Embarkasi Hang Nadim Batam tertunda 16 jam karena masalah teknis.

Seharusnya, berdasarkan jadwal, kloter I Embarkasi Hang Nadim Batam berangkat Senin (12/10) pukul 10.00 WIB. Namun, karena masalah teknis, maka keberangkatan direncanakan Selasa (13/10), pukul 02.00 WIB.

Jazuli mengatakan pemerintah harus tegas menyikapi keterlambatan pesawat oleh perusahaan penerbangan SAL.

Komisi VIII, kata dia, akan melaksanakan rapat pleno yang membahas SAL.Menurut dia, SAL semena-mena melayani jamaah haji, karena proses proyek melalui tunjuk langsung, bukan lelang.

"Kalau tunjuk langsung, dia jadi semena-mena, tidak melayani dengan baik, karena sudah ada keyakinan akan dipakai lagi," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan seharusnya pemerintah melakukan lelang kepada perusahaan penerbangan yang akan melayani jamaah haji."Kalau lelang, maskapai akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelayanan SAL.

"Saya harap delay(penundaan, red) hanya terjadi kloter pertama ini. Selanjutnya tidak lagi," kata Gubernur.

Sementara itu, perwakilan SAL, Sumista mengatakan mengupayakan agar kloter selanjutnya tidak terlambat."Insya Allah, kami upayakan," kata dia.

Pesawat mengalami masalah teknis saat berada di Jeddah, sehingga tidak bisa menjemput jamaah Embarkasi Batam sesuai jadwal.

Kepada jamaah, Saudi Arabian Airlines memberikan makan siang dan malam. Pihak perusahaan juga menyiapkan makanan dan minuman ringan kepada jamaah.

Media : http://antaranews.com
Edisi : Selasa, 12 Oktober 2010
Rubrik : Berita

Selengkapnya...

Cuaca Ekstrem, Waspadai Bencana

JAKARTA - Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem untuk waktu yang agak lama. Hujan lebat disertai angin dan petir yang terjadi belakangan ini masih akan berlanjut hingga awal 2011.

Bahkan ke depan ancaman akan semakin meningkat karena puncak cuaca ekstrem baru mulai terjadi Desember nanti. Peneliti Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Eddy Hermawan mengatakan, sebelum Desember, hujan lebat hanya berlangsung singkat.

“Puncaknya (hujan) terjadi Desember, berlanjut ke Januari dan Februari. Awal Februari harus diwaspadai dampaknya,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta Kamis (7/10/2010).

Berdasarkan penelitian Lapan, saat ini terjadi anomali iklim dengan kondisi curah hujan tidak normal. Musim penghujan yang semestinya dimulai pada bulanbulan terakhir justru telah terjadi sejak 2009 lalu hingga sepanjang tahun ini kondisinya basah.

Lapan memperkirakan cuaca ekstrem ini akan berlanjut hingga April 2011. Eddy pun meminta pemerintah mengantisipasi dampak cuaca ekstrem karena mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

Untuk sektor pertanian harus ada pola tanam yang tepat dan varietas yang tahan genangan agar tidak terjadi gagal panen.

Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah melakukan antisipasi dan pencegahan untuk meminimalkan dampak bencana seperti banjir.

”Misalnya, menghentikan pembalakan liar, tata ruang yang baik, dan adanya daerah resapan air. Itu pemerintah harus mengusahakannya dan dilakukan lintas departemen,” katanya.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah harus menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar tanggap terhadap bencana, termasuk memberi tahu langkah cepat dan tepat mengurangi dampak dari bencana.

”Di musim seperti ini, harus ada sosialisasi gencar dari pemerintah agar masyarakat tanggap bencana,”ujarnya. Seperti diketahui, walaupun cuaca ekstrem belum mencapai puncaknya, hujan lebat yang terjadi beberapa hari belakangan sudah menimbulkan bencana di sejumlah daerah.

Di Papua Barat, misalnya, banjir bandang menerjang Wasior di Kabupaten Teluk Wondama. Musibah tersebut mengakibat 91 warga tewas, 61 orang hilang, dan 82 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Banjir bandang juga memorakporandakan ratusan rumah.

Sejak sepekan terakhir banjir juga melanda sejumlah kabupaten/ kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga memaksa 6.154 kepala keluarga atau 23.770 jiwa meninggalkan tempat tinggalnya.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir terjadi di enam kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Cuaca ekstrem dilaporkan juga mengakibatkan banjir di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pandeglang, Banten.
(Koran SI/Koran SI/ded)

Media : Koran Sindo
Edisi : Jum’at, 8 Oktober 2010
Rubrik : Nasional

Selengkapnya...

SELEKSI ANGGOTA KPI : Sri Hermiyati akan Perkuat Penanganan Masalah Anak di Daerah

Senayan - Calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari unsur organisasi kemasyarakatan, Sri Hermiyati menyatakan, perlu proses advokasi terhadap Pemda untuk menyampaikan fakta-fakta di daerah tentang persoalan yang dialami anak.

"Saya bertekad ketika menjadi komisioner KPAI dengan akan memastikan semua Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kelangsungan hidup tumbuh kembang anak dilaksanakan Kab/Kota," kata Sri dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPAI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/10).

KPAI, menurutnya, harus bisa mengefektifkan perlindungan anak termasuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Semua program dan kegiatan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ini dapat berjalan dengan efektif dalam kabupeten/kota layak anak.

Ketika ditanya mengenai efektivitas keberadaan KPAI, Sri Hermiyati menganggap KPAI masih bisa berjalan secara efektif apabila didukung oleh seluruh anggota dan jejaring yang ada. "Kalau kita bekerja, seluruh anggota menjalankan fungsi dan tugas saya yakin bisa efektif. Melalui sosialisasi dan jejaring memberitahukan pemda yang perlu diperbaiki, Insya Allah terlaksana. KPAI dibubarkan? Jangan dululah," ujar aktivis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini.

Pertanyaan tentang efektivitas kelembagaan KPAI ini salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi VIII F-PKS Jazuli Juwaini. Sementara, pertanyaan tentang perlu tidaknya KPAI dibubarkan disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra Saifuddin Donodjojo.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie


Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Selasa, 5 Oktober 2010
Rubrik : Komisi VIII

Selengkapnya...