H. Jazuli Juwaini, MA

Catatan Jazuli Soal Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

2011-11-15T08:54:00.000+07:00

Senayan - Meski Kementerian Agama menjadi penyelenggara haji setiap tahunnya, namun masih banyak kegiatan pelayanan haji yang harus dibenahi. Hal tersebut terlihat saat pelaksanaan haji di Mekkah dan Madinah antara lain soal pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai.

"Ada kelompok jemaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh tapi tidak disediakan sarana transportasi yang mencukupi. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyukan ibadah mereka terganggu," ujar anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini saat melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah, Senin (7/11), waktu setempat

Dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com Selasa (8/11), Jazuli menjelaskan, terkait pemondokan sebaiknya Kementerian Agama tidak menetapkan sepihak kriteria jarak antara pemondokan dengan Kabah atau sering disebut istilah ring. Sebab, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kemenag dengan Pemerintah Saudi.

"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1 padahal karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.

Selain transportasi dan pemondokan, persoalan katering dan kesehatan jemaah juga banyak ditemukan. Jazuli menyesalkan penyelenggara Haji Kemenag RI masih menggunakan cara prasmanan sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.

"Di Arafah dan Mina, satu kloter jemaah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan padahal jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang seperti dipenjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi box kenapa jemaah kita tidak bisa? Ini menandakan lemahnya Kemenag melakukan nego dengan pihak maktab," tegas politisi PKS ini.

Pelayanan haji setiap tahunnya, lanjut Jazuli, hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering, dan kesehatan. Tapi justru keempat hal tersebut juga yang selalu menjadi masalah. Dirinya khawatir jika Kemenag RI memang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.

"Maka ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kemenag untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan playanan kepada tamu-tamu Allah SWT. Komisi VIII yang membidangi masalah haji tentunya akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI," pungkas Jazuli.

PKS Dukung Pembentukan Badan Penyelenggara Ibadah Haji

2011-11-15T08:44:00.001+07:00

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengatakan, komisinya mendukung agar pengelolaan dan pelayanan haji dipisah dari Kementerian Agama. Komisi VIII DPR RI juga akan mendukung hadirnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji RI.

"Ide untuk membuat badan yang terpisah dari Kementerian Agama untuk pengelolaan dan pelayanan haji layak untuk didalami dan diseriusi untuk peningkatan pelayanan kepada tamu-tamu Allah SWT," kata Jazuli melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut Jazuli, pelayanan haji setiap tahun hanya terfokus pada pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan. Keempat hal tersebut selalu menjadi masalah. Ia khawatir jika Kementerian Agama tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelenggarakan haji.

Anggota Tim Pengawas Haji RI itu menyebutkan, dari pantauannya di Makkah dan Madinah, penyelenggara haji setiap tahunnya perlu diperbaiki karena masih banyak kegiatan pelayanan haji yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menyebutkan masalah pemondokan, transportasi, katering dan kesehatan jamaah. Soal transportasi, rasio antara kebutuhan dan kenyataan tidak sesuai. "Ada kelompok jamaah yang tinggal di pemondokan yang jaraknya cukup jauh, tapi tidak disediakan sarana transportasi yang cukup. Ada kloter dari Medan yang sudah tinggal sepekan di Bahotmah sepekan, baru disiapkan bus. Akibatnya kekhusyu'an ibadah mereka terganggu," kata Jazuli.

Soal pemondokan, kementerian tidak menetapkan kriteria jarak antara pemondokan dengan Ka'bah atau sering disebut istilah ring. Pasalnya, ada perbedaan jarak yang ditentukan Kementerian Agama dengan Pemerintah Saudi.

"Pemerintah Saudi menetapkan ring 1 maksimal berjarak 2 km, sementara itu Kemenag 2,5 km. Ini kan cuma cari popularitas seakan ada peningkatan jamaah di ring 1. Padahal, karena standar jaraknya yang ditambah sepihak," kata Jazuli.

Soal katering, Jazuli menyesalkan penyelenggara haji masih menggunakan cara prasmanan, sehingga calon jamaah haji harus mengantre untuk menyantap makanannya. Belum lagi makanan di Madinah yang kurang memenuhi standar gizi, seperti yang pernah dijelaskan oleh salah satu dokter petugas.

“Di Arafah dan Mina, satu kloter jamah haji hanya mendapat satu tempat prasmanan. Padahal, jumlahnya 450 orang. Calon jamaah haji harus antre panjang separti di penjara. Ini tentu tidak layak buat tamu-tamu Allah diperlakukan seperti itu. Kalau Malaysia bisa pakai nasi boks, kenapa jamaah kita tidak bisa," sesal Jazuli.(Andhini)

Akses Pendidikan Belum Merata

2011-10-11T08:31:00.002+07:00

JAKARTA - Robohnya atap sekolah madrasah Al Ikhlas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin (3/10), membuktikan bahwa akses pendidikan, sarana sekolah, belum merata dan belum menjangkau daerah terpencil sehingga memaksa masyarakat berinisiatif untuk membangun sekolah swadaya dengan dana terbatas, yang kualitas serta standar keamanan bangunannya rendah.

"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil," kata anggota Komisi VIII DPR asal Dapil Banten, Jazuli Juwaini, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10).

Atap Madrasah Diniyah Al-Ikhlas di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, pada Senin, 3 Oktober 2010 lalu ambruk. Peristiwa ini menyebabkan satu orang siswa tewas dan 10 orang lainnya terluka serius.

Jazuli meminta pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak harus berswadaya membangun sarana dan prasarana sekolah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Bangunan dan sarana di Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini dibangun dengan material kayu dan bambu yang sudah lapuk. Karena tidak mampu menahan beban genteng akhirnya ambruk. "Ini sangat membahayakan jiwa siswa dan guru-guru di sekolah tersebut," sesal Jazuli.

Sebelumnya, 12 siswa SMP Negeri I Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, menderita luka-luka akibat tertimpa atap bangunan sekolah, Kamis, 29 September 2011. Korban kebanyakan mengalami luka robek dan memar di sekujur tubuh akibat tertimpa kayu dan genting.

"Padahal bangunan tersebut baru selesai akhir tahun 2010. Dan dana pembangunannya diperoleh dari dana bantuan provinsi sekitar 100 juta rupiah," terangnya.

Serentetan peristiwa ini, dinilai Jazuli, sangat ironis. "Ada sekolah yang roboh karena tidak ada biaya dan di satu sisi ada sekolah yang roboh, padahal baru dibangun dengan dana yang cukup besar. Ini kan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pendidikannya," tegas politisi dari Fraksi PKS itu.

Kurang Akses

Jazuli melanjutkan anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan. Namun, ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan.

"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar jangan menyalahkan siapa-siapa mengenai sekolah rusak ini. Pasalnya, seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat sudah diterjunkan untuk ikut membenahi fasilitas pendidikan tersebut. "Kita sama-sama Pak Menteri Agama sudah menggalakkan perbaikan sekolah umum atau keagamaan," tegas Nuh.

Pemerintah, baik itu Kemendiknas dan juga Kementerian Agama (Kemenag), masing-masing sudah melakukan perbaikan sekolah yang rusak. Tahun ini saja ada anggaran dengan total 20,4 triliun rupiah untuk memperbaikinya.

Harapannya dengan dana yang besar itu sudah tidak ada lagi sekolah rusak. Akan tetapi, jelas Mendiknas, ada 153.000 sekolah yang dibangun sejak tahun 1970-an atau yang biasa disebut sekolah inpres. "Walaupun ada dana untuk rehab besar, namun kalau sekolah itu sudah 30 tahun kan memang sudah waktunya rusak," katanya. 0 cit/P-

Media : Koran Jakarta.com
Edisi : Senin, 10 Oktober 2011
Rubrik : Polkamnas

limewire, utorrent

youtube converter, utorrent

youtube converter, utorrent

backup, utorrent

isohunt, utorrent

frostwire, utorrent

emule, utorrent

wallpaper, utorrent

isohunt, utorrent

isohunt, utorrent

backup, utorrent

wallpaper, utorrent

games, utorrent

music, utorrent

antivirus, utorrent

antivirus, utorrent

backup, utorrent

isohunt, utorrent

youtube downloader, utorrent

youtube downloader, utorrent

Jazuli Janjikan Dana Rp1 Miliar Tiap Desa

2011-10-11T08:29:00.001+07:00

TANGERANG--MICOM: Setiap desa/kelurahan di Provinsi Banten akan mendapat bantuan Rp1 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) supaya warga dapat menikmati hasil pembangunan.

"Kami bercita-cita memberikan anggaran Rp1 miliar per desa/kelurahan, jika menang dalam pemilihan kepala daerah nanti," kata calon Gubernur Banten Jazuli Juwaeni, Jumat (7/10).

Jazuli mengatakan hal itu, dalam orasi politik pada kampanye pemilu kada Banten 2011 di Lapangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Menurut Jazuli, saat ini waktunya Provinsi Banten dipimpin oleh ulama agar terhindar dari sikap korupsi dan tidak mementingkan kekayaan pribadi dan kelompok melainkan untuk kesejahteraan warga.

Banten, merupakan salah satu provinsi terkaya dengan pendapatan nomor lima di Indonesia, namun busung lapar dan penduduk kurang gizi masih dominan, ini memprihatinkan. Demikian juga dengan tingkat pengangguran merupakan tertinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, padahal puluhan ribu pabrik beroperasi di wilayah ini, hal tersebut sangat ironis.

Dia menambahkan, bila nanti terpilih maka berjanji untuk membuka lapangan pekerjaan sekitar 500 ribu pekerja usia produktif karena banyak pabrik di kawasan ini yang mampu menampung. "Kepedulian terhadap nasib para pekerja agar mereka sejahtera adalah harapan dan hak bagi setiap warga, hal tersebut tentunya dapat diwujudkan salah satunya bila pemerintah daerah tidak membiarkan rakyat menderita," kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan digelar 22 Oktober 2011 diikuti tiga pasangan calon, yakni Jazuli-Makmun Muzakki, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno serta Wahidin Halim-Irna Narulita. (Ant/OL-04)

Media : Media Indonesia.com
Edisi : Jumat, 7 Oktober 2011
Rubrik : Humaniora

frostwire, utorrent

isohunt, utorrent

music, utorrent

music, utorrent

youtube downloader, utorrent

youtube converter, utorrent

youtube to mp3, utorrent

antivirus, utorrent

frostwire, utorrent

youtube downloader, utorrent

Jazuli ; Pariwisata Banten Potret Kelam Masa Lalu

2011-10-11T08:25:00.002+07:00

Politik - Kamis 06 OKtober 2011 16:09

TANGSEL – Diusianya yang ke 11 Banten tak ada perubahan yang signifikan. Ketertinggalan, Kemiskinan dan kebodohan masih melekat kuat pada wajah Banten. Padahal sejatinya Propinsi Banten banyak memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Sayangnya sumberdaya manusia masyarakatnya tidak mendukung untuk menggali potensi yang ada. Sementara para penguasa hanya berasyik masyuk dengan ruang lingkupnya sendiri dan abai terhadap masyarakatnya.

Contoh yang bisa dilihat secara kasat mata, Banten adalah propinsi yang memiliki objek wisata yang sangat beragam dan menarik, tidak kalah jika dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di pulau Jawa. Sayangnya, sampai saat ini, sektor pariwisata belum mendapatkan perhatian serius shingga belum bisa memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah, dan belum bisa diandalkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kalau sektor pariwisata digarap dengan baik, saya yakin, bukan hanya pendapatan daerah yang bertambah, tapi juga kesejahteraan masyarakat akan membaik,” terang anggota DPR-RI asal PKS yang juga Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwaini.

Saat membahas dunia pariwisata, cetusnya, jangan pola fikir terkotak pada panorama keindahan alam semata. Dunia pariwisata tidak sesempit itu. Objek wisata bukan hanya gunung tinggi yang menantang untuk didaki, pantai indah yang menarik untuk dikunjungi, atau bentangan lukisan alam yang memanjakan mata. “Jika hanya ini yang kita bahas, berarti kita telah melalaikan potensi pariwisata yang lain,” imbuhnya.

Di samping wisata alam, ayah dari empat anak ini menyadari potensi wisata budaya yang tersimpan di balik kesenian daerah Banten yang sangat beragam, seperti seni tari, seni pencak silat, seni musik, seni batik, dan beragam seni lainnya.

Warisan budaya leluhur ini harus dilestarikan agar tidak punah. Jazuli mengingatkan, karena dengan strategi promosi yang baik, dirinya yakin bisa mendatangkan keuntungan materi. “Debus misalnya, seni bela diri khas Banten ini tidak hanya populer di kalangan masyarakat Indonesia saja, tapi juga sudah terkenal sampai ke mancanegara. Pertengahan tahun lalu misalnya, ketika KBRI di Paris menggelar festival Indonesia, ribuan warga Perancis dibuat terpana dengan atraksi debus yang dimainkan oleh para seniman silat Banten,” kenangnya.

Potensi wisata lain yang masih terpendam dan menunggu untuk diberdayakan adalah wisata kuliner. Menurut Jazuli, sampai saat ini, orang masih banyak yang belum tahu masakan khas Banten. “Saya heran, mengapa masakan khas Banten tidak sepopuler masakan khas daerah lain. Padahal jika yang dijadikan tolok ukur adalah rasa, saya yakin masakan khas Banten tidak kalah enak dengan masakan khas daerah lain. Semua orang tahu nasi uduk khas Jakarta, sate Madura khas Jawa Timur, rendang khas Padang, atau gudeg khas Jogya. Semua masakan itu bisa ditemui dengan mudah di seluruh penjuru propinsi Banten. Tapi siapa yang tahu nasi sum-sum khas Banten? Saya bahkan tidak yakin, anak-anak muda yang lahir dan tumbuh besar di Banten tahu bahwa propinsi yang mereka banggakan ini memiliki wisata kuliner yang benama nasi sum-sum,” katanya.

Ketika secara spesifik ditanya tentang ragam objek wisata yang sangat menarik di Banten, Jazuli menjawab, “Banyak sekali. Untuk wisata religius, kita punya masjid agung Banten yang sangat legendaris. Untuk wisata alam, kita punya taman Taman Nasional Ujung Kulon yang sudah ditetapkan sebagai world heritage site oleh UNESCO. Kita juga punya Gunung Krakatau di selat Sunda. Untuk para penikmat pantai, kita memiliki Anyer, Caritam Tanjung lesung, dan masih banyak yang lagi. Sedangkan bagi para penggila adrenalin, kita punya Pantai Sawarna yang ombaknya sangat bersahabat bagi para peselancar. Dan yang tak kalah penting, kita masih punya komunitas unik yang sampai saat ini masih setia memegang teguh tradisi leluhur, yaitu masyarakat Baduy. Orang yang pernah berkunjung ke masyarakat Baduy di Lebak, pasti heran dan terkesima melihat kehidupan warga Baduy Luar atau Baduy Dalam,” terangnya panjang lebar.

“Sayang, semua potensi wisata ini masih kurang populer di telinga wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga pengunjungnya tidak sebanyak objek wisata yang ada di propinsi-propinsi lain,” pungkasnya. (JNA/TRYZIE)

Media : Bantenpost.com
Edisi : Kamis, 6 Oktober 2011
Rubrik : Politik

isohunt, utorrent

youtube converter, utorrent

youtube converter, utorrent

antivirus, utorrent

emule, utorrent

music, utorrent

games, utorrent

youtube to mp3, utorrent

frostwire, utorrent

isohunt, utorrent

backup, utorrent

Jazuli ; Selamatkan Banten dari Jerat Narkoba dan Miras

2011-10-11T08:21:00.001+07:00

Hukum_Kriminal - Senin 03 OKtober 2011 18:37

TANGSEL - Jazuli Juwaini Anggota DPRRI asal fraksi PKS tak dapat menyembunyikan kesedihannya ketika dimintai komentar tentang pesta miras yang menewaskan dua warga Cibodas, Kota Tangerang beberapa hari lalu. “Saya sangat prihatin ketika mendengar ada dua orang warga kelurahan Cibodas Besar menjadi korban akibat menenggak miras oplosan. Untung korban yang lain bisa diselamatkan,” sesalnya.

Ia meminta masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar masyarakat menjauhi miras. Sebab, minuman keras adalah minuman yang jelas-jelas dilarang agama, dan membahayakan kesehatan.

Ketika ditanya tentang penangkapan bandar narkoba di wilayah Jayanti, dengan muka serius, Jazuli menegaskan bahwa prestasi aparat kepolisian tersebut harus diberi apresiasi positif.

“Bagi saya, penangkapan (bandar narkoba) itu terasa istimewa karena terjadi pada saat konsentrasi masyarakat terfokus pada isu tentang terorisme. Gencarnya penggeledahan di pelabuhan dan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan dijadikan lalu lintas para teroris, ternyata aparat penegak hukum masih memiliki energi yang cukup untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Banten,” paparnya.

Lebih lanjut, Jazuli meminta agar aparat penegak hukum terus berupaya maksimal untuk memberantas peredaran narkoba serta minuman keras di wilayah Banten. “Kita tidak boleh lengah barang sedetik pun. Banten adalah propinsi yang religius. Salah satu cara untuk mempertahankan citra positif ini adalah dengan membersihkan Banten dari narkoba dan minuman keras,” ujar.

“Saya ingin memberikan penekanan khusus terhadap narkoba. Sebab, data-data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Indonesia masih tinggi. Bahkan, ada yang mengatakan Indonesia sebagai pasar narkoba yang sangat potensial. Buktinya, setiap tahun, petugas keamaan Bandara Soekarno-Hatta selalu saja berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan modus yang beragam dan semakin kreatif,” paparnya.

Calon nomor urut 3 pada pilgub Banten mendatang ini, sengaja menitik beratkan pada narkoba karena menurutnya, efek negatif dari narkotika dengan segala jenisnya sangat berbahaya. Sementara itu, untuk mencegah meluasnya peredaran minuman keras, Jazuli meminta aparat untuk lebih mengintensifkan razia miras di berbagai tempat.

Tidak hanya di warung-warung pinggir jalan, tetapi juga di tempat-tempat yang relatif lebih bonafit, seperti di kafe-kafe, tempat karaoke, dan di tempat-tempat lain. “Jangan pandang bulu dalam merazia. Jangan hanya yang dijual di pinggir jalan saja, tapi juga di tempat-tempat hiburan malam, agar tidak menimbulkan kesan bahwa aparat tebang pilih dalam merazia minuman keras,” pungkasnya. (TRYZIE)

Media : Bantenpost.com
Edisi : Senin, 3 Oktober 2011
Rubrik : Hukum dan Kriminal

Anggota DPR Prihatin Atas Insiden Madrasah Roboh di Banten

2011-10-10T14:04:00.000+07:00

Jakarta - Anggota DPR Komisi VII Jazuli Juwaini prihatin dengan insiden robohnya madrasah di Banten yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa. Jazuli menilai, seharusnya pemerintah daerah Banten bisa mencegah terjadinya peristiwa itu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.

