Bongkar Dugaan Mark Up Anggaran Haji - KOMISI AGAMA DPR BENTUK PANJA HAJI PASCA RESES

Harian Rakyat Merdeka
3 Maret 2010

Komisi VIII DPR tampaknya serius akan membongkar berbagai temuan Indikasi mark up dalam penyelenggaraan Ibadah haji. Sehabis reses Maret ini, Panitia Kerja(Panja) Haji segera akan dlbantuk.

DALAM beberapa kali rapat kerja Komisi VIII DPR, baik dengan Menteri Agama Suryadharma Ali maupun dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh(PHU) Kementerian Agama, soal biaya penyelenggaraan haji terus menerus jadi sorotan.

Selain ongkos naik haji yang terlalu mahal, pelayanan pemerintah dalam menjamu tamu Allah di Tanah Suci juga dinilai minim. Padahal, negeri tetangga bisa menyelenggarakan ibadah haji dengan ongkos murah dan pelayanan prima.

Muhammad Baghowi, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat, termasuk yang paling rajin mengkritik kementerian yang dipimpin ketua umum partai berlambang Kabah itu. Menurut dia, ada sejumlah pos anggaran yang masih bisa diefisienkan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Beberapa pos yang masih bisa diefisiensi, di antaranya biaya transportasi udara, darat dan biaya catering, Soalnya, ada indikasi duplikasi dan penggelembungan anggaran dari pos-pos tersebut," ungkap Baghowi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Tak cuma itu, dia juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam kontrak kerja antara Kemenag dengan mitra kerja. Untuk itu, sambung dia, berbagai persoalan tersebut harus diusut tuntas dalam Panitia Kerja (panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan dibentuk DPR pasca reses Maret ini.

"Kami akan membentuk panja setelah masa reses, bulan April nanti. Berbagai persoalan ini harus dibongkar dan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji," ujar bekas Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.

Terkait ongkos naik haji, fungsionaris DPP Partai Demokrat ini menegaskan, harus ada penurunan biaya. Menurut dia, ongkos naik haji minimal turun Rp 5 juta pada 2010. "Pelaksanaan ibadah haji Malasyia, lebih baik dari Indonesia. Padahal.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, Baghowi juga membeberkan alokasi anggaran pada pos haji dinilainya mencurigakan. Yaitu, Sistem Komputerisasi HajiTerpadu (Sis-kohat) yang setiap tahun butuh dana. Pada 2008, sebut dia, Siskohat menghabiskan dana Rp 57 miliar. Pada 2009 menghabiskan anggaran negara Rp 50 miliar. Dan pada 2010 masih membutuhkan dana Rp 15 miliar.

Terkendala Waktu

Hal senada, disampaikan ang¬gota Komisi IX dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Menurut dia, efisiensi dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji akan diusut tuntas dalam Panja Penyelenggaran Ibadah Haji.

"Kami berniat untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan ini, Namun, kami memi-liki kendala waktu sehingga panja baru bisa dibentuk setelah masa reses. Kalau pun dibentuk pekan depan, toh bekerjanya setelah masa reses," ujarnya kepa'da Rak¬yat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Terkait efisiensi, Jazuli mengatakan, biaya ibadah haji bisa dikurangi dari pos trnansportasi udara. Pengelola bisa mencari armada alternatif untuk menekan biaya transpottasi ini. Saat ini, kata dia, ada beberapa armada lain yang bisa digunakan untuk me-ngantarkan jamaah ke Tanah Suci.

"Kita tinggal tender ulang dan mengkaji proyek-proyek sebelumnya, Yang penting, efisiensi tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan. Bahkan, dengan efisiensi kami berharap pelayanan dapat ditingkatkan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR, Jakarta dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Selamet Riyanto, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Adang Ruchiatna Puradiredja menyebutkan dua pos yang penggunaan duitnya mubazir. Pertama, dana untuk sosialisasi dan iklan di media massa yang mencapai Rp. 5 Miliar. Kedua, dana untuk pengolahan data Rp 2 Miliar. ONI