Program Pelayanan Sosial Depsos Harus Kreatif & Inovatif

http://myzone.okezone.com
Selasa, 18 Januari 2010


JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Yahrensos) Departemen Sosial guna membahas capaian dan evaluasi program, kebijakan, dan anggaran Dirjen Yahrensos Depsos.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Yahrensos Makmur Sunusi, Ph.D menjelaskan pentingnya dukungan anggaran dan komitmen bersama DPR untuk merealisasikan program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial mengingat hal ini menyentuh jantung persoalan yang menghimpit masyarakat lemah.

Dirjen Yahrensos menyayangkan kecilnya dukungan anggaran selama ini, pada menurutnya, dari 21 isu yang ditangani Depsos, 14 isu digarap langsung oleh Dirjen Yahrensos, tetapi anggaran untuk Dirjen ini justru yang paling kecil. Dirjen juga mengeluhkan dikuranginya anggaran Dirjen Yahrensos 2010 menjadi Rp697 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp698 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Jazuli Juwaini, MA dalam Rapat tersebut mengatakan bahwa soal penurunan anggaran itu harus ditanyakan pada intern Depsos, karena terkait penyerapan anggaran di tahun sebelumnya. “Jika penyerapan rendah, maka jangan salahkan Dewan jika anggaran akan dikurangi,” katanya.

Namun lebih lanjut Jazuli menyakinkan jajaran Dirjen Yahrensos, “Persoalan penambahan anggaran itu sangat mungkin asal Pak Dirjen dapat menyakinkan Komisi VIII terkait program-programnya. Saya yakin jika program pemberdayaan sosial itu genuine, kreatif, inovatif, dan memiliki dampak besar bagi pemberdayaan masyarakat kurang mampu, dukungan anggaran akan optimal.”

Jazuli Juwaini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang masalah social. Menurutnya, dengan pendidikan dan pelatihan mereka dapat mandiri sehingga terberdaya dan keluar dari permasalahannya.

“Misalnya, anak-anak cacat, mereka harus terus didik dan dilatih keterampilannya dalam melukis, menyanyi, dan lain-lain. Lalu hasil karya mereka diapresiasi dan diekspose. Pasti orang-orang kaya akan tersentuh hatinya dan membeli karya-karya mereka yang luar biasa di tengah keterbatasan fisik mereka,” terang Jazuli.

“Demikian juga dengan penangan anak jalanan dan gelandangan. Harusnya mereka tidak sekadar ditangkap lalu dilepas lagi. Pasti jadi gelandangan lagi. Mereka harus didik dan dilatih, dan Depsos harus bekerja lintas Departemen bekerjasama dengan Diknas misalnya, melalui Program Pendidikan Luar Sekolah,” terang Jazuli.

Persoalan modal usah juga menjadi catatan Jazuli, “Setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan, kasih mereka modal untuk mandiri. Dengan 2 juta rupiah, 1 juta untuk bikin gerobak, 1 juta lagi untuk modal awal, saya yakin kehidupan mereka akan lebih baik.”

Hanya dengan program yang kreatif dan inovatif seperti yang ia contohnya tersebut, menurut Jazuli, program-program Depsos akan dapat menyejahterakan masyarakat dalam arti sesungguhnya, dan tidak sekadar lip service. “Dukungan anggaran pun akan sangat mudah diberikan DPR. Saya yakin itu,” tutup Jazuli.