Jazuli Kritisi Pencairan Anggaran Bencana

Senayan - Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengkritisi lambatnya proses birokrasi dalam pengucuran alokasi untuk dana bencana serta bantuan atau hibah dari luar negeri. Hal ini dialami dalam penanganan bencana gempa Sumatera Barat dan dan Jawa Barat. "Itu yang selalu saya kritisi ketika Raker dengan BNPB dan ketika rapat Badan Anggaran. Pengucuran uang harus aman dari penyimpangan, itu mesti, bukan berarti birokrasi itu harus bertele-tele dan berbelit-belit khususnya terkait dengan bencana. Apalagi ada kasus ada dana hibah sudah ada dananya, tetapi tidak diturun-turunkan padahal orang sudah terkapar membutuhkan bantuan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (29/10). Dia berharap, dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi dan tsunami Mentawai, hal di atas tak terjadi lagi. Menurutnya, semangat penyelamatan terhadap para korban harus disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam penanganan bencana itu. Karena itu, politisi PKS ini mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan secara cepat.

tab 2 - Click >> Edit

Wow, 793 Rekening Liar Nyangkut Di 14 K/L; DPR: Menkeu Harus Ikut Menertibkan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 793 rekening liar milik pemerintah, dengan nilai Rp 384 miliar dan 35 juta dolar AS yang belum dihapus. Terkait temuan itu, anggota Banggar DPR Jazuli Juwaini meminta Menkeu Agus Martowardojo mengecek kebenaran data tersebut. "Menkeu harus mengeceknya, apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau tidak. Jangan sampai jumlahnya lebih banyak lagi," pinta Jazuli, Selain itu, kata Jazuli. Kementerian Keuangan juga harus menertibkan semua rekening liar yang ada. Sebab, jika tidak tertib, akan banyak anggaran yang terendap. Itu akan berdampak pada penyaluran anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Politisi PKS itu juga menegaskan, harus ada langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk menertibkan scmua rekening liar. Apalagi, masalah penertiban itu sudah disampaikan sejak tahun lalu.

tab 3 - Click >> Edit

KEBEBASAN BERAGAMA; Jazuli: Tokoh Bangsa Harus Dinginkan Suasana

Senayan - Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kondisi-kondisi umat beragama dinilai justru memperkeruh suasana. Adalah Jazuli Juwaini, salah satu anggota Komisi VIII, yang turut mengkritik pernyataan menteri. "Semua tokoh bangsa seharusnya menjadi pendingin dalam suasana ini," kata Jazuli dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Selasa (21/9). Menurut Jazuli, jangan sampai pernyataan-pernyataan menteri justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. "Pak menteri seharusnya mendorong seluruh elemen masyarakat supaya suasana menjadi tenang dan dingin," ujar anggota F-PKS itu.

JAKARTA (SI)-Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR rencananya akan melanjutkan pembahasan biaya haji 2010 hari ini. Meski masih dalam masa reses, Panja BPIH tetanp melakukan pembahasan untuk mengejar target penetapan biaya haji.

"kalau tidak ada halangan, besok (hari ini) Panja BPIH Komisi VIII akan rapat bersama dengan Panja BPIH Kementerian Agama," ungkap anggota Panja BPIH di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Jazuli mengatakan, Panja BPIH akan mengupayakan agar pembahasan bisa cepat selesai. Sebab, jika penetapan BPIH ditunda-tunda, masyarakat akan lebih lama menunggu. (karta raharja)

Harian Seputar Indonesia
Jum'at, 25 Juni 2010
Rubrik Kilas, Hal 4

Selengkapnya...

Kotak Aspirasi