Kalla Tolak Batasan Usia Capres

Sumber : Harian Sindo, 28 Januari 2009

JAKARTA (SINDO) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menolak pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden (caprescawapres) maksimal 50 tahun.

Meskipun usia capres-cawapres tidak dibatasi dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) yang tengah digodok DPR, wacana perlunya pembatasan usia capres terus bergulir. Seperti dilontarkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, usia capres yang akan maju dalam Pilpres 2009 diusulkan dibatasi 50 tahun.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, seseorang yang akan menjadi pemimpin tidak bisa diukur dari umur,tetapi kemampuan. ”Dalam alam politik memang umur tidak dibedakan, sesuai aturan. Kemampuan,inovasi,dan inspirasilah yang menentukan siapa yang layak memimpin,” tandas Kalla saat membuka rapat pimpinan (Rapim) III Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) 2008 di Aula DPP Partai Golkar, Jakarta,kemarin.

Meski demikian, Kalla tidak memungkiri bahwa pemimpin- pemimpin muda lebih produktif dan dinamis dibandingkan pemimpin yang sudah tua.Karena itu,dia menilai jabatan bupati,wali kota, dan gubernur saat ini lebih banyak diisi tokoh-tokoh muda. ”Peranan-peranan itu sangat penting pada tingkat nasional. Peranan itu tentu haruslah diisi kepemimpinankepemimpinan yang berlanjut daripada kita semuanya,” ujarnya.

Kalla juga menilai faktor kemampuan dan pamor seorang calon pemimpin akan sama-sama menentukan.Namun, kemampuan akan menjadi faktor yang lebih diperhitungkan masyarakat. ”Siapa yang dapat memberikan kesan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa dia mempunyai kemampuan yang cukup maka dia akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan,” papar Kalla.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini meminta agar polemik usia capres atau cawapres dihentikan. Sebab, setiap partai berhak untuk menentukan syarat- syarat usia paling ideal bagi capres atau cawapresnya masingmasing.

” Jika ada partai yang punya keinginan untuk menjaring pemimpin muda,mestinya pihak lain tidak boleh tersinggung. Begitu pula partai yang menginginkan pemimpin muda, tentu tidak bisa memaksa keinginan partai lain,” ungkap Jazuli.

Menurut dia,selama tidak diatur dalam undang-undang (UU),sah-sah saja setiap partai menentukan kriteria capres dan cawapresnya masing- masing. Lebih lanjut politikus PKS tersebut khawatir polemik ini akan dimanfaatkan segelintir pihak untuk memperkeruh hubungan tokoh nasional.

”Bahkan, bisa jadi ada yang mencari popularitas di balik polemik ini karena dia sudah merasa susah untuk mendongkrak simpati publik kepada dirinya dengan cara lain,”katanya.

Ketua DPR Agung Laksono juga meminta polemik usia capres diakhiri. Dia berpendapat, dikotomi capres tua-muda tidak seharusnya digulirkan. ”Kalau menurut saya,tidak perlu ada dikotomi atau batasan usia,” ujar Agung di Gedung DPR,Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, yang seharusnya diperhatikan dalam seorang capres adalah kualitas dan integritas capres.