DPR Desak Penerbitan UU Madrasah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini berpendapat kehadiran Undang Undang (UU) Madrasah mendesak untuk direalisasikan. Karena madrasah telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan membangun negeri. Alasan kuat hadirnya UU Madrasah ini, ujarnya di Jakarta, Selasa, karena sampai saat ini madrasah masih berkutat dengan berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas lulusan, fasilitas yang minim, kualitas manajemen pengelolaan dan kualitas guru-guru yang masih rendah.

Untuk mengentaskan itu semua, menurut dia, dibutuhkan payung hukum yang lebih kuat seperti undang undang. "Ada tiga peran yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional terhadap madrasah, yaitu pengakuan, bantuan dan pengaturan. Yang masih sangat kurang adalah fungsi pengaturan atau regulasi," ujarnya.

Jazuli melanjutkan, peraturan dan standar yang diterapkan di madrasah sampai saat ini mengacu kepada Kemendiknas. Padahal sebenarnya madrasah ada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Dengan demikian seharusnya ada regulasi yang lebih tepat untuk madrasah. "Karena madrasah memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah umum, maka tidak bisa secara utuh mengikuti peraturan yang dikeluarkan Kemendiknas," ujarnya.

Masalah lain yang mengemuka terkait Ujian Nasional (UN), menurut Jazuli, karena persentase pelajaran yang diujikan dalam UN sangat sedikit di madrasah dibandingkan dengan pelajaran agama, maka kemudian kualitas lulusan madrasah dianggap lebih rendah dari sekolah umum. "Parameter yang digunakan dalam UN sendiri adalah standar Kemendiknas yang kurikulumnya pelajaran umum, bukan standar pelajaran di madrasah," papar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini.

Oleh karena itu, Jazuli mendukung pengajuan RUU Madrasah untuk segera dibahas di DPR. Diharapkan nantinya UU Madrasah ini dapat mengakomodasi atau menetapkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan madrasah. Peraturan yang ada sampai saat ini untuk penyelenggaraan pendidikan agama di madrasah, baru tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

Itu pun, masih menurut Jazuli, belum ada petunjuk pelaksanaannya secara operasional. Jazuli mengungkapkan, hingga kini belum ada aturan yang detail tentang madrasah, seperti syarat pendirian madrasah sebagai turunan dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan yang dipakai adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, KMA No. 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan KMA No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah (MA). Ketiga KMA ini sebagai turunan dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. "Dengan kondisi ini, RUU Madrasah mendesak untuk segera direalisasikan," katanya.

Red: Djibril Muhammad
Sumber: Antara



Media : Republika Online
Edisi : Selasa, 22 Maret 2011