Reformasi Birokrasi Selesai 2011

Harian Kompas
Kamis, 20 Agustus 2009
Rubrik Pemerintahan

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan secara bertahap. Program itu dapat diselesaikan untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada tahun 2011.

Secara bersama dan bertahap, reformasi di tingkat pemerintahan daerah juga harus mulai dilakukan dengan terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidato kenegaraan mengenai pembangunan nasional dalam perspektif daerah di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada Rabu (19/8).

Menurut Yudhoyono, pembenahan birokrasi merupakan proses yang berkesinambungan dan menyeluruh karena menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintah, dari tingkat paling tinggi hingga tingkat pelaksana.

Perubahan tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga menyangkut cara kerja, disiplin, dan komitmen pada kinerja, serta terbangunnya sistem insentif dan hukuman yang adil dan setara.

Yudhoyono menyebutkan, sesungguhnya pemberian peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah adalah untuk melayani rakyat lebih baik, mudah, cepat, dan murah. Prinsip pemerintahan adalah ”segalanya untuk rakyat”.

Agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan, diperlukan program reformasi birokrasi guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Pembangunan bagi semua

Presiden juga menegaskan bahwa negara harus memastikan tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

”Berbicara pembangunan, sering muncul pertanyaan, untuk siapakah pembangunan yang kita lakukan? Apakah pembangunan untuk manusia atau manusia untuk pembangunan? Apakah pembangunan hanya untuk sekelompok tertentu saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, pidato hari ini saya beri tema ’Pembangunan untuk Semua’,” ujarnya.

”Pembangunan untuk Semua” hanya dapat dilakukan dengan menerapkan enam strategi dasar pembangunan. Keenam strategi itu antara lain pertama, strategi pembangunan inklusif yang menjamin pemerataan keadilan serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia.

Strategi berikutnya adalah pembangunan untuk semua harus berdimensi kewilayahan yang berarti pemerintah terus mendorong setiap daerah untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

”Strategi ketiga adalah menciptakan integrasi ekonomi nasional di era globalisasi. Adapun strategi keempat, yang juga kunci dari keberhasilan pembangunan untuk semua, yaitu pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional,” kata Presiden.

Strategi kelima, keserasian dan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

”Strategi ini merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect. Strategi itu mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua,” tutur Presiden.

Prasyarat kunci

Yudhoyono mengatakan, keberhasilan paradigma pembangunan untuk semua itu memerlukan sejumlah prasyarat. Selain perbaikan kemakmuran dan kualitas hidup rakyat secara merata, juga sangat ditentukan oleh tersedianya dan dibangunnya berbagai infrastruktur mendasar.

Lima kunci kesuksesan yang disodorkan adalah strategi dan program yang inklusif merata dan berkeadilan.

Selain itu, kebersamaan dan sinergi positif di antara semua komponen bangsa. Kunci sukses ketiga adalah pembangunan yang mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Prasyarat lain adalah integritas dan etika profesionalisme para pemimpin dan pelaku pembangunan. Kunci sukses terakhir adalah lingkungan dalam negeri yang kondusif

Tagih janji

Menanggapi pidato Yudhoyono, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, menyebutkan, janji reformasi birokrasi termasuk yang paling sering dikemukakan. Janji itu akan diingat dan akan ditagih banyak orang kalau kembali gagal diwujudkan.

Tanpa kejelasan agenda aksi yang logis dan empiris, janji reformasi akan tetap menjadi ”pepesan kosong”.

Selama janji reformasi birokrasi tidak pernah tegas menyebut agenda aksi untuk mengubah sistem perekrutan calon pegawai negeri sipil, sistem promosi dan mutasi pegawai, dan rasionalisasi organisasi birokrasi, selama itu pula janji reformasi sulit terwujud.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini, pun berpendapat, janji reformasi birokrasi dari Presiden bisa membuat tersenyum dengan perasaan berbunga. Ironisnya, kata Jazuli, belum terlihat konsep pemerintah yang riil yang secara gradual dan pasti terkait reformasi birokrasi itu.

Semestinya, kata Jazuli, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara membuat konsep reformasi birokrasi secara komprehensif dan dikoordinasikan dengan departemen lain.

Yang terlihat selama ini barulah soal perbaikan gaji dan tunjangan di Departemen Keuangan dan beberapa lembaga negara lain. ”Kalau reformasi birokrasi hanya diidentikkan dengan remunerasi, akan timbul kecemburuan antardepartemen,” sebut Jazuli. (DIK/HAR)