Harus Ada SPM Penyelenggaraan Haji

Tanpa Standarisasi. Penyelenggaraan Haji Selalu Diklaim Sukses
JAKARTA - Sah-sah saja jika pemerintah selalu mengklaim penyelenggaraan ibadah haji dari tahun-ke tahun selalu sukses. Namun tanpa adanya standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan haji, sama saja pemerintah tidak punya alat ukur untuk menilai kinerjanya.

Koordinator divisi monitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyatakan bahwa hingga saat ini penyelenggaran haji di Indonesia dilaksanakan tanpa standarisasi pelayanan minimum. Alhasil, kata Ade Irawan, siapa pun menteri agamanya pasti sangat leluasa mengklaim penyelenggaraan haji Indonesia sukses. "Siapa pun menterinya dan apapun kondisi penyelenggaraan haji pasti diklaim sukses karena alat ukurnya tidak ada," tegas Ade Irawan di press room DPR. Senayan Jakarta, Jumat (23/7).

Kalaupun ada banyak jamaah haji Indonesia yang mengaku mengalami banyak kesulitan yang diakibatkan persoalan dari pihak penyelenggara, lanjut Ade, biasanya langsung disodori dengan jawaban dihadapkan hal itu merupakan bagian dari cobaan Allah sehingga jamaah harus tabah menerimanya. "Kesulitan dinyatakan sebagai cobaan dari Allah dan jamaah harus tabah menerimanya untuk memperoleh predikat Haji Mabrur. Padahal akal sehat bisa menerimanya bahwa itu keteledoran penyelenggara," kata Ade.

ICW justru menyatakan keheranannya dengan sikap DPR yang dengan sangat mudahnya menyetujui besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2010 sebesar USDS.342 per jemaah atau turun USD 80 "Mestinya penurunan BPIH bisa mencapai 350 dollar AS dengan asumsi bantuan APBN sebesar Rp 400 miliar untuk BPIH digunakan secara transparan dan mengurangi peran calo penyedia pemondokan haji," kata Ade.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyesalkan pihak penyelenggara haji Indonesia yang sama sekali tidak mengmdahkan temuan kejanggalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap praktek-praktek inefisiensi, kekosongan regulasi dan rendahnya mutu kinerja penyelenggara haji. "Sepertinya pihak Kementerian Agama selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan haji tidak berkenan untuk mengevaluasi kinerjanya dengan acuan temuan KPK," tegas Jazuli Juwaini.

Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, DPR sudah mengambil satu kesepakatan yakni membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji DPR "Panja ini bekerja bukan saja untuk menginvestigasi penyelenggaraan haji tahun ini. Kita juga akan menelusuri jasa bank terhadap dana jamaah haji yang ditempatkan di banyak bank," tandasnya.

Selama ini, sambung Jazuli, penggunaan uang jasa bank tersebut hanya berdasarkan keinginan Menteri Agama tanpa ada regulasi dalam bentuk Peraturan Pemenntah yang mengatur penggunaannya Demikian juga halnya dengan pemilihan maskapai penerbangan "Menteri Agama Rl bisa menunjuk perusahaan penerbangan secara leluasa," tegasnya.
Padahal, 50 persen dari seluruh BPIH terpakai untuk ongkos penerbangan. "Kebebasan Menteri Agama untuk menunjuk perusahaan penerbangan ini juga akan dibahas Panja, sebab biaya terlalu mahal. DPR lebih cenderung untuk membuka saja proses tender untuk semua perusahaan penerbangan karena kita akan menemukan harga yang sangat kompetitif," imbuhnya. (fas/jpnn)

Media : www.jpnn.com (Jawa Pos National Network)
Edisi : Jum’at, 23 juli 2010
Rubrik : Nasional-Sosial