"Ini salah satu bukti bahwa akses pendidikan belum merata dan belum menjangkau daerah-daerah terpencil. Karena fasilitas dari pemerintah minim maka masyarakat berinisiatif membangun sekolah secara swadaya dengan dana yang sangat terbatas," kata politikus PKS asal Dapil Banten itu melalui surat elektronik, Selasa (4/10/2011).

Jazuli melanjutkan, anggaran pendidikan yang setiap tahun bertambah semestinya dapat disalurkan dan diserap dengan baik. Salah satu dari tiga pilar kebijakan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan.

"Namun ternyata itu belum terlaksana dengan baik. Masih banyak anak-anak yang tidak berkesempatan untuk sekolah dikarenakan kurangnya akses pendidikan," terangnya.

Peristiwa ambruknya gedung sekolah pun pernah terjadi pada September 2011 lalu di SMP Negeri I Labuan, Pandeglang. Belasan siswa mengalami luka-luka.

"Perlu ada standar bangunan sekolah dan audit dalam pembangunannya. Sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran untuk pembangunan dan sarana pendidikan dapat dihindari," tutur Jazuli.

(ndr/vit)
Media : detik.com
Edisi : Rabu 05 Oktober 2011
Rubrik : Berita

games, utorrent

backup, utorrent

antivirus, utorrent

Pengamat Media ; Jazuli Lebih Visioner dari Kandidat Lainnya

2011-10-10T13:57:00.002+07:00

Politik - Selasa 04 OKtober 2011 17:01

TANGSEL - Seiring dengan waktu pemilihan Gubernur Banten semakin mendekat hanya hitungan hari. Nampaknya atmosfer politik di Banten-pun semakin memanas. Para kader partai sudah merapatkan barisan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Beragam usaha untuk menaikkan citra calon sudah dilakukan kendati masih terkesan malu-malu dan terselubung.

Dari ketiga pasangan calon yang akan muncul keluar untuk menjadi orang nomor satu di Banten. Yang layak dan pantas memiliki misi - visi kuat dan jelas untuk memimpin propinsi termuda di Pulau Jawa ini.

Sementara pengamatan Direktur Banten Media Monitoring (BMM), Muhammad Farid, dari ketiga pasangan calon yang layak dan pantas memimpin Banten menurutnya, pasangan usungan partai keumatan JAMU (Jazuli – Zakki). Farid menilai pasangan JAMU memiliki visi yang jelas dan tegas tentang masa depan Banten.

“Kami melihat JJ sanga respon terhadap berbagai persoalan yang muncul di Banten, kami menilai bahwa Jazuli memiliki visi yang jelas dan cepat, jika dibandingkan dengan dua calon rivalnya (Atut-Rano, WH-Irna),” tegasnya.

Selain itu, ditinjau dari segi kapabilitas, cetus Farid, Jazuli bisa dikatakan sudah sangat matang dalam dunia politik. Pengalamannya sebagai anggota DPR-RI bisa menjadi modal berharga. Farid juga menilai bahwa sejauh ini Jazuli tetapt fokus pada program-programnya dan tidak tergoda untuk menanggapi isu politik yang menurutnya tidak penting. Ini nilai lebih Jazuli.

Dijelaskan Farid, Jazuli Juwaini adalah figur yang paling visioner. Ia memiliki konsep pembangunan yang jelas di setiap sektor, baik sektor pendidikan, ekonomi, budaya, dan sektor-sektor vital yang lain.

“Inilah dimensi krusial yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jika pemimpin suatu wilayah visioner, maka, peluang wilayah tersebut untuk maju sangat terbuka lebar. Dan itu dimiliki JJ,” tegasnya.

Jazuli menurut Farid memiliki konsep yang sangat kreatif, spesifik, dan logis untuk dituangkan ke dalam ranah praktis. Ia berbeda dengan para calon lain yang lebih banyak berkutat dengan aspek teoritis. Sehingga, konsep-konsepnya sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk nyata.

Dalam bidang ekonomi misalnya, road map Jazuli sangat jelas berpihak kepada rakyat miskin, “Ketika pakar yang lain menyodorkan razia sebagai solusi untuk menekan angka urbanisasi, Jazuli justru sebaliknya. Ia mengatakan bahwa cara yang paling tepat adalah memeratakan pembangunan. Memperluas jangkauan pembangunan hingga mencapai pedesaan,” cetus Farizd.

Farizd mengungkapkan, arus urbanisasi terjadi karena masyarakat desa melihat pembangunan terpusat di wilayah kota. Akibatnya, kota memiliki magnet yang kuat untuk menarik minat masyarakat desa. Sementara di sisi lain, desa kehilangan daya tariknya dan dianggap tidak memiliki prospek ekonomi yang cerah di masa depan. Justru fenomena seperti ini menjadi prhatian besar bagi JJ.

Bukti kongkrit atas hal ini adalah, Cetus Farizd, meskipun saat ini sudah memiliki kedudukan politik yang tinggi sebagai wakli rakyat, beliau tidak melulu aktif mengomentari isu-isu yang bersifat makro. Akan tetapi, beliau juga sangat serius dalam menanggapi dan menyikapi isu-isu yang bersikap mikro. Khususnya jika isu-isu tersebut berkaitan dengan masalah rakyat kecil, Jazuli cepat tanggap dan cepat meresponnya,” tukasnya. (JNA/TRYZIE)

Media : Bantenpost.com
Edisi : Selasa, 4 Oktober 2011
Rubrik : Politik

limewire, utorrent

youtube downloader, utorrent

music, utorrent

Jazuli Juwaini : Rp 3,5 Triliun Dana Petani Nguap

2011-10-10T13:39:00.003+07:00

Politik - Jumat 07 OKtober 2011 21:04

TANGERANG KAB - Calon Gubernur Banten usungan Partai keumatan, (PKS, PPP, PKNU dan PBR) KH. Jazuli Juwaini mengatakan, Rp3,5 Triliun APBD 2011 yang dianggarkan pemerintah pusat untuk membantu pengembangan petani di Banten. Ironisnya dari dana sebesar Rp3,5, triliun hanya, Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah Provinsi Banten, untuk kebutuhan petani, sementara Rp 400 miliar dinikmati oleh para pejabat dan penguasa dan sekelompok keluarga di Banten, selebihnya tidak diketahui kemana dana itu mengalir. Jelas Jazuli Juwaini dihadapan ribuan massa pendukung dan simpatisan Partai keumatan dalam kampanye perdana terbuka dilapangan PWS Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Jum’at (07/10) sore.

Jazuli Juwaini meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut. “Itu uang rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat, bagaimana Banten mau maju dan berkembang jika pejabatnya bermental korup,” tegas Jazuli dalam orasi politiknya.

Jazuli berjanji, jika terpilih nanti pada pilgub Banten 2011 mendatang pihaknya akan segera membenahi Banten dari seluruh sektor baik infrastruktur jalan dari 800 km jalan diwilayah Banten 80% rusak parah ini segera akan benahi, begitu juga pendidikan masyarakat Banten yang jauh tertinggal dari wilayah provinsi lain. Kesejahteraan masyarakat Banten juga jauh dibawah garis kemiskinan akan menjadi prioritas utama dalam programnya. Pihaknya juga akan menata kelola pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat.

“Sampaikan juga kepada para lurah yang tidak hadir dalam kampanye ini, kami siap menganggagarkan Rp 1 miliar untuk pembangunan kelurahan/desa diseluruh Banten, dan Rp 300 juta untuk pondok pesantren serta rumah sakit kelas 3 akan gratis,” cetusnya.

Jazuli mengingatkan kepada masyarakat pemilih untuk tidak terpancing dengan iming-iming calon yang melakukan money politic (politik uang - red) pada saat pelaksanaan pemilihan. ”Jangan sampai hanya diiming-imingi uang Rp50 ribu tapi menderita selama lima tahun,” kata Jazuli.

Dengan lapang hati pihaknya juga siap dikritisi apabila lali dalam melaksanakan tugasnya ketika ia diangkat menjadi Gubernur Banten. “Ingatkan saya apabila kelak nanti dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur Banten dan saya siap mempertanggungjawabkannya,” tandas ulama putra Banten asli ini. (ZIE/JNA)

Media : Bantenpost.com
Edisi : Juma'at, 7 Oktober 2011
Rubrik : Politik

youtube downloader, utorrent

wallpaper, utorrent

limewire, utorrent

antivirus, utorrent

emule, utorrent

antivirus, utorrent

games, utorrent

frostwire, utorrent

isohunt, utorrent

wallpaper, utorrent

games, utorrent

backup, utorrent

youtube downloader, utorrent

antivirus, utorrent

youtube downloader, utorrent

games, utorrent

backup, utorrent

games, utorrent

emule, utorrent

isohunt, utorrent

music, utorrent

antivirus, utorrent

limewire, utorrent

antivirus, utorrent

youtube converter, utorrent

emule, utorrent

emule, utorrent

youtube downloader, utorrent

backup, utorrent

games, utorrent

games, utorrent

antivirus, utorrent

music, utorrent

antivirus, utorrent

antivirus, utorrent

youtube converter, utorrent

youtube downloader, utorrent

frostwire, utorrent

limewire, utorrent

Penanganan Fakir Miskin Harus Terukur

2011-09-30T13:55:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai penanganan fakir miskin harus terukur.

Itu sebabnya Badan Pusat Statistik (BPS) harus menyediakan data yang betul tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak, penanganan kaum fakir miskin ini bisa tidak tepat sasaran padahal Undang-Undang Fakir Miskin sudah disahkan pada Juli lalu.

”Oleh karena itu, BPS dalam menentukan data-data ini sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk menyusun peta kemiskinan. Agar ke depan hanya ada satu peta fakir miskin di seluruh Indonesia. Peta tersebut merupakan peta resmi dan memuat data kemiskinan, lengkap dengan nama dan alamatnya,” ujar Jazuli di Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Data terbaru yang dilansir BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.

Jika mengamati kondisi realitas di masyarakat, menurut Jazuli, tampak sekali angka penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.

Hal itu dapat dilihat dari semakin tingginya angka pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, dan munculnya daerah-daerah baru yang merupakan kantong kemiskinan. Di lain pihak, jumlah gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar semakin meningkat.

Indonesia, menurut Jazuli, yang sebelumnya menempati peringkat 15, kini naik menjadi peringkat 5 besar negara dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbesar di dunia, yaitu diperkirakan sekitar 15 juta jiwa.

Belum lagi jika mau mengkritik masalah garis kemiskinan sebesar Rp 233.740 yang ditetapkan BPS pada tahun 2011, menurut Jazuli, secara faktual pendapatan Rp 233.740 dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan atau Rp 7.791,33 per hari tidak mencukupi untuk hidup layak.

Garis kemiskinan yang dibuat BPS merupakan rata-rata nasional dari 33 provinsi untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada database pengeluaran konsumsi dari 68.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Karena dihitung berdasarkan survei, angka kemiskinan yang dihasilkan pada dasarnya hanyalah estimasi.

”Oleh karena itu, memang sebaiknya ada evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan sehingga akan diperoleh data kemiskinan yang lebih berkualitas. Atau dapat juga mengacu pada standar kemiskinan Bank Dunia yaitu 2 dollar per hari,” ujar Jazuli.

Media : Kompas.com
Edisi : 27 September 2011
Rubrik: Nasional

DPR Desak Pemerintah Keluarkan PP Fakir Miskin

2011-09-22T14:31:00.000+07:00

Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin yang merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945, akhirnya disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR, 21 Juli silam.

Namun menurut Jazuli, pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU Fakir Miskin haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar UU Fakir Miskin dapat dioperasionalkan.

"Jangan sampai UU Fakir Miskin yang sangat penting ini berhenti sampai di sini seperti halnya UU lain, yang setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin," ucapnya kepada liputan6.com melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (15/9).

Dengan demikian menurut Jazuli, Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional.

"Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai dengan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik," pungkas Jazuli.(AIS)

Media : liputan6.com
Edisi : Kamis, 15 September 2011

Jazuli Juwaini: Banten Butuh Revitalisasi Pendidikan

2011-09-22T14:08:00.003+07:00

Senayan - Tradisi keagamaan yang kuat di masyarakat Banten tidak terlepas dari pendidikan yang sudah tertanam sejak kecil di kalangan generasi muda Banten. Pesantren dan madrasah merupakan pilar utama pendidikan di Banten. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memerhatikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren yang ada di provinsi Banten.

"Kebiasaan masyarakat Banten yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan madrasah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keislaman ini untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas secara ilmu duniawi namun juga berakhlak mulia," ujar Jazuli dalam keterangan persnya Rabu (14/9)

Jazuli Juwaini, yang maju sebagai cagub Banten dalam pemilukada yang akan berlangsung Oktober nanti sedang melakukan safari kunjungan ke berbagai daerah di Banten sejak Senin, (12/9).

Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah pesantren di Banten sebanyak 3.232 pondok pesantren, 90 persen lahir dari keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama. Perbandingan lembaga pendidikan formal yang berorientasi keislaman dalam bentuk madrasah (diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) dan pesantren lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah umum yang ada di Banten.

Sehingga menurut Jazuli, pesantren dan madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi Banten.

Politisi PKS ini menegaskan, pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri karena sebagian besar pendanaan dan pengelolaan berasal dari masyarakat membutuhkan perhatian dan keseriusan dari pemerintah.

"Standardisasi pendidikan nasional yang diberlakukan saat ini tidak semuanya tepat dijalankan oleh pesantren dan madrasah. Dengan kekhasan dan kelebihannya harus ada kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi pesantren dan madrasah," ujarnya.

Revitalisasi pendidikan di pesantren, lanjut Jazuli, mutlak dibutuhkan dalam rangka menjadikan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dalam mencerdaskan dan membangun bangsa.

Dalam hal ini diperlukan juga peran pemerintah daerah dalam mengembangkan madrasah dan pesantren selain dalam bentuk pemberian dana, fasilitas, regulasi, dan dalam bentuk pemberian kesempatan kepada lulusan pesantren dan madrasah untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan di Banten. "Oleh karena itu, dalam era pembangunan ini sudah selayaknya kyai dan lulusan pesantren dan madrasah juga diberikan kesempatan untuk membangun dan membenahi Banten," pungkas Jazuli.

Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Iqbal Fadil

Media : jurnalparlemen.com
Edisi : Kamis, 15 September 2011
Rubrik : Peristiwa

Cagub Banten Minta Madrasah Dapat Perhatian Ekstra

2011-09-22T12:46:00.001+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- - Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga calon Gubernur Banten Jazuli Juwaini mendesak Pemprov Banten memerhatikan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren di provinsi tersebut.
"Tradisi religiusitas yang kuat di masyarakat Banten tidak terlepas dari pendidikan yang sudah tertanam sejak kecil di kalangan generasi muda. Pesantren dan madrasah merupakan pilar utama pendidikan di Banten," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kebiasaan masyarakat Banten yang menyekolahkan anaknya di pesantren dan madrasah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keislaman ini untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas secara ilmu duniawi namun juga
berakhlak mulia.
Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, jumlah pesantren di Banten sebanyak 3.232 pondok pesantren, 90 persen lahir dari keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama.
Perbandingan lembaga pendidikan formal yang berorientasi keislaman dalam bentuk madrasah (diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) dan pesantren lebih banyak dibandingkan jumlah sekolah umum yang ada di Banten.
Karenanya, menurut Jazuli, pesantren dan madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara

Media : republika.co.id
Edisi : Kamis, 15 September 2011

Jazuli Desak Pemerintah Segera Keluarkan PP Fakir Miskin

2011-09-22T12:27:00.000+07:00

Jakarta - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini di sela-sela kunjungan kepada konstituennya di Banten, Rabu (14/9), menyampaikan bahwa RUU tentang Penanganan Fakir miskin yang merupakan inisiatif wakil rakyat sebagai implementasi dan manifestasi Pasal 34 UUD 1945 akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR RI 21 Juli lalu.

Namun pengesahan ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU Fakir Miskin haruslah menjadi awal yang baik dan memberikan harapan bagi fakir miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai lembaga (institution leader) yang nantinya menangani fakir miskin kiranya perlu segera mempersiapkan hal-hal yang mendukung agar UU Fakir Miskin dapat dioperasionalkan," ujar politisi PKS ini

Jazuli berharap, agar jangan sampai UU Fakir Miskin yang sangat penting ini berhenti sampai di sini seperti halnya UU lain, yang setelah disahkan kemudian terlupakan. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan fakir miskin.

"Kemensos sebaiknya berkoordinasi dengan 19 instansi yang selama ini menangani fakir miskin sehingga PP yang akan dihasilkan nantinya memuat berbagai pemetaan, indikator tentang fakir miskin untuk dijadikan pegangan operasional," tegas tokoh Banten ini.

"Tahun 2011 ini juga sebaiknya PP tersebut sudah keluar agar berbagai kegiatan penanganan fakir miskin dengan landasan UU Fakir Miskin dan PP bisa dimulai dengan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik," pungkas Jazuli.

Reporter: Jay Waluyo | Penulis: Jay Waluyo | Editor: Iqbal Fadil

Media : jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 14 September 2011
Rubrik : Peristiwa

Cagub Jazuli Gandeng Wali Band

2011-09-22T12:22:00.000+07:00

JAKARTA - Salah satu personel Wali Band, Apoy, mendapat undangan dari KH Jazuli Juwaini untuk shilaturrahim di kediaman Jazuli di Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel.

Dalam momen ini Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur Banten, menyatakan keinginannya menggandeng seluruh elemen untuk membangun Banten segera sejahtera.

"Tujuan kami menggandeng Wali Band karena semua tahu bahwa Wali adalah musisi dengan basis penggemar yang merata dari sisi umur. Tidak peduli tua, muda bahkan anak kecil menggemari Wali. Terlebih juga para personel Wali ini adalah lulusan pesantren jadi kami mempunyai kedekatan emosional," papar Arif Kirdiat selaku Ketua Tim Humas dan Media Pemenangan Jazuli-Zakki kepada okezone.

Jazuli dan Apoy sempat menggunakan bahasa Arab yang bila diterjemahkan, Jazuli: Selamat datang Apoy, bagaimana kabar? Apoy: Terima kasih Ustadz, saya dalam kondisi baik alhamdulillah. Jazuli: Masih banyak hapal kosa kata bahasa Arabnya? Apoy: Sudah banyak lupa. Dan diakhiri tawa keduanya.

Apoy dalam hal ini menyatakan kesediaan untuk tampil dalam kampanye-kampanye Jazuli pada bulan Oktober nanti. "Selama tidak bentrok dengan agenda yang sudah ada, kami siap tampil bareng Ustadz. Karena di awal Oktober kami ada agenda konser di Hongkong," tutur Apoy.

