Jazuli Kritisi Pencairan Anggaran Bencana

Senayan - Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengkritisi lambatnya proses birokrasi dalam pengucuran alokasi untuk dana bencana serta bantuan atau hibah dari luar negeri. Hal ini dialami dalam penanganan bencana gempa Sumatera Barat dan dan Jawa Barat. "Itu yang selalu saya kritisi ketika Raker dengan BNPB dan ketika rapat Badan Anggaran. Pengucuran uang harus aman dari penyimpangan, itu mesti, bukan berarti birokrasi itu harus bertele-tele dan berbelit-belit khususnya terkait dengan bencana. Apalagi ada kasus ada dana hibah sudah ada dananya, tetapi tidak diturun-turunkan padahal orang sudah terkapar membutuhkan bantuan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (29/10). Dia berharap, dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi dan tsunami Mentawai, hal di atas tak terjadi lagi. Menurutnya, semangat penyelamatan terhadap para korban harus disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam penanganan bencana itu. Karena itu, politisi PKS ini mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan secara cepat.

tab 2 - Click >> Edit

Wow, 793 Rekening Liar Nyangkut Di 14 K/L; DPR: Menkeu Harus Ikut Menertibkan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 793 rekening liar milik pemerintah, dengan nilai Rp 384 miliar dan 35 juta dolar AS yang belum dihapus. Terkait temuan itu, anggota Banggar DPR Jazuli Juwaini meminta Menkeu Agus Martowardojo mengecek kebenaran data tersebut. "Menkeu harus mengeceknya, apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau tidak. Jangan sampai jumlahnya lebih banyak lagi," pinta Jazuli, Selain itu, kata Jazuli. Kementerian Keuangan juga harus menertibkan semua rekening liar yang ada. Sebab, jika tidak tertib, akan banyak anggaran yang terendap. Itu akan berdampak pada penyaluran anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Politisi PKS itu juga menegaskan, harus ada langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk menertibkan scmua rekening liar. Apalagi, masalah penertiban itu sudah disampaikan sejak tahun lalu.

tab 3 - Click >> Edit

KEBEBASAN BERAGAMA; Jazuli: Tokoh Bangsa Harus Dinginkan Suasana

Senayan - Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kondisi-kondisi umat beragama dinilai justru memperkeruh suasana. Adalah Jazuli Juwaini, salah satu anggota Komisi VIII, yang turut mengkritik pernyataan menteri. "Semua tokoh bangsa seharusnya menjadi pendingin dalam suasana ini," kata Jazuli dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Selasa (21/9). Menurut Jazuli, jangan sampai pernyataan-pernyataan menteri justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. "Pak menteri seharusnya mendorong seluruh elemen masyarakat supaya suasana menjadi tenang dan dingin," ujar anggota F-PKS itu.

Senayan - Meski Kementerian Agama menjadi penyelenggara haji setiap tahunnya, namun masih banyak kegiatan pelayanan haji yang harus dibenahi. Hal tersebut terlihat saat pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah antara lain soal pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai.

"Ada kelompok jemaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh tapi tidak disediakan sarana transportasi yang mencukupi. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyukan ibadah mereka terganggu," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, Senin (7/11), waktu setempat

Dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com Selasa (8/11), Jazuli menjelaskan, terkait pemondokan sebaiknya Kementerian Agama tidak menetapkan sepihak kriteria jarak antara pemondokan dengan Kabah atau sering disebut istilah ring. Sebab, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kemenag dengan Pemerintah Saudi.

"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1 padahal karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.

Selain transportasi dan pemondokan, persoalan katering dan kesehatan jemaah juga banyak ditemukan. Jazuli menyesalkan penyelenggara Haji Kemenag RI masih menggunakan cara prasmanan sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.

"Di Arafah dan Mina, satu kloter jemaah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan padahal jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang seperti dipenjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi box kenapa jemaah kita tidak bisa? Ini menandakan lemahnya Kemenag melakukan nego dengan pihak maktab," tegas politisi PKS ini.

Pelayanan haji setiap tahunnya, lanjut Jazuli, hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering, dan kesehatan. Tapi justru keempat hal tersebut juga yang selalu menjadi masalah. Dirinya khawatir jika Kemenag RI memang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.

"Maka ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kemenag untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan playanan kepada tamu-tamu Allah SWT. Komisi VIII yang membidangi masalah haji tentunya akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI," pungkas Jazuli.

Selengkapnya...

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengatakan, komisinya mendukung agar pengelolaan dan pelayanan haji dipisah dari Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI juga akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI.

"Ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kementerian Agama untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan pelayanan kepada tamu-tamu Allah SWT," kata Jazuli melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut Jazuli, pelayanan haji setiap tahun hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan. Keempat hal tersebut selalu menjadi masalah. Ia khawatir jika Kementerian Agama tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.

Anggota Tim Pengawas Haji RI itu menyebutkan, dari pantauannya di Makkah dan Madinah, penyelenggara haji setiap tahunnya perlu diperbaiki karena masih banyak kegiatan pelayanan haji yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menyebutkan masalah pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai. "Ada kelompok jamaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh, tapi tidak disediakan sarana transportasi yang cukup. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah sepekan, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyu'an ibadah mereka terganggu," kata Jazuli.

Soal pemondokan, kementerian tidak menetapkan kriteria jarak antara pemondokan dengan Ka'bah atau sering disebut istilah ring. Pasalnya, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kementerian Agama dengan Pemerintah Saudi.

"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1. Padahal, karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.

Soal katering, Jazuli menyesalkan penyelenggara haji masih menggunakan cara prasmanan, sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi, seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.

“Di Arafah dan Mina, satu kloter jamah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan. Padahal, jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang separti di penjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi boks, kenapa jamaah kita tidak bisa," sesal Jazuli.(Andhini)