"Kami Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi"

Harian Rakyat Merdeka
Selasa, 26 Oktober 2009
Rubrik Investigasi, Halaman 4

ANGGOTA Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini mendukung sepenuhnya upaya pengusutan yang dilakukan aparat penegak hukum jika ada indikasi tindak pidana di Depag.
"Kami akan mendukung upaya pemberantasan komisi. Apalagi Presiden komitmen mengedepankan pemerintahan yang bersih," kata Jazuli Juwaini kepada Rakyat Merdeka.
Sementara terkait kinerja Komisi VIII yang akan dilakukan, Jazuli berupaya akan memperbaiki sistem dari pelayanan ibadah haji di Depag, Selama ini pelayanan terhadap masyarakat selalu minus. Harus ada pembenahan kualitas dan kriminalitas di lembaga itu."

Ini bentuk pengawasan dari DPR terhadap kinerja Depag," ujarnya.
Untuk itu, Jazuli berharap ada transparasi dalam pembuatan anggaran di DPR dan Depag. Terlebih lagi dalam pelaksanaan haji, jangan dijadikan proyek kalangan tertentu. "LID

Selengkapnya...

Gagal Panen, Ratusan Petani Makan Nasi Aking

Harian Sinar Harapan
Senin, 02 Februari 2009

Tangerang-Akibat gagal panen, sejak satu bulan terakhir ratusan petani di Kampung Sukadiri RT 10/04, Desa Patramanggala, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, terpaksa mengonsumsi nasi aking.
“Mayoritas mata pencarian warga disini adalah petani. Jadi ketika sawah gagal panen, kami tak mampu berbuat banyak Untuk dapat bertahan hidup, kami terpaksa mengonsumsi makanan seadanya,” kata Sopiah (60), salah seorang warga Kampung Sukadiri kepada SH di Tangerang, Jumat (30/1).

Keluhan senada juga dilontarkan Abdillah (50), petani lainnya. Nasi aking kini menjadi makanan favorit keluarganya, setelah satu hektare sawah miliknya gagal panen. Selain upaya untuk mengirit biaya, mengonsumsi nasi aking terpaksa dilakukan karena faktor kemiskinan.
“Meski warga yang mengonsumsi nasi aking di desa ini bukan cuma keluarga saya, sejujurnya saya sangat merasa malu kepada anak dan istri di rumah. Karena ketidakmampuan saya, mereka terpaksa hidup menderita,” kata Abdillah.
Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini yang sudah melihat langsung kondisi warga Kampung Sukadiri mengaku sangat prihatin. Jazuli meminta kondisi kesengsaraan warga itu sedianya menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk memberikan perhatian dan pembenahan di sektor ekonomi.
“Saya sedih melihat kondisi warga tersebut. Di tengah era modernisasi seperti sekarang, ternyata masih ada warga yang mengonsumsi nasi aking. Sedianya ini adalah kesalahan kita semua. Untuk itu, saya berharap kita bisa saling bahu-membahu memperbaiki kondisi ini,” katanya. n

Selengkapnya...

Rp 213 Triliun dari APBN 2010 untuk Sektor Pendidikan

www.kompas.com
Rubrik Nasional
Kamis, 8 Oktober 2009

TANGERANG, KOMPAS.com - Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan, tahun depan pemerintah mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 213 triliun untuk sektor pendidikan.

"APBN tahun 2010 sekitar Rp 1.100 triliun, dan 20 persennya atau sekitar Rp 213 triliun disalurkan bagi sektor pendidikan," ujar Jazuli di Tangerang, Kamis (8/10).

Menurut Jazuli, dana Rp 213 triliun dari APBN tahun 2010 digunakan untuk membenahi mutu pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. "Sebanyak 100 persen dana itu khusus digunakan untuk peningkatan pendidikan dan 60 persen untuk mutu dan sarana prasarana," kata Jazuli.

Anggaran pendidikan juga ditambah dengan dana alokasi khusus (DAK) kepada seluruh sekolah di Indonesia dari pemerintah tahun depan.

Adapun, kata Jazuli, dana pendidikan selain di salurkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta menyalurkan dana bantuan untuk pendidikan di wilayahnya masing-masing.