Jazuli juga merasa senang atas kesediaan Wali Band. "Hal ini bagi saya merupakan jawaban dari doa-doa kami. Kami merasa dimudahkan Allah untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat demi menciptakan Banten segera sejahtera. Semoga kami juga akan mudah mendapatkan kemenangan seperti dalam doa yang senantiasa kami panjatkan, amin."
(ram)

Media : okezone.com
Edisi : Jum'at, 9 September 2011
Rubrik : News >Nusantara

JJ ; Banten Kejayaan Puncak Islam di Indonesia

2011-09-22T11:57:00.000+07:00

TANGSEL - H. Jazuli Juwaini, MA calon gubernur Banten asal PKS mengatakan, masyarakat Banten adalah masyarakat yang sangat religius yang memegang teguh prinsip agama Islam. ”Puncak kejayaan Islam di Indonesia utamanya di Banten. Jadi, nilai Islam sudah sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Banten,” kata Jazuli.

Jazuli mengatakan, dalam Islam diajarkan bahwa muslimin itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Jadi, antara muslim yang satu dan yang lain saling terhubung, berempati, dan tak terpisah-pisah.

Masyarakat Banten juga ibarat satu tubuh, cetus Anggota DPR RI ini, ketika salah satunya sakit, maka yang lain juga akan ikut sakit. Itulah filosofi yang harus dipegang teguh dalam pembangunan untuk memajukan masyarakat Banten.

“Saya sering katakan, Banten harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, jangan sepotong-sepotong. Pembangunan di Banten tidak akan pernah berhasil kalau Banten dilihat secara terpisah, karena pada dasarnya satu daerah dengan daerah yang lain saling terhubung dan saling mempengaruhi. Jadi konsep pembangunan juga harus melihat hubungan antar daerah satu sama lain,” jelas putra Banten ini.

Jika terjadi ketimpangan pembangunan di suatu daerah akan berefek pada daerah lain. Menurutnya, harus ada pemerataan ekonomi di semua kawasan di Banten. Jika daerah perkotaan maju, sementara pedesaan tertinggal maka perekonomian Banten secara umum akan tersendat. Padahal, baik kota maupun desa sama-sama memiliki potensi.

“Itu yang saya maksud bahwa Banten itu ibarat satu tubuh. Jika pembangunan di salah satu kabupaten atau kota di Banten mandeg atau tertinggal, efeknya akan berdampak pada semua kabupaten dan kota. Mungkin dalam jangka pendek, efek ini tidak terasa. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, efek itu akan terasa,” tegas Jazuli.

Ia melihat, pemerataan ekonomi di Banten masih belum terjadi, ada ketimpangan antara satu kabupaten dan lainnya. Bahkan dalam satu sektor ketimpangan itu sangat tajam. Ini disebabkan karena konsep pembangunan yang diterapkan tidak utuh, tapi sepotong-sepotong.

Selain itu, tegasnya lagi, harus diketahui semua sektor pembangunan saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, tidak boleh ada ketimpangan prioritas antar berbagai sektor tersebut. Dalam konsep pembangunan, semua sektor itu juga ibarat satu tubuh. Jika salah satu sektor gagal atau sakit, maka sektor-sektor yang lain juga akan merasakan dampaknya.

Politisi PKS ini mencontohkan, jika tingkat gizi buruk di provinsi Banten ini sangat tinggi, maka itu akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Banten. Jika kualitas sumber daya manusia Banten rendah, maka produktifitas juga akan rendah.

“Ini salah satu contoh bahwa antar sektor saling terkait. Karena itu, pembangunan harus mempertimbangkan aspek lintas sektoral. Apalagi, kita tahu bahwa saat ini tingkat gizi buruk di Banten sangat tinggi,” paparnya.

Selain itu tambahnya, nilai-nilai religius keislaman masyarakat banten harus tetap dijaga dan dipertahankan. Ibarat satu tubuh, semua rakyat Banten akan saling merasakan satu dengan lainnya. (JNA/TRY)

Media : bantenpost.com
Edisi : Rabu 07 September 2011
Rubrik : Politik

Jazuli Juwaini ; Banten Harus Sejahtera

2011-09-22T11:52:00.001+07:00

TANGSEL - Jazuli Juwaini mengatakan, target utamanya maju sebagai calon gubernur Banten adalah kesejahteraan rakyat Banten harus direalisasikan dengan segera.

“Kesejahteraan adalah kebutuhan mendasar rakyat Banten pada saat ini. Ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Rakyat Banten harus segera sejahtera. Ini target utama kami jika nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur,” ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli, ada 3 alasan mengapa rakyat Banten harus segera sejahtera. Yang pertama, menurut Jazuli, karena otonomi daerah sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Rentang waktu selama itu harusnya telah memberikan efek nyata pada tingkat kesejahteraan rakyat Banten. Namun sayangnya, hingga kini hal itu belum terealisir. Tingkat kesejahteraan rakyat Banten sejak sebelum otonomi daerah hingga 10 tahun pasca otonomi, belum jauh berubah. Karena itu, kesejahteraan rakyat Banten harus segera direalisasikan.

Alasan kedua cetus Jazuli, tidak ada lasan Banten untuk tidak sejahtera. Provinsi Banten sangat kaya. Justru sangat mengherankan jika rakyatnya tidak sejahtera. Menurutnya, tidak semua provini di Indonesia seberuntung Banten.

“Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini untuk mencapai kesejahteraan, maka ini sangat aneh. Padahal, beberapa provinsi yang tidak sepotensial Banten, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Karena itu, Banten harus segera sejahtera tidak bisa tunda-tunda lagi,” jelas Jazuli.

Alasan ketiga lanjut Jazuli, rakyat Banten sudah semakin kritis terhadap pemerintahannya. Rakyat Banten secara politik semakin cerdas. Mereka dapat menilai apa sebuah pemerintahan memiliki konsep yang jelas dan kepedulian atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri.

Menurutnya, rakyat Banten sudah sangat lelah dengan berbagai janji kesejahteraan yang tak kunjung dipenuhi. Dan rakyat Banten bisa menilai apakah itu hanya janji kosong atau tidak. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat Banten menginginkan janji kesejahteraan yang dapat terealisir dengan cepat.

“Saya kira, rakyat Banten sudah lelah menunggu. Mereka jenuh dengan janji yang tak kunjung terpenuhi. Mereka semakin cerdas dalam menilai kinerja pemerintah. Kesejahteraan rakyat Banten tidak bisa tunda-tunda lagi. Itu adalah prioritas utama,” cetusnya.

Jazuli calon yang diusung PKS ini, pada awalnya adalah calon yang kurang diperhitungkan, namun dalam dua bulan terakhir, kekuatan politiknya semakin nyata dan semakin solid. Beberapa pengamat menilai, naiknya grafik Jazuli secara pesat disebabkan oleh intensitas komunikasinya dengan rakyat secara langsung dibina secara utuh sehingga Jazuli bisa bersentuhan langsung dengan rakyat Banten. Ini cara komunikasi yang merakyat dan riil, bukan hanya pencitraan semata. Inilah salah satu kelebihan yang membuat kekuatan politik Jazuli terus menanjak. (TRYZIE)

Media : bantenpost.com
Edisi : Selasa, 06 September 2011
Rubrik : Politik

Jazuli Juwaini ; Nomor 1 Dibuka, Nomor 2 Dilihat, Coblos Nomor 3

2011-09-22T11:29:00.002+07:00

SERANG - Calon Gubernur Banten, Jazuli Juwani, tidak mempersoalkan kebagian nomor urut buncit alias nomor tiga dalam pengundian nomor urut pasangan cagub-calon wakil Gubernur Banten yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten Kamis lalu (25/8).

Calon yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini juga tak ambil pusing dengan pengopinian bahwa nomor urut tiga sebagai pertanda akan mengalami kekalahan.

"Itukan namanya wacana. Pertama nomor ini kan hanya sebagai tanda untuk mengenali lebih spesifik antarsatu calon dengan caLon yang lain. Saya dengan teman-teman bukan kelompok yang mengkultuskan nomor. Semua nomor itu pasti baik. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa nanti petanya, pemenangan Banten berdasarkan nomor," katanya kepada rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.

"Waktu diundi juga, bukan KPUD mengatakan, 'Kamu nomor tiga saja karena kamu (bakalan) kalah.' Tidak mungkin semua calon nomor satu, tidak mungkin semua calon nomor dua, atau semua calon nomor tiga. Inikan untuk mengenal calon-calon yang ada," kata anggota Komisi VIII DPR ini lagi.

Jazuli menegaskan, bahwa pemenang pada pemilihan gubernur Banten tidak ditentukan oleh nomor urut. Di berbagai pemilihan kepala daerah di daerah lainnya, sering nomor urut buncit justru menjadi pemenang. Di mencontohkan Pemilukada Tangerang Selatan. Pada Pemilukada ini yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, nomor urut empat.

Mendapatkan nomor urut tiga, Tim Jazuli juga tampaknya sudah menyiapkan ancang-ancang agar bagainama nomor urut buncit itu bisa disulap menjadi magnet menggaet pemilih dalam kampanye nanti. Jazuli mengatakan, nomor 3 itu memiliki nilai filosofis dalam Islam, terutama dalam menjalankan ibadah.

"Saya kira, kita berdoa, diulang tiga kali. Membaca tasbih dalam shalat sunnahnya 3 kali. Kemudian kalau kita mengkampanyekan juga, nomor satu (surat suara) dibuka, nomor dua dilihat saja, nomor tiga baru dicoblos. Kalau mau kita akal-akalin," katanya sambil tertawa kecil.

"Tapi kita tentu tetap bekerja keras melakukan pemenangan; mesin partai bergerak; saya juga sebagai kandidat terus bergerak. Jaringan-jaringan yang simpati, relawan-relawan petani, nelayan, ulama dan santri, relawan buruh semuanya bergerak. Insya Allah yang menginginkan adanya segera perubahan (semua bergerak). Syiar kita Banten Segera Sejahtera," tandasnya.

Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dengan nomor urut satu dan pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita dengan nomor urut dua. (RMOL/JAY)

Media : rakyatmerdekaonline.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik

Jazuli Juwaini Kesal Gambarnya Dicopotin

2011-09-22T11:25:00.000+07:00

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang harus berpijak pada peraturan perundang-undangan dalam menertibkan alat kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Kalau memang tidak ada dasar hukum untuk melakukan penertiban, pemerintah diminta tidak membuat pekerjaan yang tidak perlu.

"Penertiban itu juga harus ada rujukan peraturan perundangannya. Kalau tidak ada peraturan perundangannya, kenapa juga harus melakukan hal-hal yang reseh begitu," kesal Jazuli Juwani, seperti yang dikutip rakyat merdeka, Senin (29/08) siang.

Calon gubernur yang berpasangan dengan Makmun Muzakki dan diusung PKS, PPP, PKNU dan PBR ini sebenarnya tidak keberatan berbagai atributnya seperti baliho, spanduk, papan reklame ditertibkan. Asal, ada landasan hukumnya dan diberlakukan kepada semua calon.

"Kalau mau ditertibkan, tertibkan semua. Jangan yang punya gubernur tidak ditertibkan. Atau yang di wilayah kota, yang punya walikota tidak ditertibkan. Giliran punya Jazuli yang bukan gubernur dan bukan walikota habis. Jadi kalau mau tertibkan, tertibkan semua. Supaya adil," tegas anggota Komisi VIII DPR ini.

Karena itu dia meminta Panitia Pengawas Pemilukada untuk bersikap tegas kepada Pemkot Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten yang bertindak diskriminatif.

"Saya kira Panwas harus lebih tegas menyikapi seperti ini. Karena kalau belum apa-apa sudah tidak adil cara memasarkannya, bagaimana nanti kita simpulkan hasil Pemilukada itu adalah hasil Pemilukada yang jujur, bersih dan objektif, kalau mulai dari pemasarannya saja tidak adil dan tidak fair," kesal Ketua DPP PKS ini.

Selain pasangan Jazuli-Makmun, dua pasangan lain yang akan ikut Pilgub Banten adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dan Wahidin Halim-Irna Narulita. Atut merupakan Gubernur Banten dan Rano Karno adalah Wakil Bupati Tangerang. Sedangkan Wahidin Halim adalah Walikota Tangerang. (RMOL/JAY)

Media : bantenpost.com
Edisi : Senin, 29 Agustus 2011
Rubrik : Politik

Jazuli Berharap Dukungan Warga Tangsel

2011-09-22T11:21:00.003+07:00

GLOBAL TANGSEL, TANGSEL -- Dihadapan kader dan sejumlah tokoh Pamulang Timur saat Buka Puasa Bersama di kediaman Aleg PKS Andi Rahmat,Ahad (14/8/2011) Jazuli Juwaeni berharap mendapat dukungan besar dari warga Tangsel dalam Pilgub nanti. Pasalnya ia merupakan calon cagub yang tinggal di Tangerang Selatan sehingga aspirasi warga tidak perlu jauh ke Serang nanti.

“Saya berharap dukungan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir ini tuk memilih cagub yang memang tinggal di Tangsel agar tidak jauh-jauh datang ke Serang” ujar Jazuli berharap.

“Saya akan perjuangkan kota tangsel agar dapat berkembang lebih cepat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya” imbuh Jazuli.

Dalam kesempatan itu dihadiri Ketua DPD PKS Tangsel, Unggul Wibawa dan Wakil Ketua DPRD Tangsel, Ruhamaben. Dalam sambutannya Ruhamaben berharap Pilgub kali ini berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan di Banten khususnya di Tangsel. (Isn)

Media : globaltangsel.com
Edisi : Minggu, 14 Agustus 2011

Jazuli Juwaini: Pelayanan Publik Tersendat, Otonomi Daerah Tak Maksimal

2011-08-24T10:53:00.002+07:00

RMOL. Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup mata terhadap berbagai evaluasi dan koreksi penerapan otonomi daerah.

Soalnya, belum semua daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dan pelayanan publiknya secara mandiri.

“Dulu pelayanan publik tersendat dan lama, itu masih wajar. Sebab, harus ke pusat. Tapi saat ini kan jalur birokrasinya sudah pendek. Kenapa sejumlah daerah belum maksimal menerapkannya. Inilah yang harus kita perbaiki di tingkat sistem maupun implementasi,” ujar anggota DPR Fraksi PKS, Jazuli Juwaini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda baru saja menerima penghargaan dari Universitas Kyoto dalam ajang “The 6th Indonesian Political Watch” sekaligus menjadi pembicara utama, bisa diceritakan?
Ya, penghargaan itu diberikan Kyoto University, Jepang. Ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan para akademisi Jepang dalam bidang otonomi daerah.

Penghargaan ini diberikan kepada tokoh Indonesia yang dinilai memiliki concern dalam bidang otonomi daerah. Untuk tahun ini, Alhamdulillah saya diberi amanah mendapatkan penghargaan tersebut.

Saya pernah duduk di Komisi II DPR dan cukup concern dalam bidang otonomi daerah. Saya juga menulis buku yang mengupas tuntas soal otonomi daerah, berjudul: Otonomi Sepenuh Hati. Ini antara lain kriteria pemberian penghargaan itu kepada saya.

Anda memberikan ceramah umum kepada para profesor, pakar otonomi, serta pejabat-pejabat Jepang, apa yang disampaikan?
Saya memberikan ceramah tentang Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. Di makalah itu, saya memaparkan tentang konsep dan pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Bagi para akademisi dan pejabat Jepang, pengalaman Indonesia dalam menerapkan otonomi daerah dianggap sangat berharga dan merupakan pembelajaran penting.

Saya juga menyampaikan, pelaksanaan otonomi di Indonesia telah menghasilkan capaian-capaian penting. Pemerintah daerah tertuntut untuk inovatif dan kreatif dalam menggali potensi daerahnya. Secara politis, ajang Pemilukada juga mendorong pembelajaran transparansi politik dan latihan kepemimpinan masyarakat lokal.

Apa saja catatan evaluasi Anda tentang pelaksanaan otonomi daerah?
Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sukses tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, indikator ekonomi. Apakah sistem otonomi daerah telah membuat daerah tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, kemandirian. Inilah yang sering salah kaprah. Selama ini, kemandirian yang dimaksud hanya dipahami dalam konteks kemandirian finansial dan dukungan administrasi pemerintahan. Padahal, kemandirian dalam Otda mencakup tiga hal, yakni mandiri dalam menyelesaikan masalah sendiri, mandiri untuk berinisiatif, dan mandiri dalam memanfaat potensi sumber daya setempat.

Ketiga, organisasi dan manajemen. Keempat, pelayanan publik. Kelima, good local governance, dan masih ada beberapa indikator yang lain.

Apa hal menarik yang Anda temukan selama proses penerimaan penghargaan di Jepang?
Salah satu profesor di sana bilang, kalau mereka kaget karena sosok yang dikenal religius (ulama atau kiai di Banten, red), ternyata sangat menguasai tema dan persoalan pemerintahan, otonomi daerah.

Saya bilang kepada mereka, di Indonesia, semua elemen masyarakat dituntut untuk bisa memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa. Jika ada masalah, yang dituntut bukan hanya aparatur pemerintah untuk membenahi, tapi juga masyarakat. Itulah yang membuat saya terdorong untuk terjun ke politik dan menjadi anggota DPR.

Sebagai anggota DPR daerah pemilihan Banten, bagaimana Anda melihat arah pembangunan Banten di era otonomi daerah ini?
Banten memiliki potensi yang sangat besar. Dekatnya posisi Banten dengan Jakarta adalah potensi tersendiri bagi daerah ini. Keberadaan pelabuhan juga sangat strategis jika bisa dioptimalkan. Banten juga potensial dijadikan sebagai kawasan Industri.

Sekarang, tinggal bagaimana kita mengemas semua potensi itu. Harus ada visi yang jelas. Rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Target pada setiap tahapan juga harus jelas. Pembangunan Banten tidak boleh parsial, sepotong-sepotong.

Menurut saya, setiap kabupaten dan kota harus digali potensinya dan tidak boleh ada kawasan yang terbengkalai. Sebab, satu kawasan dengan kawasan yang lainnya saling terhubung dan melengkapi.

Apa masalah utama yang terjadi di Banten?
Saya melihat, problem utama Banten adalah infrastruktur. Di Banten infrastruktur adalah oksigen. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembangunan Banten akan ‘mati’. Bagaimana antara kawasan akan terhubung dan sinergis, jika infrastruktur tidak menunjang.

Selain itu, soal pelayanan publik juga penting. Di era otonomi, pelayanan publik sudah harus semakin efektif dan efisien. Kalau dulu pelayanan melalui banyak pintu. Di era otonomi sudah satu pintu bahkan satu meja atau online dengan layanan one stop services. [rm]

Jazuli Juwaini, Didaulat Jadi Penasihat Artis Pelawak Indonesia Provinsi Banten

2011-08-24T10:45:00.002+07:00

TANGSEL – Anggota DPR-RI asal PKS, KH Jazuli Juwaini, MA yang akan maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Banten mendatang didaulat para artis dan pendukung sinetron Islam KTP untuk menjadi Penasihat Artis Pelawak Indonesia Provinsi Banten yang diketuai oleh Yadi Sembako.

