JAKARTA — Alokasi anggaran untuk penanganan fakir miskin saat ini terlalu kecil dan itu juga terse-. liar dalam berbagai bentuk Bantuan sosial di berbagai departemen serta lemba-ga sehingga tidak tepat sasaran. Karena itu kata
Anggota Komisi VIII DPR RI dan Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dia mendesak pemerintah mengalokasikan 15 persen untuk penanganan fakir miskin melalui APBN mendatang.
Menurut anggota DPR :RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten ini, anggaran untuk fakir miskin pada APBN 2011 Rp69 triliun. Padahal total APBN Rp 1.229,58 triliun. Jumlah anggaran fakir miskin berarti sekitar 5,6 persen dari APBN, Jumlah itu jelas tidak signifikan bila dilihat banyaknya permasalahan fakir miskin yang membutuhkan penanganan terencana dan tepat sasaran. Jangan sampai kemiskinan terus dipelihara di negeri ini dan senantiasa dijadikan komoditas politik. Penanganan fakir miskin butuh solusi strategis dan terencana," ujar dia.
Jazuli menyoroti peran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke-;._-miskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden, Boediono. Tim ini ternyata tidak efektif untuk menangani masalah kemiskinan. Salah satu kendala yang dilihat Jazuli adalah sifat TNP2K yang hanya koordinatif sehingga terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan yang konkret dalam RUU Penanganan Fakir Miskin memang tidak membentuk lembaga baru. Kita serahkan saja kepada kementerian teknis yang sudah ada yang sesuai dengan tupoksinya," katanya.
Jazuli yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan ini menekankan, penanganan fakir miskin harus menyeluruh serta membutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk swasta. Namun perlu diingatkan, keterlibatan swasta harus mengacu pada kepentingan rakyat. Tidak boleh ada main mata antara pihak swasta dengan pejabat pusat maupun pejabat daerah terutama dalam hal pemberian dana "Corporate Social Responsibility" (CSR).
"Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa fakir miskin dapat disejahterakan melalui kebijakan yang komprehensif. Kuncinya adalah data fakir miskin yang valid dan didukung dengan anggaran yang jelas di dalam APBN dan APBD serta partisipasi swasta," ungkap Jazuli.
Dengan undang-undang dan anggaran yang jelas, kata Jazuli, kebijakan penanganan fakir miskin ini tidak menjadi komoditas politik seperti yang sering terjadi. Komitmen ini harus berlaku menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah. "Kasihan saudara-saudara kita yang miskin. Mereka membutuhkan uluran tangan kita melalui kebijakan yang benar-benar jujur, jelas, dan berpihak pada mereka," ujarnya. (akhir).
Media : Koran Harian Terbit
Edisi : Rabu, 25 Mei 2011
Rubrik : Nasional, Hal : 2