"Bantuan dana dari APBD pemerintah daerah harus juga dikucurkan guna peningkatan pendidikan, tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja," jelasnya.

Dana Rp 213 triliun diberikan bagi seluruh sekolah baik di provinsi, kota, kabupaten, daerah pemekaran baru, serta sekolah di wilayah pelosok yang sulit dijangkau.

Menurut anggota DPR-RI yang baru dilantik itu, dana sebesar itu belum dipastikan berapa anggaran yang disalurkan untuk satu daerah, termasuk bagi delapan wilayah kota/kabupaten di Propinsi Banten.

Selain itu dikatakan Jazuli, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sampai kini belum memiliki data valid berapa jumlah kerusakan seluruh sekolah di Indonesia.

"Depdiknas tidak punya rekap yang pasti jumlah sekolah di Indonesia yang rusak, padahal data tersebut diperlukan untuk menyalurkan bantuan," ungkap Jazuli.

Selengkapnya...

Sudah Hidayat Tapi Belum Dapat Hidayah : HidayatTidak Kebagian Karcis

Harian Rakyat Merdeka
Senin, 19 Oktober 2009

SAMPAI kemarin, tiga kader PKS (Tifatul Sembiring, Salim Segaf Al Jufri dan Suharna Supranata) sudah dipanggil SBY ke Cikeas untuk jalani tes calon menteri. Kenapa Hidayat Nur Wahid yang bekas Presiden PKS juga bekas ketua MPR tak juga dipanggil? Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengaku tidak tahu alasannya, "Kita juga heran, kenapa Pak Hidayat tidak katut, mungkin tidak kebagian karcis," kata Mubarok kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Mubarok menyatakan, yang tahu alasannya hanya SBY. "Yang tahu soal ini ya Pak SBY, saya nggak tahu karena nggak pernah diajak bicara soal ini," jelas Mubarok.
Guru besar psikologi ini juga punya jawaban candaan terkait tidak dipanggilnya Hidayat. "Dalam bahasa seloroh saya katakan, dia sudah hidayat tapi belum dapat hidayah," kata Mubarok sambil tertawa.

Menanggapi candaan Mubarok, anggota Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, PKS tidak kecewa Hidayat tidak dipanggil ke Cikeas. Karena masalah menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Para kader PKS sudah dididik, untuk tidak merengek-rengek jabatan dan yakin betul bahwa ruang pengabdian itu masih banyak selain di kabinet," tegas Jazuli.

Bukankah Hidayat tidak kalah hebat dengan tokoh-tokoh PKS yang akan masuk kabinet SBY? Jazuli menjelaskan, masing-masing punya kelebihan dalam bidangnya, tetapi dirinya tidak dalam posisi untuk membenturkan mereka.

Yang dia tahu, Hidayat itu orangnya tulus dan dalam posisinya sebagai anggota DPR, dia akan memaksimalkan fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat. "Pak Hidayat akan jadi Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Pak SBY akan menempatkan aset terbaik dalam kabinetnya," kata Jazuli.HPS

Selengkapnya...

Pelantikan DPRD Mestinya Dipercepat

Harian Satelit News
Selasa, 13 Oktober 2009




KOTA TANGSEL, SN-Rencana Pelantikan anggota DPRD Kota Tangsel Januari 2010 mendatang sebaiknya dipercepat. Hal ini bertujuan agar jalannya roda pemerintahan Kota Tangsel sempurna dengan produk-produk hukum yang kuat.
"Urgensinya, agar pembangunan pemerintahan Kota Tangsel lebih sempurna. Jadi, apa alasannya mesti menunggu Januari," kata anggota DPR RI Dapil Kota Tangsel, H. Jazuli Juwaini kepada Satelit News, semalam.

Untuk itu, Jazuli menyarankan agar sebaiknya KPUD Kabupaten Tangerang secepatnya membicarakan soal pembentukan sekretariat KPUD Kota Tangsel kepada Penjabat Walikota Tangsel, sehingga seluruh anggota DPRD terpilih bisa secepatnya dilantik dan menjawab aspirasi masyarakat kota otonom baru itu. "Jadi, KPUD induk mesti proaktif," saran anggota dewan yang juga pernah mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Tangerang ini.