Jazuli Juwaini yang saat ini mencalonkan diri maju dalam pemilihan gubernur Provinsi Banten mengatakan bahwa dirinya sangat senang menerima kehadiran rekan-rekan artis Islam KTP.

“Sudah selayaknya jika para artis pelawak ini diapresiasi oleh masyarakat, karena biasanya guyonan yang berisi himbauan serta pesan moral dari para pelawak lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lebih luwes dalam penyampaiannya,” ungkap Jazuli kepada wartawan disela-sela launching album “Kata Bapak Tebe” sambil berbuka puasa bersama anak yatim di Yayasan Al Ummah Kampung Sawah Ciputat Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Sementara, menurut Taufik Lala atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dul dalam sinetron tersebut, program launching album terbaru tersebut merupakan hasil renungan dari rendahnya moralitas masyarakat yang mudah terpancing oleh godaan dunia untuk melakukan hal-hal yang diluar perintah Illahi.

“Alhamdulillah, acara ini lancar karena hampir semua pemain dan pendukung sinetron Islam KTP hadir dalam acara santunan dan buka puasa di Yayasan Al Ummah pimpinan KH. Jazuli Juwaini di Kampung Sawah,” ungkap Dul.

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang didaulat selaku pemberi tausiyah dalam acara tersebut sangat senang bila setiap warga negara Indonesia peduli pada aspek pembenahan komunikasi verbal, baik yang dilakukan secara personal apalagi yang dilakukan secara massal untuk mengajak setiap orang kepada kebaikan, karena semua itu akan bermuara pada kebaikan negara kelak.

“Upaya mengajak orang pada kebaikan hendaknya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik oleh pribadi maupun kelompok demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mandiri dan berkepribadian,” katanya.

Diakhir acara, Tifatul Sembiring memberikan santunan bagi anak yatim piatu di Yayasan Al Ummah serta perwakilan se-kota Tangerang Selatan berupa bingkisan lebaran. Hadir pada acara tersebut Dery, Ginanjar dan Eman dari Empat Sekawan, Daus dan Bang Ali serta Dul dari Islam KTP dan puluhan artis lainnya yang terlihat khusyuk mengikuti jalannya acara. (ZIE/JNA)

Media : bantenpost.com
Edisi : 23 Agustus 2011

Jazuli Juwaini & Cerita Pengusiran

2011-08-24T10:40:00.001+07:00

BANTEN - Jazuli Juwaini telah mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan gubernur Banten menantang Ratu Atut Chosiyah dan Wahidin Halim.

Harapan terbesarnya adalah semua pihak, terutama birokrasi fair dalam pertarungan menduduki kursin Banten 1.

Sebab kompetitornya adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Berikut petikan wawancara Jazuli Juwaini dengan okezone di Banten, Rabu (17/8/2011).

Apakah Bapak menemukan indikasi kecurangan dalam persiapan Pilgub ini?

Karena yang menjadi calon lainnya adalah incumbent Gubernur dan juga Wali Kota Kota Tangerang, saya hanya berharap bahwa jajaran pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan gubernur, dapat menjaga netralitasnya.

Karena saya yakin siapapun yang terpilih terutama bila ulama, pasti aparat pemerintah akan tetap diperhatikan kesejahteraannya.

Jangan mau diperalat untuk tidak netral, seakan-akan bila yang berkuasa nanti bukanlah yang sekarang berkuasa, maka kesejahteraan berkurang.

Saya pernah mengalami pengusiran dari aparat kelurahan ketika menghadiri acara di Kota Tangerang, ini sudah ada indikasi ketidaknetralan itu.

Bila terpilih menjadi gubernur apa yang bapak lakukan?

Tentu kalau melihat sejarah, Banten pernah mengalami kejayaan saat ulama dan umara bersinergi. Maka harapan itu jangan sampai padam, karena ulama akan tetap mengambil peran penting dalam pemerintahan yang akan saya bangun nanti.

Hal itu akan membuat pembangunan di Banten berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Bila sudah demikian tentu hasilnya pun akan seperti apa yang Allah sebutkan dalam Alquran sebagai baldatun thayyibatun wa robbun ghafur.

Kita tidak kekurangan orang pintar tapi yang kita mencari yang amanah dan akan memperjuangkan hak-hak para santri dan ulama yang tentu juga pasti masyarakatnya.

Pembangunan di Banten ini masih harus terus berlangsung. Menurut BPS, jalan di Banten ini 80 persen rusak, maka ini harus tetap menjadi prioritas pembangunan ke depan.

(ful)

Media : okezone.com
Edisi : Kamis, 18 Agustus 2011
RUbrik: Dialog

Jazuli Minta Tayangan Ramadan Dievaluasi

2011-08-24T10:29:00.003+07:00

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini meminta agar tayangan Ramahan di televisi yang tidak mendidik atau yang bisa mengurangi makna bulan suci sebaiknya dievaluasi.

"Saya melihat tayangan Ramadan di televisi banyak juga yang positif, yang belum positif tinggal dievaluasi," katanya kepada Jurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen, Selasa (9/8).

Politisi PKS ini juga mengimbau kepada perusahaan penyiaran dan produser tayangan televisi untuk menyesuaikan program siarannya pada bulan Ramadan.

"Kalangan televisi dan produser harus melihat dan menyesuaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung. Semua orang berupaya mendekatkan diri pada Allah. Sebaiknya seluruh kegiatan dan acara-acara itu bisa menggiring orang untuk semakin dekat kepada Allah bukan lupa kepada Allah," ujar tokoh ulama Banten itu.

Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan rencana untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah tayangan televisi yang tidak mengandung unsur pendidikan selama bulan Ramadan.

"Litbang tengah meneliti siaran TV terutama sahur. Nanti hasilnya akan dikasih tahu kepada TV yang bersangkutan untuk memperbaiki kualitasnya," kata Menteri Agama Suryadharma Ali, di Jakarta, Senin (8/8).end

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Yayat R. Cipasang

Media : jurnalparlemen.com
Edisi : 10 Agustus 2011
Rubrik: Komisi VIII

Jazuli: Jadikan Survei BPS sebagai Bahan Evaluasi

2011-08-23T15:05:00.003+07:00

Jazuli: Jadikan Survei BPS sebagai Bahan Evaluasi
Jazuli Juwaini (JPI/Andri Nurdriansyah)
Senayan - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan haji tahun 1431 H/2010 M harus bisa dijadikan bahan untuk evaluasi pelayanan haji pada tahun 1432 H/2011 M.

"Hasil survei itu harus dijadikan bahan oleh Kementerian Agama dan DPR RI untuk mengevaluasi posisi yang tidak puas. Ini kan harus kita lakukan perbaikan-perbaikan," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (9/8).

Hasil survei BPS tentang tingkat pelayanan haji 2010 secara umum memuaskan (81,45 persen). Tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah pada sisi pelayanan katering (75,68 persen). Sementara, untuk pelayanan transportasi (76,82 persen) dan pemondokan (79,95 persen).

Menurut Jazuli, rendahnya tingkat kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan katering bisa disebabkan masih terjadinya kasus-kasus keracunan ataupun katering basi.

"Mungkin katering itu kan banyak yang bermasalah, mungkin keracunan dan sebagainya, mungkin juga menunya. Saya kira ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agama dalam menetapkan katering. Katering sudah tidak layak membuat orang tidak suka, jangan dipakai lagi," ujarnya.

Agar survei ini bisa menjadi bahan evaluasi, Jazuli berharap, ke depan survei tersebut bisa dilakukan lebih spesifik, misalnya untuk perumahan, apa yang menjadi persoalan. "Mungkin perlu spesifik lagi untuk perumahan itu masalah air atau apanya. Tetapi itu jauh lebih baik agar evaluasinya tepat sasaran. Transportasi mungkin biasa karena crowded, tapi yang disoroti transportasi ke masjid."

Dari hasil kunjungan kerja pengawasan Komisi VIII, dia melihat sudah mulai ada peningkatan dibandingkan tahun 2010.

"Kita melihat persiapan baru yang ada kontraknya di Mekkah secara umum lebih dekat dari tahun lalu, ada peningkatan. Mudah-mudahan ini menjawab persoalan yang dikeluhkan jemaah. Apa pun yang terjadi kita akan tetap melakukan evaluasi. Evaluasi itu lebih baik sebelum Kemenag melakukan kontrak supaya lebih enak," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.end
Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : jurnalparlemen.com
Rubrik: Komisi 8

Pendamping Jazuli Diputuskan 3 Juli

2011-06-30T11:00:00.002+07:00

SERANG, BP - Bakal calon gubernur dari PKS, Jazuli Juwaeni, mengungkapkan, pihaknya akan memutuskan terkait nama Cawagub yang akan mendampinginya dalam Pilgub Banten 2011 pada 3 Juli mendatang. "Kami akan memutuskan siapa yang akan menjadi calqn wakil gubemur pada 3 Juli mendatang," kata Jazuli usai mengisi acara Isra-Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Annur RS Sari Asih, Kota Serang (29/6).

Diketahui PKS, partai pengusung Jazuli, tengah menjalin koalisi dengan PPP Banten untuk bisa mengusung pasangan calon. Itu mengingat PKS di DPRD Banten hanya memiliki 11 kursi, atau kurang dua kursi lagi untuk bisa mencapai syarat minimal pengusungan. Namun begitu., PPP sendiri belum memberikan kepastian, bahkan hingga forum tertinggi untuk memutuskan hal itu, Mukerwil (musyawarah kerja wilayah), digelar beberapa waktu lalu. Disinggung soal sikap PPP tersebut, Jazuli mengaku, pihaknya juga tengah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah parpol lain sebagai langkah antisipasi jika akhirnya PPP memutuskan tidak jadi bergabung. "KUA kan hanya bisa berkeinginan, sedangkan peta politik bisa saja berubah," ujar Jazuli.

Meski begitu, Jazuli mengaku, pihaknya juga tenis mengintensifkan komunikasi dengan PPP.(LIK)

Kemenag Diminta Segera Putuskan Maskapai Haji 2011

2011-06-23T10:53:00.005+07:00

Senayan - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk secepatnya memutuskan maskapai mana saja yang akan dilibatkan dalam pelayanan haji tahun 1432H/2011M karena dianggap memenuhi kriteria Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) yang disyaratkan.

Sehingga, menurutnya, setiap maskapai dapat memperkirakan tipe pesawat dan jumlah kursinya, serta jumlah pesawat yang akan disewa. "Hal ini terkait dengan liburan musim panas (summer) yang berlangsung di belahan bumi bagian utara yang diprediksi juga akan mempengaruhi kenaikan biaya penerbangan," katanya kepada Jurnalparlemen.com, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/6).

Kondisi ini, diakui Politisi PKS ini akan menyebabkan ketersediaan pesawat sewa akan semakin minim, sehingga harga sewa pesawat meskipun langsung kepada perusahaaan penyewa pesawat akan mengalami lonjakan.

Jazuli menyatakan, apabila maskapai penerbangan sudah mempersiapkan sejak saat ini, diharapkan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga biaya penerbangan tidak terlalu tinggi. "Walaupun naik, hanya pada komponen-komponen tertentu yang sulit untuk diantisipasi seperti bahan bakar. Saya berharap dengan masuknya maskapai penerbangan yang lain akan meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji dan dari sisi biaya juga tidak memberatkan jamaah," tandasnya.

Dia menjelaskan, kenaikan harga BPIH yang diajukan oleh Kementerian Agama sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan biaya penerbangan yang mencapai 354 dolar AS. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan jamaah haji. "Dengan dibukanya kesempatan melibatkan maskapai penerbangan yang lain dalam penerbangan haji diharapkan ada penawaran biaya yang lebih rendah," pungkasnya.
Media : http://www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 22 Juni 2011
Rubrik : Komisi VIII

Bank Penerima Setoran Haji Mengeluh

2011-06-21T11:40:00.003+07:00

Senayan - Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengaku tidak terlalu banyak mengelola dana-dana setoran calon jemaah haji. Sebab, calon jemaah haji telah melunasi setoran awal sebesar Rp 25 juta yang langsung dimasukkan ke rekening Menteri Agama.

"Lebih banyak dana hanya haji ini sudah bukan dikelola mereka (bank penerima setoran BPIH, red). Kalau ada yang mengendap lebih untuk membantu kepada UMKM, diberikan kepada masyarakat," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6).

Namun, politisi PKS ini menjelaskan, apabila dana setoran awal haji itu belum mencapai Rp 25 juta dikelola oleh bank-bank tersebut. Dan, setelah mencapai Rp 25 juta, langsung ke rekening Menteri Agama. Makanya, bank penerima setoran haji mengeluh karena harus mengeluarkan biaya untuk membuat sistem online dari daerah-daerah. "Itu kan tidak dipungut biaya sama sekali kepada nasabahnya," ujarnya.

Bank penerima setoran haji, lanjut Jazuli, juga mengeluhkan banyaknya dana haji yang diberikan ke Sukuk Haji yang persentasenya cukup besar hingga mencapai 45 persen, meskipun ada juga yang dimasukkan ke deposito dan giro. Hal tersebut sempat terungkap dalam rapat antara Panja BPIH Komisi VIII dengan bank penerima setoran biaya haji antara lain BNI, BRI, Mandiri, beserta bank-bank syariahnya pada Kamis (16/6) sore.

"Jangan terlalu banyak diberikan ke Sukuk karena Sukuk kan keluar. Tetapi pemerintah tentunya punya alasan karena Sukuk ini memberikan manfaat jauh yang lebih tinggi dibandingkan perbankan. Lebih ingin mengetahui pengelolaan dan keamanannya," jelasnya.

Ke depan, Jazuli menginginkan agar dana haji dikelola seperti dana abadi umat, dan dana haji dikelola oleh lembaga yang lebih fokus. "Ada manajernya yang mengawasi ke mana uang itu akan dikelola, untuk apa. Yang pertama untuk memberikan manfaat yang lebih besar dengan catatan aman dan tidak boleh raib," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.end

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Jum'at, 17 Juni 2011
Rubrik: Komisi VIII

Jazuli Juwaini Wacanakan Empat Program Pembenahan

2011-06-20T11:39:00.003+07:00

TANGERANG--MICOM: Bakal calon Gubernur Provinsi Banten dari Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mengungkapkan ada empat program yang akan dijalankan dalam membenahi pemerintahan kedepannya.

"Ada empat sektor yang dianggap menjadi kegagalan pemerintahan saat ini dan harus dibenahi bila nanti saya memimpin," kata Jazuli Juwaini ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar Partai Islam di Universitas Islan Negeri Syarif Hidaytullah Ciputat, Jumat (17/6).

Dikatakan Jazuli, keempat program tersebut adalah perbaikan infrastruktur, birokrasi pemerintahan yang harus di reformasi total, penanganan pengangguran dan kemiskinan serta menghidupkan sektor pertanian dan industri. Untuk infrastruktur misalnya, masih belum menyeluruh. Dari kunjungan ke beberapa daerah di wilayah Barat Banten seperti Serang, Kabupaten Tangerang dan Pandegelang, masih banyak jalan yang rusak. "Bahkan, kerusakan jalan tersebut tidak pernah tersentuh dalam program perbaikan infrastruktur. Berarti, ada tidak meratanya pembangunan dari desa hingga perkotaan," kata Jazuli yang juga anggota DPR RI.

Kemudian, dengan masalah tersebut berarti adanya birokrasi yang tidak sinergi. Maka, perlu dilakukan perubahan. Kemudian, pengangguran yang terus bertambah. Padahal, banyak sekali industri di Provinsi Banten seperti Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai daerah seribu industri. Semestinya, keunggulan sektor tersebut dapat menjadi solusi dan mampu mengatasi kemiskinan.

Selanjutnya, sektor pertanian yang belum mampu dikelola secara maksimal. Berbagai macam persoalan petani seperti kekurangan air dan pupuk, terjadi setiap tahun. Padahal, hal tersebut bisa diatasi dan tidak terjadi berulang kali. Sehingga, masih adanya kekurangan hubungan sinergi dan konsisten dalam bekerja.

"Maka itu, tema dalam pemilihan gubernur kali ini, kami mengajak masyarakat untuk melakukan pembenahan Banten untuk menjadi lebih baik lagi," kata Jazuli yang merupakan warga Ciputat Tangerang Selatan.

Mengenai koalisi partai menghadapi Pilgub, Jazuli menambahkan, saat ini PKS telah melakukan kesepakatan dengan PPP untuk berkoalisi keumatan. Selain itu, ada dua partai lainnya yang juga telah ikut dalam koalisi tersebut.

"Ada dua parpol yang sudah ikut dalam koalisi keumatan selain PPP. Namun, akan kami umumkan saat mendaftar nanti. Selain itu, saat ini PAN juga sedang melakukan koordinasi," katanya.

Disingung mengenai nama Mardiono dari PPP yang akan mendampingi dirinya dalam pencalonan nanti. Jazuli menuturkan, bila PPP akan mengumumkan siapa wakil yang diusung mendampingi dirinya setelah Mukerwil tanggal 20 Juni mendatang. "Saya intinya akan menerima siapa saja termasuk bila nanti Pak Mardiono yang diusung. Semua nanti menunggu hasil keputusan partai tersebut jadi jangan didesak," katanya. (Ant/OL-2)

Media : http://www.mediaindonesia.com/
Edisi : Sabtu, 18 Juni 2011
Rubrik: Pemilu kada Banten

Kepala Keamanan Ahmadiyah Minta Dibebaskan, Dua Anggota DPR Kunjungi Terdakwa Cikeusik di Rutan

2011-06-15T11:39:00.015+07:00

SERANG, Kepala Keamanan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Deden Sujana meminta agar dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus bentrok Cikeusik. Dakwaan jaksa dinilai kabur, tidak cermat dan tidak lengkap.
Permintaan itu disampaikan dalam eksepsi Deden Sujana yang dibacakan oleh Nurkholis Hidayat, kuasa hukumnya dari LBH Jakarta dalam sidang lanjuan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa (14/6).

Menurut Nurkholis, dakwaan yang kabur adalah pasal 160 KUHP. "Dalam dakwaan pasal tersebut, jaksa tidak dapat menguraikan fakta secara lengkap yang mendukung adanya hal yang mendorong terdakwa melakukan pidana penghasutan," kata dia kepada wartawan usai persidangan.

Kerancuan juga dinilai terjadi pada subsider pasal 212 KUHP tentang melawan petugas. Nurkholis menyebut deden tidak menggunakan ancaman ketika melakukan negosiasi dengan anggota Polsek Cikeusik Hasan sebelum bentrok terjadi.

