Etika Birokrasi

Warta Kota
Kamis, 5 Februari 2009

Sebagian masyarakat Indonesia masih sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kondisi itu baru bisa diatasi jika anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi masalah itu lebih besar dan tepat sasaran.
Jazuli, caleg DPR nomor urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera akan bertarung di dapil Banten III (Kabupaten dan Kota Tangerang) mengatakan hal itu pada Warta Kota, Rabu (4/2) malam. Menurutnya, penaik anggaran untuk sektor itu bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Hal itulah yang diperjuangkan Jazuli jika kembali menjadi anggota DPR Periode mendatang.

Hal lain yang disorotinya adalah kebijakan pemerintah yang mengatur birokrasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Jazuli berjanji akan mendesak dikeluarkannnya kebijakan mengenai etika birokrasi dan pemerintah agar sistem-nya tak memberi peluang untuk korupsi dan manipulasi.
Jazuli juga akan berjuarig mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten dan Kota Tangerang. Menurutnya masyarakat atau warga Tangerang masih didominasi oleh petani, pedagang, nelayan, dan buruh, yang belum mendapat perhatian pemerintah sepenuhnya.
Hal lain yang disorotinya adalah kebijakan pemerintah yang mengatur birokrasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Jazuli berjanji akan mendesak dikeluarkannya kebijakan mengenai etika birokrasi dan pemerintah agar sistemnya tak memberi peluang untuk korupsi dan manipulasi.
Jazuli juga akan berjuang mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Kabupaten dan Kota Tangerang. Menurutnya masyarakat atau warga Tangerang masih didominasi oleh petani, pedagang, nelayan, dan buruh, yang belum mendapat perhatian pemerintah sepenuhnya.
"Para petani saat ini tidak bangga dengan pekerjaannya. Itu disebabkan karena penghasilan mereka tak dapat menu-tupi kebutuhan dasar. Ini harus menjadi tugas pemerintah, dan saya akan kembali mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan petani dengan sarana dan prasarana serta teknologi baru yang rnemungkinkan mereka memiliki penghasilan lebih besar," ujar Jazuli.
Hal yang sama juga akan dilakukannya terhadap kaum pedagang dan nelayan. Kebijakan pemerintah yang ternyata menyulitkan para pedagang dan nelayan dalam mencari nafkah akan dijegalnya lewat parlemen dl Senayan.
la juga berjanji1 akan mendesak dan merevisi undang-undang ketenagakerjaan untuk menghilangkan sistem kontrak kerja dan sistem outsourching yang banyak merugikan para buruh. "Peraturan dan perundangannya semestinya direvisi agar hubungan buruh dan