Hasil pertemuan antara KPUD dan Penjabat Walikola itu akan menunjuk seorang care taker yang akan bertugas melantik serta menyiapkan penyelenggaraan Pilkada Kota Tangsel. Setelah anggota DPRD Kota Tangsel dilantik, maka semua produk hukum hasil legislasi bisa digunakan untuk mengawal pembangunan di Kota Tangsel.

Ditanyakan soal adanya rencana percepatan penyelenggaraan Pilkada, Jazuli menyarankan agar sebaiknya dilaksanakan sesuai jadwal yang tertuang dalam UU 51 Kota Tangsel. Dia juga menyinggung soal perumusan hari ulang tahun Kota Tangsel yang beberapa waktu lalu dibahas seluruh tokoh perumus Cipasera dahulu.

Menurutnya, penting ditetap-kannya hari ulang tahun tersebut sebagai apresiasi dan penghormatan bagi semua pihak yang berjasa dalam pembentukan Kota Tangsel. "Menurut hemat saya tak berlebihan jika HUT Kota Tangsel perlu dicarikan tanggal yang tepat sebagai bentuk apresiasi," katanya.

Nah, untuk penetapannya diperlukan payung hukum hasil legislasi DPRD Kota Tangsel. Nah, di situlah pentingnya pelantikan secepatnya anggota DPRD terpilih Kota Tangsel tersebut. Dasar penetapan tanggal Ultah itu ada beberapa opsi diantaranya, sesuai dengan hari penandatanganan UU 51 Kota Tangsel, ada juga yang mengusulkan sesuai dengan tanggal ketok palu UU 51 tersebut oleh DPR RI, ada pula yang menginginkar tanggal ultah saat penetapan PJS dan lain sebagainya. "Banyak opsi, dari itu semua sebagai bentuk apresiasi Dan penetapannya pun menunggu DPRD terbentuk," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya,Pemkot Tangsel menggelar pertemun dengan tokoh masyarakat Tangsel di Damai Indah Golf, BSD, Serpong, guna dimintai pendapat tentang kapan waktu yang paling tepat yang dapat dijadikan sebagai hari jadinya Kota Tangsel.
Dalam keempatan itu, hadir Penjabat Walikota HM Shaleh MT Presedium Pembentukan Kota Tangsel H Zarkasih Noor, Anggota DPR RI H Jazuli Juwaini dan tokoh-tokoh Tangsel lainnya. Setelah beberapa saat berdiskusi, terdapat tiga pilihan yang dapat dijadikan sebagai hari jadi Tangsel, yakni 29 Oktober, 26 November, dan 24 Januari. Susilo).

Selengkapnya...

Yang Pasti, Kursi Menteri PKS Lebih dari Tiga

Harian Media Indonesia
Selasa, 13 Oktober 2009

JAKARTA--MI: Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, partainya yakin akan memperoleh jatah kabinet yang lebih banyak daripada periode lalu.

"Kalau periode lalu tiga kursi, sekarang jelas lebih dari itu," tukasnya di Jakarta, Senin (12/10). Partainya sudah memastikan pos, figur, dan jumlahnya, tetapi ia tidak mau mengungkapkannya.

"Tidak etis kalau diungkapkan sekarang. Nanti, kalau sudah selesai semua, akan kami buka," ujarnya. Namun, hasilnya akhirnya tergantung dari pembicaraan pimpinan partai dengan SBY.

Yang pasti, dua kader PKS yang digadang-gadang mengisi kursi di kabinet dipastikan tidak akan dicalonkan, yakni Sekjen Anis Matta dan Menteri Pemuda dan Olahraga Adyaksa Dault.

Hal itu diungkapkan oleh fungsionaris DPP PKS Jazuli Juwaini. Menurutnya, posisi Anis memang difokuskan untuk menjadikan PKS lebih berperan dalam periode 2009-2014. Bahkan, lanjut Jazuli, meskipun SBY meminta Pak Anis untuk masuk, PKS tidak akan rela melepas Anis ke kabinet. Selain Anis, kata Jazuli, Adyaksa juga kecil kemungkinan dicalonkan. (*/OL-04)

Selengkapnya...

Pelantikan Anggota MPR/DPR RI Periode 2009-2014

Selengkapnya...