Jaksa tidak menjelaskan saat Hasan bertugas dia sebagai pegawai yang disertai surat tugas kepada terdakwa. Jadi ketika Deden mengucapkan kata "jangan mengatur
saya karena rumah ini aset Ahmadiyah sehingga saya akan pertahankan sampai titik darah penghabisan", tidak mendukung atau melukiskan adanya unsur pidana melawan pemerintah dengan kekerasan." ujarnya.

Selain itu, dakwaan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan juga dianggap kabur karena tidak menjelaskan secara rinci antara pukulan yang dilayangkan Deden dengan sakit yang diderita Idris. "Dengan tidak jelasnya uraian fakta kejadian di dalam surat tersebut maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum," tukas Nurkholis.

JPU Riana mengaku tidak akan menanggapi eksepsi yang diajukan terdakwa Deden Sujana. Dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan perdana dianggap sudah cukup dan memenuhi ketentuan. sehingga tidak perlu dicermati kembali, "'Kami tinggal menunggu keputusan sela minggu depan. Kami meniiai sudah tidak ada yang perlu ditangggapi," ujarya.

Di ruang lain, 11 terdakwa kasus yang sama juga menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan.

Rasna, dalam kesaksian di sidang terdakwa Ujang Munir dan Yusuf Abidin menerangkan, sebelum benrrok antara warga dan jemaah Ahmadiyah dia melihat puiunan jemaah Ahmadiyah baris berbaris iambil mernbawa senjata tajam berupa golok. tombak, dan ketapel. Warga Cikeusik itu juga sempat melihat beberapa jemaah Ahmadiyah memainkan golok.

Selain itu. kata Rasna, sebelum bentrok terjadi, Ahmadiyah sempat membuat pagar mengelilingi rumah Suparman untuk menghalau warga jika terjadi kerusuhan. "Saya tidak tahu sebelum kerusuhan Suparman ada di mana. Saya tahu informasi warga mau mendatangi rumah Suparman dari ibu Suparman yang kebetulan waktu itu sedang membereskan beberapa barang Sabtu (5/7) sore," jelasnya.

Anggota DPR Berkunjung
Dua orang anggota DPR Rl asal Fraksi PKS, Nasir Jamil dan Jazuli Juwaini kemarin mengunjungi 12 warga yang menjadi terdakwa dalam kasus bentrok Cikeusik, di Rutan
Serang, Selasa (14/6)

Ksduanya melakukan dialog dengan para terdakwa di aula Rutan Serang; didampingi Kepala Rutan Serang Aris Munandar. Mereka menanyakan tentang kondisi kesehatan para terdakwa selama proses persidangan berjalan.

"Sebagai wakil rakyat kami ingin mengetahui dan mendengarkan laporan secara langsung mengenai proses persidangan yang sedang dijalani oleh para terdakwa. Kami tidak bermaksud mengintervensi proses hukum, biarkan saja proses hukum berjalan sesuai ketentuan kata anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamii, usai kunjungan.

Nasir mengatakan. pihaknya juga sudah mendengarkan langsung
pemaparan dari pihak Polda Banten mengenai situasi dan kondisi pengamanan dalam proses persidangan.

"Kami berharap proses hukum yang sedang dijalaniun segera tuntas dan pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para terdakwa," ujar Jazuli Juwaini.

Endang, salah seorang terdakwa kasus bentrokan Cikeusik mengaku mendapat perlakuan dan pelayanan yang cukup baik dan pihak Rutan Serang. "Kami semua menerima kenyataan ini, tapi kami sangat mengharapkan proses hukum segera selesai dan bisa secepatnya keluar dari tahanan agar bisa berkumpul kembali dengan keiuarga," sebutnya(bagas/ eman/ikhsan tamara)

Media : Koran Satelit News - Banten Ekspres
Edisi : Rabu, 15 Juni 2011
Rubrik: Headline

cute wallpapers, utorrent

wow wallpapers, utorrent

naruto shippuden wallpaper, utorrent

messi wallpapers, utorrent

free wallpapers, utorrent

girls wallpaper, utorrent

emule, utorrent

3d wallpaper, utorrent

iron man wallpaper, utorrent

emule, utorrent

heart wallpapers, utorrent

books online, utorrent

santa banta wallpapers, utorrent

fall wallpaper, utorrent

wallpapers, utorrent

naruto shippuden wallpaper, utorrent

krishna wallpaper, utorrent

wide wallpapers, utorrent

web developer, utorrent

isohunt, utorrent

cool wallpapers, utorrent

isohunt, utorrent

selena gomez wallpapers, utorrent

frostwire, utorrent

isohunt, utorrent

nature wallpapers, utorrent

online books, utorrent

heart wallpapers, utorrent

isohunt, utorrent

free wallpapers, utorrent

teddy bear wallpapers, utorrent

free wallpaper, utorrent

isohunt, utorrent

isohunt, utorrent

game wallpapers, utorrent

michael jackson wallpaper, utorrent

iron man wallpaper, utorrent

website developers, utorrent

isohunt, utorrent

DPR: Perlu Langkah Profesional dan Strategi Atasi Fakir Miskin

2011-06-10T14:24:00.004+07:00

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan permasalahan fakir miskin di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang profesional dan strategis.

Menurutnya, Ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan penanganan fakir miskin. Kendala pertama, yakni regulasi yang masih tumpang tindih. Regulasi terkait fakir miskin ada di beberapa undang-undang dan peraturan. Sehingga dibutuhkan satu undang-undang sebagai payung undang-undang, seperti yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI yaitu RUU Penanganan Fakir Miskin.

Kedua, lanjut Jazuli, masalah kelembagaan pengelola dan yang menanganinya. Selama ini permasalahan fakir miskin dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga. Hal ini sangat tidak efektif. Banyaknya kementerian dan lembaga yang menangani masalah kemiskinan menyebabkan pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan. Karena terkadang ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antar lembaga.

Ia menyarankan Jika kelembagaan penanganan kemiskinan ingin efektif, seharusnya 19 lembaga yang ada saat ini dipangkas saja dan dirampingkan hanya menjadi satu kementerian yang benar-benar fokus dalam menangani kemiskinan. Sehingga anggaran yang ada juga tidak habis hanya untuk koordinasi antar lembaga.

"Dan jika hanya ada satu kementerian yang fokus menangani kemiskinan akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerjanya dan jelas kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban. Kementerian yang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah Kementerian Sosial. Kemensos harus diberikan legitimasi untuk menangani permasalahan kemiskinan," tegas Jazuli, dalam siaran persnya yang diterima wartawan.

Menurutnya, kendala yang ketiga adalah kurangnya keberpihakan anggaran untuk mengelola permasalahan kemiskinan. Pada 2011 anggaran kemiskinan dalam APBN sebesar 69 Triliun dari total APBN 1.229,58 Triliun, jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN. Anggaran 69 Triliun itu juga tersebar di 19 kementerian dan lembaga. Kementerian sosial tahun ini hanya dianggarkan 4,1 Triliun, sekitar 0,33% APBN atau 6 persen dari 69 Triliun (anggaran kemiskinan yang tersebar).

"Dana sebesar itu tidak layak dibandingkan banyaknya program-program yang ada di Kemensos. Di negara-negara yang sukses dalam mengelola dan menangani persoalan sosial dan kemiskinan tidak ada yang anggaran kemiskinannya kurang dari 15% APBN. Kalau pemerintah Indonesia ingin serius menangani kemiskinan maka anggarannya juga harus sebanding," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam RUU Penanganan Fakir Miskin yang sedang dibahas Komisi VIII DPR RI, harus memuat solusi dari ketiga kendala pengelolaan dan penanganan fakir miskin tersebut, yaitu adanya regulasi yang tepat, kemudian legitimasi kepada satu kementerian sebagai leading sector penanganan fakir miskin. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah adanya keberpihakan anggaran untuk penanganan fakir miskin.

"Perlu penegasan persentase untuk penanganan fakir miskin, apakah 5 persen, 10 persen atau 15 persen, yang jelas harus ada besarannya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan dan penanganan fakir miskin di Indonesia dapat lebih fokus, profesional dan strategis," ujarnya. (fjr/fjr)

Media : http://today.co.id
Edisi : Jum'at, 10 Juni 2011

Atasi Fakir Miskin Butuh Profesionalitas

2011-06-10T14:04:00.003+07:00

Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI (bidang Kesra) Jazuli Juwaini mengungkapkan, permasalahan fakir miskin di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang profesional.

Menurut Jazuli di Jakarta, Kamis (9/6/2011), ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan penanganan fakir miskin. Pertama, regulasi yang masih tumpang tindih dan regulasi terkait fakir miskin ada di beberapa undang-undang dan peraturan.

Karenanya, ujarnya, dibutuhkan satu undang-undang sebagai payung hukum, seperti yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI yaitu RUU Penanganan Fakir Miskin.

Kedua, lanjut Jazuli, masalah kelembagaan pengelola dan yang menanganinya. Selama ini permasalahan fakir miskin dikelola oleh 19 kementerian dan lembaga sehingga hal ini menjadi sangat tidak efektif.

Banyaknya kementerian dan lembaga yang menangani masalah kemiskinan menyebabkan pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan karena terkadang ada ego sektoral yang menghambat koordinasi antar lembaga, katanya.

"Jika kelembagaan penanganan kemiskinan ingin efektif, seharusnya 19 lembaga yang ada saat ini dipangkas saja dan dirampingkan hanya menjadi satu kementerian yang benar-benar fokus dalam menangani kemiskinan. Sehingga anggaran yang ada juga tidak habis hanya untuk koordinasi antar lembaga," ujar politisi PKS itu.

Selain itu, lanjutnya, jika hanya ada satu kementerian yang fokus menangani kemiskinan akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerjanya dan jelas kepada siapa kita meminta pertanggungjawaban.

"Kementerian yang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah Kementerian Sosial. Kemensos harus diberikan legitimasi untuk menangani permasalahan kemiskinan," ujarnya.

Kendala yang ketiga, menurut Jazuli, adalah kurangnya keberpihakan anggaran untuk mengelola permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2011 anggaran kemiskinan dalam APBN sebesar 69 Trilyun dari total APBN 1.229,58 Trilyun, jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN. Anggaran 69 Trilyun itu juga tersebar di 19 kementerian dan lembaga.

Sementara Kementerian sosial tahun ini hanya dianggarkan Rp4,1 Trilyun, sekitar 0,33 persen APBN atau 6 persen dari Rp69 Trilyun anggaran kemiskinan yang tersebar. "Dana sebesar itu tidak layak dibandingkan banyaknya program-program yang ada di Kemensos. Di negara-negara yang sukses dalam mengelola dan menangani persoalan sosial dan kemiskinan tidak ada yang anggaran kemiskinannya kurang dari 15 persen APBN," ujarnya.

Menurut dia, kalau pemerintah Indonesia ingin serius menangani kemiskinan maka anggarannya juga harus sebanding.

"Oleh karena itu, dalam RUU Penanganan Fakir Miskin yang sedang dibahas Komisi VIII DPR RI, harus memuat solusi dari ketiga kendala pengelolaan dan penanganan fakir miskin tersebut, yaitu adanya regulasi yang tepat, kemudian legitimasi kepada satu kementerian sebagai `leading sector` penanganan fakir miskin," katanya.

Selanjutnya yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah adanya keberpihakan anggaran untuk penanganan fakir miskin. Perlu penegasan persentase untuk penanganan fakir miskin, apakah 5 persen, 10 persen atau 15 persen.

"Yang jelas harus ada besarannya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan dan penanganan fakir miskin di Indonesia dapat lebih fokus, profesional dan strategis," ujarnya.(ANT/YTA)

Media : http://buletininfo.com
Edisi : Kamis, 09 Juni 2011

wallpaper, utorrent

lord krishna wallpapers, utorrent

wallpapers free, utorrent

barbie wallpapers, utorrent

nature wallpapers, utorrent

desktop wallpapers, utorrent

black wallpapers, utorrent

hot wallpapers, utorrent

screensaver, utorrent

naruto shippuden wallpaper, utorrent

car wallpapers, utorrent

black wallpapers, utorrent

funny wallpapers, utorrent

wallpapers, utorrent

wallpaper christmas, utorrent

heart wallpapers, utorrent

wide wallpapers, utorrent

wallpaper of nature, utorrent

kim kardashian wallpapers, utorrent

celebrity wallpapers, utorrent

free wallpapers, utorrent

wallpapers of babies, utorrent

winter wallpapers, utorrent

audio books, utorrent

teddy bear wallpapers, utorrent

wallpaper christmas, utorrent

wallpapers free, utorrent

cool wallpapers, utorrent

wallpaper download, utorrent

michael jackson wallpaper, utorrent

car wallpapers, utorrent

wallpaper desktop, utorrent

inception wallpaper, utorrent

lord shiva wallpapers, utorrent

new year wallpaper, utorrent

avatar wallpaper, utorrent

naruto shippuden wallpaper, utorrent

lamborghini wallpaper, utorrent

katy perry wallpaper, utorrent

animated wallpapers, utorrent

website developers, utorrent

bleach wallpaper, utorrent

wallpaper magazine, utorrent

car wallpapers, utorrent

skull wallpaper, utorrent

wallpapers free, utorrent

desktop wallpaper, utorrent

winter wallpapers, utorrent

final fantasy wallpaper, utorrent

free ebooks download, utorrent

cute baby wallpapers, utorrent

download wallpapers, utorrent

web developer, utorrent

audio books, utorrent

wallpaper desktop, utorrent

cristiano ronaldo wallpaper, utorrent

ebooks, utorrent

eminem wallpaper, utorrent

justin bieber wallpaper, utorrent

hannah montana wallpapers, utorrent

hot wallpapers, utorrent

desktop wallpapers, utorrent

wallpaper, utorrent

bollywood wallpapers, utorrent

radha krishna wallpapers, utorrent

wallpapers free, utorrent

screensavers, utorrent

inception wallpaper, utorrent

cristiano ronaldo wallpapers, utorrent

audio books, utorrent

flower wallpaper, utorrent

wallpaper magazine, utorrent

skull wallpaper, utorrent

wide wallpapers, utorrent

black wallpapers, utorrent

miley cyrus wallpapers, utorrent

amazing wallpaper, utorrent

desktop wallpaper, utorrent

screensavers, utorrent

cute babies wallpapers, utorrent

final fantasy wallpaper, utorrent

screensaver, utorrent

wallpaper christmas, utorrent

ronaldo wallpapers, utorrent

justin bieber wallpaper, utorrent

funny wallpapers, utorrent.oc

fall wallpaper, utorrent

wallpaper christmas, utorrent

wallpaper apple, utorrent

heart wallpapers, utorrent

PKS Akan Koalisi dengan Tiga Parpol

2011-06-06T14:34:00.010+07:00

SERANG - Jazuli Juwaini, bakal calon gubernur Banten dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengungkapkan bahwa PKS kemungkinan akan berkoalisi dengan tiga partai untuk mengusung dirinya pada Pilgub Banten, 22 Okotober mendatang. Selain dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lanjut dia, juga dengan partai-partai lainnya. Saat ini sudah ada dua partai yang 99 persen sudah siap berkoalisi.

"Kalau partainva disebutkan sekarang tidak elok. Yang penting bagaimana kita membangun komitmen bersama. Nanti juga akan diketahui saat deklarasi," kata Jazuli usai menjadi nara-sumber pada dialog kerakyatan yang dihelat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten di gedung PKPRI Serang, Jumat (3/6) sore. Dengan PPP, lanjut dia, sebagaimana diketahui dirinya sudah mengikuti pemaparan visi dan misi pada Sabtu (28/5) lalu. Saat ini tinggal menunggu keputusan DPW PPP Banten untuk menentukan bakal calon yang akan diusung
kan siapa yang harus diusung. Itu menjadi kewenangah PPP dan harus menghormatinya," ungkap lazuli. Menurut anggota DPR RI ini, jika rencana koalisi ini jadi maka ada empat parpol yang mengusung dirinya sebagai kandidat.
"Saya sendiri sudah turun ke lapangan. Partai (PKS-red) juga sudah bergerak, ladi saat ini baru tahap sosialisasi," ungkapnya. Pada Juni ini, kata dia, akan ada survei untuk mengukur popularitas dan elektabilitas dirinya,
Seperti diketahui, PKS memiliki 11 kursi di DPRD Banten. Untuk mengusung calon, PKS masih butuh tambahan kursi dan perlu berkoalisi. Sementara PPP memiliki lima kursi di DPRD Banten. Jika kedua partai ini berkoalisi maka dapat mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Ketua DPW PPP Banten M Mardiono pada pemaparan visi dan misi bakal calon yang mendaftar ke partainya, Sabtu (28/5) lalu, menegaskan bahwa keputusan. Hal itu akan diputuskan pada pertengahan Juni ini melalui musyawarah kerja wilayah (mukerwil) dan hasilnya akan direkomendasikan ke dewan pimpinan pusat (DPP). "Bisa tujuh nama yang telah daftar ke partai kami atau bisa saja berubah tergantung keputusan mukerwil nanti," kilah Mardiono di kantor DPW PPP Banten, Ciracas.

PELAYANAN PUBLIK
Selain Jazuli, narasumber lainnya pada dialog kerakyatan dalam rangkaian acara pelantikan dan rapat kerja daerah KAMMI Banten 2011-2013 yaitu Dahnil Anzar (pengamat ekonomi dari Untirta), Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud, dan Nadjmudin Busro (tokoh masyarakat). Pada dialog bertema "Spirit Reformasi Banten, Spirit Kebangkitan Bangsa" itu narasumber menyoroti tentang perjalanan pembangunan Banten sejak menjadi provinsi atau terpisah dari Jawa Barat pada 2000.

Dahnil mengungkapkan, Banten berdiri menjadi provinsi ada kebanggaan bagi masyarakat dan ada harapan atau ekspektasi karena wilayah Banten Selatan. "Banten jadi provinsi ada harapan pelayanan pemerintahan lebih baik dan perekonomian juga meningkat. Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun tidak lebih baik dari ketika masih bergabung dengan Jawa Barat," ungkapnya. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Banten selama 10 tahun pada kisaran 5 persen atau masih bawah 6 persen per tahun. Pernah mencapai 6,1 persen pada 2010.

"Di sini ada permasalahan. Masalahnya pemerintah belum mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Faktor kualitas jalan buruk sehingga akses perekonomian masyarakat jadi terhambat,"ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud mengungkapkan bahwa kemajuan pembangunan suatau daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tapi ada peran masyarakat dan sektor swasta. Peran swasta ini, menurutnya cukup besar. Ia mengakui bahwa tugas pemerintah yaitu menyediakan infrastruktur dan memberikan stimulus bagi kegiatan masyarakat. "Keberhasilan Provinsi Banten juga akumulasi keberhasilan Pemkab/Pemkot di Banten," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Nadjmudin Busro mengungkapkan bahwa secara kasat mata pembangunan Banten terlihat, seperti ada Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), masjid di KP3B, dan gedung DPRD Banten. Di kawasan itu terparkir mobil-mobil mewah, termasuk di kantor gubernur.

