Jazuli Kritisi Pencairan Anggaran Bencana

Senayan - Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengkritisi lambatnya proses birokrasi dalam pengucuran alokasi untuk dana bencana serta bantuan atau hibah dari luar negeri. Hal ini dialami dalam penanganan bencana gempa Sumatera Barat dan dan Jawa Barat. "Itu yang selalu saya kritisi ketika Raker dengan BNPB dan ketika rapat Badan Anggaran. Pengucuran uang harus aman dari penyimpangan, itu mesti, bukan berarti birokrasi itu harus bertele-tele dan berbelit-belit khususnya terkait dengan bencana. Apalagi ada kasus ada dana hibah sudah ada dananya, tetapi tidak diturun-turunkan padahal orang sudah terkapar membutuhkan bantuan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (29/10). Dia berharap, dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi dan tsunami Mentawai, hal di atas tak terjadi lagi. Menurutnya, semangat penyelamatan terhadap para korban harus disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam penanganan bencana itu. Karena itu, politisi PKS ini mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan secara cepat.

tab 2 - Click >> Edit

Wow, 793 Rekening Liar Nyangkut Di 14 K/L; DPR: Menkeu Harus Ikut Menertibkan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 793 rekening liar milik pemerintah, dengan nilai Rp 384 miliar dan 35 juta dolar AS yang belum dihapus. Terkait temuan itu, anggota Banggar DPR Jazuli Juwaini meminta Menkeu Agus Martowardojo mengecek kebenaran data tersebut. "Menkeu harus mengeceknya, apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau tidak. Jangan sampai jumlahnya lebih banyak lagi," pinta Jazuli, Selain itu, kata Jazuli. Kementerian Keuangan juga harus menertibkan semua rekening liar yang ada. Sebab, jika tidak tertib, akan banyak anggaran yang terendap. Itu akan berdampak pada penyaluran anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Politisi PKS itu juga menegaskan, harus ada langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk menertibkan scmua rekening liar. Apalagi, masalah penertiban itu sudah disampaikan sejak tahun lalu.

tab 3 - Click >> Edit

KEBEBASAN BERAGAMA; Jazuli: Tokoh Bangsa Harus Dinginkan Suasana

Senayan - Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kondisi-kondisi umat beragama dinilai justru memperkeruh suasana. Adalah Jazuli Juwaini, salah satu anggota Komisi VIII, yang turut mengkritik pernyataan menteri. "Semua tokoh bangsa seharusnya menjadi pendingin dalam suasana ini," kata Jazuli dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Selasa (21/9). Menurut Jazuli, jangan sampai pernyataan-pernyataan menteri justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. "Pak menteri seharusnya mendorong seluruh elemen masyarakat supaya suasana menjadi tenang dan dingin," ujar anggota F-PKS itu.

Media : www.jurnalparlemen.com
Edisi : Selasa, 13 April 2010/ 22:23
Rubrik : Berita, Kesra

Senayan - Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama RI, Selasa (13/4) guna membahas Perubahan RKA/KL Kementerian Agama menyoroti program peningkatan kualitas pendidikan agama di bawah Kementerian Agama.

Anggaran Kementerian Agama mengalami kenaikan yang signifikan. Anggaran Kementerian ini pada DIPA 2010 sebesar Rp 27.238.717.517.000, ditambah Rp 2.093.000.000.000,- dalam rancangan APBN-P 2010. Anggaran tersebut 87 persen digunakan untuk membiayai fungsi pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Jazuli Juwaini, anggota Komisi VIII F-PKS, menyoroti besarnya kenaikan anggaran pendidikan di Kementerian Agama. Menurutnya, kenaikan anggaran pendidikan tersebut harus diikuti peningkatan kualitas madrasah, termasuk pesantren dan diniyah, secara bertahap dan terukur.

"Madrasah dan pesantren selama ini kalah bersaing dengan pendidikan umum di bawah Diknas. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah MI, MTs, dan MA di beberapa daerah telah mampu menyaingi bahkan mengungguli sekolah umum atau swasta. Ini sesuatu yang menggembirakan," kata Jazuli dalam Raker tersebut.

Jazuli Juwaini meminta Kementerian Agama menyusun grand design program peningkatan kualitas dan daya saing madrasah. Selanjutnya, anggaran yang ada harus benar-benar terserap ke dalam program tersebut.

Jazuli mengapresiasi program madrasah percontohan bertaraf internasional, "Saya berharap di setiap Provinsi, Kabupaten, Kota ada madrasah-madrasah unggulan. Hingga suatu saat nanti orang tua siswa merasa bangga menyekolahkan anaknya di madrasah."

Namun Jazuli meminta jangan sampai pemerataan kualitas diabaikan. "Saat ini banyak sekali madrasah baik yang negeri, dan lebih banyak lagi yang dikelola masyarakat. Pemerataan kualitas bagi mereka jangan sampai terabaikan," tegas Jazuli. (nof/zik)
Nofellisa - Jurnalparlemen.com

Selengkapnya...

Kotak Aspirasi