Silakan Golkar Tinggalkan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS - Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera tetap menolak usulan pemberian dana aspirasi, yang kini berubah nama, kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Partai Golkar ngotot tetap mengusulkan dana itu, hal itu dikhawatirkan akan merusak citra Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan.

Penegasan itu disampaikan secara terpisah oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Bara Hasibuan dan Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Jakarta, Rabu (16/6). "Jika Golkar ngotot terus mengusulkan dana aspirasi di luar koordinasi dengan Setgab, berarti partai itu tidak memiliki political will untuk terlibat dan berpartisipasi dalam koalisi," kata Bara.

Langkah Golkar itu membuat koalisi tidak akan efektif mendukung pemerintahan. Usul Golkar itu juga berpotensi mendptakan moral hazard dalam kebijakan keuangan pemerintah.

"Langkah Golkar ini merusak koalisi. Ini bisa menyebabkan koalisi pecah. Namun, untuk men-jaga pemerintahan bisa melayani rakyat, ada baiknya Golkar mundur dari koalisi," tutur Bara.

Bara menyesalkan usulan Golkar itu kini menjadi usulan resmi Badan Anggaran DPR. Sikap PAN tetap menolak usulan dana itu. "Partai yang sejak awal menolak usulan dana aspirasi itu harus konsisten dengan posisi menolak usulan ini dalam Rapat Paripurna DPR, 18 Juni 2010," katanya. Dalam catatan Badan Anggaran DPR, dana aspirasi itu berubah nama menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis pada daerah pemilihan. Anis juga mengakui, Setgab tak efektif. Komunikasi antar anggota koalisi belum berjalan baik, termasuk dalam menyikapi usulan dana aspirasi.

Terkait dana aspirasi yang diusulkan Golkar, PKS menilai dana itu tak rasional Sudah banyak program sejenis yang dilaksanakan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dan dana infrastruktur pedesaan. Di sisi lain, kekuatan anggaran kian terbatas dan selalu defisit. "Masak negara harus selalu utang ke negara lain untuk dibagi-bagikan," ujarnya.

Menurut Anis, DPR seharusnya menekan pemerintah untuk memperbesar anggaran pembangunan, terutama yang berdampak di segala bidang. Selama ini sebagian besar dana pusat yang didistribusikan ke daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, masalah dana aspirasi tidak perlu dibahas lagi. "Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah jelas. Segala sesuatu yang terkait dengan dana aspirasi tak ada dalam pembahasan panitia kerja RAPBN," Katanya.

Namun, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis (Fraksi Partai Golkar) menegaskan, dana aspirasi menjadi bagian dari usul DPR yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPR, Kamis ini. Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan menampung semua usulan DPR itu.

Di Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, partainya menolak usulan dana aspirasi, seperti diusulkan Golkar.

Belum diputuskan
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaeni, mengatakan, dana aspirasi, atau apa pun namanya, tidak pernah dibahas bersama Badan Anggaran dan pemerintah. "Ada usulan, tetapi belum dibahas antara DPR dan pemerintah," katanya.

Badan Anggaran DPR pun belum memutuskan mengajukan usulan dana aspirasi. Klausul dana aspirasi atau program percepatan pembangunan daerah itu hanya menjadi catatan Badan Anggaran karena baru sebatas usulan Fraksi Partai Golkar dan belum disepakati fraksi lain.

Romahurmuziy, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai, disetujui atau tidaknya usulan dana aspirasi tergantung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Presiden Yudhoyono, dan opini masyarakat.

"Presiden Yudhoyono merupakan orang yang sangat mendengar opini publik. Di saat yang sama, ia amat dekat. dengan Aburizal Bakrie. Sekarang tinggal mana yang akan dipilih Yudhoyono, opini masyarakat yang keberatan dengan dana itu atau Aburizal yang partainya mengusulkan dana itu," kata Romahurmuziy. PPP belum bersikap terkait ide itu.

Yorrys Raweyai, anggota Fraksi Partai Golkar DPR, menuturkan, wacana dana aspirasi pertama kali dimunculkan Romahurmuziy dalam rapat membahasasumsi makro APBN-P 2010 di Puncak, Bogor.


Tarik Ulur Dana Aspirasi
1 Juni 2010 Usulan alokasi anggaran dalam bentuk dana pembangunan daerah pemilihan yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai berpotensi melanggar sejumlah peraturan.
3 Juni 2010 Sebutan dana aspirasi muiai bergulir. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz, usulan dana aspirasi belum ditolak pemerintah ataupun sembilan fraksi di DPR.
4 Juni 2010 Pro dan kontra di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai pendukung pemerintah mengemuka. Hanya Partai Golkar yang secara tegas masih mendukung usulan dana aspirasi. Sementara partai lainnya menolak. Ketua Fraksi PDI-P, Tjahjo Kumolo menegaskan, fraksinya setuju bila dana aspirasi Itu disalurkan dalam bentuk program.
1 Juni 2010 Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyesalkan penolakan usulan dana aspirasi oleh partai anggota Setgab. Seakan-akan Golkar sendirian.
10 Juni 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, dana aspirasi bukan rencana Presiden. Aburizal Bakrie menyatakan, dana aspirasi diusulkan oleh Partai Golkar dan sudah dibahas dalam rapat Setgab.
15 Juni 2010 Sebutan dana aspirasi diubah menjadi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dan menjadi usulan resmi Badan Anggaran DPR untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.


Media : Harian Kompas
Edisi : Kamis, 17 Juni 2010
Rubrik : Headline, Hal : 1