"Tapi tidak bagi rakyat. Rakyat belum merasakan apa-apa. Rakyat ingin mobil, sudah diwakili oleh wakil rakyat. Malah DPR ingin membangun gedung mewah. Jadi keinginan rakyat, sudah diwakili oleh wakil rakyat," ungkap Nadjmudin. (yes/ndu)

Media : Koran Radar Banten
Edisi : Sabtu, 4 Juni 2011
Hal : 13-14

Banyak Masalah Dibebankan ke Pemprov

2011-06-06T11:33:00.008+07:00

SERANG-Asda I Pemprov Banten Anwar Mas' ud menyatakan di era otonomi daerah seringkali berbagai permasalahan yang ada di kabupaten/kota dibebankan seluruhnya kepada Pemprov Banten. Misalnya, soal kerusakan infrastruktur jalan, kerusakan gedung sekolah dan sebagainya. Padahal, Pemprov Banten juga memiliki keterbatasan kewenangan.

"Kami sadari ini karena dampak dari penerapan otonomi daerah. Namun juga perlu, kewenangan Pemprov juga terbatas. Misalnya perbaikan jalan, Pemprov hanya memiliki kewenangan untuk jalan status provinsi. Kemudian perbaikan gedung sekolah merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemprov bisa membantu tetapi tidak secara langsung," kata Anwar Mas'ud dalam dialog kerakyatan di gedung PKPRI, Kota Serang, Jumat (3/5).

Seorang tokoh masyarakat Banten Kadjmudin Busro berharap peran wakil rakyat harus didorong supaya mampu menjalankan fungsinya dalam menyejahterakan masyarakat.
"Ironisnya kan sampai saat ini, para wakil rakyat justru lebih lebih sejahtera dari yang diwakilinya yakni rakyat," ujarnya.

Sementara, anggota DPR Jazuli Juwaini menyatakan perlunya perbaikan pelayanan publik. Jazuli menyontohkan soal pelayanan kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda).

"Idealnya birokrat adalah pelayan masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pungkas Jazuli. (ang)

Jazuli : Alokasi anggaran untuk fakir miskin minim

2011-05-28T09:43:00.002+07:00

JAKARTA — Alokasi anggaran untuk penanganan fakir miskin saat ini terlalu kecil dan itu juga terse-. liar dalam berbagai bentuk Bantuan sosial di berbagai departemen serta lemba-ga sehingga tidak tepat sasaran. Karena itu kata
Anggota Komisi VIII DPR RI dan Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dia mendesak pemerintah mengalokasikan 15 persen untuk penanganan fakir miskin melalui APBN mendatang.

Menurut anggota DPR :RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten ini, anggaran untuk fakir miskin pada APBN 2011 Rp69 triliun. Padahal total APBN Rp 1.229,58 triliun. Jumlah anggaran fakir miskin berarti sekitar 5,6 persen dari APBN, Jumlah itu jelas tidak signifikan bila dilihat banyaknya permasalahan fakir miskin yang membutuhkan penanganan terencana dan tepat sasaran. Jangan sampai kemiskinan terus dipelihara di negeri ini dan senantiasa dijadikan komoditas politik. Penanganan fakir miskin butuh solusi strategis dan terencana," ujar dia.

Jazuli menyoroti peran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke-;._-miskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden, Boediono. Tim ini ternyata tidak efektif untuk menangani masalah kemiskinan. Salah satu kendala yang dilihat Jazuli adalah sifat TNP2K yang hanya koordinatif sehingga terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan yang konkret dalam RUU Penanganan Fakir Miskin memang tidak membentuk lembaga baru. Kita serahkan saja kepada kementerian teknis yang sudah ada yang sesuai dengan tupoksinya," katanya.

Jazuli yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan ini menekankan, penanganan fakir miskin harus menyeluruh serta membutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk swasta. Namun perlu diingatkan, keterlibatan swasta harus mengacu pada kepentingan rakyat. Tidak boleh ada main mata antara pihak swasta dengan pejabat pusat maupun pejabat daerah terutama dalam hal pemberian dana "Corporate Social Responsibility" (CSR).

"Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa fakir miskin dapat disejahterakan melalui kebijakan yang komprehensif. Kuncinya adalah data fakir miskin yang valid dan didukung dengan anggaran yang jelas di dalam APBN dan APBD serta partisipasi swasta," ungkap Jazuli.

Dengan undang-undang dan anggaran yang jelas, kata Jazuli, kebijakan penanganan fakir miskin ini tidak menjadi komoditas politik seperti yang sering terjadi. Komitmen ini harus berlaku menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah. "Kasihan saudara-saudara kita yang miskin. Mereka membutuhkan uluran tangan kita melalui kebijakan yang benar-benar jujur, jelas, dan berpihak pada mereka," ujarnya. (akhir).

Media : Koran Harian Terbit
Edisi : Rabu, 25 Mei 2011
Rubrik : Nasional, Hal : 2

Pendidikan agama sebatas formalitas

2011-05-28T09:29:00.002+07:00

JAKARTA — Pendidikan dan pelajaran agama yang dijalankan saat ini hanya bersifat formalitas, materi dan tidak mendorong pembentukan moral dan karakter siswa didik. Akibatnya banyak di antara siswa berperilaku jauh dari nilai-nilai agama.
Demikian dikemukakan fungsionaris DPP Kiblat, Efwan Saputra pada Harian Terbit, kemarin.

Efwan mengatakan seyogianya, pendidikan agama di Indonesia yang diberikan kepada anak didik, mampu mengarahkan anak-anak didik menjadi anak didik yang hidupnya didasari pada nilai-nilai agama, sekaligus menjadi insan yang mengamalkan agama.
Namun dalam kenya-taannya di sekolah umum, 12 tahun mereka belajar banyak di antara mereka yang tidak mengerti baca tulis Al-Quran.

Menurut Efwan, pendidikan agama di sekolah jauh cenderung formaltas. Hanya sekedar untuk memenuhi kurikulum, tapi tujuan dan arahnya tidak jelas. Akibatnya anak-anak didik kita semakin menjauh dari nilai-nilai agama.

Efwan tidak mau menghubungkan secara pasti, apakah tindak korupsi yang banyak menjangkiti pejabat dan kalangan politisi kita dewasa ini lantaran pendidikan agama yang diberikan pada anak didik tidak menemui sasaran, tapi yang pasti pendidikan agama belum mampu melahirkan manusia Indonesia yang memiliki sifat ihsan, yakni merasa dirinya selalu dalam pengawasan Allah.

Kalau orang sudah ihsan, apa pun yang dilakukan akan berhitung. Dia akan merasa bahwa kehidupannya diawasi oleh Allah, baik sedang sendiri maupun sedang dalam
keadaan ramai. "Orang yang ihsan tidak akan korupsi, dan tidak akan mau memakan uang hak orang lain," tegasnya.

Sebelumnya Anggota Komisi VIII DPR RI Jazui Juwaini menilai, fenomena meningkatnya tindakan radikalisme dikarenakan dangkalnya pemahaman terhadap agama sehingga salah satu solusinya adalah merevitaisasi pendidikan agama dan akhlak di sekolah.
"Kita menuntut pemerintah untuk merevitalisasi peran pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan agama agar mampu mencetak siswa yang berkontribusi positif di masyarakat, mencegah sikap intoleran dan merusak seperti radikalisme, teroris dan makar," ujarnya.

Dikemukakannya, bahwa tudingan terhadap pelajaran agama dan aktivitas keagamaan di sekolah sebagai penyebab perilaku radikal dan intoleran terhadap penganut agama lain sangatlah tidak fair. (taryono)

Media : Koran Harian Terbit
Edisi : Senin, 23 Mei 2011
Rubrik : Syiar, Hal : 12

DPR: Revitalisasi pendidikan akhlak

2011-05-28T08:38:00.003+07:00

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, Jazuli Juwaini menilai, meningkatnya tindakan radikal di tanah air belakangan ini karena dangkalnya pemahaman agama generasi muda Indonesia.

Karena itu, kata anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Banten ini, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdik-nas) harus melakukan revitalisasi terhadap pendidikan agama dan akhlak di sekolah.

"Kami menuntut pemerintah segera merevitalisasi peran pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan agama agar mampu mencetak siswa yang berkontribusi positif di masyarakat, mencegah sikap intoleran dan merusak seperti radikalisme, teroris dan makar," kata Jazuli,Jumat(20/5).

Calon Gubernur Banten ini mengatakan, sangat tidak adil bila dikatakan pelajaran agama di sekolah sebagai penyebab perilaku radikal dan toleransi terhadap penganut agama lain. Fenomena meningkatnya tindakan radikalisme dan teroris justru akibat dari dangkalnya pemahaman tentang agama.

Karena itu, kata dia, upaya yang harus dilakukan guna menanggkal tindakan itu adalah dengan jalan merevitalisasi pendidikan agama dan akhlak di sekolah, keluarga, maupun masyarakat sehingga generasi muda benar-benar mengerti dan paham tentang agama.
"Saya melihat pendidikan agama yang dilakukan di sekolah belakangan ini hanya formalitas. Materi agama yang diajarkan tidak mendorong pembentukan moral dan karakter siswa didik," jelasnya. (akhir)

Media : Koran Harian Terbit
Edisi : Sabtu, 21 Mei 2011
Rubrik : Pendidikan, Hal : 11

Naikkan Anggaran Fakir Miskin Jadi 15 Persen!

2011-05-25T09:23:00.002+07:00

RMOL. Pemerintah didesak untuk mengalokasikan 15 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan fakir miskin. Hal ini mengingat anggaran kemiskinan masih tergolong sangat kecil untuk disebar dalam berbagai bentuk bantuan sosial di banyak kementerian/lembaga sehingga tidak terarah pada sasaran.

Desakan ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, di kantornya, Jakarta, Senin (23/5).

Tokoh Ulama Banten ini mencontohkan, pada tahun 2011 anggaran tersebut dalam APBN sebesar Rp 69 triliun dari total APBN sebesar Rp 1.229,58 triliun. Jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN dan sangat tidak signifikan dengan permasalahan fakir miskin yang membutuhkan penanganan yang terencana dan tepat sasaran.

"Jangan sampai kemiskinan terus dipelihara di negeri ini dan senantiasa dijadikan komoditas politik. Penanganan fakir miskin butuh solusi strategis dan terencana," jelas Jazuli.

Paling utama, menurutnya, diperlukan UU dan anggaran yang jelas sehingga kebijakan penanganan fakir miskin tidak menjadi komoditas politik seperti yang sering terjadi. Komitmen ini harus berlaku menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kasihan saudara-saudara kita yang miskin, mereka membutuhkan uluran tangan kita melalui kebijakan yang benar-benar jujur, jelas, dan berpihak pada mereka," tukasnya. [wid]

Media : www.rakyatmerdekaonline.com/
Edisi : Senin, 23 Mei 2011

Jazuli Desak Anggaran APBN Untuk Fakir Miskin

2011-05-24T16:07:00.002+07:00

Jakarta, (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mendesak pemerintah mengalokasikan 15 persen APBN untuk penanganan fakir miskin karena anggaran kemiskinan saat ini sangat kecil dan tersebar dalam berbagai bentuk bantuan sosial di banyak kementerian/lembaga sehingga tidak tepat sasaran.

Menurut politisi PKS itu di Jakarta, Selasa, pada 2011 anggaran itu dalam APBN sebesar Rp69 triliun rupiah dari total APBN 1.229,58 triliun rupiah. Jumlah itu hanya berkisar 5,6 persen dari APBN dan sangat tidak signifikan dengan permasalahan fakir miskin yang membutuhkan penanganan yang terencana dan tepat sasaran.

"Jangan sampai kemiskinan terus dipelihara di negeri ini dan senantiasa dijadikan komoditas politik. Penanganan fakir miskin butuh solusi strategis dan terencana," ujar Jazuli.

Legislator PKS ini juga menyoroti peran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dipimpin oleh Wakil Presiden yang ternyata juga tidak efektif untuk menangani masalah kemiskina.

Menurut Jazuli, salah satu kendalanya adalah sifat TNP2K yang hanya koordinatif sehingga terkesan lamban dalam menyikapi permasalahan kemiskinan yang konkrit.

"Karena itu sebaiknya dalam RUU Penanganan Fakir Miskin memang tidak membentuk lembaga baru. Kita serahkan saja kepada kementerian teknis yang sudah ada yang sesuai dengan tupoksinya," katanya.

Selain itu, Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan ini juga menekankan bahwa penanganan Fakir Miskin harus menyeluruh serta membutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk swasta. Namun perlu diingatkan pula, keterlibatan swasta harus mengacu pada kepentingan rakyat.

Tidak boleh ada main mata antara pihak swasta dengan pejabat pusat maupun pejabat daerah terutama dalam hal pemberian dana "Corporate Social Responsibility" (CSR).

"Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa fakir miskin dapat disejahterakan dengan terukur melalui kebijakan yang komprehensif. Kuncinya adalah data fakir miskin yang valid dan didukung dengan anggaran yang jelas di dalam APBN dan APBD serta partisipasi swasta," ungkap Jazuli.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III ini berharap, dengan undang-undang dan anggaran yang jelas maka kebijakan penanganan fakir miskin ini tidak menjadi komoditas politik seperti yang sering terjadi.

Komitmen ini, menurut dia, harus berlaku menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah. "Kasihan saudara-saudara kita yang miskin, mereka membutuhkan uluran tangan kita melalui kebijakan yang benar-benar jujur, jelas, dan berpihak pada mereka," ujarnya.

Media : www.antaranews.com

Edisi : Selasa, 24 Mei 2011

Pemerintah Dituntut Revitalisasi Pendidikan Agama untuk Cegah Radikalisme

2011-05-22T21:34:00.003+07:00

RMOL Kalangan Komisi VIII DPR menilai menilai tudingan terhadap pelajaran agama dan aktifitas keagamaan di sekolah sebagai penyebab perilaku radikal dan intoleran terhadap penganut agama lain sangatlah tidak fair. Sebaliknya. fenomena tindakan radikalisme dan teroris yang meningkat justru dikarenakan pemahaman terhadap agama .

Karena itu, upaya preventif yang dibutuhkan saat ini adalah dengan merevitalisasi pendidikan agama dan akhlak di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Pandangan ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, di Senayan, Jum’at (20/5).

Menurut Jazuli, pendidikan dan pelajaran agama yang dijalankan saat ini hanya bersifat formalitas, materi dan tidak mendorong pembentukan moral dan karakter siswa didik. Seharusnya, lanjut Tokoh Ulama Banten ini, alokasi jam pelajaran agama dan akhlak ditingkatkan dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Selain itu, materi pelajaran non-agama (umum) seharusnya juga diarahkan pada penguatan akhlak dan karakter siswa sehingga tidak terlepas dari esensi pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas.

“Pemerintah harus memikirkan kembali desain kurikulum secara luas dimana setiap mata pelajaran seharusnya berorientasi pada pembentukan akhlak dan karakter dan tidak semata-mata mengejar nilai,”paparnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya mendukung, memfasilitasi, mengembangkan, dan memberdayakan pendidikan agama dan kegiatan keagamaan di sekolah seperti Rohis-rohis sekolah. Karena perannya cukup besar dalam menjaga akhlak dan karakter siswa.

“Lembaga pendidikan Islam harus disterilkan dari tuduhan-tuduhan radikalisme dan terorisme, karena itu sama sekali tidak ada hubungannya.” tutup Jazuli. [wid]

Media : http://rakyatmerdekaonline.com

Edisi : Jumat, 20 Mei 2011

Cegah Radikalisme, Pemerintah Harus Revitalisasi Pendidikan Agama

2011-05-22T21:12:00.001+07:00

Jakarta - Tudingan bahwa pendidikan dan agama di sekolah yang menyebabkan perilaku radikalisme dan intoleransi siswa sekolah, dinilai tidak fair. Pemerintah seharusnya merevitalisasi pendidikan agama di sekolah, agar pemahaman agama yang diajarkan tidak dangkal.

“Kita menuntut pemerintah untuk merevitalisasi peran pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan agama agar mampu mencetak siswa yang berkontribusi positif di masyarakat, mencegah sikap intoleran dan merusak seperti radikalisme, teroris dan makar," ujar anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS KH Jazuli Juwaini, Lc, MA.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam rilis yang diterima, Jumat (20/5/2011).

Jazuli menambahkan, fenomena meningkatnya tindakan radikalisme dan teroris justru dikarenakan dangkalnya pemahaman terhadap agama. Karena itu, upaya preventif yang tepat saat ini adalah dengan merevitalisasi pendidikan agama dan akhlak di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Menurut Jazuli, pendidikan dan pelajaran agama yang dijalankan saat ini hanya bersifat formalitas, materi dan tidak mendorong pembentukan moral dan karakter siswa didik. Seharusnya, lanjut tokoh ulama Banten ini, alokasi jam pelajaran agama dan akhlak ditingkatkan dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Selain itu, materi pelajaran non-agama atau umum seharusnya juga diarahkan pada penguatan akhlak dan karakter siswa sehingga tidak terlepas dari esensi pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

“Pemerintah harus memikirkan kembali desain kurikulum secara luas dimana setiap mata pelajaran seharusnya berorientasi pada pembentukan akhlak dan karakter dan tidak semata-mata mengejar nilai,” paparnya.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah seharusnya mendukung, memfasilitasi, mengembangkan, dan memberdayakan pendidikan agama dan kegiatan keagamaan di sekolah seperti kerohanisan Islam (rohis) sekolah. Karena perannya cukup besar dalam menjaga akhlak dan karakter siswa. “Lembaga pendidikan Islam harus disterilkan dari tuduhan-tuduhan radikalisme dan terorisme, karena itu sama sekali tidak ada hubungannya.” tutup Jazuli.

(nwk/nrl)

Media : Detiknews.com

Edisi : Jum'at, 20 Mei 2011

Perayaan Kemerdekaan Israel Melukai Perasaan Rakyat Palestina

2011-05-19T09:39:00.002+07:00

Senayan - Rencana sekelompok orang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 kemerdekaan Israel mendapat kecaman dari anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini. Dia mengatakan, kegiatan tersebut selain melukai perasaan rakyat Palestina, juga mengkhianati bangsa Indonesia. Sebab, perayaan ini bertentangan dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 mengenai semangat bangsa Indonesia untuk menolak penjajahan.

"Bangsa Indonesia belum mengakui kemerdekaan Israel, karena negara tersebut adalah penjajah dan pelanggar HAM berat. Bagaimana mungkin kita ikut merayakan HUT kemerdekaan bangsa yang tidak kita akui kemerdekaannya?" ujarnya kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (13/5).

Politisi PKS ini juga mengecam rencana panitia penyelenggara dalam acara tersebut, yang akan mengibarkan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pengibaran Bendera Israel diiringi Lagu Kebangsaan Israel. "Ini sama saja kita melecehkan bangsa Indonesia dan menganggap Indonesia sama seperti Israel sebagai negara penjajah," tegasnya.

