Dewan Didesak Tolak Usulan Dana Aspirasi

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat didesak agar menolak usulan Partai Golkar mengenai dana aspirasi. "Dewan tidak memiliki kewenangan mengarahkan anggaran ke konstituen," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri, yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak Dana Aspirasi, dalam pernyataannya di Jakarta kemarin.

Ronald mendesak panitia anggaran pemerintah, Badan Anggaran DPR, dan rapat pari-purna DPR menolak usulan dana aspirasi. Dia menilai dana aspirasi yang meneapai Rp 8,4 triliun itu sebagai pemborosan dan rawan penyelewengan.
Selama ini, kata dia, DPR tak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat. "Anggaran negara banyak digunakan untuk membiayai birokrasi dan memfasilitasi kepentingan ekonomi kroni politik serta kroni birokrasi."

Dia mengatakan, jika Dewan serius dalam meningkatkan alokasi belanja ke daerah, beban birokrasi perlu dipangkas. "Seharusnya DPR dapat berjuang dari porsi anggaran yang sudah ada untuk alokasi bagi konstituen katanya.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sejak awal arah usulan dana aspirasi itu tak jelas Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakat bawah. Jadi, bukan dari anggota Dewan," kata Megawati di kantor DPP PDIP di Jakarta kemarin.

Megawati mengatakan sejak awal mengarahkan seluruh kadernya, baik di partai maupun DPR, menolak usulan itu. la juga meminta PDIP berhati-hati dalam mengambil sikap."Kami ingin itu ditanyakan dan didialogkan dengan masyarakat dulu," kata Mega.

Dia beralasan, jika dana aspirasi dikelola dengan baik dan sampai ke masyarakat, mungkin saja bermanfaat. Namun aspek pemerataan dan kerawanan penyimpangan dana tetap menjadi alasan partainya belum menyetujui usulan itu.

Sebelumnya, Partai Golkar mengklaim dana aspirasi sudah menjadi keputusan rapat Badan Anggaran DPR. Namun Ketua Praksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal membantah adanya kesepakatan di Badan Anggaran ihwal dana aspirasi.

"PKS tetap menolak. Itu hanya catatan dari Golkar, tapi bukan mewakili Badan Anggaran," kata Mustafa di sela Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin.

Mustafa mengatakan setiap anggota partai, khususnya koalisi, harus menjunjung etika politik karena isu ini mencederai kebersamaan.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan dalam perbincangan di Badan Anggaran pun usulan dana aspirasi hanya sebatas dibicarakan. Eko Ari Wibowo, Widiardi Agustina, Munawwaroh.

Media : Koran Tempo
Edisi : Kamis, 17 Juni 2010
Rubrik : Berita Utama, Hal : 3