Jazuli Kritisi Pencairan Anggaran Bencana

Senayan - Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengkritisi lambatnya proses birokrasi dalam pengucuran alokasi untuk dana bencana serta bantuan atau hibah dari luar negeri. Hal ini dialami dalam penanganan bencana gempa Sumatera Barat dan dan Jawa Barat. "Itu yang selalu saya kritisi ketika Raker dengan BNPB dan ketika rapat Badan Anggaran. Pengucuran uang harus aman dari penyimpangan, itu mesti, bukan berarti birokrasi itu harus bertele-tele dan berbelit-belit khususnya terkait dengan bencana. Apalagi ada kasus ada dana hibah sudah ada dananya, tetapi tidak diturun-turunkan padahal orang sudah terkapar membutuhkan bantuan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (29/10). Dia berharap, dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi dan tsunami Mentawai, hal di atas tak terjadi lagi. Menurutnya, semangat penyelamatan terhadap para korban harus disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam penanganan bencana itu. Karena itu, politisi PKS ini mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan secara cepat.

tab 2 - Click >> Edit

Wow, 793 Rekening Liar Nyangkut Di 14 K/L; DPR: Menkeu Harus Ikut Menertibkan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir adanya 793 rekening liar milik pemerintah, dengan nilai Rp 384 miliar dan 35 juta dolar AS yang belum dihapus. Terkait temuan itu, anggota Banggar DPR Jazuli Juwaini meminta Menkeu Agus Martowardojo mengecek kebenaran data tersebut. "Menkeu harus mengeceknya, apakah jumlahnya memang sebanyak itu atau tidak. Jangan sampai jumlahnya lebih banyak lagi," pinta Jazuli, Selain itu, kata Jazuli. Kementerian Keuangan juga harus menertibkan semua rekening liar yang ada. Sebab, jika tidak tertib, akan banyak anggaran yang terendap. Itu akan berdampak pada penyaluran anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Politisi PKS itu juga menegaskan, harus ada langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk menertibkan scmua rekening liar. Apalagi, masalah penertiban itu sudah disampaikan sejak tahun lalu.

tab 3 - Click >> Edit

KEBEBASAN BERAGAMA; Jazuli: Tokoh Bangsa Harus Dinginkan Suasana

Senayan - Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kondisi-kondisi umat beragama dinilai justru memperkeruh suasana. Adalah Jazuli Juwaini, salah satu anggota Komisi VIII, yang turut mengkritik pernyataan menteri. "Semua tokoh bangsa seharusnya menjadi pendingin dalam suasana ini," kata Jazuli dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Selasa (21/9). Menurut Jazuli, jangan sampai pernyataan-pernyataan menteri justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. "Pak menteri seharusnya mendorong seluruh elemen masyarakat supaya suasana menjadi tenang dan dingin," ujar anggota F-PKS itu.

Senayan - Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Pemerintah Senin (7/6) mulai melakukan pembahasan bersama tentang pengajuan pemerintah terkait besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1431H/2010M.

"Hari ini ada rapat internal Panja BPIH Komisi VIII di Wisma DPR, Kopo. Semua Panja BPIH Komisi VIII dengan panja BPIH pemerintah akan membahas bersama-sama mulai besok, setelah itu baru menghadirkan kesimpulan, mudah-mudah Selasa atau Rabu sudah ada kesimpulan berupa besaran BPIH, dan seluruh rekomendasi dan catatannya," kata Anggota Panja BPIH Komisi VIII Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, di Jakarta, Minggu (6/6).

Konsinyering yang dilakukan oleh Panja BPIH DPR dengan Panja BPIH Pemerintah, menurutnya merupakan tahap akhir dalam proses penyusunan BPIH. Setelah pemerintah mengajukan besaran BPIH, Panja Komisi VIII secara maraton meminta masukan dari pihak-pihak terkait mulai LSM, maskapai penerbangan, sampai melakukan kunjungan lapangan ke Arab Saudi.

"DPR sebelumnya sudah mendapatkan masukan-masukan dan kunjungan persiapan haji meninjau pemondokan, masukan-masukan itu menjadi bahan DPR. Kita bahas bersama-sama dengan pemerintah mulainya besok. Sampai Selasa (8/6) masih di Kopo," ujar Jazuli.

Sebelum disahkan, Politisi PKS ini menjelaskan, hasilnya akan diplenokan bersama seluruh anggota Komisi VIII DPR RI, untuk kemudian mengambil keputusan tentang besaran BPIH.

"Nanti harus dilaporkan ke Komisi VIII dulu. Panja ini kan hanya separuh dari anggota Komisi VIII, karena panja kan tidak bisa mengambil keputusan. Apakah Rabu bisa pleno, saya belum lihat Jadwal di Komisi," jelasnya.

Mengenai kemungkinan naik atau turun BPIH, Jazuli mengatakan, DPR sejak awal mengupayakan adanya efisiensi biaya haji tahun 2010. "Kita upayakan turun, tapi kita mau tahu pertimbangan dari pemerintah seperti apa," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam Rancangan BPIH tahun 1431H/2010 M yang diajukan pemerintah ke DPR ada kenaikan BPIH sebesar USD 133 dibandingkan tahun 2009 lalu. (nof/yhd)

Media : www.jurnalparlemen.com
Edisi : Senin, 7 Juni 2010
Rubrik : Berita/ Kesra

Selengkapnya...

Kotak Aspirasi