Jazuli mengajak bangsa Indonesia berempati dalam membantu perjuangan rakyat Palestina agar mendapat pengakuan dunia internasional. "Apa yang terjadi di Palestina merupakan tragedi kemanusiaan, karena itu merayakan HUT Israel berarti memberikan justifikasi terhadap pelanggaran HAM di Palestina," ujarnya.

Karena itu, dia mengimbau kepada panitia penyelenggara untuk membatalkan acara tersebut. Selain karena tidak bermanfaat, hal ini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Selain itu, lanjut Jazuli, seharusnya pemerintah cepat tanggap untuk melarang berlangsungnya acara tersebut.

"Harus ada tindakan antisipatif agar tidak memicu terjadinya pelanggaran hukum, konflik serta kekecewaan yang lebih besar di masyarakat Tanah Air," pungkas anggota DPR Dapil Banten III ini.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : 13 Mei 2011
Rubrik : Peristiwa

Perluas Akses Pendidikan bagi Perempuan

2011-05-11T10:39:00.002+07:00

Senayan - Pemerintah harus lebih memperhatikan dan memperluas akses pendidikan bagi perempuan. Sebab, perempuan Indonesia sampai saat ini masih tertinggal di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan representasi politik dalam pemerintahan.

"Perempuan Indonesia juga relatif lebih miskin dan memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi dari laki-laki Indonesia," kata anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini di sela-sela kunjungan kerjanya di Banten, Senin (2/5).

Menurut politisi PKS ini, menurut data Kemendiknas, penyandang buta aksara di Indonesia sebagian besar adalah perempuan, yaitu 63 persen dari 7,7 juta penyandang buta aksara. Data ini berbanding lurus dengan penduduk yang tidak pernah sekolah. Dengan kata lain jumlah perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan formal lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

"Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan perempuan di Banten SD-SMP. Semakin tinggi usia perempuan maka angka partisipasi sekolahnya semakin rendah dibandingkan dengan laki-laki," ujarnya.

Jazuli berpendapat, kemajuan pembangunan bangsa dan negara tak bisa dilepaskan dari peran serta perempuan, terutama para ibu. Karena perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu merupakan pusat pendidikan yang menentukan masa depan bangsa.

"Untuk melakukan tugas yang mulia ini, seorang perempuan dituntut menjadikan dirinya seorang pendidik yang andal dan bertanggung jawab, serta mempunyai ilmu yang memadai. Bagaimana perempuan dapat mengemban amanah ini jika dirinya sendiri tidak terdidik," ujarnya.

Tokoh ulama Banten ini menyatakan, ada banyak hal yang menyebabkan tingkat pendidikan perempuan rendah, bukan hanya semata-mata karena ketidakmampuan menjangkau biaya pendidikan, melainkan juga karena kurangnya akses serta pengaruh lingkungan keluarga.

"Adanya distorsi pemahaman teologis, sosiologis dan budaya yang menganggap perempuan hanyalah pelengkap laki-laki sehingga tidak perlu berpendidikan tinggi harus dihapuskan, karena dalam Islam hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sama dalam hal menuntut ilmu dan mengamalkannya," jelas Jazuli

Karena itu, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III ini menegaskan bahwa pemerintah harus meningkatkan dan memperluas akses pendidikan bagi perempuan, tidak hanya dengan menjamin kalangan tidak mampu untuk sekolah gratis, namun juga harus ada kemudahan dalam mendapatkan pendidikan gratis tersebut.

Reporter: Nofellisa | Penulis: Nofellisa | Editor: Dzikry Subhanie

Media : http://jurnalparlemen.com
Edisi : Selasa, 3 Mei 2011
Rubrik: Komisi VIII

PKS Klaim Penuhi Syarat

2011-05-05T16:03:00.002+07:00

Serang – Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Jazuli Juwaini untuk menjadi calon gubernur Banten mendekati kenyataan. Pasalnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten mengklaim telah memenuhi persyaratan kursi untuk mengusung anggota DPR RI itu pada Pilgub Banten tahun ini.

“Dengan segala kerendahan hati. Perlahan tapi pasti kami akan mengusung calon gubernur. Sekarang kami akan kembali ambil bagian menghadirkan calon alternative, seperti pada Pilgub 2006,” kata Ketua DPW PKS Provinsi Banten Irfan Maulidi saat konferensi pers dalam rangkaian kegiatan Milad PKS ke-13 di gedung DPW PKS Banten, Minggu (24/4).

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPW PKS Banten Miftahuddin, Sekretaris DPW Bonnie Mufizar, Jazuli Juwaini, dan fungsionaris PKS Provinsi dari kabupaten/kota di Banten.

Untuk mengusung calon gubernur, partai politik harus mempunyai 15 persen suara pada Pemilu 2009 atau setara dengan 13 kursi. Namun, PKS hanya memiliki 11 kursi di DPRD Banten. Menurut irfan, kekhawatiran tidak terpenuhi syarat kursi sudah terobati karena DPW PKS sudah menyatakan sepakat dengan beberapa partai politik untuk berkoalisi. “Kami sudah genap 13 kursi dan yakin akan bertambah,”ujarnya.

Meski demikian, Irfan enggan mengungkap tambahan dua kursi partai politik yang sudah diperoleh. Kata dia, secara etika kurang pantas jika diungkapkan sebelum gendering Pilgub Banten dibunyikan. “Kami akan berkiprah di pilgub secara massif. Perjuangan di legislative memang kurang signifikan sehingga melalui pilgub akan mengambil posisi perjuangan di eksekutif,” ujarnya.

Irfan mengakui saat ini banyak keraguan dari masyarakat akan langkah PKS mengusung calon gubernur dari internal. Keraguan ini mungkin bisa dilihat dari langkah PKS di berbagai pilkada kabupaten/kota yang cenderung mendukung kandidat dari keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah selaku incumbent yang berambisi ingin kembali menjabat.

“Keraguan itu wajar, tapi jaringan kami sudah sampai ke desa dan sudah mendekati TPS (tempat pemungutan suara-red). Artinya, secara mesin politk, kami yakin bisa maju di Pilgub nanti,” tegasnya.

Jazuli Juwaini sepertinya juga yakin akan maju di Pilgub Banten. Kata Jazuli, yang saat ini akan dilakukan dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan DPW PKS Banten adalah mencari kandidat calon wakil gubernur. “Saya adalah prajurit yang harus siap melaksanakan perintah dari DPP PKS untuk maju di pilgub,” jelasnya.

Jazuli enggan mengungkapkan nama-nama kandidat calon wakil gubernur yang akan dipilih oleh PKS serta diinginkan dirinya. Namun, ia mengakui karena dirinya dari Tangerang maka aspek wilayah dan popularitas menjadi pertimbangan. “Siapa pun yang akan menjadi kandidat wakil, saya harus terima,” ujarnya. Jazuli sepakat dengan Irfan bahwa saat ini banyak keraguan dari masyarakat akan kesungguhan DPW PKS mengusung calon gubernur.”Keraguan itu akan terjawab saat kami mendaftar di KPU nanti,” tegasnya.

Milad PKS ke-13 kemarin dimeriahkan jalan sehat yang diikuti ribuan kader PKS dan warga di Banten. Start dari Alun-alun menuju secretariat DPW PKS Banten di jalan Abdul Fatah Hasan, Cijawa. (run-mg-05/yes)

Media : Koran Radar Banten
Edisi : Senin, 25 April 2011

Hadapi Pilgub Usung Jazuli; PKS Sudah Bangun Koalisi

2011-05-05T12:43:00.001+07:00

Serang, (KB)- DPW Partai Keadilan Sejahtera mengaku sudah mendapatkan teman koalisi untuk memuluskan pencalonan Jazuli Juwaini sebagai calon gubernur Banten. Namun demikian, parpol yang menjadi teman koalisinya, PKS masih merahasiakan.

“Kami pasti membangun koalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan visi dalam membenahi Banten. Untuk memenuhi persyaratan pencalonan 13 kursi di parlemen, saat ini kamis duah mendapatkan teman koalisi,” kata Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi saat keterangan persnya seusai peringatan ke-13 Milad PKS di Markas Dakwah PKS Banten, Minggu (24/4).

Ia mengaku, PKS terus membangun komunikasi dengan beberapa partai lainnya untuk menjalin koalisi bersama. Dengan demikian, diharapkan ada peluang untuk memperoleh dukungan kursi di parlemen lebih dari 13 kursi. PKS hanya memiliki 11 kursi di DPRD.

“Kami terus berupaya membangun komunikasi dengan seluruh partai yang memiliki kursi di parlemen. Sedikitnya sudah ada enam partai dalam proses penjajakan untuk mencari kesamaan visi dengan PKS,” katanya.

Masih dikaji

Menyinggung mengenai calon pendamping Jazuli, Irfan mengaku, pihaknya saat ini dedang mengkajinya. Sesuai dengan instruksi DPP, DPW harus mengkaji tokoh-tokoh yang muncul menjelang Pilgub Banten. Setelah itu, mengajukan lima calon wakil gubernur kepada DPP untuk diputuskan.

“Terkait teknis pengkajiannya, akami akan bahas dalam rapat awal pekan depan. Kami juga membuka posisi cawagub dari partai koalisi. Jadi, format koalisi akan dibuat secara adil,” ujar Irfan.

Sementara Cagub PKS, Jazuli Juwaini mengaku, PKS siap menghadirkan alternatif kepemimpinan di Banten untuk membenahi dan memajukan Banten secara bersama. Pasalnya, PKS tidak bisa sendirian membenahi Banten.

Media : Harian Kabar Banten
Edisi : Senin, 25 April 2011

Ulama: Jual Beli Kursi Haram; PKS Klaim Penuhi Syarat

2011-05-04T13:45:00.003+07:00

Serang, BE – Sejumlah ulama di Banten menekankan agar para kandidat gubernur dan partai politik menggunakan cara-cara yang baik dalam menghadapi Pilgub Banten 2011. Isu jual beli kursi yang marak belakangan ini diharapkan hanya sekedar selentingan belaka.

KH. Matin Syarqowi, salah satu ulama terkemuka Banten mengatakan bahwa jual beli kursi menyalahi norma agama dan masuk dalam kategori money politics. “Kalau ada jual beli kursi DPRD dengan kandidat gubernur, itu masuk kategori suap menyuap dan jelas melanggar norma agama. Karenanya haram,” kata KH Matin Syarqowi, Minggu (24/4).

Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Serang itu juga menyatakan jual beli kursi sangat menciderai demokrasi. Pesta demokrasi lima tahunan semestinya dijadikan partai politik (parpol) dan kandidat gubernur sebagai ajang pembelajaran pendidikan politik yang baik kepada masyarakat di Banten.

“Kalau masyarakat Banten disuguhi dengan cara-cara yang tidak baik, jangan pernah berharap kandidat yang akan dipilih bisa memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat Banten. Nantinya, dia hanya akan disibukkan dengan pengembalian uang dihabiskan pada proses Pemilukada,” tegasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, KH Aminudin Ibrahim menyatakan hal senada. Dia mengatakan, kursi dewan merupakan amanat dari masyarakat dan bukan untuk diperjualbelikan. “Jual beli kursi dalam hokum Islma sudah masuk kategori suap menyuap maka sifatnya haram. Ini harus dihindari baik oleh kandidat gubernur maupun para elit politik di DPRD Banten,” kata KH. Aminudin.

Aminudin menuturkan, jika kandidat gubernur Banten ada yang melakukan tindakan tersebut, sebaiknya masyarakat tidak memilihnya. “Kalau mereka dipilih, yang dilakukan bukannya mensejahterakan masyarakat, tetapi menyengsarakan masyarakat, ujarnya.

Seperti diketahui, parpol yang memiliki kursi di DPRD Banten baik yang sudah merekomendasikan incumbent maupun yang belum diisukan dihargai Rp. 1 miliar per kursi. Kalangan dewan sendiri mengaku sudah mendengar isu tersebut.

Partai Gerindra Banten yang memiliki 5 kursi di DPRD Banten telah merkomendasikan Ratu Atut Chosiyah dan Ketua DPD Partai Gerindra Budi Heriyadi sebagai cagub kepada pusat. Incumbent juga direkomendasikan oleh PAN (2 kursi), PBB (3 kursi), PKNU (1 kursi), PKPB (2 kursi), sementara Partai Hanura (6 kursi), PKB (5 kursi), PPP (5 kursi), PBR (1 kursi), PNUI (1 kursi), PDS (1 kursi), PDIP (10 kursi) seleuruhnya belum merekomendasikan nama cagub.

Sekretaris Komisi IV DPRD Banten, Saris Priada Rahmat ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon membantah keras isu transaksi jual beli kursi. “Meski secara partai (PBB) sudah bulat mengusung incumbent sebagai kandidat gubernur, tapi saya tidak pernah menerima apapun dari kandidat gubernur. Isu pembelian kursi dewan ini tidak benar,” katanya.

PKS Klaim Penuhi Syarat.
Dewan Pimpinan Wialayh (DPW) PKS Provinsi Banten mengklaim telah memenuhi persyaratan kursi untuk mengusung calon gubernur (cagub) sendiri pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun ini.

“Sekarang kami akan kembali ambil bagian menghadirkan calon alternative seperti pada Pilgub 2006,” kata Ketua DPW PKS Banten, Minggu (24/4). Hadir Wakil Ketua DPW PKS Banten Miptahudin, Sekretaris DPW Bonnie Mufizar, Cagub PKS Jazuli Juwaini dan Fungsionaris PKS Provinsi dari kabupaten/kota di banten.

Pilgub Banten mensyaratkan untuk mengusung cagub, aprtai politik harus mempunyai 15 persen suara pada Pemilu 2009 atau setara dengan 13 kursi. Menurut Irfan, PKS yang hanya memiliki 11 kursi di DPRD Banten sudah mendapat tambahan kursi sehingga memenuhi syarat pengusungan cagub.

“Kami sudah genap 13 kursi dan yakin akan bertambah,” ujar Irfan. Meski demikian, dia enggan mengungkap dari parpol mana tambahan dua kursi itu diperoleh. “Secara etika kurang pantas jika diungkapkan sebelum genderang Pilgub dibunyikan,” imbuhnya.

Irfan mengakui keraguan banyak kalangan terhadap langkah PKS mengusung cagub internal. Di berbagai pilkada kabupaten/kota di Banten, PKS cenderung mendukung kandidat dari keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah, incumbent yang berambisi ingin kembali menjabat. “Keraguan itu wajar, tapi jaringan kami sudah sampai ke desa dan sudah mendekati TPS (tempat pemungutan suara-red). Artinya, secara mesin politik, kami semakin yakin bisa maju di pilgub,” tegasnya.

Jazuli Juwaini juga menyatakan keyakinannya. Saat ini yang akan dilakukannya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan DPW PKS Banten adalah mencari kandidat calon wakil gubernur. “Saya adalah prajurit yang harus siap melaksanakan perintah dari DPP PKS untuk maju di Pilgub,” jelasnya.

Jazuli enggan mengungkapkan naman-nama kandidat calon wakil gubernur yang akan dipilih oleh PKS serta diinginkan dirinya. Namun ia mengakui karena dirinya dari Tangerang, maka spek wilayah dan popularitas menjadi pertimbangan. “Siapa pun yang akan dipilih PKS menjadi kandidat wakil, saya harus terima,” ujarnya. (eman/run/mg05/jpnn/ikhsan tamara)

Media : Satelit News
Edisi : Senin, 25 April 2011

online marketing consulting, limewire

website optimization, limewire

search engine optimization, limewire

internet marketing expert, limewire

seo services, limewire

website advertising, limewire

search engine marketing consulting, limewire

daemon tools, limewire

web advertising, limewire

books online, limewire

optimization company, limewire

emarketing, limewire

free ebooks download, limewire

seo internet marketing, limewire

seo optimering, limewire

increase search engine ranking, limewire

seo packages, limewire

marketing websites, limewire

internetmarketing, limewire

internet marketing firm, limewire

daemon tools, limewire

organic search engine optimization, limewire

webpromotion, limewire

daemon tools, limewire

seo services, limewire

yahoo detector, limewire

webmarketing, limewire

seo packages, limewire

internetmarketing, limewire

website promotie, limewire

search engine optimisation company, limewire

ebook, limewire

download limewire limewirewin, limewire

daemon tools, limewire

daemon tools, limewire

search engine optimisation services, limewire

submit website to search engines, limewire

seo help, limewire

daemon tools, limewire

search engine marketing agency, limewire

internet advertising, limewire

daemon tools, limewire

website optimierung, limewire

free music downloads limewire, limewire

BOM CIREBON : Komisi Agama Gandeng Komisi Hukum Panggil Kepolisian

2011-04-28T11:54:00.003+07:00

RMOL. Pihak yang paling dipertanyakan atas aksi bom bunuh diri yang kembali terjadi di Indonesia adalah pihak Kepolisian dan intelijen. Karena itu, Komisi VIII, yang membidangi masalah agama dan Komisi III, yang menggawangi soal hukum, akan memanggil pihak terkait.

"Karena itu, Komisi VIII harus bekerjasama dengan Komisi III untuk memanggil pihak keamanan. Seperti apa kerja mereka. Ini pukulan telak bagi mereka," ujar anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini.

Jazuli menegaskan, aksi pembunuhan seperti yang terjadi di masjid komplek Mapolresta Cirebon, tak boleh terjadi di republik yang kita dicintai ini. Politisi PKS ini menandaskan, dari ajaran agama apa pun, aksi bom bunuh diri akan dinilai sebagai aksi yang biadab.

"Ini tidak sesuai dengan ajaran agama apa pun, saya yakin. Apalagi ajaran Islam. Orang shalat diserang. Kalaupun ada dalam fikih Islam, itu dalam konteks peperangan, itu pohon pun tak boleh diganggu, orang sakit, perempuan, anak-anak, tua renta tak boleh diganggu. Dalam Islam, peperangan itu juga ada etikanya. Tidak boleh seseorang sembarangan membunuh," tegasnya kemarin. [zul]

Media : http://www.rakyatmerdekaonline.com
Edisi : Senin, 18 April 2011

Di Pilgub, PKS Banten Siap Berkoalisi Asal Satu Misi dan Visi - Jazuli Juwaini Bertambah Yakin Didukung Akar Rumput

2011-04-27T12:39:00.007+07:00

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa siap mengusung sosok Jazuli Juwaini sebagai jagoannya di Pilgub Banten 2011 ini. Bahkan, dukungan terhadap Jazuli, puluhan ribu kader pun turun dalam Milad PKS ke-13, kemarin (24/4)

SEPERTI ingin unjuk kekuatan menjelang Pilgub Banten 2011, Minggu (24/4) pagi, PKS Banten menggelar jalan santai di Kota serang yang diikuti oleh puluhan ribu kader dan simpatisa partai tersebut. Acara jalan santai tersebut berakhir di Alun-alun Timur Kota Serang dan ditandai dengan pembagian I hadiah kepada peserta, mulai dari hadiah Umroh hingga dan sepeda motor.

PKS Banten kemarin juga meresmikan kantor mereka yang terletak di kawasan Cijawa, Kota Serang. Rangkaian acara tersebut digelar untuk memperingati milad partai tersebut yang ke-13.

"Tidak ada keragu-raguan sedikitpun dari kami, bahwa PKS sampai saat ini terus menggalang kekuatan untuk memperbesar eskalasi dukungan terhadap Jazuli Juwaini di Pilgub 2011. Dan ternyata terbukti, puluhan ribu orang ikut berpartisipasi dalam peringatan milad PKS ke-13. Ini membuktikan bahwa kader PKS siap memenangkan Jazuli Juwaini di Pilgub nanti," kata Irfan Maulidi, Ketua DPW PKS.

Wakil Ketua DPRD Banten ini pun menyatakan, seluruh struktur PKS telah solid untuk menjadikan Jazuli Juwaini sebagai Gubernur. "Kesiapan PKS pun secara infrastruktur mesin politik. jaringan, dan dana telah siap untuk digerakan. Selain itu, komunikasi politik untuk membangun koalisi alternatif terus dijalin, Sehingga optimisme kami semakin meningkat untuk memenangkan pemilihan gubernur," terangnya.

Jazuli Juwaini yang ikut memberikan sambutan di acara milad PKS tersebut, mengatakan, dirinya semakin mantap untuk maju dalam pilgub kali ini. Bahkan, dirinya siap bekerjasama dengan parpol manapun asal satu visi dalam membangun Banten.

"Menurut survey, masyarakat Banten menginginkan mereka dipimpin oleh orang luar. Karena itu, terus meminta dukungan saran kepada seluruh ulama banten untuk menyatukan gagasan dan harapan agar pilgub ini peran ulama ini, menjadi semakin besar. Dan perayaan Milad inilah sebagai bukti bahwa dukungan masyarakat dan para ulama semakin besar," katanya.

Sebelumnya, Budi Prajogo Ketua Pelaksana Milad PKS mengatakan bahwa saat Provinsi Banten harus diurus seorang sosok yang berkomitmen terhadap kebersamaan. Merealisasikan cita-cita Banten dan visi-misinya perlu kerja sama.

"Dalam pengelolaan Banten Masyarakat harus diberikan ruang yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak bisa pengelolaannya dilaksanakan secara sendiri-sendiri Apalagi dalam satu keluarga," kata Budi menambahkan.(IDM)

Media : Koran Non Stop
Edisi : Senin, 25 April 2011
Rubrik: Metropolitan, Hal : 3

Airin-Benyamin Harus Lupakan Pertarungan

2011-04-21T15:41:00.000+07:00

TANGSEL-Anggota Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini yang juga hadir dalam acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie mengatakan, Airin-Benyamin harus melupakan pertarungan Pilkada beberapa waktu lalu.

Sebab, sekarang menurut dia, Airin-Benyamin bukan lagi hanya milik pendukungnya, melainkan milik masyarakat Tangsel keseluruhan, baik yang suka maupun yang tidak suka.

Mulai dari merangkul para kompetitor kandidat Pilkada yang kalah dan konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Tangsel.

“Airin-Benyamin harus ingat, mereka adalah yang pertama kali menjadi wali kota dan wakil wali kota . Beban mereka sangatlah berat, mereka harus menjawab cita-cita masyarakat Tangsel,” terang Jazuli.

Apa saja cita-cita masyarakat Tangsel, menurut Jazuli, diantaranya adalah harapan warga Tangsel yang mempermudah pelayanan fasilitas publik sebagaimana menjadi cita-cita pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

“Kalau dulu di Kabupaten Tangerang banyak fasilitas publik yang dibangun oleh pengembang dan pelayanan publik sulit. Setelah ini harus mudah seluruh kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Selain itu, menurut anggota DPR yang berasal dari Dapil 3 Banten itu, Airin-Benyamin harus bisa memangkas kesenjangan biaya pendidikan dan kesehatan. Dia mengingatkan, Tangsel belum memiliki RSUD, dan banyak warga Tangsel yang dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

“Perlu adanya kerjasama antar daerah ini, misalnya kartu Jamkesmas. Pokoknya harus ada komunikasi vertikal, baik dengan pusat, provinsi dan daerah yang beririsan seperti Jakarta Selatan, Bogor, Depok, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang,” terangnya.

Airin Rachmi Diany, kepada wartawan, mengungkapkan bahwa dalam 100 hari pemerintahannya, akan melakukan konsolidasi birokrasi, dan melakukan pemetaan masalah. "Saya ingin tahu masalah apa yang utama dibereskan. Seperti APBD 2011, saya ingin tahu untuk apa saja dan bagaimana penyerapannya," singkatnya. (DRA)

Media : www.tangerangnews.com
Edisi : Rabu, 20 April 2011

Dilantik Atut, Airin Diminta Netral Dalam Pilgub Banten

2011-04-21T15:39:00.000+07:00

Meski ada hubungan keluarga dengan Gubernur Atut Chosiyah, namun sebagai Walikota Tangerang Selatan Airin diminta netral dalam Pilgub Banten.(andry christiani/gardaberita.com)

PAMULANG, GARDABERITA - Diantara tamu undangan yang hadir dalam pelantikan Walikota-Wakil Walikota Tangerang Selatan, tampak mantan pasangan Airin waktu mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Tangerang Jazuli Juwaeny.

Anggota DPRRI dari partai PKS itu mengharapkan pemimpin baru Kota Tangsel harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Menurut Jazuli, sebaiknya pemerintah Kota Tangsel segera melakukan koordinasi dengan RS Fatmawati.

Sebab selama ini masyarakat Tangsel lebih sering dan lebih mudah menjangkau rumah sakit yang berada di wilayah Jakarta Selatan tersebut.

"Saya harapkan ada komunikasi yang baik antara Pemkot Tangsel dengan RS Fatmawati, jangan sampai ada masyarakat Tangsel yang selam ini biasa berobat ke rumah sakit tersebut menjadi tidak nyaman," ujarnya.

Selain itu Jazuli juga mengharapkan Walikota dan Wakil Walikota yang baru terpilih ini dapat segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang saat pemilukada berseberangan. Sehingga sebagai pemimpin Walikota dan Wakil Walikota baru ini benar-benar menjadi milik masyarakat Kota Tangerang Selatan.
"Karena pembangunan di Kota Tangsel harus dilakukan bersama-sama seluruh elemen masyarakat" ujarnya.

Selain Jazuli Juwaeni yang mendapat perhatian wartawan yang meliput acara tersebut, kehadiran Walikota Tangerang Wahidin Halim juga cukup mendapat perhatian pers.
Sebab selama ini, Walikota Tangerang yang baru saja menjabat Ketua DPD Demokrat Banten tersebut baru saja resmi mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketum PSSI.
Sementara saat berlangsung pelantikan, di luar pintu gerbang Kampus UT berlangsung aksi unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat. Dalam aksinya yang berlangsung damai, para pengunjuk rasa menegaskan akan melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan.

Salah satu kelompok yang melakukan aksi adalah dari ALiansi Masyarakat Pemantau Birokrasi (Amperi) menyampaikan tuntutannya agar Walikota Tangsel, dalam hal ini Airin Rachmi Diany, yang juga adik ipar Gubernur Banten Hj Ratu Atut, dapat bersikap netral dalam Pemilukada Propinsi Banten akhir tahun ini.(dry/reo)

Media : http://www.gardaberita.com
Edisi : Rabu, 20 April 2011

Jazuli: Bahaya, Apabila Bom Cirebon Ditunggangi RUU Intelejen

2011-04-21T15:37:00.001+07:00

Tangerang, Seruu.com - Bom bunuh diri di Masjid Adzikra komplek Mapolresta Cirebon masih menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Pasalnya setelah terjadi ledakan bom bunuh diri itu banyak pihak mengkaitkan peristiwa tersebut ke beberapa kelompok yang selama ini diasumsikan sebagai kelompok garis keras.

Salah satu pihak yang menjadi sasaran tudingan dalam kasus tersebut adalah kelompok Abu Bakar Ba'asyir, bahkan ada yang menyebutkan pelaku bom bunuh diri itu adalah anak buah dari Amir Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) itu.

Tudingan tersebut langsung dibantah oleh Sonhadi selaku direktur JAT, bahkan dirinya mengatakan peristiwa tersebut erat kaitannya dengan Rancangan Undang - Undang (RUU) Intelejen yang saat ini sedang digodok.

Menanggapi hal tersebut anggota Komiis VIII Jazuli Juwaini beranggapan bahwa apabila hal itu benar adanya, hal ini Merupakan sebuah kemunduran bagi proses pendewasaan politik di Indonesia.

"Menurut saya undang - undang apapun yang dibentuk jangan sampai mengalami kemunduran dalam menangani persoalan - persoalan" ungkap Jazuli usai menghadiri pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tangerang Selatan (Tangsel) di Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (20/4/2011).

Politis PKS ini juga mengatakan bagsa Indonesia memang pernah mengalami sejarah kelam dalam hal berpolitik, dimana pada saat itu terjadi pemaksaan kehendak diberbagai bidang termasuk dalam hal penerapan kebijakan.

"Cukup beberapa tahun yang lalu kita merasakan tindakan represif dari aparat kemanan. Saya kira sudah cukup, kedepan tidak boleh lagi tindakan - tindakan seperti itu terjadi di Republik Indonesia" pungkas Jazuli. [nurholis]

Media : http://www.seruu.com
Edisi : Rabu, 20 April 2011

Keputusan BPIH 2011 Harus Dibahas di Panja

2011-04-07T09:12:00.003+07:00

Senayan - Meskipun Kementerian Agama mewacanakan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M, keputusan naik atau tidaknya BPIH itu tergantung hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah.

"Keputusan naik atau turunnya BPIH itu harus dibahas di panja. Sekarang ini panjanya belum rapat sehingga kita belum bisa mengatakan ini harus naik, ini harus turun," kata anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Politisi PKS ini akan mempelajari sejumlah alasan dan argumentasi perhitungan adanya kenaikan dalam komponen BPIH secara transparan, apa penyebabnya dan sebagainya. "Avtur mungkin saja karena minyak dunia naik, tetapi apakah mungkin masih ada efisiensi, saya kira itu bisa. Kalau pemondokan naik itu bukan urusan di sini, tetapi hukum pasar di Arab," ujarnya.

Ketika disinggung pemanfaatan dana optimalisasi setoran awal haji, Jazuli mengatakan, kemungkinan itu akan diperhitungkan. "Itu yang akan kita lihat, artinya apakah dana optimalisasi bisa lebih besar diberikan subsidinya setoran naik 25 juta berarti bunganya naik atau semakin besar manfaatnya, apakah bisa menjadi faktor pengurang atau mensubsidi," urainya.

Anggota DPR Dapil Banten III ini menyerahkan semua urusan teknis kepada pemerintah, termasuk memindahkan uang dalam bentuk dolar yang diusulkan oleh anggota Komisi VIII F-PDIP M Said Abdullah. "Itu urusan teknis pemerintah, pemerintah harus menyiasati agar tidak jeblok," pungkasnya.end

Media : www.jurnalparlemen.com
Edisi : Rabu, 06 April 2011

Calgub PKS Dekati Ulama Pandeglang

2011-04-06T14:19:00.002+07:00

PANDEGLANG, (KB).- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Banten periode 2011-2016, para bakal calon terus bergerilya ke berbagai daerah untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari tokoh dan masyarakat. Salah satunya Calgub dari internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini.

Anggota DPR RI itu bersilaturahmi ke beberapa Ualama di Pandeglang, termasuk ulama sepuh Abuya Muhtadi Cidahu Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, kemarin. Jazuli yang datang beserta rombongan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang disambut hangat oleh Abuya Muhtadi dan keluarga besar Cidahu.

Secara pribadi Jazuli meminta restu dan masukannya kepada Abuya Muhtadi terkait rencana dirinya yang akan maju pada ajang pemilihan Gubernur Banten mendatang.
"Saya meminta restu dan masukannya dari kiai terkait rencana saya yang diusung oleh PKS untuk maju sebagai calon Gubernur Banten," ungkap Jazuli saat meminta restu kepada Abuya Muhtadi, kepada wartawan, kemarin.

Abuya Muhtadi pada kesempatan itu mengatakan bahwa dirinya mendukung siapapun yang akan memipin Banten ke depan, yang penting orang itu harus baik secara agama, berwawasan luas, adil dan amanah."Siapapun calon pemimpin yang datang saya doakan, termasuk kedatangan Pak Jazuli untuk minta restu. Semua calgub menurut saya baik, yang terpenting dia harus jujur dan amanah serta memiliki wawasan yang luas,"katanya singkat. (H-21)***

Media : Koran Kabar Banten
Edisi : Senin, 4 April 2011

PKS Bentuk Kepengurusan Hingga RT

2011-04-06T11:19:00.003+07:00

PANDEGLANG - Menjelang Pemilukada Banten 2011, PKS terus menyusun kekuatan. Bahkan partai berasaskan Islam ini berencana membentuk kepengurusan hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Pandeglang. Terbentuknya kepengurusan hingga ke tingkat bawah dalam struktur pemerintahan ini diyakini menjadi salah satu modal bagi Jazuli Juwaini, kader PKS yang akan maju dalam pemilihan gubernur.

"Penguatan struktur organisasi menjadi agenda utama kami setelah semua dewan pengurus ranting (DPRa) semuanya terbentuk. DIharapkan seluruh kader solid dan terus bekerja keras menyukseskan agenda-agenda partai ke depan termasuk pemilukada," kata Encep Mahfudz, di sela pelantikan DPRa Zona I yang dipusatkan Gedung Koperasi Pandeglang, Sabtu (2/4).

Hadir dalam kesempatan ini Jazuli Juwaini yang didaulat untuk melantik DPRa PKS dari Zona 1 yakni kecamatan Cadasari, Karangtanjung, Pandeglang, Majasari, Kaduhejo, dan Koroncong.

Hadir dalam kegiatan ini sebanyak 165 pengurus DPRa, kader partai, dan jajaran pengurus DPW PKS Provinsi Banten.

Usai melantik, Jazuli yang juga anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengharapkan seluruh kader PKS solid. Ia juga mendukung pembentukan pengurus hingga ke tingkat RT dan RW dalam rangka penguatan struktur organisasi.

"Kepada seluruh kader kami juga mengharapakna terus mensosialisasikan kandidat partai yang akan maju dalam pemilukada mendatang. Kita harus yakin bahwa PKS adalah partai yang solid dan mendapat simpatik luas dari masyarakat. Hal ini harus kita jawab dengan kerja keras dan bermanfaat bagi masyarakat," Jazuli menjelaskan. (muhaemin)

Median : Harian Baraya Post
Edisi : Senin, 4 April 2011

Bakal Cagub Mulai Dekati Ulama

2011-04-05T13:11:00.005+07:00

SERANG - Meski launching Pemilukada Banten hampir dimulai 26 Mei mendatang oleh KPU, namun sejumlah bakal calon gubernur sudah mulai melakukan penggalancan dukungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilakukannya pun beragam, mulai terjun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan diri hingga mengunjungi para ulama di daerah.

Mantan Kajati Banten Suhaimi yang sudah menyatakan diri akan maju dalam Pemilukada Banten menilai, kalangan ulama merupakan elemen kunci yang bisa menentukan kemenangan setiap kandidat dalam Pemilukada Banten 2011. Selain karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Banten yang masih kental budaya religiusnya.

"Saya maju juga karena didorong sejumlah ulama di Banten. Maka dari itu, sudah sewajarnya jika saya mengharapkan dukungan yang lebih besar dari tokoh-tokoh ulama di Banten," kata Suhaimi ketika ditemui di sekretariat Suhaimi Centre, kawasan Sempu Kota Serang, Senin (4/4).

la melanjutkan, salah satu wujud untuk mengumpulkan dukungan ulama, pihaknya sudah melakukan berbagai kegiatan keagamaan. seperti nienggelar istighosah akbar di kediaman ulama kharismatik Abuya Dimyati di Desa Cidahu Kabupaten Pandeglang.

"Istghosah akbar bersama masyarakat dan santri sudah kami lakukan sejak Februari lalu," kata Suhaimi.

Sementara itu Sekretaris Tim Pemenangan Suhaimi, Wiwid Ws mengatakan, pelaksanaan istigotsah merupakan wujud kepedulian Suhaimi untuk melestarikan budaya Islam yang mengakar di kehidupan masyarakat Banten. Menurutnya. hal itu merupakan bukti bahwa Suhaimi diterima oleh kalangan mana pun. "Suhaimi orang yang ahli di bidang hukum. Pak Suhaimi juga sangat mengerti tentang budaya religius masyarakat Banten karena memang dibesarkan dalam kultur yang sama," kata
Wiwid.

Saat disinggung alasan dipilihnya figur ulama untuk menggalang dukungan, Wiwid mengatakan karena kalangan ulama memiliki kepedulian terhadap perubahan di Banten. "Namun bukan berarti kami tidak peduli sama Warga Banten lainuya, dalam waktu dekat kami pun akan mengunjungi kelompok lain yang ada di Banten,"jelas Wiwid.

Sebelumnya, bakal calon gubernur yang dusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini juga telah melakukan sowan ke beberapa ulama di Pandeglang, salah satunya ke ulama sepuh Abuya Muhtadi.

Menurut Jazuli, selain untuk meminta restu, sowan yang dilakukannya juga untuk meminta saran dan masukan kepada Abuya Muhtadi terkait rencana dirinya yang akan maju pada ajang pemilihan gubernur Banten 22 Oktober mendatang. "Saya meminta restu dan masukan kepada para ulama
terkait rencana saya yang diusung oleh PKS untuk maju sebagai calon gubernur Banten," kata Jazuli kepada wartawan.

Jazuli mengatakan, dirinya mendapat masukan dari sejumlah ulama bahwa siapapun yang akan memimpin Banten kedepan, yang penting orang itu harus haik secara agama, berwawasan luas, adil, dan amanah.

Hal yang sama juga kerap dilakukan oleh Gubernur Rt Atut Chosiyah yang juga akan mencalonkan kembali menjadi calon gubernur yang diusung Partai GOlkar dalam Pemilukada Banten untuk periode selanjutnya. Atut dalam berbagai kesempatan juga sering meminta doa dan masukan kepada para tokoh agama dan para ulama di Banten.

Sementara itu, bakal calon gubernur lainnya. dalam pantauan Baraya Post, sepeni Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Wahidin Halim, Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Jayeng Rana belum melakukan penggalangan dukungan dari kalangan ulama karena partainya hingga saat ini belum menetapkan untuk mengusung keduanya menjadi calon gubernur. (deni)

Media : Harian Baraya Post
Edisi : Senin, 4 April 2011